cover
Contact Name
Hinfa Mosshananza
Contact Email
hinfa.mosshananza@utb.ac.id
Phone
+6281373994139
Journal Mail Official
jpap.utb@gmail.com
Editorial Address
Jln. Gajah Mada No. 34 Kota Baru Bandar Lampung 35141
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
ISSN : 27768511     EISSN : 27770206     DOI : https://doi.org/10.37090/jpap.v1i1
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Progress Administrasi Publik berfokus pada pengembangan studi kebijakan pubik, pelayanan publik, ilmu politik dan manajemen pemerintahan. Jurnal ini sebagai wadah publikasi ilmiah penelitian para akademisi baik dilingkup UTB maupun diluar UTB yang memiliki keilmuan yang sama.
Articles 32 Documents
ANALISIS RELASI NEGARA DAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF PANCASILA Evy Septiana Rahman
Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.762 KB) | DOI: 10.37090/jpap.v1i1.398

Abstract

Sesuai dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa maka posisi agama menjadi roh atau spirit dari keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan diterimanya Pancasila sebagai dasar negara secara tegas dijelaskan bahwa Indonesia bukan negara yang berdasarkan suatu agama dan bukan pula negara yang memisahkan agama dan negara melainkan Negara Pancasila yang mengakui dan mensakralkan keberadaan agama, bukan hanya Islam namun termasuk Kristen, Budha, Hindu dan Khong Hu Cu sebagai agama resmi Bangsa Indonesia. Relasi negara dan agama di bangun atas dasar check and balance dan simbiosis mutualistis dimana agama memberikan nilai spiritual dan kerohanian di dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dan negara menfasilitasi dan menjamin kehidupan keagamaan.
PELAYANAN PLKB (PENYULUH LAPANGAN KELUARGA BERENCANA) DI KECAMATAN TANJUNG SENENG KOTA BANDAR LAMPUNG. Rosidah Rosidah
Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.566 KB) | DOI: 10.37090/jpap.v1i1.399

Abstract

Tujuan pelayanan KB adalah meningkatkan jumlah peserta KB atas kesadaran dan tanggung jawab, membina peserta KB aktif dalam rangka kelembagaan dan pembudayaan NKKBS, mencapai sasaran penurunan tingkat kelahiran dan menngkatkan menciptakan Keluarga kecil sejahtera melalui mengendalian pertumbuhan penduduk. Penelitian tentang upaya peningkatan pelayanan Penyuluh Lapangan Keluarga berencana (PLKB) berupa Faktor – faktor penghambat peningkatan pelayanan Penyluh Lapangan Keuarga Berencana (PLKB) berupa kurangnya informasi kepada calon peserta KB ,sarana dan prasaranan pendukung penyuluhan yang kurang memadai serta tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program Keluarga Berencana. Penyampaian informasi tentang KB dan melakukan edukasi mengenai program Keluarga Berencana serta penggunaan alat kontrasepsi kepada Pasangan Usia Subur yang ada di Kecamatan Tanjung Seneng dengan menggunakan sarana komunikasi langsung atau komunikasi tatap muka dengan membuat acara penyuluhan yang dibuat dengan acara yang sesuai dengan minat masyarakat setempat agar lebih dapat menarik minat serta perhatian dari pasangan usia subur di kecamatan Tanjung Seneng. Kata Kunci: Keluarga Berencana ( KB )
ANALISIS KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM MENCEGAH DAN MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Achmad Moelyono; Selly Asih
Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.917 KB) | DOI: 10.37090/jpap.v1i1.400

Abstract

Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan dalam mencegah dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial adalah dengan melakukan analisis dengan menggunakan indikator kinerja yaitu, Efektifitas, efisiensi, kualitas, produktivitas, Kualitas kehidupan kerja, dan Inovasi. Dengan melakukan analisis Indikator Kinerja terhadap Kinerja Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan dalam Mencegah dan menyelesaikan perselisishan hubungan industrial tersebut. Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bagian Hubungan Industrial Seksi Penyelesaian Hubungan Industrial dapat menyusun rencana kerja dan program yang lebih baik dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial oleh Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi Kab. Lampung Selatan ini memiliki dampak terhadap stabilitas kerja baik pihak perusahaan dan pihak pekerja. Yang dapat dilihat selama tiga tahun terakhir 2017-2019 berhasil menyelesaian berbagai macam kasus perselisihan di lingkungan Kabupaten Lampung Selatan. Dapat disimpulkan bahwa kinerja Pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah membantu menyelesaian konflik para pekerja dengan perusahaan, sehingga membantu mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan menurunkan tingkat pengangguran. Kata Kunci: Kinerja, Transmigrasi, Hubungan Industrial
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARASI DALAM PELAYANAN PUBLIK (STUDI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MESUJI). Yuditya Wardhana
Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (99.511 KB) | DOI: 10.37090/jpap.v1i1.401

