cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Putu Eka Trisna Dewi
Contact Email
trisnadewi.ecak@gmail.com
Phone
+6283853378247
Journal Mail Official
widyapublika@unr.ac.id
Editorial Address
Jl. Kampus Universitas Ngurah Rai, Penatih, Denpasar, Bali Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Widya Publika
Published by Universitas Ngurah Rai
ISSN : 23382554     EISSN : 28090691     DOI : https://doi.org/10.47329/widyapublika.v9i1
Core Subject : Social,
Environmental Science Social Sciences
Jurnal Widya Pubika adalah jurnal ilmiah Ilmu Administrasi Publik yang mempublikasikan kajian tentang Konsentrasi Ilmu Administrasi Publik (Kebijakan Publik dan Manajemen Publik). Jurnal ini juga didedikasikan untuk memberikan ruang intelektual diskusi ilmiah dibidang Administrasi Publik. Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian penelitian Ilmu Administrasi Publik yang belum pernah dipublikasikan, orisinal, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tulisan yang masuk ke redaksi akan diseleksi dan melalui tahap review mitra bestari (double blind review by peer group system) sebagai syarat untuk dapat dimuat. Widya Publika diterbitkan secara online dua kali dalam setahun oleh Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, Yaitu di bulan Juni dan Desember
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10 No 1 (2022): Widya Publika" : 6 Documents clear
Evaluasi Kebijakan WFH Terhadap Pelayanan Publik Di Indonesia Ni Nyoman Kartika Yanti S.AB
Jurnal Widya Publika Vol 10 No 1 (2022): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47329/widyapublika.v10i1.823

Abstract

Kebijakan WFH di masa pandemic berdampak pada pelayanan publik. Pelayanan yang biasanya dilakukan secara manual, kini mengharuskan pemerintah untuk beradptasi dengan kondisi pembatasan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Kebijakan WFH Terhadap Pelayanan Publik di Indonesia. Studi ini menggunakan studi kepustakaan dengan sumber yang berasal dari buku, jurnal, atau situs resmi pemerintah. Teori yang digunakan dalam kajian ini adalah Teori Evaluasi Kebijakan William Dunn. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah harus terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar terwujud pelayanan yang cepat, terjangkau, dan efektif. Hasil evaluasi kebijakan WFH terhadap pelayanan public di Indonesia yakni Dari segi efektivitas, pelayanan di masa pandemic covid dapat dikatakan efektif karena pemerintah telah melakukan perbaikan tata kelola yang tetap sesuai protokol kesehatan. Dari segi efisiensi, berdasarkan analisis penulis pada masa pandemi Covid 19 pekerja akan lebih produktif karena bisa menghemat waktu. Dari segi kecukupan, sangat mencukupi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayaan singkat dan memuaskan. Dari segi perataan, sistem online dapat dinikmati oleh semua masyarakat baik yang kaya ataupun yang miskin. Dari segi responsivitas, pelayanan publik online lebih responsif dimana dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya, dari segi ketepatan, masyarakat yang memanfaatkan platform online justru akan sangat terbantu untuk mendapatkan pelayanan tepat sesuai kebutuhan. Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, WFH, Pelayanan Publik
STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA I Ketut Suardita
Jurnal Widya Publika Vol 10 No 1 (2022): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47329/widyapublika.v10i1.863

Abstract

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang program merdeka belajar kampus merdeka yang diatur melalui Permendikbud No. 3/2020, dimana pada kebijakan ini mengatur tentang hak mahasiswa untuk melakukan pembelajaran di luar program studi maksimal selama tiga semester dengan tujuan agar mahasiswa memperoleh kesempatan menambah wawasan dan meningkatkan kompetensi sesuai minat, bakat serta cita-cita yang dimiliki. Program ini diharapkan sebagai jawaban atas tuntutan keterkaitan dan kesesuaian dengan dunia kerja. Tujuan daripada penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Fakultas Teknik Universitas Udayana dan kendala-kendala yang terjadi serta untuk mengetahui dan menganalisis solusi dari kendala-kendala dalam Implementasi kebijakan MBKM di Fakultas Teknik Universitas Udayana. Metode deskriptif kualitatif digunakan pada penelitian ini, dimana analisis dilakukan terhadap data yang telah terkumpul melalui pengamatan, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran online, yang kemudian dideskripsikan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah yang ada, dianalisis dengan teori G.C.Edward III dengan empat indikator yang turut mempunyai pengaruh pada kesuksesan implementasi kebijakan publik yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa implementasi kebijakan merdeka belajar kampus merdeka di Fakultas Teknik Universitas Udayana belum optimal. Masih ada kendala dalam implementasi kebijakan tersebut yaitu: kurangnya komunikasi dan koordinasi di internal dan lintas sektor, kurangnya sumber daya informasi, dan belum ada insentif/reward bagi peserta yang berprestasi. Solusi dari kendala-kendala implementasi kebijakan merdeka belajar kampus merdeka di Fakultas Teknik Universitas Udayana adalah: 1) Solusi komunikasi: lebih intensif melakukan sosialisasi, komunikasi dan koordinasi di internal fakultas dan dengan lintas sektor tentang kebijakan MBKM, 2) solusi sumber daya informasi: pihak universitas agar menerbitkan Peraturan Rektor tentang konversi nilai mata kuliah sebagai acuan bagi program studi, pihak program studi agar melakukan restrukturisasi kurikulum untuk mengakomodasi pelaksanaan MBKM, 3) solusi insentif/reward: pihak universitas agar menerbitkan peraturan rektor dan panduan tentang pemberian reward kepada peserta yang berprestasi, mengalokasikan anggaran dana, dilakukan peninjauan ulang sistem pembobotan beban kerja dosen pembimbing MBKM
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DIESEASE 2019 DI PROVINSI BALI Wahyu Sri Handono
Jurnal Widya Publika Vol 10 No 1 (2022): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47329/widyapublika.v10i1.864

