Articles
7 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 2 No. 02 (2020): JURNAL GAGASAN HUKUM"
:
7 Documents
clear
<![CDATA[KLAUSULA BAKU DALAM SUATU PERJANJIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Melisa Aquaria Putri S]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 2 No. 02 (2020): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (565.6 KB)
|
DOI: 10.31849/jgh.v2i02.8553
<![CDATA[Perjanjian konsumen pada dasarnya dibuat guna memenuhi kebutuhan konsumen dengan jumlah yang tinggi, maka untuk mempermudah pelaku usaha perjanjian konsumen dicetak secara masal dengan klausula baku yang ditetapkan sepihak. Namun kewenangan sepihak ini berpotensi disalahgunakan pelaku usaha dengan mencantumkan klausula baku yang dilarang. Klausula baku yang dilarang menurut UUPK adalah klausula yang berisikan pembebasan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis klausula baku dalam suatu perjanjian serta akibat hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah Klausula baku yang dilarang merupakan klausula dalam perjanjian baku yang berisikan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. pengalihan tanggung jawab tersebut telah diatur larangan pencantumannya melalui Pasal 18 Ayat (1) UUPK. Kemudian terhadap perjanjian yang dipastikan menggunakan klausula baku yang dilarang maka akibat hukumnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal Ayat (3) UUPK adalah batal demi hukum. Consumer agreements are basically made to meet the needs of consumers in high numbers, so to make it easier for business actors, consumer agreements are printed en masse with standard clauses set unilaterally. However, this unilateral authority has the potential to be misused by business actors by including standard clauses that are prohibited. Standard clauses that are prohibited under UUPK are clauses that contain the release of the responsibility of business actors to consumers. This study aims to analyze the standard clauses in an agreement and their legal consequences based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This type of research is normative legal research. The result of this research is that the standard clause that is prohibited is a clause in the standard agreement which contains the transfer of responsibility for business actors. the transfer of responsibility has been regulated by the prohibition of its inclusion in Article 18 Paragraph (1) of the UUPK. Then, for agreements that are confirmed to use standard clauses that are prohibited, the legal consequences as stipulated in Article Paragraph (3) of the UUPK are null and void]]>
<![CDATA[KONSEP KONTRAK BAKU DALAM KEGIATAN LEMBAGA PEMBIAYAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Torang Panjaitan]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 2 No. 02 (2020): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (545.159 KB)
|
DOI: 10.31849/jgh.v2i02.8555
<![CDATA[Bentuk perilaku bisnis yang kerap kali dipergunakan oleh pelaku usaha adalah dengan mempergunakan perjanjian baku/kontrak baku/perjanjian standar, berupa suatu perjanjian yang sebelumnya oleh pihak pelaku usaha telah menentukan secara sepihak muatan isinya dengan maksud untuk dipergunakan secara berulang-ulang dalam hubungannya dengan pihak konsumen. Tujuan penelitian untuk menganalisis dan menemukan akibat hukum dari konsep kontrak baku dalam kegiatan usaha lembaga pembiayaan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan. Metode penelitian jenis penelitian hukum normatif, penelitian terhadap bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang akan dianalisis. Hasil penilitian ini bahwa pelaku usaha lembaga pembiayaan konsumen dalam membuat kontrak baku terdapat pelepasan tanggung jawab dari pelaku usaha disebabkan adanya klausula eksonerasi di dalam kontrak baku tersebut yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan dihubungkan dengan keabsahan perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi yang menimbulkan akibat hukumnya kontrak baku batal demi hukum. The form of business behavior that is often used by business actors is to use a standard agreement/standard contract/standard agreement, in the form of an agreement that previously by the business actor has unilaterally determined the content of its contents with the intention of being used repeatedly in relation to the consumer. . The purpose of this research is to analyze and find the legal consequences of the concept of standard contracts in the business activities of consumer finance institutions based on Law Number 8 of 1999 concerning Protection. The research method is normative legal research, research on library materials that are relevant to the problems to be analyzed. The result of this research is that the consumer financing institution business actor in making the standard contract there is a release of responsibility from the business actor due to the exoneration clause in the standard contract which is contrary to the provisions of Article 18 of the Consumer Protection Law and is related to the validity of the agreement as stated in Article 1320 of the Civil Code, so that the conditions for the validity of the agreement are not fulfilled which results in the legal consequences of the standard contract being null and void.]]>
<![CDATA[PEMBATALAN KONTRAK SECARA SEPIHAK AKIBAT PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM KONTRAK ]]>
<![CDATA[Nurmantias Nurmantias]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 2 No. 02 (2020): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (444.353 KB)
|
DOI: 10.31849/jgh.v2i02.8556
