cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Opik Rozikin
Contact Email
rozikinopik@gmail.com
Phone
+6285862536992
Journal Mail Official
jurnalal-muamalat@uinsgd.ac.id
Editorial Address
Jl. AH. Nasuiton No. 105 Cibiru Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
ISSN : 20863225     EISSN : 27160610     DOI : 10.15575/am
Core Subject : Economy, Humanities, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah is a journal that focuses on the development of Islamic Economics. The journal comprehensively examines various aspects of current and emerging laws and economics relevant to the field. The journal board welcomes articles from scholars, professionals, researchers, and students as a collective effort toward the advancement of Islamic economics, submitted manuscripts will be published and disseminated. The journal releases new issues twice annually, in January and July. Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah focuses on the main issues in the development of Islamic Economics, covering conceptual ideas and research findings related to the following areas: 1. Islamic Economics Law 2. Islamic Banking and Finance 3. Islamic Business 4. Islamic Law 5. Islamic Marketing 6. Islamic Philanthropy 7. Islamic Human Capital 8. Halal Supply Chain Management 9. Halal Industry 10. Other Topics Related to Islamic Economics
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2018): July" : 7 Documents clear
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH DI PA CIMAHI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 49 HURUF I UU NO. 3/2006 TENTANG BIDANG KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA Abdulah Safe’i; Muhamad Kholid
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 5, No 2 (2018): July
Publisher : Sharia Economic Law Department, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v5i2.5163

Abstract

ABSTRAKPasal 49 huruf I UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan baru bagi PA sebagai lembaga litigasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah. UU No. 3 Tahun 2006 telah memasuki tahun ke-10, setidaknya sampai tahun 2014 hanya terdapat 6 perkara ekonomi syariah yang diselesaikan melalui PA. Diantaranya diselesaikan PA Cimahi dengan Nomor Perkara No.3410/Pdt.G/2014/PA.Cmi antara Bank Bukopin Syariah Cabang Bandung sebagai Penggugat melawan Primkoppol Polres Cimahi sebagai Tergugat I. Perkara tersebut telah memiliki putusan inkracht. Tujuan penelitian untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah,  kendala-kendala yang dihadapi, dan usaha yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Cimahi dalam menghadapi kendala-kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah adalah yuridis normative dengan spesifikasi deskriftif-analitis. Termyata pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di PA Cimahi Nomor Perkara 3410/Pdt.G/2014/PA Cmi antara Bank Bukopin Syariah Cabang Bandung selaku Penggugat dengan Primkoppol Polres Cimahi sebagai Tergugat I yang telah memiliki putusan inkracht. Hukum formil yang digunakan masih menggunakan HIR/RBg dan peraturan terkait lainnya dengan hukum materilnya diantaranya KHES. Kendala yang dihadapi adalah belum adanya hukum formil sengketa ekonomi syariah dan belum adanya hukum materil yang aplikatif.
PELAKSANAAN MOTIVASI KERJA DAN INSENTIF DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UIN SGD BANDUNG Neneng Hartati; Mila Badriyah
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 5, No 2 (2018): July
Publisher : Sharia Economic Law Department, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v5i2.5168

Abstract

ABSTRAKUntuk mencapai peningkatan kualitas kinerja dari sumber daya manusia, perlu didukung dengan adanya motivasi kerja dan insentif yang dapat dijadikan sebagai pegangan bagi setiap pegawai agar dapat bekerja secara optimal. Penelitian ini bertujuan, yaitu untuk mengetahui kaitan motivasi kerja dan insentif dengan kinerja pegawai di Fakultas Syari’ah dan Hukum. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yakni memberikan gambaran dengan suatu satuan analisis secara utuh dalam satu kesatuan yang terintegrasi. Dari hasil penelitian, konsep motivasi kerja yang dikembangkan di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum, yaitu bagaimana para pegawai mampu bekerja cepat, tepat, dan benar. Sedangkan bentuk motivasi yang dikembangkan, yaitu diberikan insentif berbasiskan kinerja, membuka ruang untuk promosi jabatan bagi yang berprestasi.
MEMBANGUN KEMITRAAN UNIVERSITAS DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BERBASIS SYARI’AH DI JAWA BARAT Dadang Husen Sobana; Mia Lasmi Wardiyah
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 5, No 2 (2018): July
Publisher : Sharia Economic Law Department, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v5i2.5164