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Provinsi Bali di masa pandemi Corona Virus Disease 2019; Kendala yang dihadapi dan strategi untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah no.5 tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Provinsi Bali dipengaruhi oleh (a) standar/ukuran dan tujuan kebijakan; (b) Sumber daya; (c) karakteristik agen pelaksana; (d) sikap atau kecenderungan para pelaksana; (e) komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; dan (f) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik; (2) Kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di provinsi bali juga berasal dari faktor-faktor (a) standar/ukuran dan tujuan kebijakan; (b) Sumber daya; (c) karakteristik agen pelaksana; (d) sikap atau kecenderungan para pelaksana; (e) komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; dan (f) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik; pada saat ini implementasi kebijakan tersebut terkendala oleh pandemi corona virus disease 2019; sehingga sosialisasi belum masif dan amanat Perda untuk membentuk perusahaan umum daerah belum terlaksana, dan tidak adanya wisatawan yang datang ke Bali; (3) Strategi untuk menghadapi kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Provinsi Bali terutama yang berhubungan dengan pandemi virus corona disease 2019; sehingga sosialisasi belum masif dan amanat Perda untuk membentuk perusahaan umum daerah belum terlaksana, dan tidak adanya wisatawan yang ke Bali, perlu dilakukan standarisasi penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali yang disertai dengan penerapan kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan; untuk menarik wisatawan berkunjung ke Bali dalam masa pandemi corona virus Disease 2019 maupun pasca pandemi corona virus disease 2019, agar wisatawan yang berkunjung ke Bali mendapatkan rasa nyaman, aman selama berwisata di Bali serta Dinas Pariwisata Provinsi Bali dalam kondisi anggaran yang belum siap, karena pandemi. Maka dinas pariwisata bisa berkolaborasi dengan menggandeng kerjasama dengan akademisi, komunitas, media, pemerintah dan swasta (model pentahelix) selama pandemi corona virus disease 2019 untuk pelaksanaan Perda no.5 tahun 2020.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DALAM PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN KLUNGKUNG KABUPATEN KLUNGKUNG I Wayan Mastana; Ida Ayu Putu Sri Widnyani
Jurnal Widya Publika Vol 10 No 1 (2022): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47329/widyapublika.v10i1.865

Abstract

Implementasi kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung merupakan tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk meminimalkan dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat Klungkung yang di koordinir oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis Implementasi kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, mengetahui faktor kendala yang terjadi dan solusi yang didapat dari implementasi kebijakan tersebut serta mengetahui dampak dari implemetasi terhadap masyarakat khususnya di Kelurahan yang ada di Kecamatan Klungkung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Wawancara secara mendalam dan dokumentasi sementara teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, serta teknik analisis data yaitu dengan reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam Implementasi Kebijakan BLT APBD dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di Kecamatan Klungkung secara umum berjalan dengan baik. Keberhasilan implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 ditentukan oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang masing-masing faktor memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN BADUNG Ni Ketut Adnyani
Jurnal Widya Publika Vol 10 No 1 (2022): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47329/widyapublika.v10i1.866

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan e-pajak seta kendala dan solusi dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi kebijakan e-pajak sudah berjalan dengan efektif dan sesuai dengan Perda No 2 Tahun 2016. Hasil penelitian juga menunjukkan implementasi kebijakan e-pajak perpedoman pada empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian juga menunjukkan kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan e-pajak meliputi kendala yang berasal dari ketidakpatuhan Wajib Pajak, kendala yang berasal dari kondisi personal Wajib Pajak dan kendala yang berasal dari implementor. Penelitian ini juga memaparkan solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan e-pajak meliputi solusi untuk kendala yang berasal dari ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan mengadakan sosialisasi dan edukasi, solusi untuk kendala yang berasal dari kondisi personal Wajib Pajak dilakukan dengan melakukan pembinaan dan pemantauan, dan solusi untuk kendala yang berasal dari implementor adalah dengan merencanakan agenda kerja melakukan sosialisasi secara berkala dan berkelanjutan
COMMUNITY-PRIVATE PARTNERSHIP (CPP) IN COMMUNITY BASED TOURISM MANAGEMENT: CASE STUDY OF BLANGSINGA VILLAGE, BALI I Made Yaya Sawitri; Made Suryanatha Prabawa
Jurnal Widya Publika Vol 10 No 1 (2022): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47329/widyapublika.v10i1.867

Abstract

As an alternative form of tourism, Community-based Tourism (CBT) is expected to meet the social, environmental and economic needs of local communities through the offering of tourism products. CBT has enormous potential to be developed especially with the rising trend for an authentic and environmentally conscious travel experience. However, most CBT has very limited resources and knowledge to gain market access which lead to low competitiveness of its operation. This paper argues that one solution to advance community-owned tourism is by encouraging direct partnership between the Community and the private actor (investor) or the Community-Private Partnership (CPP). By using study case from Blangsinga tourism village, this research investigates how the partnership develop and how it can help the growth of the CBT. Qualitative methods, such as in-depth interview and participant observation, were employed. Examination on the operation showed that the partnership does not compromise the community’s ownership of the CBT. Instead, the involvement of the external parties is directed towards providing resources and knowledge for the development of the community.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 1 (2023): Widya Publika Vol 10 No 1 (2022): Widya Publika Vol 9 No 2 (2021): Widya Publika Vol 9 No 1 (2021): Widya Publika Vol 8 No 2 (2020): Widya Publika Vol 8 No 1 (2020): Widya Publika Vol 7 No 2 (2019): Widya Publika Vol 7 No 1 (2019): Widya Publika