cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Phone
+6289690645255
Journal Mail Official
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Lex Suprema
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : -     EISSN : 26566141     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2022)" : 16 Documents clear
FUNGSI TATA RUANG DALAM MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BALIKPAPAN Kurnia Istiqomah; Eka Indra Maulana; Muhammad Aru Ramadani
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.762 KB)

Abstract

Undang-Undang Tahun 1945, pasal 33 ayat 3, mengatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan dasar itu, setiap upaya pengelolaan sumber alam perlu dilakukan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu dengan sumber daya manusia serta sumber daya buatan dalam pola pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan lingkungan hidup, penataan ruang dan pertanahan adalah upaya kearah perwujudan amanah tersebut. Tujuannya adalah agar pengelolaan dan pendayagunaan sumber alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab serta sesuai dengan potensi dan kemampuan daya dukungnya. Pembangunan lingkungan hidup, penataan ruang, dan pertanahan sesuai dengan amanah GBHN 1993 diselenggarakan untuk meningkatkan penataan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai daya dukung, potensi dan keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam, serta pengendalian yang handal dan konsisten terhadap pemanfaatan ruang dan sumber daya alam, kemudian munculah rumusan masalah, yakni Apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup Di Kota Balikpapan? dan Bagaimana pelaksanaan fungsi tata ruang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif. Penelitian ini dilakukan di Kota Balikpapan. Adapun alasan utama melakukan penelitian di tempat ini yakni bahwa dilihat dari fungsi pelaksanaan tata ruang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di daerah ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Balikpapan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa fungsi penataan tataruang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup mengalami berbagai permasalahan yakni pertama, konflik antar-sektor dan antar-wilayah. Kedua, degradasi lingkungan akibat penyimpangan tataruang, baik di darat, laut dan udara. Ketiga, dukungan terhadap pengembangan wilayah belum optimal, seperti diindikasikan dariminimnya dukungan kebijakan sektor terhadap pengembangan kawasan-kawasan strategis nasional dan daerah. Untuk itu diperlukan suatu komitmen dari Pemerintah Kota Balikpapan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan salah satunya melalui regulasi atau peraturan daerah (Perda) yang mengatur fungsi tataruang Kota Balikpapan.Kata Kunci: Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Hukum Lingkungan
PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN TERHADAP FAKTUR PAJAK TIDAK SAH YANG DILAKUKAN OLEH PT. DC Nendy Damayanti; Puspita Adhy Surya Ningsih; Andi Ersandhi Ramadhan
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (144.417 KB)

Abstract

Problem hukum yang perlu menjadi perhatian di masa datang adalah pengaturan dan penegakanhukum mengenai tindak pidana di bidang perpajakan khusunya tentang tindak pidana faktur pajakyang tidak sah. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam jurnal ini bagaimana pengaturan hukummengenai faktur pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan (KUP), serta bagaimana upaya penegakan hukum dalam tindak pidanaperpajakan terhadap faktur pajak tidak sah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahuipengaturan hukum mengenai faktur pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan untuk mengetahui upaya penegakan hukumdalam tindak pidana perpajakan terhadap faktur pajak tidak sah yang dilakukan oleh PT. DC. MetodePenelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yangmengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di Indonesia. Penelitian ini dapatpula dikatakan sebagai penelitian kepustakaan. Dengan hasil penelitian walaupun Faktur Pajak ataudokumen tertentu iyang ikedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sudah memenuhiketentuan formal dan sudah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya namun apabila keterangan yangtercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan denganFaktur Pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan Barang KenaPajak dan penyerahan Jasa Kena Pajak, maka Faktur Pajak atau dokumen tertentu yangkedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat material atau tidaksah. Untuk memelihara pendapatan negara, maka rumusan pidana denda terhadap pelaku tindakpidana perpajakan menjadi saksi utama (premum remedium), sedangkan pidana penjara dirumuskansebagai sanksi yang bersifat iultimatum iremedium (senjata pamungkas).Kata Kunci : Faktur Pajak, Pengaturan Hukum, Penegakan Hukum.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PERILAKU BULLYING DIKALANGAN PELAJAR DI SMK NEGERI 3 BALIKPAPAN Nur Hairunisa; Rachel Ayu S.H.P; Rosdiana Rosdiana
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (441.652 KB)