<![CDATA[Berbagai macam kasus yang terjadi seperti Pembatalan kontrak sepihak antara Pemerintah dengan beberapa Rekanan Kontraktor, Perusahaan dengan pekerja adanya terjadi Penyalahgunaan Keadaan terhadap Pembatalan Kontrak Secara Sepihak yang menimbulkan persengketaan, Aspek Hukum yang ditimbulkan harus diselesaikan secara Yuridis di Pengadilan Negeri. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis akibat hukum hukum terhadap penyalahgunaan keadaan terhadap pembatalan kontrak secara sepihak. Metode penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian adalah bahwa perjanjian harus dilakasanakan dengan iktikad baik, jika berupa kontrak standar atau baku maka para pihak yang terikat perjanjian kontrak perlu memahami isi perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak. Masih adanya penyimpangan terhadap perjanjian kontrak yang sudah disepakati dimana dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa pihak penyedia barang dan jasa wanprestasi dikarenakan adanya penyalahgunaan keadaan, akibat hukumnya Pasal 1365 menunjukan kekuasaan dan tidak adanya iktikad baik. Berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata dan berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata. Various kinds of cases that occur such as unilateral contract cancellations between the Government and several Contractor Partners, the Company and workers, there is an Abuse of Circumstances against the Unilateral Contract Cancellation which causes a dispute, the Legal Aspects that arise must be resolved Juridically in the District Court. The purpose of this study is to analyze the legal consequences of abuse of circumstances against unilateral contract cancellation. The method of writing this research is normative legal research. The results of the study are that the agreement must be carried out in good faith, if it is in the form of a standard or standard contract then the parties who are bound by the contract agreement need to understand the contents of the agreement that has been agreed upon by the parties. There are still deviations from the contract agreement that has been agreed where in the implementation of the agreement for the procurement of goods and services the provider of goods and services defaults due to abuse of circumstances, as a result of the law Article 1365 shows power and lack of good faith. Based on Article 1266 of the Civil Code and based on Article 1267 of the Civil Code]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENGOBAT TRADISIONAL AKIBAT KELALAIANNYA DALAM PELAYANAN PASIEN ]]>
<![CDATA[Candra Suwito]]>;
<![CDATA[Fitri Nelda]]>;
<![CDATA[Welli Zulfikar]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 2 No. 02 (2020): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (466.474 KB)
|
DOI: 10.31849/jgh.v2i02.8557
<![CDATA[Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam upaya untuk mendapatkan kesehatan, seseorang tidak hanya mempercayakan kepada jasa kesehatan medis seperti dokter tetapi masih banyak mempercayakan kesembuhan dari penyakitnya kepada pengobatan tradisonal seperti dukun, tabib, dan lain sebagainya. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif yuridis. Dengan teknik pengumpulan data yang bersumber dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Departemen Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa pada tahun 2008, angka kesakitan penduduk secara nasional sebesar 33,24%. Hal ini menunjukkan minat masyarakat terhadap pengobatan tradisional ini tinggi. Hasil Pembahasannya bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana atas kelalaian pengobat tradisional yang mengakibatkan luka berat atau kematian hingga saat ini masih diatur dengan KUHP, yaitu pasal 359 KUHP dan pasal 360 KUHP jo. 361 KUHP. Health is a human right and one of the elements of welfare that must be realized in accordance with the ideals of the Indonesian nation as referred to in the Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In an effort to obtain health, one does not only entrust medical health services such as However, many doctors still entrust healing from their illness to traditional treatments such as shamans, healers, and so on. This research method is a juridical normative legal research method. With data collection techniques sourced from literature studies related to this research. The Ministry of Health of the Republic of Indonesia stated that in 2008, the national population morbidity rate was 33.24%. This shows that the public's interest in this traditional medicine is high. The result of the discussion is that the form of criminal liability for negligence of traditional healers resulting in serious injury or death is still regulated by the Criminal Code, namely Article 359 of the Criminal Code and Article 360 of the Criminal Code jo. 361 of the Criminal Code.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRODUSEN MAKANAN BERBAHAYA MENUJU INDONESIA SEHAT 2025 ]]>
<![CDATA[Maggie Stella Hung]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 2 No. 02 (2020): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1118.466 KB)
|
DOI: 10.31849/jgh.v2i02.8558
