cover
Contact Name
Puguh Prasetyoputra
Contact Email
pprasetyoputra@gmail.com
Phone
+62215221687
Journal Mail Official
jurnalkependudukanindonesia@mail.lipi.go.id
Editorial Address
Pusat Penelitian Kependudukan – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Gd. Widya Graha Lt. X, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 10 Jakarta 12710, Indonesia Telp : +6221.5221687 Fax. : +6221.5221687
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Kependudukan Indonesia
ISSN : 19072902     EISSN : 25028537     DOI : https://doi.org/10.14203/jki.vxxix.xxx
Jurnal Kependudukan Indonesia (JKI) is published by the Research Center for Population, Indonesian Institute of Sciences (PPK-LIPI).JKI publishes research articles (in English and in Bahasa) and book reviews and publishes twice a year covering issue related to population studies. We are pleased to invite your participation to contribute article with various issues such as Population Mobility, Fertility, Mortality, Youth and employment, Family, Ageing, Population and Health, Human Resources; Employment; Education, Human Ecology, Population and Climate Change, Population and Disaster. Jurnal Kependudukan Indonesia (JKI) is an open access, multidisciplinary journal that publishes articles related to issues of population dynamics, employment, family, and human ecology. Population dynamics includes fertility, mortality, and migration. Employment covers the quantity and quality of human resources, the preparation and utilisation of labour force, education, wage issues and industrial relations. Family encompasses maternal and child health, adolescence, and ageing. Human Ecology covers the relationship between population, natural resources, and environment These issues can be analysed from a variety of disciplinary perspectives and can also be associated with strategic issues, such as gender, political identity, climate change, disaster, unemployment, and public policies and services.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Demografi
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol 7, No 2 (2012)" : 8 Documents clear
NELAYAN DAN PERTARUNGAN TERHADAP SUMBER DAYA LAUT Rusli Cahyadi
Jurnal Kependudukan Indonesia Vol 7, No 2 (2012)
Publisher : Research Centre for Population, Indonesian Institute of Sciences

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jki.v7i2.27

Abstract

Persoalan utama nelayan dan sumber daya laut adalah apa yang dikemukakan secara sederhana oleh World Bank & Food and Agriculture Organization, "too many fishers chasing too few fish". Akibatnya, upaya penangkapan tidak beljalan efisien, yang tercermin pada kerugian global per tahun yang mencapai US$ 50 miliar. Berbagai kerangka pendekatan untuk pengelolaan sumber daya laut kemudian diperkenalkan dan diadopsi untuk mengurangi kerugian lebih Ian jut. Tulisan ini mencoba mengkritisi berbagai pendekatan terse but dengan menempatkan nelayan tradisional sebagai titik tolak analisis. Penulis berargumen bahwa nelayan tradisional kurang mendapatkan tempat dalam berbagai kerangka pendekatan pengelolaan sumber daya laut. Sementara itu, di sisi lain nelayan tradisional memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan sebagian besar penduduk dunia, mulai sisi ekonomi, penyerapan tenaga kelja, hingga kesehatan. Dalam upaya menjelaskan argumen tersebut, penulis akan mengemukakan contoh-contoh pengelolaan sumber daya laut dan menjelaskan posisi nelayan.
Cover, Redaksi, Daftar Isi, Kata Pengantar, Abstrak, JKI Vol 7, No 2 (2012) Redaksi JKI
Jurnal Kependudukan Indonesia Vol 7, No 2 (2012)
Publisher : Research Centre for Population, Indonesian Institute of Sciences

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jki.v7i2.123

Abstract

Redaksi
PERUBAHAN IKLIM DAN DINAMIKA PENDUDUK DALAM KONTEKS KEBIJAKAN NASIONAL DI INDONESIA Triarko Nurlambang; Nurrokhmah Rizqihandari
Jurnal Kependudukan Indonesia Vol 7, No 2 (2012)
Publisher : Research Centre for Population, Indonesian Institute of Sciences

