cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Phone
+6289690645255
Journal Mail Official
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Lex Suprema
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : -     EISSN : 26566141     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2023)" : 2 Documents clear
ANALISIS STATUS HUKUM TANAH YANG HANYA BERDASAR PADA ALAS HAK SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH YANG DITULIS DIBAWAH TANGAN YANG TERJADI DI KOTA BALIKPAPAN Lauw Lisya Laurentine; Azma Nur Azifah K.; Rizky Aprilia Berliani
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis terkait Analisis Status Hukum Tanah Yang Hanya Berdasar Pada Alas Hak Surat Keterangan Penguasaan Tanah Yang Ditulis Dibawah Tangan Yang Terjadi Di Kota Balikpapan. Tanah merupakan satu diantara kebutuhan mendasar manusia. Diantara fungsi dari tanah digunakan untuk membangun tempat tinggal dan menjalankan kehidupannya. Suatu kebutuhan akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk sehingga kebutuhan akan tanah akan semakin meningkat pula, berkaitan dengan peran penting tanah dalam kehidupan manusia dan pembangunan suatu negara maka perlu adanya pengaturan yang jelas dan tepat agar dapat mengakomodasi permasalahan terkait pertanahan. Rumusan masalah ini Bagaimanakah status hukum tanah yang hanya berdasar pada alas hak surat keterangan penguasaan tanah yang ditulis dibawah tangan yang terjadi di kota Balikpapan. Metode Pendekatan dalam penelitian lebih mengedepankan penggunaan pendekatan secara yuridis empiris. Metode yuridis atau dari segi hukum untuk mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku. Status hukum tanah yang hanya berdasar pada alas hak surat keterangan tanah yang ditulis dibawah tangan yang terjadi di Kota tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemiliknya karena keberadaan surat keterangan penguasaan tanah sebagai alas hak yang ditulis dibawah hanya menegaskan mengenai riwayat dan asal-usul tanah. Selain itu keberadaan Surat keterangan penguasaan tanah yang ditulis dibawah tangan tersebut bisa dijadikan bukti hukum dalam proses pembuatan sertifikat.
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) KREDIT PEMILIKAN RUMAH OLEH DEBITUR PADA BANK Hotma Elisa Irene Siahaan; Denny Fernando Sitinjak; Johan's Kadir Putra
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab akibat hukum Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) oleh debitur (konsumen) bersama developer tanpa melibatkan pihak Bank selaku kreditur,  ditinjau dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perjanjian perikatan Jual Beli (PPJB) merupakan perjanjian timbal-balik yang mengikat 2 (dua) pihak yaitu penjual dan pembeli, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama.  Berdasarkan hasil penelitian diketahui  Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat oleh debitur dan developer dengan tidak melibatkan pihak Bank selaku kreditur, mengakibatkan debitur tetap harus melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit pemilikan rumah (KPR) kepada pihak Bank. Pasal 1266 KUHPerdata dan pasal 1267 KUHPerdata  jelas mengatur mengenai syarat batal, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pembatalan tersebut harus dimintakan ke pengadilan, hal ini dimaksudkan agar nantinya tidak ada para pihak yang dapat membatalkan perjanjian sepihak dengan alasan salah satu pihak lainnya tersebut tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi). Kata Kunci: Akibat hukum, pembatalan, perjanjian pengikatan jual beli (PPJB).

Page 1 of 1 | Total Record : 2

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019)