Audito Comparative Law Journal (ACLJ)
Audito Comparative Law Journal is a refereed scholarly journal with a genuinely global reach, publishing theoretical, doctrinal, socio-legal, and empirical contributions, managed by the Master of Law, DPPS, University of Muhammadiyah Malang, Indonesia. This journal is a pioneering open-access forum in publishing works that promote up-to-date legal scholarships in the South East Asia countries, specializing in comparative law
Articles
56 Documents
<![CDATA[ANALISIS PERBANDINGAN KEBIJAKAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI LUAR PERSIDANGAN DI BELANDA, INGGRIS, DAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ahmad Hajar Zunaidi]]>;
<![CDATA[Mokhammad Najih]]>
<![CDATA[ Audito Comparative Law Journal (ACLJ) Vol. 1 No. 1 (2020): Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (336.365 KB)
|
DOI: 10.22219/audito.v1i1.12781
<![CDATA[Tindak pidana yang bersifat ringan harus diselesaikan dengan mekanisme yang sama seperti tindak pidana yang berat, adalah salah satu bentuk ironi keadilan. Untuk mengurangi persoalan ironi keadilan tersebut, beberapa negara telah mengembangkan berbagai mekanisme penyelesaian perkara di luar persidangan untuk perkara-perkara yang bersifat ringan. Selain itu, sistem peradilan pidana di setiap negara secara umum juga hanya mampu memproses sebagian kecil dari seluruh tindak pidana yang terjadi sehingga penuntut umum harus melaksanakan diskresi dalam memutuskan perkara mana yang akan dilanjutkan atau dihentikan penuntutannya atau diselesaikan dengan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang bersifat ringan di luar persidangan. Isu hukum yang dianalisis dalam tulisan ini adalah bagaimana ratio legis pengaturan mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar persidangan di Belanda dan Inggris. Hasil dari analisis tersebut adalah ratio legis pengaturan penyelesaian perkara pidana di luar persidangan adalah untuk mewujudkan keadilan melalui penyederhanaan sistem peradilan pidana dan penerapan asas kelayakan. Keadaan berbeda terjadi pada sistem peradilan pidana Indonesia karena sangat tidak efisien, tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disampaikan rekomendasi bahwa asas kelayakan perlu segera diterima dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dengan cara mengadopsi teori subsosialitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 9a Sr. dan mengadopsi mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana yang bersifat ringan di luar persidangan dalam bentuk transaksi dengan model komposisi, dengan disertai adanya modifikasi penambahan pokok-pokok pemikiran adaptasi bagi sistem hukum Indonesia.Keywords: penyelesaian; perkara; pidana]]>
<![CDATA[EKSISTENSI PENGADILAN AGAMA PASCA PENYATUAN SATU ATAP (INDEPENDENSI DAN PENGEMBANGANNYA) ]]>
<![CDATA[Mardi Candra]]>
<![CDATA[ Audito Comparative Law Journal (ACLJ) Vol. 1 No. 1 (2020): Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (259.64 KB)
|
DOI: 10.22219/audito.v1i1.12782
<![CDATA[(The abstract should not exceed 250 words. It should briefly summarize the essence of the paper and address the following areas without using specific subsection titles.): Objective: Briefly state the problem or issue addressed, in language accessible to a general scientific audience. Technology or Method: Briefly summarize the technological innovation or method used to address the problem. Results: Provide a brief summary of the results and findings. Conclusions: Give brief concluding remarks on your outcomes. Clinical Impact: Comment on the translational aspect of the work presented in the paper and its potential clinical impact. Detailed discussion of these aspects should be provided in the main body of the paper.]]>
<![CDATA[PEMBENTUKAN NORMA AMBANG BATAS PARLEMEN DALAM PERSPEKTIF TEORI KRITIS JURGEN HABERMAS ]]>
<![CDATA[Sholahuddin Al-Fatih]]>
<![CDATA[ Audito Comparative Law Journal (ACLJ) Vol. 1 No. 1 (2020): Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (317.895 KB)
|
DOI: 10.22219/audito.v1i1.12783
