Jurnal Lex Suprema
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5, No 1 (2023)"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[URGENSI PERATIFIKASIAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF ALL PERSONS FROM ENFORCED DISAPPEARANCE BAGI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Cassa Andhara Jasmine]]>;
<![CDATA[Surya Kelana]]>;
<![CDATA[Rizqy Khairunnisa]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perwujudan atau realisasi hubungan-hubungan internasional dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional, sudah sejak lama dilakukan oleh negara-negara di dunia ini. Perjanjian-perjanjian tersebut merupakan hukum yang harus dihormati dan ditaati oleh pihak-pihak yang dihormati dan ditaati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh sebab itu, perjanjian internasional sebagai suatu dokumen hukum telah menjadi bagian dari keseharian kegiatan bangsa dan negara Indonesia. Mengingat betapa pentingnya ratifikasi perjanjian internasional, maka di Indonesia telah dibuat aturan tentang perjanjian internasional yang memuat pengesahan perjanjian internasional termasuk di dalamnya ketentuan ratifikasi sebagai landasan yuridis. Hingga saat ini negara Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut, bila dilanjutkan akan semakin banyak korban-korban atas penghilangan paksa tersebut. Penelitian ini berupaya untuk melihat urgensi dalam meratifikasi International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (ICPPED) ditinjau dari yuridis normatif yang dihubungkan dengan konvensi tersebut dan beberapa referensi seperti jurnal, buku, dan dokumen lainnya. Dari pembahasan isu hukum ini melihat dari tujuan diadakannya ICPPED bagi masyarakat internasional serta urgensi Indonesia dalam meratifikasi ICPPED yang disampaikan melalui sejarah adanya hubungan internasional yang melahirkan perjanjian internasional hingga peran perjanjian internasional yang menjadi hukum nasional di Indonesia. Konvensi Internasional bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (ICPPED) sebagai perjanjian internasional perlu untuk segera disahkan atau diratifikasi agar konvensi tersebut sudah terbentuk dalam hukum nasional yang bertujuan untuk mencegah terulang peristiwa yang sama terkait penghilangan paksa yang menyebabkan hilangnya ribuan korban jiwa dan kebutuhan ini didasari oleh peristiwa yang terjadi pada Indonesia.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH ]]>
<![CDATA[Bianca Nabilla Basyir]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Barang Milik Daerah adalah aset daerah yang jumlah dan nilainya sangat besar dan memberikan beban kepada keuangan daerah yang tidak sedikit. Untuk itu harus dikelola dengan baik. Selain memanfaatkan fungsi secara maksimal untuk kepentingan masyarakat, pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk mengamankan aset daerah baik secara administratif, fisik dan aspek hukum kepemilikan aset daerah.Diterbitkannya Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah diharapkan memberikan pedoman pengelolaan aset daerah yang tepat dan memberikan kesadaran kepada pengguna Barang Milik Daerah untuk sama-sama bertanggung jawab dan bekerjasama untuk menjaga aset daerah]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK ATAS KEHIDUPAN YANG LAYAK BAGI MASYARAKAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA YANG TERKENA DAMPAK TUMPAHAN MINYAK PERTAMINA ]]>
<![CDATA[Gafur Irfianto]]>;
<![CDATA[Iqbal Syahrul]]>;
<![CDATA[Taufik Dwi Nugraha]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Negara sebagai pemangku kewajiban untuk menegakkan Hak Asasi Manusia harus menjunjung tinggi dan memenuhi kewajibannya dalam memenuhi hak warga negaranya. Tumpahan minyak milik Pertamina yang terjadi di Teluk Balikpapan merupakan peristiwa yang sangat berdampak besar terhadap kehidupan di sekitarnya. Kejadian tersebut berdampak langsung pada kehidupan yang ada bawah laut bahkan tumpahan minyak menyebar hingga ke pesisir pantai dan ke sungai-sungai di daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar area tersebut. Dampak yang dimaksud adalah terganggunya aktivitas mereka dalam mencari nafkah yang sehari-harinya berprofesi sebagai nelayan maupun pemilik tambak. Bentuk Perlindungan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah membentuk Tim Penanggulangan Pasca Bencana Tumpahan Minyak sebagai wadah mediasi antara masyarakat yang dirugikan dengan pihak Pertamina. Pihak pertamina mengganti seluruh kerugian yang terjadi akibat tumpahan minyak milik Pertamina.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ATAS GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL BALIKPAPAN-SAMARINDA ]]>
<![CDATA[Hernanda Septiawan Putra]]>;
<![CDATA[Muhammad Rizky Maulana]]>;