<![CDATA[Makanan berbahaya akan menghambat tercapainya kesehatan masyarakat. Analisis terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap produsen makanan berbahaya menuju Indonesia Sehat 2025 ditinjau melalui sistem keamanan makanan di Indonesia dan efektivitas penegakan hukum bagi produsen makanan berbahaya. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah normatif yuridis. Hasil pembahasan dan Kesimpulan adalah bahwa faktor internal dan eksternal ditemukan berperan dalam banyaknya produsen makanan berbahaya di Indonesia, namun pengendalian oleh BPOM tampak meningkat setiap tahunnya. Alhasil, produk pangan Indonesia diharapkan mampu mencapai target Indonesia Sehat 2025 dan bersaing di pasar internasional, serta meningkatkan perekonomian Indonesia. Dangerous foods will hinder the achievement of public health. The analysis of the effectiveness of law enforcement against hazardous food producers towards Healthy Indonesia 2025 is reviewed through the food safety system in Indonesia and the effectiveness of law enforcement for hazardous food producers. The method used in writing this article is juridical normative. The results of the discussion and conclusion are that internal and external factors are found to play a role in the number of dangerous food producers in Indonesia, but control by BPOM seems to increase every year. As a result, Indonesian food products are expected to be able to achieve the target of Healthy Indonesia 2025 and compete in the international market, as well as improve the Indonesian economy.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEWAJIBAN REKLAMASI PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI PROVINSI RIAU ]]>
<![CDATA[Ahmad Joni]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 2 No. 02 (2020): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (485.953 KB)
|
DOI: 10.31849/jgh.v2i02.8559
<![CDATA[Pemegang izin usaha pertambangan yang ada di provinsi riau tidak melaksanakan kewjibannya untuk mereklamasi pasca tambang yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Tujuan Penelitian adalah Untuk Menganalisis Implementasi Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Untuk Mereklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Riau. Jenis penelitian adalah penelitian hukum Sosiologis. Implementasi peraturan perundangan mengenai reklamasi tambang batubara belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan adanya pilihan-pilihan kewajiban reklamasi yang berkonsekuensi hilangnya hutan. Pemerintah Provinsi riau tidak melakukan upaya-upaya perbaikan aturan termasuk lemahnya pengawasan terhadap perusahaan pertambangan batubara. Praktik reklamasi sebagai kewajiban tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan terjadi di hampir semua kabupaten/kota yang memiliki area pertambangan batubara di kawasan hutan. license holders in Riau Province do not carry out their obligations to post-mining reclamation in accordance with Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. The purpose of the study was to analyze the implementation of the obligation of the holder of a mining business license (IUP) to post-mining reclamation based on Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining in Riau Province. The type of research is Sociological law research. The implementation of laws and regulations regarding coal mine reclamation has not been implemented properly. This is due to the choice of reclamation obligations that result in forest loss. The Riau Provincial Government has not made efforts to improve regulations, including the weak supervision of coal mining companies. The practice of reclamation as an obligation is not carried out properly and occurs in almost all districts/cities that have coal mining areas in forest area.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH PERTANIAN YANG BERDOMISILI DI LUAR KECAMATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 41 TAHUN 1964 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI RUGI ]]>
<![CDATA[Natashia Natashia]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 2 No. 02 (2020): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (623.76 KB)
|
DOI: 10.31849/jgh.v2i02.8560
<![CDATA[Kepemilikan tanah pertanian secara absentee dapat terjadinya karena adanya jual-beli tanah dan pewarisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik tanah pertanian yang berdomisili diluar kecamatan tempat letak tanah berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah, dan bagaimanakah idealnya perlindungan hukum terhadap pemilik tanah pertanian yang berdomisili diluar kecamatan tempat letak tanah. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah pertanian yang berdomisili diluar kecamatan tempat letak tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pembagian tidak memberikan perlindungan terhadap pemilik tanah, karena di dalam Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa pemilik tanah pertanian yang berdomisili diluar kecamatan tempat letak tanah wajib memindahkan kepemilikan tanahnya kepada orang lain sesuai ketetuan yang telah ditetapkan. Absentee ownership of agricultural land can occur because of the sale and purchase of land and inheritance. This study aims to find out how legal protection is for agricultural land owners who are domiciled outside the sub-district where the land is located based on government regulation Number 41 of 1964 concerning the Implementation of Land Division, and how ideally is the legal protection for agricultural land owners who are domiciled outside the sub-district where the land is located. The method used is normative legal research. In this study the data were analyzed qualitatively. Based on the results of the study, it is known that legal protection for agricultural land owners who are domiciled outside the sub-district where the land is located based on Government Regulation Number 41 of 1964 concerning the Implementation of Distribution does not provide protection to land owners, because the Government Regulation states that agricultural land owners who are domiciled outside the sub-district The place where the land is located is obliged to transfer the ownership of the land to another person in accordance with the provisions that have been determined.]]>