<![CDATA[This study tries to discuss the formation of parliamentary threshold norms in the perspective of Jurgen Habermas' critical theory. Through historical, conceptual and statutory approaches, this research attempts to examine prescriptively the dynamics of implementing parliamentary thresholds in legislative elections. This research makes the thinking of Jurgen Habermas and the thinkers around him as a benchmark and analysis. The results of this study indicate that the formation of norms and the application of parliamentary thresholds in elections based on the perspective of Jurgen Habermas's critical theory are appropriate because they do not only look at the legal aspect, but from the needs and interpretations based on other sciences. This research is expected to be able to help academics and legal practitioners, especially regarding electoral law, to be able to dig deeper into the perspective of law and its integration with other disciplines, not only from one or two experts, but from several other experts.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BUMN UNTUK MELAKUKAN MONOPOLI DAN ATAU PEMUSATAN KEGIATAN DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN KESEJAHTERAAN ]]>
<![CDATA[Enggi Syefira Salsabila]]>
<![CDATA[ Audito Comparative Law Journal (ACLJ) Vol. 1 No. 1 (2020): Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (324.241 KB)
|
DOI: 10.22219/audito.v1i1.12784
<![CDATA[Pemerintah dalam perannya meningkatkan perekonomian Negara harus dikuti oleh campur tangan semua pihak. Salah satunya yaitu campur tangan BUMN yang merupakan perusahaan yang memiliki peran besar dalam memberikan sumber pendapatan Negara. Oleh karena itu BUMN memiliki kewenangan berupa monopoli dan pemusatan kegiatan terhadap suatu kegiatan usaha. Walaupun secara aturan yang ada bahwa kegiatan monopoli dan pemustaan kegiatan boleh dilakukan asalkan diperoleh dengan persaingan usaha yang sehat tetapi BUMN boleh melakukan monopoli dan pemustaan kegiatan tanpa harus melakukan sistem persaingan. Hal itu dapat dilakukan dengan adanya amanat Undang-undang. Adanya hak istimewa yang dimiliki BUMN tersebut, tercantum dalam pasal 51 Undang-undang no 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 51 terbentuk dengan berlandaskan pasal 33 UUD 1945, dimana hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara. Penafsiran mengenai hak istimewa yang dimiliki BUMN ini kemudian ditafsirkan oleh beberapa pihak yaitu diantaranya pihak Komisi Pengawasan Persaigan Usaha (KPPU) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Karena jika ditinjau kembali maksut dari isi pasal 51 masih memiliki arti yang sangat luas jika merujuk pada pengertian “penguasaan Negara” dan “menguasai hajat hidup orang banyak]]>
<![CDATA[PENAHANAN TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Siti Wulandari]]>
<![CDATA[ Audito Comparative Law Journal (ACLJ) Vol. 1 No. 1 (2020): Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (352.822 KB)
|
DOI: 10.22219/audito.v1i1.12785
<![CDATA[Disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menimbulkan pro kontra, salah satunya terkait penambahan masa penahanan di tingkat penyidikan yang awalnya 6 bulan menjadi 9 bulan sebagaimana dalam Pasal 25 ayat (2), (3) dan (4). Hal tersebut sangat berlawanan dengan KUHAP Pasal 24 ayat (1) dan (2) bahwa untuk kepentingan penyidikan dilakukan penahanan selama 20 hari, dan diperpanjang 40 hari. Adanya penambahan masa penahanan di tingkat penyidikan telah menciderai hak hukum dan peradilan tersangka dan juga menciderai asas-asas peradilan pidana yaitu asas persamaan di muka hukum, asas praduga tak bersalah dan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.Tujuan dilakukannya penelitian ini, untuk mengetahui dasar penambahan waktu penahanan di tingkat penyidikan dan untuk mengetahui konsepsi penambahan di tingkat penyidikan yang tidak melanggar hak asasi tersangka. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu pendekatan yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 disahkan hanya untuk melindungi korban dan kepentingan penyidik saja, tetapi tidak dengan tersangka. Selama 2014-2015 terdapat 554 rangkaian kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Polri dalam melakukan penyidikan. Padahal dalam Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/ 2000, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009, ICCPR, Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur dengan jelas bahwa tidak boleh melakukan kekerasan dalam proses penyidikan. Tindak pidana terorisme tidak semua termasuk extra ordinary crime, tetapi juga ada yang serious crime. Karena ketika dikatakan sebagai extra ordinary crime ada unsur yang tidak terpenuhi. Saran dengan adanya penelitian ini, pemerintah lebih memperhatikan lagi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan untuk aparat penegak hukum dalam melalukan penyidikan lebih mengutamakan hak asasi manusia. Perlu adanya pedoman khusus untuk aparat penegak hukum terkait tindak pidana terorisme dan monitoring]]>