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas dan Transparasi dalam Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan data diambil dengan wawancara dan observasi, sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelayanan KTP, AKTA, dan KK di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji Kecamatan Raya sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut tercermin dari jawaban dalam wawancara dan observasi penelitian baik kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji atau masyarakat yang mengatakan baik terhadap beberapa indikator yang terkandung di dalam prinsip akuntabilitas. Transparansi dalam pelayanan pengurusan KTP, AKTA, dan KK di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji terbukti terlaksana dengan baik. Hal tersebut tercermin dari jawaban dalam wawancara penelitian baik kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji atau masyarakat tentang keterbukaan dalam Pelayanan kepengurusan KTP, AKTA, dan KK. Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi Pelayanan Publik
ADMINISTRASI DAN BIROKRASI PEMERINTAH Anwar Anwar
Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (136.729 KB) | DOI: 10.37090/jpap.v1i1.402

Abstract

Birokrasi secara umum dapat dibedakan atas tiga bidang, yaitu kelembagaan, prosedur atau tata laksana, dan sumber daya manusia, maka perwujudan reformasi birokrasi juga seharusnya melalui pendekatan dari tiga bidang tersebut. Untuk meningkatkan kemampuan administrasi publik sebagai pelaksana pemerintahan (birokrasi pemerintahan), maka semua unsur birokrat perlu mengkreasi fungsi dan tugasnya dengan ide-ide yang inovatif dalam rangka profesionalitas terhadap pemberian dan penyediaan layanan publik. Oleh sebab itu diperlukan pengetahuan dan pemahaman terhadap esensi publik, baik secara etimologi, pembedaan antara publik dan privat, barang-barang publik maupun perspektif-perspektif publik. Dengan begitu akan adanya sebuah formulasi kolaborasi birokrasi yang, profesional antara prinsip keadilan sosial, efisiensi, prinsip ekonomi dan nilai-nilainya. Kata Kunci: Reformasi, Birokrasi
IMPLEMENTASI PELAYANAN KREDIT USAHA RAKYAT PT. BANK RAKYAT INDONESIA UNIT NATAR DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Ayu Nadia Pramazuly; Rosidah Rosidah
Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (121.023 KB) | DOI: 10.37090/jpap.v1i1.403

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya wacana mengenai pemberian kredit untuk usaha kecil, menengah, dan koperasi, sebagai upaya pemerintah memberikan subsidi kepada pelaku usaha. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan program mikro pemerintah yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Koperasi. Pemerintah juga mendorong peningkatan akses Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Koperasi kepada kredit atau pembiayaan dari perbankan melalui peningkatan kapasitas Perusahaan Penjamin, sehingga Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Koperasi yang selama ini mengalami kendala atau kesulitan dalam mengakses kredit atau pembiayaan dari perbankan dapat diatasi. Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dipilih karena seringkali terjadi kesalahpahaman persepsi mengenai agunan, yang mengakibatkan terjadinya pengembalian kredit yang tidak tepat waktu atau kredit bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang berlokasi penelitian di Kantor BRI Unit Natar Kabupaten Lampung Selatan. Kata Kunci: Pelayanan, Kredit Usaha Rakyat
ANALISIS BUDAYA “PIIL PESENGGIRI” DALAM PENINGKATAN BUDAYA KERJA APARATUR DI BALAI DESA SABAH BALAU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Ayu Nadia Pramazuly; Hinfa Mosshananza; Rosidah Rosidah
Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.51 KB) | DOI: 10.37090/jpap.v1i2.501

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman budaya “Piil Pesenggiri” dan penerapan budaya tersebut dalam upaya meningkatkan budaya kerja aparatur desa. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu seiring kemajuan jaman yang semakin memudarkan budaya Lampung menjadi tantangan bagi masyarakat khususnya aparatur pemerintahan mempertahankan dan menerapkan ke dalam budaya kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berkualitas. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di Balai Desa Sabah Balau Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pandangan untuk pembangunan yang lebih baik lagi khususnya pemerintahan Desa Sabah Balau. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pandangan untuk pembangunan yang lebih baik lagi khususnya pemerintahan Desa Sabah Balau.   Kata Kunci: Piil Pesenggiri,Budaya Kerja
PENGARUH KOMPETENSI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DINAS PENGAIRAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Joko Mulyono
Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.84 KB) | DOI: 10.37090/jpap.v1i2.502