Abstract

ABSTRAKAda beberapa kendala yang dihadapi UMKM di antaranya adalah keterkaitan dengan prospek usaha yang kurang jelas serta perencanaan, visi dan misi yang belum mantap. Ini terjadi karena UMKM bersifat income gathering yaitu menaikkan pendapatan, dengan ciri-ciri sebagai berikut: merupakan usaha milik keluarga, menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana, kurang memiliki akses permodalan (bankable), dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi, kurangnya akses informasi, khususnya informasi pasar. Tujuan penelitian untuk membangun suatu model kemitraan yang ideal antara Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan industri ekonomi kreatif berbasis Syari’ah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik, suatu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang masalah yang dibahas. Adapun teknik pengumpulan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan, model kemitraan yang ingin di bangun antara UIN SGD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah model an-Nashirul Kaffah, dengan aqad mudharabah atau musyarakah.
PRINSIP BISNIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM Yusup Azazy; Rusmani Rusmani
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 5, No 2 (2018): July
Publisher : Sharia Economic Law Department, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v5i2.5169

Abstract

ABSTRACTHuman life can not be separated from the need when the need to dominate the economic role is crucial in meeting the needs. One of the economic activities to meet the needs of human life is to do business. Not a few people when running a business that is mired in the abyss prohibition, doubtful even collapse. Therefore, the Qur'an (Islamic Economic Law) offers some of the business concept is the concept of an-taradhin, do not do business since Friday call to prayer echoed through the Friday prayers finished, anti-usury, anti-hoarding, self-owned goods , does not contain elements gharar, do not contain elements of deception, ridak buying and selling hashat (lottery), not buying and selling mulamasah (by touching) and goods yangdijual unclean. So that businesses in Islam would appear the characteristics of not only benefit the material alone, but the essential advantage that ukhrawi. Basic business law in Islam is the Qur'an, al-Hadith and Shariah Economic Law Compilation. The benefits when doing business in accordance with Islamic rules will bring benefits worth blessing. In addition, stakeholders associated with this business will not be harmed harmed.
PENERAPAN JAMINAN HAK MILIK PADA PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Dewi Sulastri; Sarip Muslim
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 5, No 2 (2018): July
Publisher : Sharia Economic Law Department, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v5i2.5165

Abstract

ABSTRAKBank syariah dengan segala produk dan layanannya dalam menjalankan kegiatan usahanya juga berpedoman pada ketentuan perbankan secara umum maupun ketentuan lainnya. Salah satu pembiayaan yang cukup berkembang pada bank syariah adalah pembiayaan murabahah yang dalam menerapkan jaminan hak milik karena pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan relatif cepat. Ketentuan jaminan hak milik dalam pembiayaan murabahah dalam Perbankan Syariah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penulis melihat terdapat kontradiksi dalam pelaksanaan jaminan hak milik dala perbankan syariah. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya ketentuan antara UU Jaminan Fidusia dan Fatwa Rahn Tasjily yang timbul dalam konteks ruang lingkup pembebanan jaminan, jenis utang yang dapat dijamin, dan mekanisme pengikatan jaminan. Kemiripan Fatwa Rahn Tasjily terhadap UU Jaminan Fidusia tidak memberikan pengaturan sebagaimana dimuat dalam Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 11 UU Jaminan Fidusia. Di samping itu, konsep rahn tasjily yang dibangun sebagai jaminan utang menyebabkan jaminan tersebut tidak dapat diberlakukan pada akad selain qardh dan albai’ yang mengandung unsur utang-piutang. Hal ini memerlukan pemecahan masalah mengingat ketentuan yang ada menunjukkan bank syariah diwajibkan memiliki jaminan dari nasabah atas pembiayaan yang disalurkan.Dari permasalahan di atas penulis mengangkat penelitian dengan judul Penerapan Jaminan Hak Milik dalam Praktek Perbankan Syariah di Indonesia.
TINJUAN HUKUM BISNIS ISLAM TERHADAP PRANATA KOPERASI SYARIAH Jaenudin Jaenudin
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 5, No 2 (2018): July
Publisher : Sharia Economic Law Department, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v5i2.5166