<![CDATA[PROTECTION OF THE CIVILIAN POPULATION AS THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF DISCRIMINATION ]]>
<![CDATA[Al Qodar Purwo Sulistyo]]>;
<![CDATA[Levina Yustinianingtyas]]>
<![CDATA[ Audito Comparative Law Journal (ACLJ) Vol. 1 No. 2 (2020): September 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (300.379 KB)
|
DOI: 10.22219/audito.v1i2.13753
<![CDATA[Legal research aims to solve the problems that arise in connection with the application of the principle of distinction (distinction principle) in terms of the protection of civilians in international armed conflict between Israel and the Palestinians. The object of study in legal research is devoted to applying the principle of distinction against the civilian population as a victim of war under international humanitarian law in armed conflict international. To solve these problems, they need to be supported by the data in the form of legal material. The data was obtained through the study of literature and via the Internet. From this legal research to achieve results that provide answers to the problems that exist, the Israeli aggression on Palestine has violated international humanitarian law provisions and has caused misery for the Palestinian population. As a result of these actions, the Israelis may be subject to liability in the form of sanctions or punishment according to international humanitarian law provisions applicable in the international community]]>
<![CDATA[THE LEGAL STANDING & INHERITANCE RIGHTS FOR OUT-OF-WEDLOCK CHILD IN RELATION TO THE CONSTITUTIONAL COURT'S DECISION IN TERMS OF CIVIL INHERITANCE LAW ]]>
<![CDATA[Arinie Sherlita Cholis]]>
<![CDATA[ Audito Comparative Law Journal (ACLJ) Vol. 1 No. 2 (2020): September 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (250.503 KB)
|
DOI: 10.22219/audito.v1i2.13759
<![CDATA[The problems regarding the legal standing of an out-of-wedlock child that demands inheritance rights from both biological parents. The purpose of this thesis are to find out about the legal standing regarding the relationship between out-of-wedlock children and how the inheritance rights of an out-of-wedlock child in the distribution of inheritance by both biological parents are related to the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 in terms of civil inheritance law. The type of research used in this journal is Normative Juridical. The problem approaches used in writing this paper are the Statutory Approach and the Conceptual Approach. The legal material used is primary legal material and secondary legal material. This research of the problem after the Constitutional Court's Decision Number 46/PUU-VIII/2010 can be concluded that the out-of-wedlock child has not only a civil relationship with his mother but also with his biological father if he/she can prove it with science and technology and in inheritance issues, the child out of wedlock in terms of civil law must be recognized by his biological father so that he/she can become an heir, but with the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, the out-of-wedlock child can get not only a share of the inheritance from his mother who is without recognition but also inheritance from his/her biological father if it is proven to have a civil relationship as evidenced by science and technology]]>
<![CDATA[IMPLICATION OF PRINCIPLES IN THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES IN LAW NO. 18 OF 2017 IN AN EFFORT TO PROTECT INDONESIAN MIGRANT WORKERS ABROAD ]]>
<![CDATA[Muhammad Iqbal]]>;
<![CDATA[Fifik Wiryani]]>
<![CDATA[ Audito Comparative Law Journal (ACLJ) Vol. 1 No. 2 (2020): September 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (302.386 KB)
|
DOI: 10.22219/audito.v1i2.13761