Abstract

Bullying diindonesia bukan sebuah hal baru khususnya dikalangan pelajar (sekolah). Perbedaan antara senioritas dan junior menjadi budaya yang menyebabkan bullying akan terus ada dan menjadi kebiasaan yang tidak sehat dikalangan pelajar (sekolah). Di Kota Balikpapan kasus bullying masih tidak tersentuh oleh hukum dikarenakan kebiasaan bullying yang dianggap sudah hal yang lumrah oleh pelajar dan ketakutan terhadap pengaduan kejalur hukum. Penyelesaian secara kekeluargaan menjadi pilihan akhir dalam menyelesaikan kasus bullying di Kota Balikpapan khususnya di SMK Negeri 3 Balikpapan yang tidak menjadikan pelaku mendapat efek jera. Hasil penelitian penulis banyak kasus bullying di SMK Negeri 3 Balikpapan yang merugikan secara psikis sampai fisik yang tidak dilaporkan. Melihat hal ini menyadarkan kita bahwa bullying sudah menjadi masalah yang serius dikalangan pelajar, tindak pencegahan sejak dini melalui pendidikan moral, peran keluarga, serta lingkungan sangat dibutuhkan agar kebiasaan atau budaya bullying di lingkungan sekolah dapat menjadi awal untuk mengurangi tindak bullying. Dengan demikian penulis melakukan penelitian di SMK Negeri 3 Balikpapan.Kata Kunci: Kriminologis, Bullying, Pelajar
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PT. KARYA ANAK BANGSA INDONESIA ATAS PEMBATALAN PESANAN SECARA SEPIHAK OLEH KONSUMEN TERHADAP PENGEMUDI GOJEK DI KOTA BALIKPAPAN Kurniawan Sidik; Septian M. N; Dwie Wahyu Nusantara Aji; Sri Endang Rayung Wulan
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1606.046 KB)

Abstract

Zaman digitalisasi memberikan banyak kemudahan kepada masyarakay salah satunya adalah dengankemudahan memperoleh dan memesan makanan melalui aplikasi gojek. Namun ada beberapapermasalahan yang sangat merugikan pengemudi Gojek salah satunya adalah pembatalan yangdilakukan oleh konsumen dalam layanan order makanan (Go-Food) dimana penemudi Gojek telahmelaksanakan kewajibannya tetapi haknya tidak diberikan oleh konsumen akibat pembatalan tersebut.Permasalahan yang ingin peneliti angkat adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum PT. KaryaAnak Bangsa Indonesia atas pembatalan secara sepihak oleh konsumen terhadap pengemudi Gojek diKota Balikpapan. Metode penelitian melalui pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji danmembahas peristiwa yang diperoleh sesuai dengan fakta yang terjadi kemudian dikaitkan dengannorma hukum yang berlaku dan teori yang ada. Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan sumber dataterdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dantersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka, kemudian data dianalisissecara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban PT. Karya Anaka BangsaIndonesia dan AKAB terhadap kerugian yang menimpa Mitra/pengemudi Go-Jek berupa ganti rugiterhadap Mitra. Ganti rugi tersebut dapat diberikan apabila Mitra mampu menunjukkan bukti berupascreenshot pesanan/orderan, nomor id konsumen, nota/struk pembelian makanan, dan produkmakanan yang telah dibeli. Upaya perlindungan hukum terhadap pengemudi Go-Jek yang merugiakibat penggunaan fitur Go-Food oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab dapat dilakukandengan cara preventif dan represif.Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Konsumen, Perjanjian Kemitraan
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BALIKAPAPAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI MARGASARI Dian Nihayatul; Risma Indriani; Ari Pujo Sakti
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (482.117 KB)