<![CDATA[Alex Dwi Saputra]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap masyarakat atas ganti rugi pengadaan tanah pembangunan jalan tol Balikpapan-Samaridna adalah metode jenis dan pendekatan yuridis normatif, penelitian hukum normatif disebut juga peneitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang dituliskan peraturan perundang-undangan, dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Hasil Penelitian ini bagaimana mekanisme perlindungan hukum terhadap masyarakat atas ganti rugi dalam pegadaan tanah untuk kepentingan umum maka masyarakat perlu melakukan 11 cara agar terjadinya suatu keadilan bagi masyarakat dan tidak terjadi akibat hukum. serta pemerintah memberikan upaya untuk memberikan suatu bentuk perlindungan dan jaminan akan adanya kepastian hukum sesuai dengan peraturan dasar Pokok-pokok Agraria terhadap masyarakat yang terdampak dalam pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN CYBERBULLYING BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Wulan Suci Amandangi]]>;
<![CDATA[Intan Novita]]>;
<![CDATA[Sekar Ayu Awairyaning Herdianti]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkembangan teknologi pada masa kini telah mempengaruhi kehidupan masyarakat seperti internet dan media sosial yang memberikan dampak positif dan negatif dalam bersosialisasi dan berkomunikasi. Kejahatan yang dilakukan di dalam internet merupakan hal yang sama dengan kejahatan konvensional dengan memanfaatkan teknologi sebagai alat dalam melakukan tindakan kejahatan tersebut. Cyberbullying merupakan kejahatan yang ditimbulkan kepada setiap korban individu dan sekelompok masyarakat tertentu yang dapat menyebabkan potensi bunuh diri atau melukai diri sendiri. Terjadinya berbagai macam bentuk perundungan siber karena adanya kekurangan dalam pemahaman penggunaan media sosial yang tidak diberikan filter atau tidak adanya pengawasan dari orang tua atau seorang dewasa. Dengan demikian yang menjadi permasalahannya adalah mengenai perlindungan yang perlu diberikan kepada setiap korban cyberbullying di Indonesia. Kegunaan penelitian ini adalah untuk memberitahukan upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban cyberbullying. Jenis penelitiannya adalah normatif dan menggunakan statute approach yaitu UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Menggunakan 3 bahan hukum yaitu primer, sekunder dan tersier dengan sifat metode analisisnya adalah deduktif. Studi kepustakaan menjadi teknik dalam mengumpulkan data di penelitian ini yaitu melakukan pengumpulan data dan bahan hukum berdasarkan topik permasalahan.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN TAMBANG BATUBARA TERKAIT PENCEMARAN LINGKUNGAN ]]>
<![CDATA[Wila Eka Eka maya]]>;
<![CDATA[Syela Maulika Anwar]]>;
<![CDATA[Erdi Asri]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum perusahaan tambang batubara terkait pencemaran lingkungan dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar perusahaan tambang batubara yang terkena dampak pencemaran. Metode penelitian melalui pendekatan normatif, yaitu melakukan penelitian dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan bentuk-bentuk produk hukum yang ada. Serta mencakup penelitian terhadap dasar-dasar umum yang terkandung di dalam peraturan hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum perusahaan tambang batubara terkait pencemaran lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomur 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomur 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomur 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Perlindungan hukum preventif dalam kasus penambangan diberikan oleh negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomur 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Adapun bentuk perlindungan hukum represif adalah upaya penegakan hukum terhadap undang-undang yang dilanggar, dengan kata lain upaya hukum represif ini adalah menyelesaikan suatu perkara baik itu secara litigasi (mengadili di pengadilan) maupun non litigasi (diluar pengadilan seperti arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya). ]]>
<![CDATA[URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG MENGENAI PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA ]]>
<![CDATA[Sampang Julmikael Limbong]]>;
<![CDATA[Bayu Gemilang Purba]]>;
<![CDATA[Mohammad Yahya Mahendra]]>;
<![CDATA[Cindy Natasya]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Terpilihnya Kalimantan Timur sebagai calon Ibu Kota Negara merupakan warna baru bagi negara Indonesia. Menjadi Ibu Kota Negara yang baru merupakan kesempatan yang besar bagi Kalimantan Timur untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas segala bidangnya. Setelah pernyataan dari Presiden Joko Widodo mengenai Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di daerah Kalimantan Timur, pemerintah tentunya menyiapkan banyak hal dengan menimbang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk untuk mewujudkan tujuan bernegara, memperbaiki tata kelola wilayah ibu kota negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah perkotaan di Indonesia. Pentingnya ada aturan yang mengatur terkait sebuah perencanaan Ibu Kota Negara untuk bisa mengatur bagaimana kondisi wilayah Kalimantan Timur dalam jangka panjang. Metode penelitian yang yuridis normatif yang mengkaji asas-asas hukum, peraturan perundangan yang terkait dengan pemberlakuan dalam masyarakat sebagai upaya menganalisis terkait urgensi hukum dalam perencanaan rancangan undang-undang ibu kota negara. Perencanaan tata ruang wilayah menjadi salah satu problematika pada perkembangan kota ini, perkembangan kota cukup cepat dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat juga, maka masalah lingkungan menjadi suatu masalah yang cukup urgen dalam pembahasan mengenai keberlanjutan lingkungan untuk masa depan generasi. Perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting maka setiap wilayah Provinsi, Kota/Kabupaten harus mempunyai aturan yang menjadi pedoman dalam penataan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Upaya yang dilakukan pemerintah hingga saat ini adalah Rifqinizamy Karsayuda sebagai Anggota Komis II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendorong sesegera mungkin membentuk Panitia Khusus Ibu Kota Negara (Pansus IKN).]