cover
Contact Name
Sekretariat Jurnal Politica
Contact Email
jurnal.politica@yahoo.com
Phone
+6221-5755987
Journal Mail Official
jurnal.politica@yahoo.com
Editorial Address
Sekretariat Jurnal Ilmiah "Politica" Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I, Lt. 2 Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, 10270
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional
ISSN : 20877900     EISSN : 2615076X     DOI : http://dx.doi.org/10.22212/jp
Core Subject : Social,
Jurnal Politica memuat tulisan-tulisan ilmiah hasil kajian dan penelitian tentang masalah-masalah strategis di bidang politik dalam negeri dan hubungan internasional. Jurnal ini merupakan wadah bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi di bidang politik dalam negeri dan hubungan internasional untuk menuangkan gagasan dan ide-ide sekaligus sumber inspirasi khususnya terkait dengan proses pengambilan kebijakan, termasuk dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
Articles 129 Documents
EAST ASIA REGIONAL LEADERSHIP DYNAMIC IN MEGA-REGIONAL AGREEMENT ERA (Dinamika Kepemimpinan Regional Asia Timur Dalam Era Perjanjian Mega-Regional) Anggara Raharyo; Sheiffi Puspapertiwi
Jurnal Politica Vol 9, No 1 (2018): Jurnal Politica Mei 2018
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mega-regional has become a major trend of the global political economy in this contemporary era. The most talked mega-regional negotiations are centered in East Asia, where Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) and Trans-Pacific Partnership (TPP) seemed to be contested toward each other. The two mega-regional negotiations promised solution and advancement from stagnant multilateralism and regional trade agreement redundancy. Both regimes also promised possibility for East Asia regionalism, as an inevitable consequence of deeper integration created by the two regimes. Regional leadership is thus becoming a prominent issue, as great powers such as Japan, China, and ASEAN, will struggle to become a regional leader. While participating countries are motivated to conclude negotiation, a major event occurred with the withdrawal of the US from TPP and the establishment of its successor, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). This study is aimed to understand East Asia political economy leadership constellation, regarding the current development of mega-regional trade agreements involving the region. We use “leadership” and “regional leadership” as our conceptual frameworks. We use the qualitative method in our study, in which data is obtained from the latest journals and books through literature review. Based on our analysis, we argue that this major shock event has created disruption in East Asia Regionalism, as it provided a new playing field for Japan, changing the balance of regional leadership. To conclude our study, we also propose scenarios for each East Asia great power as an initial discussion responding to this changing event. AbstrakMega regional telah menjadi tren utama dalam politik ekonomi era kontemporer. Negosiasi mega regional yang banyak diperbincangkan berpusat pada Asia Timur, di mana Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Trans Pacific Partnership (TPP) dikontestasikan dengan satu sama lain. Keduanya menjanjikan solusi dan peningkatan dari stangnansi multilateralisme dan redundansi perjanjian perdagangan regional. Keduanya juga menjanjikan kemungkinan regionalism di Asia Timur, sebagai konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari integrasi yang intensif dari kerangka rezim yang ada. Kepemimpinan regional kemudian menjadi isu yang penting, karena kekuatan besar seperti Jepang, China, dan ASEAN akan mencoba untuk menjadi pemimpin kawasan. Di tengah negosiasi negara peserta untuk segera menyelesaikan negosiasi panjang RCEP, peristiwa penting terjadi di mana AS mundur dari TPP serta dibentuknya Comprehensive and Progressive Agreement for Trans Pacific Partnership (CPTPP) sebagai penggantinya. Tulisan ini bertujuan untuk memahami konstelasi kepemimpinan ekonomi politik Asia Timur, dikaitkan dengan perkembangan dari perjanjian perdagangan mega-regional yang melibatkan kawasan ini. Kami menggunakan konsep “kepemimpinan” dan “kepemimpinan kawasan” sebagai kerangka konseptual dalam tulisan ini. Metode kualitatif digunakan dalam studi ini dengan data yang diperoleh dari jurnal terbaru dan buku melalui studi literatur. Berdasarkan analisa yang dilakukan, kami berargumen bahwa peristiwa ini telah menciptakan disrupsi terhadap regionalism Asia Timur, di mana peristiwa tersebut menciptakan arena yang baru bagi Jepang, sehingga mengubah keseimbangan dinamika kepemimpinan regional. Sebagai akhir dari studi yang kami lakukan, selanjutnya kami menawarkan skenario bagi tiap kekuatan besar Asia Timur, membuka diskusi awal sebagai respon dari peristiwa yang terjadi.