<![CDATA[The imbalance between the number of labor force and the number of jobs makes employment opportunities abroad one of solution to reduce unemployment. Indonesia has established regulations relating to the placement of Indonesian Migrant Workers through Law Number 18 of 2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Workers. Meanwhile, long before the formation of this law, an international agreement was made regarding the protection of migrant workers and their families through the International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families which was initiated on 18 December 1990 in New York, United States. In this research, an assessment of Law no. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers against compliance with the principles contained in the International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families was carried out. From the research, it is found that the Convention has been able to influence the legal norms in Law no. 18 of 2017 with the strengthening of human values through the principles and the existence of Indonesian Migrant Workers rights which do not only regulate Indonesian Migrant Workers themselves but also related to their family rights. ]]>
<![CDATA[RECONSTRUCTION OF PROSTITUTION LAW IN PERSPECTIVE OF RELIGIOUS NORMS AND RENEWAL OF CRIMINAL LAW ]]>
<![CDATA[Noor Fajari Rofiq]]>
<![CDATA[ Audito Comparative Law Journal (ACLJ) Vol. 1 No. 2 (2020): September 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (195.007 KB)
|
DOI: 10.22219/audito.v1i2.13790
<![CDATA[Cases of prostitution as the subject of commercial sex workers (Pekerja Sex Komersial) and sex service users until now are free to undergo without the threat of punishment. Until now, there has been no rule that can punish prostitutes or prostitutes and their customers .then there needs to be a legal reconstruction to achieve a responsive law then need to reform the law to achieve the law in the goal. This research aimed to know and understand the Construction of Prostitution Crimes in the Criminal Code, and The Penal Code Bill is associated with Religious Norms. And Know and understand the Construction of Formulation of Prostitution Crimes that are Ideal and in line with religious norms for Indonesian society, as for normative juridical research methods. The approach used in this writing is a statutory approach or (statute approach) and the analytical and conceptual approach analysis of legal concepts. The results show that it is necessary to explore the concept of philosophical, sociological, and juridical basic values that the state to have legal certainty in society in the Criminal War draft stage. So digging into the philosophical value of the 1st Pancasila, The One Godhead (Ketuhanan yang Maha Esa), the five religions apply in Indonesia, including Islam, Christianity, Catholicism, Hindu, Buddha, and Confucian has asserted that the practice of prostitution is legally prohibited.]]>
<![CDATA[PENERAPAN THRESHOLD DALAM PEMILU MENURUT PERSPEKTIF GUSTAV RADBRUCH DAN HANS KELSEN ]]>
<![CDATA[Sholahuddin Al-Fatih]]>
<![CDATA[ Audito Comparative Law Journal (ACLJ) Vol. 1 No. 2 (2020): September 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (250.873 KB)
|
DOI: 10.22219/audito.v1i2.13973
<![CDATA[This study tries to discuss the tensions that occur between legal experts in formulating basic values that become the right legal objectives. Figures that are used as a comparison in the perspective of this legal objective are Gustav Radbruch and Hans Kelsen. Through a conceptual and case approach, this study tries to examine the concept of law based on contextual cases that occur in society, namely the application of the threshold in elections. In this study, the application of the threshold in elections is used as a measuring tool to determine legal objectives as stated by Gustav Radbruch and Hans Kelsen. The results of this study indicate that Gustav Radbruch sees and tends to the value of justice as a legal goal, like what Hans Kelsen found. The difference between Gustav Radburch's justice and Hans Kelsen lies in how to measure and realize this justice. This research is expected to be able to help academics and legal practitioners to dig deeper into the philosophical objectives of law in order to create laws that can answer the needs of society.]]>