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jki.v7i2.23

Abstract

Berbagai basil penelitian dan data menunjukkan bahwa gejala perubahan iklim semakin nyata. Demikian pula yang terjadi di Indonesia walaupun tidak berupa gejala ekstrim karena posisi Indonesia di sekitar garis khatulistiwa dan didominasi oleh taut. Displacement areas di Indonesia umumnya terkonsentrasi di wilayah pesisir. Daerah ini memiliki tingkat risiko yang tinggi karena sekaligus sebagai tempat konsentrasi kegiatan bagi sebagian besar penduduk di Indonesia. Namun, kapasitas adaptasi dan kegiatan mitigasi di Indonesia masih relatif sangat terbatas meskipun sudah didukung oleh pendanaan dari pihak donor intemasional. Adanya kebijakan dan peraturan perundangan terkait dengan antisipasi gejala perubahan iklim dan pengendalian penduduk di Indonesia masih dalam tahap awal, yaitu tahap awareness dan belum dapat dikatakan berjalandengan efektif.
DESENTRALISASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA:TANTANGANDANPERSOALAN KASUS PROVINSI KALIMANTAN BARAT Sri Sunarti Purwaningsih
Jurnal Kependudukan Indonesia Vol 7, No 2 (2012)
Publisher : Research Centre for Population, Indonesian Institute of Sciences

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jki.v7i2.28

Abstract

Salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, dalam implementasinya, justru menghadapi berbagai persoalan, demikian pula untuk bidang keluarga berencana. 'Tulisan ini bertujuan mengemukakan bahasan terkait dengan tantangan dan persoalan yang dihadapi dalam implementasi desentralisasi bidang K.B baik di tingkat nasional maupun kasus di Provinsi Kalimantan Barat. Pada tingkat nasional, tantangan yang dihadapi di antaranya perubahan kewenangan dan struktur organisasi pengelola Keluarga Berencana, berkurangnyaanggaran dan SDM, serta menurunnya capaian indikator kependudukan. Demikian pula di Provinsi Kalimantan Barat, kendala dalam penyelenggaran program keluarga berencana antara lain karena penurunan jumlah PLK.B dan kemampuan anggaran pemerintah daerah dalam menyediakan alat kontrasepsi terutama setelah pemberlakuan kebijakan otonomi daerah. Setelah adanya desentralisasi program K.B, secara umum terlihat adanya kecenderungan penurunan komitmen pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap program K.B dibandingkan dengan era sebelumnya. Menghadapi berbagai persoalan tersebut, program revitalisasi program K.B yang telah digagas oleh pemerintahpusat, perlu digalakkan kembali disertai dengan sinergi antara pemerintah daerah (Provinsi dan kabupaten) bersama-sama dengan pemerintah pusat.
Cover Belakang, JKI Vol 7, No 2 (2012) Redaksi JKI
Jurnal Kependudukan Indonesia Vol 7, No 2 (2012)
Publisher : Research Centre for Population, Indonesian Institute of Sciences

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jki.v7i2.124

Abstract

Redaksi
ISU KELEMBAGAAN DALAM PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN: PEMBELAJARAN DARI KABUPATEN KLATEN, JAWA TENGAH Latif Adam; Inne Dwiastuti
Jurnal Kependudukan Indonesia Vol 7, No 2 (2012)
Publisher : Research Centre for Population, Indonesian Institute of Sciences