KEBIJAKAN SEKURITISASI DAN PERSEPSI ANCAMAN DI LAUT NATUNA UTARA [THE POLICY OF SECURITIZATION AND THREAT PERCEPTION IN NORTH NATUNA SEA] Ramdhan Muhaimin
Jurnal Politica Vol 9, No 1 (2018): Jurnal Politica Mei 2018
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe Government of the Republic of Indonesia released a new national map in July 2017. One of the new is the renaming of the northern waters of Natuna Island (Riau Islands Province) as the North Natuna Sea, which was previously included in the naming of the South China Sea. The policy of renaming has gained hard protest from China, one of Asia's biggest nations which has experienced significant economic and defense growth in the last two decades. The renaming policy of the sea is an interesting study because the policy was released when the escalation of security dynamics in the South China Sea is warming up. This study uses the concept of threat perception, and theory of securitization developed by Copenhagen School. The purpose of the conceptual approach in this security study, to prove that the renaming policy of the North Natuna Sea can be seen as an attempt to securitize Indonesia's national interests from external threats.AbstrakPemerintah Republik Indonesia merilis peta baru pada Juli 2017 lalu. Salah satu yang berubah dalam peta baru RI adalah penamaan kawasan perairan di sebelah utara Pulau Natuna Provinsi Kepulauan Riau sebagai Laut Natuna Utara, yang sebelumnya masuk dalam penamaan Laut China Selatan. Kebijakan penamaan ulang laut ini mendapatkan protes keras dari China, salah satu negara besar Asia yang dalam dua dekade terakhir mengalami pertumbuhan ekonomi dan pertahanan signifikan. Kebijakan perubahan nama laut ini menjadi kajian menarik karena kebijakan tersebut dilakukan ketika eskalasi dinamika keamanan di Laut China Selatan sedang menghangat. Kajian ini menggunakan konsep persepsi ancaman dan teori sekuritisasi yang dikembangkan Mazhab Copenhagen (Copenhagen School). Tujuan pendekatan konseptual dalam studi keamanan ini, untuk melihat apakah kebijakan penamaan ulang Laut Natuna Utara dapat dilihat sebagai upaya sekuritisasi kedaulatan kepentingan nasional Indonesia dari ancaman eksternal.
Front Cover Politica Vol 8 No 2 2017 Jurnal Politica
Jurnal Politica Vol 8, No 2 (2017): Jurnal Politica
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

TUGAS PERBANTUAN TNI DALAM PENANGANAN TERORISME (MILITARY ASSITANCE IN COUNTER-TERRORISM) Aulia Fitri Rosadi
Jurnal Politica Vol 9, No 1 (2018): Jurnal Politica Mei 2018
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Indonesian government ratified the revision of the Terrorism Criminal Act which one of the articles regulates the involvement of TNI through the military assistance task in counter terrorism. Furthermore, the regulation regarding the technical involvement of TNI through military assistance will be regulated in a Presidential Regulation, which will be issued a maximum of one year after the ratification of the revised Law on Terrorism. The involvement of the TNI in counter terrorism has triggered public concerns about the possibility of a shift in the mechanism to handle terrorism in Indonesia from criminal justice models that promote law enforcement, to war models that promote the mobilization of military capacity. Even though in practice, the involvement of the TNI was made possible through Military Operations Other Than War. However, Indonesia does not have technical arrangements regarding the mechanism of military assistance. This paper discusses the scheme of involving TNI in counter terrorism within the framework of Military Operation Other Than War with criminal justice model approach, including important points that need to be regulated