cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ridwan Arifin
Contact Email
ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id
Phone
+6281225294499
Journal Mail Official
digest.journal@mail.unnes.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Timur, Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : 27462110     EISSN : 27460371     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence (The Digest) is a double blind peer reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang (UNNES), Indonesia. The Journal published bi-annual every June and Desember The Digest is intended to be a scientific and research journal for academics, legal scholars, and legal practitioners with focuses on analysis of Court Decision and legal studies. The Journal publishes contemporary articles on law and case analysis, and the Journal published within Bahasa and English both print and online version. The Digest is also intended to be Indonesia’s forum for discussion and analysis of court decision. Each issue on The digest includes insightful analysis and discussion on court decision.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3 No 1 (2022): The Digest (June, 2022)" : 5 Documents clear
Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pada Penyelenggaraan Layanan Pinjaman Online
The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence Vol 3 No 1 (2022): The Digest (June, 2022)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/digest.v3i1.52547

Abstract

Layanan pinjaman online yang berbasis fintech merupakan salah satu produk hasil perkembangan teknologi dan informasi di era revolusi industri 4.0. Namun, justru marak ditemukan penyelenggaraan pinjaman online ilegal yang merugikan masyarakat dengan penyalahgunaan data pribadi konsumen. Kurangnya edukasi masyarakat oknum-oknum pinjaman online ilegal memanfaatkannya untuk melakukan kejahatannya. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai upaya pencegahan dan penanganan kasus pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat. Pada pelaksanaannya POJK tersebut mengalami kendala dimana belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi, sehingga POJK tersebut dipandang masih lemah. Dengan demikian, pengaturan perlindungan data pribadi diyakini perlu segera dibentuk dan dilaksanakan pada saat ini. Kata Kunci: Pinjaman online, OJK, Data Pribadi
Implementasi Permasalahan Ketentuan Pasal 8 ayat 4 terhadap Debitor Korporasi Publik (Studi Kasus Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN/Niaga.Jkt.Pst)
The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence Vol 3 No 1 (2022): The Digest (June, 2022)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/digest.v3i1.56618

Abstract

Ketentuan syarat pailit pada Pasal 8 ayat 4 yang tertera dalam Undang-Undang Kepailitan, memuat unsur melalui fakta atau keadaan sederhana menimbulkan permasalahan dalam implementasinya terhadap kelangsungan perekonomian negara. Ketiadaan indikator perhitungan matematis nilai ekonomi terhadap suatu debitor selaku perusahaan publik senyata-nyatanya memiliki implikasi kerugian terhadap kelangsungan perekonomian negara. PT. Cowel Development merupakan salah satu perusahaan publik yang turut terkena imbas dari permasalahan pasal ini. Perusahaan dengan nilai aset mencapai 3 Triliun lebih ini dipaksa dijatuhkan pailit sebagaimana dalam Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. sehingga dalam kerangka mendukung perekonomian melalui sumbangsih perusahaan-perusahaan besar terhadap negara, perlu diberikan perlindungan hukum yang lebih baik kedepannya yang kemudian diakomodir dalam Undang-Undang Kepailitan. Permasalahan dalam putusan tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan yuridis normatif atau hukum doktrinal.
Analisa Terhadap Pemberian Nafkah Bekas Istri dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 927/PDT.G/2017/PN.TNG
The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence Vol 3 No 1 (2022): The Digest (June, 2022)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/digest.v3i1.56829

Abstract

Pemberian Nafkah terhadap bekas Istri pasca Perceraian menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas salah satunya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 927/Pdt.G/2017/PN.Tng tentang perkara perdata gugatan perceraian. Yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa: “Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk memberikan nafkah setiap bulan kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konvensi sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvesi menikah lagi”. Penulis dalam hal metode penelitian menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan yuridis normatif. Bahwa hakim dalam pertimbangan putusan mengacu pada ketentuan pasal 41 Undang-undang No.1 tahun 1974, namun tidak memberikan suatu alasan-alasan hukum sama sekali dalam pertimbangan hukumnya sehingga Majelis Hakim terbukti tidak memiliki alasan-alasan hukum terkait dengan fakta-fakta dalam perkara a quo yang menjadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam menerapkan 41 huruf (c) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak bersifat imperatif tersebut. Sehingga perlu adanya kehati-hatian, keadilan dan berlandasan hukum untuk memutus suatu perkara sehingga tidak menjadikan putusan yang sumir atau bahkan menjadi rancu dan ambigu dalam menjalankan implementasi sebuah putusan pengadilan.
Pola Penerapan Sanksi Administratif Bagi Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Indonesia Terhadap perlindungan Buruh Migran Indonesia di Luar Negeri
The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence Vol 3 No 1 (2022): The Digest (June, 2022)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/digest.v3i1.58370

Abstract

Iming-imingi upah yang besar menjadi pekerja migran diluar neeri juga dibayangi-bayangi akan resiko yang juga sama besarnya. Jumlah perpindahan pekerja dari tanah air ke negeri asing semakin lama semakin meningkat . Resiko yang besar dan minat yang tinggi menyebabkan buruh migran sebagai pihak yang rentan terenggut haknya olehkarena itu perlu dilindungi oleh negara. Penelitian ini berusaha mengkaji mengenai penerapan pola sanksi yang didapat oleh perusahaan penyedia jasa tenaga kerja sebagai buruh migran dan perlindungan bagi buruh migran Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dimana realita yang terjadi dilapangan dikaji dan dikomparasi dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan untuk mengetahui seperti apa perlindungan hukum bagi pekerja migran dan sanksi bagi Penyedia Jasa Tenaga Kerja Indonesia
Strategi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan PT Waskita Karya
The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence Vol 3 No 1 (2022): The Digest (June, 2022)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/digest.v3i1.61135

Abstract

State-Owned Enterprises as a government tool in seeking profit in running their business in managing funds from capital receipts from the government have a great potential for corrupt practices. Therefore, PT Waskita Karya in suppressing and taking preventive steps for corruption by implementing preventive efforts in preventing at Waskita Karya Group with a Situational Prevention Crime approach that focuses on internal and external supervision and narrows space in areas prone to corruption. Then improve the quality of human resources with integrity and quality. In addition to a preventive approach, a repressive approach by taking an approach that focuses on asset recovery due to losses from corruption through one of the civil law instruments, civil forfeiture as regulated in the Anti-Corruption Law.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2023): The Digest, June 2023 Vol 3 No 2 (2022): The Digest, December 2022 Vol 3 No 1 (2022): The Digest (June, 2022) Vol 2 No 2 (2021): The Digest (December, 2021) Vol 2 No 1 (2021): The Digest (June, 2021) Vol 1 No 2 (2020): The Digest (December, 2020) Vol 1 No 1 (2020): The Digest (June, 2020)