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PERATURAN WALIKOTA NOMO 12 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI KAWASAN BEBAS TAMBANG BATU BARA ]]>
<![CDATA[Winna Nur Nadhira]]>;
<![CDATA[VELLIX FERDINAND MAIT]]>;
<![CDATA[TIARA Y S]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam, segala jenis sumber daya alam itu membentang dari Sabang hingga Marauke. Laju perekonomian Indonesia juga meningkat pesat dalam beberapa sektor seperti perkebunan, pertanian dan pertenakan serta pertambangan. Salah satu kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang memiliki dampak langsung terhadap lingkungan adalah kegiatan pertambangan. Pengelolaan pertambangan berkelanjutan dan bertanggung jawab perlu mengacu pada asas manfaat, berwawasan lingkungan, kepastian hukum, partisipasi, dan akuntabilitas. Rumusan masalahnya ialah Bagaimanakah Implementasi Hukum Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kota Balikpapan Sebagai Kawasan Bebas Tambang Batubara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melihat segala undang-undang dan regulasi terkait isu hukum yang sedang diteliti dengan memberikan tujuan agar penulis maupun pembaca dapat mengetahui tentang Implementasi hukum Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kota Balikpapan Sebagai Kawasan Bebas Tambang Batubara berdasarkan pada prinsip manfaat, keadilan, dan keseimbangan.]]>
<![CDATA[LEGALITAS PARALEGAL DALAM BERSIDANG DI PENGADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM: STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 22P/HUM/2018 ]]>
<![CDATA[Maryam Vivian Lestari]]>;
<![CDATA[Fitrianda Fitrianada]]>;
<![CDATA[Geraldi Hamdani Hermansyah]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana kedudukan Paralegal dalam lingkup bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan apa yang menjadi yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memutus perkara hak uji materil bernomor 22P/HUM/2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Paralegal yang bersidang di pengadilan berdasarkan syarat-syarat khusus dan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan peraturan turunannya adalah sah di mata hukum. Mahkamah Agung telah membuat kekeliruan yang fatal ketika mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut legalitas Paralegal yang bersidang di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam putusan nomor 22P/HUM/2018. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dijadikan batu uji memiliki kondisi/kekhususan yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum merupakanpengaturan lebih lanjut mengenai skema bantuan hukum oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKKAN HUKUM LAUT DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Aryanita Berlyan RS]]>;
<![CDATA[Azzahra Fildza S]]>;
<![CDATA[Jeremia Sutan M]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang wilayah negara. Wilayah laut yang terbentang luas mengitari Indonesia mendatangkan sumber daya alam yang melimpah baik sumber daya hayati maupun non hayati guna kepentingan pembangunan nasional. Dengan banyaknya keuntungan yang dimiliki Indonesia tersebut pastilah akan dibarengi oleh masalah keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Dalam upaya mewujudkan keamanan dan keselamatan di wilayah Indonesia serta dibarengi pula dengan niat membangun Indonesia menjadi poros maritim dunia, maka Indonesia membentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla). Minimnya aturan selama Bakamla beroperasi membuat lembaga ini menjadi tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya. Karenanya bagi pihak yang tergabung dalam Bakamla, keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia merupakan kesempatan untuk dapat menjalankan kewenangannya tanpa tumpang tindih dengan lembaga lain yang terkait. Dalam penelitian jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia sebagai perbandingan dalam kewenangan Bakamla. Melihat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia ini tentunya harus memberikan kesiapan bagi pihak Bakamla untuk mempersiapkan segala. Mengingat kondisi Bakamla begitu terbatas maka dibutuhkan anggaran besar untuk mempersiapkan Bakamla sebagai Koordinator dalam penyelenggaraan keamanan, keselamatan serta penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.Kata Kunci: Kewenangan, Badan Keamanan Laut, Hukum Laut]]>