Abstract

Kompetensi yang  dimiliki oleh seseorang dan dilaksanakan dalam lingkungan kerja dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi. Pegawai akan memperlihatkan kinerja yang baik dan menunjukkan kontribusi bagi institusi tempat bekerja. Dinas Pengairan Lampung Tengah ialah salah satu Dinas di kabupaten  Lampung Tengah yang merupakan tempat penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi dan lingkungan kerja terhadap  kinerja pegawai Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah sebagai parsial maupun sebagai simultan. Belum maksimalnya kinerja pegawai sebagai kajian permasalahan dalam penelitian ini.  Penelitian ini menggunakan metode survey eksplanasi. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 32 pegawai beserta sampel seluruh populasi menjadi sampel penelitian sebanyak 32 pegawai. Pengumpulan data menerapkan angket dengana analisis data dan analisis regresi sederhana serta regresi ganda. Perolehan analisis data memperlihatkan bahwa: (1) kompetensi berdampak signifikan terhadap kinerja pegawai secara parsial, diperoleh F hitung > F tabel yaitu 7,845 >  1,694 (2) lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai secara parsial. Diperoleh F hitung > F tabel yaitu 4,783 >  1,694. dan (3) secara simultan kompetensi  dan lingkungan kerja berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Diperoleh F hitung ≥ F tabel adalah (77,478≥ 3,29). Oleh sebab itu, untuk menumbuhkan kinerja pegawai, harus mencermati kompetensi  pegawai dalam pendelegasian tugas serta meningkatkan fasilitas lingkungan kerja sehingga pegawai merasa nyaman dan dapat berkontribusi optimal dalam bekerja.     Kata Kunci: Kinerja Pegawai, Kompetensi, Lingkungan Kerja
PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN RUANG LINGKUP PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PRA-SEJAHTERA DI KOTA BANDAR LAMPUNG Achmad Moelyono
Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.681 KB) | DOI: 10.37090/jpap.v1i2.510

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi oleh adanya berbagai permasalahan sosial- budaya- hukum-ekonomi seperti kenakalan remaja, narkoba, kriminalitas, KDRT, Perceraian, prostitusi, anak terlantar, pengangguran, kemiskinan, kesehatan dan permasalahan perumahan. Tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi ini tentunya berdampak terhadap permasalahan sosial, salah satunya masalah hukum  selama tahun 2020 di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent). Hasil penelitian terdapat beberapa muatan peraturan daerah tentang ketahanan keluarga yaitu; Ketentuan, Ruang Lingkup, Pelaksanaan, Fungsi dan Tanggung Jawab Keluarga, Ketahanan Keluarga, Kelembagaan Pendampingan Ketahanan Keluarga, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Sistem Informasi Ketahanan Keluarga, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, dan Penutup. Oleh karena itu Peraturan Daerah Tentang Ketahanan Keluarga tersebut akan menjadi acuan dan dasar bagi tatanan kehidupan masyarakat terkecil berbangsa dan bernegara yaitu keluarga yang mengatur tentang arah jangkauan, ruang lingkup, materi dalam peraturan, juga agar memenuhi komponen ketahanan keluarga yaitu komponen legalitas, struktural, ketahanan fisik, ketahanan sosial, ketahanan psikologis, ketahanan sosial budaya, tentang komponen ketahanan ekonomi menjadi patokan utama dalam Ketahanan Keluarga secara keseluruhan terutama di Kota Bandar Lampung, maka yang diperlukan antara lain pendapatan daerah perkapitas masyarakat, lingkungan, lapangan pekerjaan dan kesehatan yang memadai.   Kata Kunci: Peraturan Daerah, Pemberdayaan, Masyarakat
PERAN BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF CALEG PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) DAPIL IV KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019 Yonnawati Yonnawati; Tia Marlinda
Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.213 KB) | DOI: 10.37090/jpap.v1i2.512

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan peran Bawaslu kota Bandar Lampung dalam penanganan pelanggaran yang terjadi saat pemilu khususnya pelanggaran administratif yang melibatkan salah satu caleg dari Partai Amanat Naional atas Nama H. Erwansyah calon anggota DPRD Dapil IV Kota Bandar Lampung penelitian ini bertujuan agar mengetahui Peran Bawaslu kota Bandar Lampung dalam penegakan Hukum penanganan pelaggaran adminitratif Caleg PAN Dapil IV pada pemilu tahun 2019 kota Bandar Lampung. Mengetahui strategi yang dilakukan Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk mengoptimalkan perannya dalam penegakan Hukum penanganan pelanggaran administratif Caleg PAN Dapil IV pada pemilu tahun 2019 Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Bawaslu kota Bandar Lampung dalam penanganan pelanggaran administratif partai amanat nasional (PAN) dapil IV Kota Bandar Lampung berdasarkan Perbawaslu 7 dan 8 Tahun 2018 dengan penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, serta penerusan hasil kajian kepada instansi yang berwenang, pengkajian dan pemberian rekomendasi serta membuat strategi dengan cara penguatan kapasitas, melakukan pembinaan dan membentuk pola komunikasi antar instansi terkait mapun penguatan fungsi akomodasi dan tata kelola sudah berjalan dengan baik atau maksimal.   Kata Kunci: Bawaslu, Pelanggaran Administratif, Partai Amanat Nasional (PAN)

Page 1 of 4 | Total Record : 32