in the Presidential Regulation concerning military assistance in counter terrorism. AbstrakPemerintah Indonesia mengesahkan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme yang salah satu pasalnya mengatur mengenai pelibatan TNI melalui tugas perbantuan dalam penanganan terorisme. Lebih jauh, pengaturan mengenai teknis pelibatan TNI melalui tugas perbantuan akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang akan diterbitkan maksimal satu tahun setelah pengesahan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme. Pelibatan TNI dalam penanganan terorisme telah memicu kekhawatiran publik akan kemungkinan terjadinya pergeseran mekanisme penanganan terorisme di Indonesia dari criminal justice model yang mengedepankan penegakan hukum, ke war model yang mengedepankan pengerahan kapasitas militer. Walaupun pada prakteknya, pelibatan TNI dimungkinkan melalui Operasi Militer Selain Perang. Namun, Indonesia belum memiliki pengaturan teknis mengenai mekanisme tugas perbantuan militer. Tulisan ini membahas mengenai skema pelibatan TNI dalam penanganan terorisme dalam kerangka OMSP dengan pendekatan criminal justice model, termasuk hal-hal apa saja yang penting untuk diatur dalam Perpres mengenai perbantuan TNI dalam penanganan terorisme.
Preface Politica Vol 8 No 2 2017 - -
Jurnal Politica Vol 8, No 2 (2017): Jurnal Politica
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

INDONESIA AND RUSSIA TRADE RELATIONS: SEARCHING FOR A PROSPECTIVE STRATEGIC PARTNERSHIP IN 2018 Hendra Manurung
Jurnal Politica Vol 9, No 1 (2018): Jurnal Politica Mei 2018
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In March 2018, relations between Indonesia and Russia seem to be getting closer after agreeing to speed up the drafting of a new strategic partnership agreement in Moscow. While, a Plan of Consultation for 2017-2019 was signed by Ministers Retno L.P Marsudi and  Sergey Lavrov aimed at intensifying dialogue between the two countries. Indonesia is important to Russia not only as a partner on international level, but as a country that plays a major role in the Association of Southeast Asian Nations. Under the Russia-ASEAN dialogue partnership, a road map for economic cooperation has been agreed upon and  implemented. Over the past two decades, economic cooperation between Russia and Southeast Asia has lagged behind political cooperation. In order to strengthen closer trade and economic cooperation, it needs solutions to overcome barriers which, includes bureaucratic restrictions and the lack of information. This paper attempts to elaborate Indonesia-Russia trade relations as searching for a new strategic partnership. It employs qualitative research methods featuring descriptive analysis of the data on the bilateral relations within “The Framework of Friendly and Partnership in the 21st century”. Russia is important to Indonesia and vice versa in Indo-Pacific region as a promising and reliable partner in the development of its high-tech transfer and innovation in economy and defense cooperation. Di Maret 2018, hubungan Indonesia dan Rusia semakin dekat setelah penandatanganan draf perjanjian kemitraan strategis di Moskwa. Sementara Menteri Retno L.P Marsudi dan Sergei Lavrov menandatangani sebuah Rencana Konsultasi 2017-2019 bertujuan untuk mengintensifkan dialog kedua negara. Indonesia penting bagi Rusia bukan hanya sebagai mitra di level dunia, tetapi juga sebagai negara yang memiliki peran kunci dalam Perhimpunan Bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Melalui hubungan kemitraan Rusia dan ASEAN, peta jalan untuk kerjasama ekonomi disepakati dan dilaksanakan. Lebih dari dua decade, kerjasama ekonomi antara Rusia dan Asia Tenggara tertinggal di belakang kerjasama