Abstract

Didalam pertumbuhan penduduk yang terjadi di Indonesia khususnya diperkotaan yang berlangsung dengan pesat menimbulkan dampak dari berbagai aspek kehidupan bangsa terutama diwilayah perkotaan. Salah satu aspek yang sangat terasa adalah dengan semakin sulitnya untuk memenuhi beberapa kebutuhan rumah ataupun tempat tinggal bagi warga atau penduduk itu sendiri. Yang tersebut disebabkan karena terbatasnya kemampuan untuk membangun pemukiman yang layak bagi warga untuk memenuhi dan mencukupi beberapa syarat. Penelitian ini membahas tentang peraturan daerah kota Balikpapan nomor 3 tahun 2017 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Margasari yang cenderung diabaikan oleh pemerintah kota Balikpapan. Karena melihat kondisi permukiman di Margasari yang jauh dari kata layak. Mengingat kota Balikpapan terletak dari provinsi Kalimantan Timur yang rencananya akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana penegakan perda tersebut dilaksanakan oleh pemerintah di kota Balikpapan khususnya di Margasari. Metode pendekatan penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang mendasarkan pada asas-asas hukum serta berbagai peraturan serta wawancara yang terkait dengan penelitian ini sebagai pendekatan utamanya. Hasil dari penelitian ini bahwa peraturan daerah Balikpapan nomor 3 tahun 2017 belum dijalankan secara efektif. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan mengkaji beberapa aspek yang terkait dengan Perda kota Balikpapan nomor 3 tahun 2017 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan kondisi di lapangan.Kata Kunci : implementasi, peraturan daerah, permukiman kumuh
ANALISIS HUKUM UNDANG-UNDANGiNOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI BALIKPAPAN Eed Lin; May Dlin; Aditiya Dani Anto
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (821.056 KB)

Abstract

Perlindungan konsumen sekarang tidak dapat dipisahkan berdasarkan kegiatan perdagangan, dalamkegiatan perdagangan ini diharapkan memicu kesepadanan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dankonsumen, di Indonesia sekarang perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karenamenyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan melalui adanya kesepadanan antara pelaku usahadan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera. Masalah kerugian konsumen yang dilakukanoleh pelaku usaha dalam melakukan peredaran rokok ilegal melalui mengabaikan hak-hak konsumen.melihat fakta hukum yang ditemukan dilapangan mungkin tidak begitu terlihat jelas dampak yangdialami oleh pihak konsumen. Konsumen yang sebagai pengguna rokok juga belum menyadari akanhak yang diberikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen kepada mereka. Padahal telah dijelaskandalam Undang-Undang tersebut serangkaian hak yang menjadi milik konsumen telah diatur olehnegara sehingga konsumen sudah biasa dikondisikan untuk menjadi manusia yang patuh dan taatsehingga pelaku usaha dapat melalui leluasa memanfaatkan kelemahan konsumen dengenmengedarkan rokok ilegal. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian iniadalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahandalam penelitianmelalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-normahukum. Pada pembahasan ini perlu dikaji dari segi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen. Meskipun untuk saat ini belum ada laporan terkait mengenai kasusperedaran rokok ilegal yang merugikan konsumen, namun mengingat banyak jumlah perokok diIndonesia, maka hal ini menjadi perhatian untuk mencegah konsumen tidak mendapatkan hak-hak nyadalam membeli suatu barang dan/atau jasa.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Peredaran Rokok, Ilegal.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENGGANTI UANG KEMBALIAN DENGAN PERMEN DI KOTA BALIKPAPAN Andi Ahmad; Dwi Ariyano; Mawar Suriati
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.581 KB)

Abstract

Rumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah bagaimanakah akibat hukum dari pelaku usaha yang mengganti uang kembalian dengan permen di kota Balikpapan. Penelitian dalam sebuah karya ilmiah adalah hal yang mutlak dilakukan agar hasil yang diperoleh menjadi obyektif sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh data-data baru dan konkret guna membuktikan kebenaran dari suatu gejala yang ada. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakatBerdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan Keabsahan permen dalam transaksi pembayaran berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah yang menyatakan bahwa uang kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia, maka permen bukan alat pembayaran yang sah karena berdasarkan pasal tersebut mata uang yang sah adalah uang kertas dan uang logamKata Kunci: Uang, Pelaku Usaha, Konsumen, Perlindungan Konsumen.
TINJAUAN YURIDIS KEGIATAN PASCA TAMBANG GOLONGAN C DI KECAMATAN SAMBOJA KUTAI KARTANEGARA KALIMANTAN TIMUR Hilmi Azhar; Junas Budi Prastyo; Muh Bara Setiono
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.898 KB)