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jki.v7i2.24

Abstract

Tulisan ini melakukan analisis kelembagaan dalam pembangunan ketahanan pangan. Mengacu kepada pengalaman Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan dengan mengandalkan data primer dan sekunder, tulisan ini menunjukkan masih lemahnya kerangka kelembagaan untuk mendukung pembangunan ketahanan pangan. Akibatnya,Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sebagai lembaga formal di bidang pembangunan ketahanan pangan gagal menjalankan perannya dalam menyusun langkah-langkah yang sistematis untuk membangun ketahanan pangan secara berkelanjutan. DKP juga memiliki kapasitas yang tidak terlalu baik untuk mengoordinasikan, mengevaluasi, danmemberikan umpan balik terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan ketahanan pangan. Kelemahan-kelemahan dalam kerangka kelembagaan itu menghambat Klaten mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangannya. Berdasarkan temuan itu, tulisan ini memberikan beberapa rekomendasi penting sebagai berikut. Pertama, DKP perlu dilengkapi dengan institutional framework yang jelas dan tegas sehinggabisa mengatur mekanisme peran dan tanggungjawab tiap institusi yang terlibat. Kedua, DKP juga perlu dibangun dengan konsensus yangjelas agar bisa mengembangkan sistem koordinasi berdasarkan blue print yang memuat perencanaan jangka pendek, jangkamenengah, maupun jangka panjang dalam pembangunan ketahanan pangan. Ketiga, DKP perlu memiliki kelompok kerja yang bisa meningkatkan mekanisme sinkronisasi dan sinergi program pembangunan ketahanan pangan.
MIGRASI TENAGA KERJA INDONESIA DARI KABUPATEN TULUNGAGUNG:KECENDERUNGAN DAN ARAH MIGRASI, SERTA REMITANSI Haning Romdiati
Jurnal Kependudukan Indonesia Vol 7, No 2 (2012)
Publisher : Research Centre for Population, Indonesian Institute of Sciences

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jki.v7i2.25

Abstract

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh PPK-LIPI pada tahun 2010 yang menggunakan metode survei, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok, artikel ini menganalisis tren dan arah migrasi tenaga kerja ke luar negeri dari kabupaten Tulung Agung, serta remitansi. Hal ini perlu dikaji dalam rangka memberikan kontribusi dalam memecahkan masalah pekerja migran Indonesia pada masa sekarang maupun yang akan datang. Telah lebih dari tiga puluh tahun, puluhan ribu pekerja migran Indonesia dari kabupaten Tulung Agung meninggalkan daerah asal untuk mencari kesempatan ekonomi yang lebih baik di luar negeri. Negara Malaysia merupakan negara tujuan utama untuk bekerja, tetapi sejak tahun 2000-an, ada kecenderungan pergeseran negara tujuan ke negara-negara Asia Timur. Penghasilan dari pekerjaan di luar negeri dikirim ke daerah asal. Aliran remitansi ini dimanfaatkan untuk berbagai keperluan keluarga, seperti memperbaiki kondisi kehidupan rumah tangga serta membangun atau memperbaiki rumah. Sebagian keluarga pekerja migran menggunakan uang kiriman untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif skala kecil, membiayai pendidikan anak, dan membeli tanah. Hasil penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai bahan penyusunan rekomendasi tentang pemanfaatan remitansi yang efektif dan peningkatan kapasitas pengelolaan migrasi TKI.
MODEL PENUNTASAN PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN USULAN DAERAH Makmuri Sukarno
Jurnal Kependudukan Indonesia Vol 7, No 2 (2012)
Publisher : Research Centre for Population, Indonesian Institute of Sciences

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jki.v7i2.26

Abstract

Salah satu strategi untuk memutus mata rantai kemiskinan adalah peningkatan pendidikan bagi penduduk, antara lain melalui penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun. Tulisan yang bertolak dari penelitian tahun 2010 di tiga daerah, yaitu Wonosobo, Ciamis, dan Minahasa Selatan ini mencoba menggambarkan usulan pemangku kepentingan di daerah, untuk meningkatkan pendidikan penduduk, khususnya melalui penyelenggaraan pendidikan dasar. Tulisan ini berisi pembahasan terkait beberapa permasalahan yaitu: pertama, masalah/hambatan yang dihadapi program penuntasan pendidikan dasar di daerah menurut tiga pemangku kepentingan utama, yaitu masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Sumber data dari kajian pembahasan tersebut digali dengan metode wawancara mendalam. Kedua, usulan dari tiga pemangku kepentingan itu untuk menembus hambatan penuntasan dari perspektif masing-masing daerah, berdasarkan sumber data yang digali dengan metode kajian bersama. Dari kedua hal di atas, nampaklah bahwa komposisi isi pendidikan, skema pembiayaan, dan konfigurasi stakeholder yang diusulkan pemangku kepentingan di tiga daerah temyata berbeda dengan model yang sekarang sedang berjalan.

Page 1 of 1 | Total Record : 8