politik. Saat ini merupakan waktu tepat menutup kesenjangan tersebut. Bagaimanapun, untuk menguatkan hubungan ekonomi dan perdagangan, diperlukan keseriusan untuk mengatasi berbagai hambatan, termasuk keterbatasan birokrasi dan kurangnya informasi. Tulisan ini menjelaskan signifikan, didukung materi praktis dan mengupayakan penyelesaian pada persoalan yang muncul, serta tujuan yang jelas bagi hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia. Penelitian ini menggunakan metode riset kualitatif didukung analisa data deskriptif pada hubungan bilateral dalam “Kerangka Persahabatan dan Kemitraan di Abad 21”. Rusia penting bagi Indonesia demikian sebaliknya dalam mewujudkan stabiilitas kawasan Indo-Pasifik sebagai mitra yang dipercaya dan menjanjikan dalam alih teknologi dan inovasi technology di sector ekonomi dan kerjasama pertahanan
SISTEM PRESIDENSIAL DAN PENGELOLAAN KOALISI, BERDASARKAN TIGA TAHUN PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO [PRESIDENTIAL SYSTEMS AND MANAGEMENT OF COALITIONS, BASED ON THREE YEARS OF GOVERNMENT PRESIDENT JOKO WIDODO] Nfn Efriza
Jurnal Politica Vol 9, No 1 (2018): Jurnal Politica Mei 2018
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper discusses the relationship between the President and the House of Representatives and the coalition government based on the three years of President Joko Widodo (Jokowi), who was trapped in inter-institutional competition as a consequence of a mixture of presidential and multi-party systems. In outlining the problems we use the rationale of Scott Mainwaring and David Altman on the combination of presidential and multiparty systems as well as coalitions in presidential systems. Completed analysis of Otto Kirchheimer on Catch All Party, to outline the transformation of the party in this modern era. Accompanied by a discussion on the orientation of political parties in Indonesia, based on Yasraf Amir Piliang's description of political nomadism. Based on the above facts and thoughts, produced by presidential and multiparty system and the way of government conducted by President Jokowi, is the management of “fat” coalition with accommodative leadership and transactional philosophy. The nature of the management is an attempt to maintain a harmonious relationship between the President and the House of Representatives with the consequence that President Jokowi violates his commitment to realize an unconditional coalition and not share for power seats.Tulisan ini membahas relasi Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pengelolaan koalisi berdasarkan tiga tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang sempat terjebak dalam ketegangan antarlembaga sebagai konsekuensi dari perpaduan antara sistem presidensial dan multipartai. Dalam menguraikan permasalahan digunakan dasar pemikiran dari Scott Mainwaring dan David Altman mengenai kombinasi sistem presidensial dan multipartai serta koalisi dalam sistem presidensial. Dilengkapi analisis dari Otto Kirchheimer tentang Catch All Party, untuk menguraikan tranformasi kepartaian di era modern ini. Disertai pembahasan mengenai orientasi partai-partai politik di Indonesia, berdasarkan uraian Yasraf Amir Piliang tentang nomadisme politik. Berdasarkan realitas dan pemikiran di atas, dihasilkan bahwa kombinasi sistem presidensial dan multipartai dan cara pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, adalah pengelolaan koalisi bersifat “gemuk” dengan kepemimpinan yang akomodatif dan cenderung transaksional. Sifat pengelolaan tersebut sebuah upaya menjaga hubungan harmonis antara Presiden dan DPR  dengan konsekuensi bahwa Presiden Jokowi melanggar komitmennya untuk mewujudkan koalisi tanpa syarat dan tidak bagi-bagi kursi kekuasaan.