Abstract

Sumber daya alam (SDA) yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam. SDA digolongkan ke dalam komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, golongan selanjutnya yaitu komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Disisi lain para penambang pasir melakukan pertemuan orang-perorang dan membentuk kelompok untuk melakukan kerjasama, berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Usaha penambangan pasir sebagai mata pencaharian masyarakat sekitar membawa pengaruh berupa perubahan lingkungan terutama bagi kondisi sosial ekonomi keluarga penambang. Faktor penyebab kemiskinan diantaranya yaitu pertama, tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan minimnya kemampuan untuk mengembangkan diri. Solusi agar masyarakat menjadi mandiri dan terbebas dari kemiskinan, masyarakat memanfaatkan sumber daya alam yang ada disekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana dampak pasca tambang pasir terhadap kondisi sosial ekonomi bagi penambang pasir di Kuala Samboja, Samboja? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan Pertambangan. Penambangan pasir membawa dampak sosial berupa dampak positif yaitu interaksi berupa kerjasama antar penambang pasir, kerjasama dalam hal pemberian informasi, kerjasama dalam memecahkan masalah, menjaga hubungan baik antar penambang pasir dengan cara melakukan perkumpulan arisan, persaingan sehat antar penambang. Untuk dampak negatif yaitu adanya konflik. Sedangkan untuk dampak ekonomi yaitu perubahan pendapatan penambang, keluarga penambang mengalami peningkatan kesejahteraan yang tidak signifikan dan pemenuhan kebutuhan penambang sudah semakin terpenuhi.Kata Kunci: Dampak, Penambangan pasir, Tambang Pasir.
STUDI KASUS TERHADAP HAK ASUH ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 1365/Pdt.G/2021/PA.BPP DI PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN Randy Septian; Meitri Widya Pangestika; Inri Ravis
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (499.925 KB)

Abstract

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana kepastian hukum terhadap salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara hak asuh anak nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp, dan upaya hukum apa yang bisa dilakukan kepada pihak yang dirugikan dengan tidak dilaksanakannya isi putusan dalam perkara hak asuh anak nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp.Berdasarkan hasil pembahasan, disimpulkan bahwa salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara hak asuh anak nomor1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp belum ada regulasi yang mengatur secara jelas terkait hal tersebut. Karena pada implementasinya pihak dari yang tidak melaksanakan putusan (pihak ibu) tersebut masih terbayang oleh trauma dalam rumah tangga bersama mantan suaminya sehingga ini mempengaruhi dalam pertemuan dan memberikan akses kepada bapaknya untuk dapat mencurahkan perhatian dan kasih sayang. Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh para pihak diantaranya banding dan kasasi. Upaya hukum banding telah dilakukan oleh pihak ayahnya namun putusannya menguatkan putusan pengadilan agama Balikpapan. Terhadap putusan tersebut sebenarnya pihak dari ayah tidak mempersoalkan tentang hak asuh anak kepada ibunya hanya saja pihak dari ayah menginginkan amar putusan pada angka 3, 4, dan 5 dijalankan kepada pihak ibu yang memiliki hak asuhnya.Kata Kunci: Perkawinan, Anak, Hak Asuh Anak.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK PEREMPUAN TERHADAP TES KEPERAWANAN BAGI CALON ISTRI ANGGOTA TNI MENURUT HAM DAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAM NOMOR 39 TAHUN 1999 Listya Ayu Lestari; Jenny Khusnul Khotimah; Nur Fitriana
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (84.203 KB)

Abstract

Pernikahan adalah janji suci sebagai gerbang memasuki kehidupan berkeluarga untuk memenuhi separuh iman. Dalam pernikahan ada syarat harus ditempuhnya salah satunya di pernikahan lingkup TNI ada beberapa syarat dan prosedurnya termasuk terdapat adanya tes keperawanan bagi calon istri anggota TNI. Keberadaan atau praktik tes keperawanan ini menjadikan suatu permasalahan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berupa pelanggaran atas Hak Pribadi dan diskriminasi bagi seorang perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Pada Tes Keperawanan Pada Calon Istri TNI Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Serta latar belakang terhadap pembuatan peraturan perundang-undangan apakah sudah memenuhi aspek-aspek konsep dalam pembuatan perundang-undangan atau peraturan yang di Indonesia Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif serta Pendekatan hukumnya berupa perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa tes keperawanan melanggar hak asasi manusia, terdapat pada Pasal 1 Ayat 1 yang seharusnya hak asasi manusia itu wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, serta adanya bentuk diskriminasi kepada perempuan dan pembentukan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 yang tidak memenuhi unsur-unsur konsep pembuatan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Keperawanan; Hak Asasi Manusia

Page 1 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019)