Abstract

ABSTRAKPraktek ekonomi terutama yang bergerak dalam jasa keuangan seringkali diiden­tikkan dengan praktek bunga, berbegai teori bunga dikemukan untuk menjelaskan legalitas bunga dari sudut teori ekonomi salahnya satunya adalah teori penyusutan nilai uang seiring dengan berjalannya waktu. Akan tetapi pada saat sekarang ini masyarakat dibeirkan suatu pilihan alternatif dari sebuah sistem keuangan konvensial yang telah baku yaitu sistem keuangan syaraiah dimana prinsip-prinsip yang dipakainya adalah berdasarkan apa yang dijelaskan dalam agama Islam, yang salahnya menghindari praktek bunga baik dalam simpanan maupun dalam pembiayaan. Lembaga-lembaga ekonomi syariah di Indonesia sedang menjalar ke berbagai aspek salah satunya adalah lembaga koperasi syariah. koperasi merupakan salah satu lembaga ekonomi mikro yang dikelola oleh masyarakat dan bersifat swadaya atau mandiri. Operasonalisai dari koperasi konvensial tidak jauh dari operasional lembaga ekonomi konvensional lainnya, maka karena lahirnlah suatu alternatif yang dapat menawarkan kepada masyarakat yaitu koperasi syaraiah sebagai lembaga ekonomi umat yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, diantara prinsip musyarakah.
PEMBENTUKAN PRANATA BANK SYARIAH DI INDONESIA (Studi Atas Gerakan Umat dan Formalisasi Hukum Islam Bidang Perbankan di Indonesia) Mustofa Mustofa
Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 5, No 2 (2018): July
Publisher : Sharia Economic Law Department, Faculty Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/am.v5i2.5167

Abstract

ABSTRAKSejak awal tahun 70-an gerakan Islam di Indonesia telah memasuki bidang ekonomi dengan diperkenalkannya sistem ekonomi Islam, sebagai alternatif terhadap sistem kapitalis  dan sistem sosialis. Wacana sistem ekonomi Islam itu diawali dengan konsep ekonomi dan bisnis non-ribawi. Dari wacana tersebut, muncul pemikiran untuk mencari sistem perbankan alternatif, maka pada tahun1991 berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebuah lembaga perbankan Islam dengan sistem tanpa bunga, dan telah mendapat legalitas hukum dengan lahirnya UU No1/1992 yang diikuti dengan UU No.10/1998. Penegakkan syari’at di bidang perbankan dapat disebut sebagai bagian dari perjuangan kaum fundamentalis di bidang ekonomi Islam. Namun demikian, keberadaannya memerlukan perlindungan legislasi. Peranan pemerintah dalam menegakkan hukum “syari’ah” sangatlah berpengaruh dan bersifat instrumental. Dilihat dari sudut pandang pembentukan dan perubahan  hukum Islam, sistem Bank Islam merupakan sebuah hasil dari transformasi prinsip-prinsip dan mekanisme perekonomian yang terdapat dalam al Qur’an dan Sunnah ke dalam bahasa praksis Bank Islam, dengan terlebih dahulu dilakukan penelaahan dan penterjemahan atas konsep-konsep lembaga keuangan syari’ah yang telah dirumuskan para fukaha dalam kitab-kitab fiqh.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2023): July Vol 10, No 1 (2023): January Vol 9, No 2 (2022): July Vol 9, No 1 (2022): January Vol 8, No 2 (2021): July Vol 8, No 1 (2021): January Vol 7, No 2 (2020): July Vol 7, No 1 (2020): January Vol 6, No 2 (2019): July Vol 6, No 1 (2019): January Vol 5, No 2 (2018): July Vol 5, No 1 (2018): January More Issue