Indonesia di Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo: Kebijakan Luar Negeri di Tengah Dinamika Lingkungan [Indonesia under Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) and Joko Widodo: Foreign Policy in the Middle of Regional Strategic Environment Dynamics] Aji Widiatmaja; Ulul Albab
Jurnal Politica Vol 10, No 1 (2019): Jurnal Politica Mei 2019
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v10i1.1313

Abstract

Indonesia’s foreign policy in the Susilo Bambang Yudhoyono’s (SBY) and Joko Widodo’s era have their own strengths and weaknesses. SBY's foreign policy tended to be outward-looking, which was marked by promotion of soft power, high politics, and leveraging Indonesia influence in global stage. Meanwhile, Joko Widodo's foreign policy is more inward-looking in that it focuses more on domestic sectors. Problems will arise if a country carries out its foreign policy in an unbalanced manner. Development in the global and regional strategic environment requires a collective response achieved in multilateral forums. This makes cooperation and active participation of a country in international forums become important. This paper aims to analyze Indonesia's foreign policy under SBY and Joko Widodo to find out the strengths and weaknesses of both foreign policies. The author has also provided a foreign policy recommendation that combines both inward and outward-looking perspectives in its performance. They are made in the form of reclaiming Indonesia's leadership in ASEAN to make the region a zone of peace, freedom, and neutrality (ZOPFAN), preventing foreign powers infiltration, maintaining ASEAN countries sovereignty, and curbing pragmatic and unilateralist actions in response to strategic environmental dynamics. These are important to ensure the achievement of Indonesia’s national interests. In simple terms, outward-looking policies are adopted as a tool to achieve national interests that benefit the Indonesian people (inward-looking).AbstrakKebijakan luar negeri Indonesia di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kebijakan luar negeri SBY cenderung outward looking dengan mengedepankan soft power dan bercorak high politics serta mencoba meningkatkan pengaruh Indonesia di forum global. Sedangkan kebijakan luar negeri Joko Widodo lebih bersifat inward looking yang berfokus pada penguatan sektor domestik. Permasalahan akan muncul jika suatu negara tidak berimbang dalam menjalankan kebijakan luar negerinya. Perkembangan lingkungan strategis global dan regional membutuhkan respon kolektif yang dicapai dalam forum-foum multilateral. Hal ini membuat kerjasama dan keaktifan suatu negara dalam forum internasional menjadi penting. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia di era SBY dan Joko Widodo guna mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian, penulis juga memberikan suatu rekomendasi kebijakan luar negeri yang menggabungkan corak inward dan outward looking dalam menjalankan kebijakan luar negeri. Hal tersebut berupa mengembalikan kepemimpinan Indonesia di ASEAN guna membuat ASEAN sebagai zone of peace, freedom, and neutrality (ZOPFAN), mencegah masuknya kekuatan asing, menajaga kedaulatan negara-negara ASEAN, serta mengurangi sikap pragmatis dan unilateralis dalam merespon perubahan lingkungan strategis. Hal tersebut penting dilakukan guna menjamin tercapainya kepentingan nasional Indoensia. Secara sederhana, kebijakan outward looking digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional yang memberi keuntungan pada rakyat Indonesia (inward looking).
Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik [The Existence of The Political Parties in Public Perception] NFN Efriza
Jurnal Politica Vol 10, No 1 (2019): Jurnal Politica Mei 2019
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v10i1.1314

Abstract

A democratic country needs political parties. They become the driving force in the implementation of democracy in Indonesia considering the important role that they play in various political processes in the legislature, government, and other state institutions. Given the importance of political parties in Indonesia in the Reform era, it turns out that most problems come from political parties. This paper aims to gain an understanding of the development and role of political parties in the Reform era based on the public perception of the existence of political parties. Based on the objective of the study, the significance of this study can hopefully be elicited, which is to provide an understanding and an input on the development and role of political parties in the Reform era. Results of the study suggests that public perception of the performance of political parties as political infrastructure was still poor and that political parties were also responsible for the poor performance of the political superstructure institutions. Therefore, the researcher recommends that political parties internally need to strengthen party institutionalization, while on the other hand, there needs to be an effort to simplify party systems in Indonesia. AbstrakSebuah negara demokratis membutuhkan adanya partai politik. Partai politik menjadi tulang punggung bagi berjalannya demokrasi di Indonesia, sebab peran penting dalam aneka proses politik di lembaga legislatif, pemerintahan, dan lembaga-lembaga negara lainnya tidak bisa dilepaskan dari partai politik. Mengingat pentingnya posisi partai politik di Indonesia pada era reformasi ini, malah ternyata letak permasalahan ada di partai politik. Penulisan ini memiliki tujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai perkembangan dan peran partai politik di era reformasi berdasarkan persepsi masyarakat atas eksistensi partai politik. Dari tujuan itu diharapkan dapat dihasilkan kegunaan kajian ini, yakni memberikan pemahaman dan masukan terhadap perkembangan dan peran partai politik di era reformasi ini. Penulisan ini menemukan fakta bahwa persepsi publik atas kinerja partai politik sebagai infrastruktur politik masih buruk dan partai politik juga dianggap bertanggung jawab atas masih buruknya kinerja lembaga suprastruktur politik. Oleh karena itu, rekomendasi yang ditawarkan adalah partai politik secara internal perlu melakukan penguatan institusionalisasi partai, di sisi lain perlu adanya upaya penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia.
Cyberpolitics Sebagai Perspektif Baru Memahami Politik di Era Siber [Cyberpolitics as A New Perspective in Understanding Politics in The Cyber Era] Jerry Indrawan
Jurnal Politica Vol 10, No 1 (2019): Jurnal Politica Mei 2019
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v10i1.1315

Abstract

 Political science studies have developed from conventional perspectives, marked by the use of physical means of campaign, to the era of non-conventional politics, where the use of cyber medium is more prevalent. The use of cyber medium in the study of political science has resulted in many sectors, from democracy, security, defense, social and cultural affairs, education, to political campaigns to conducted through the cyber medium. Cyberpolitics is a new concept that is very interesting to discuss, as interesting as it is to be studied in detail. Cyberpolitics will be the future of political campaign for all political stakeholders, especially those running in political contests. Political activism has already been replaced by a form of virtual communication. Cyberpolitics can in this regard help democracy work as it should. The aim of this research is to understand cyberpolitics more deeply, and that requires an interdisciplinary perspective, not just political science. The significance of this research is to provide a different perspective to the public about the development of political science, which now moves towards the use of cyber technology. This paper will discuss the study of cyberpolitics, which is seen as a new perspective in understanding politics in the cyber era. The author recommends that studies discussing the concept of cyberpolitics be discussed and researched more intensively among political science scholars, so that the combination of political science and information technology in the future can mutually enrich the scientific understanding of both disciplines.AbstrakKajian ilmu politik sudah berkembang dari yang bersifat konvensional, yaitu menggunakan sarana kampanye yang bersifat fisik, menuju ke era politik non-konvensional, yaitu penggunaan medium siber. Penggunaan medium siber dalam kajian ilmu politik membuat banyak sektor, seperti demokrasi, keamanan, pertahanan, sosial dan budaya, pendidikan, sampai kampanye politik, dilakukan melalui medium siber. Cyberpolitics menjadi sebuah konsep baru yang sangat menarik untuk dibahas, serta diteliti lebih dalam. Cyberpolitics akan menjadi masa depan kampanye politik bagi setiap stake holder politik, terutama bagi mereka yang akan berkontestasi dalam kompetisi pemilihan politik. Aktivisme politik sudah mulai digantikan oleh bentuk komunikasi secara virtual. Cyberpolitics dengan demikian dapat membantu demokrasi berjalan sebagaimana mestinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami cyberpolitics secara lebih dalam, sehingga membutuhkan perspektif inter-disipliner, tidak hanya ilmu politik. Kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan perspektif yang berbeda kepada khalayak umum tentang perkembangan ilmu politik, yang sekarang mengarah ke arah penggunaan teknologi siber. Makalah ini akan membahas kajian cyberpolitics, yang dilihat sebagai sebuah perspektif baru dalam memahami politik di era siber. Penulis merekomendasikan bahwa kajian-kajian yang membahas tentang konsep cyberpolitics mulai lebih banyak dibahas dan diteliti di kalangan akademisi-akademisi ilmu politik, agar perpaduan antara ilmu politik dengan teknologi informasi ke depannya dapat semakin memperkaya khazanah keilmuan masing-masing.

Page 1 of 13 | Total Record : 129