PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Articles
43 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017"
:
43 Documents
clear
<![CDATA[PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA BANUA TENGAH KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULU ]]>
<![CDATA[KORNELIUS JOJITA NIM. E21112075]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2253.501 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v6i1.1409
<![CDATA[Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Pengelolaan ADD Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Banua Tengah Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu. Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan ADD dengan menggunakan teori manajemen George R. Terry dalam bukunya Principles of Management (Sukarna, 2011:10) dan menganalisis dari segi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan yang dilakukan di Desa Banua Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa perencanaan dalam pengelolaan ADD di Desa Banua Tengah sudah dikatakan baik musrenbang desa sudah dilaksanakan untuk menentukan arah kebijakan, pengorganisasian pengelolaan ADD sudah dinilai cukup baik masing-masing pegawai sudah ditempatkan pada kemampuan yang mereka miliki, pergerakan dalam pembagian kerjanya sudah baik, dan sesuai dengan indikasi: sumber daya manusia yang dimiliki desa tersebut untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang diinginkan, pengawasan masih belum optimal dalam pengelolaan ADD khususnya untuk pembangunan desa seperti pembuatan jalan rapat beton jarang dipantau oleh aparatur desa.Kata-kata Kunci : Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat]]>
<![CDATA[KINERJA PERANGKAT DESA DI DESA BANING KOTA KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG ]]>
<![CDATA[TAMI FEBRIANTI NIM. E21111017]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (352.389 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v6i1.1479
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini ialah ingin mendeskripsikan Kinerja Perangkat Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dalam memberikan pelayanan umum terhadap masyarakat desa setempat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah minimnya sumber daya yang dimiliki oleh Kantor Desa Baning Kota, kurang optimalnya pelayanan administrasi dan kurang disiplinnya Perangkat Desa Baning Kota. Konsep teori yang digunakan peneliti untuk menganalisis adalah berdasarkan teori Dwiyanto (dalam Pasolong, 2007:178) yakni indikator produktivitas, kualitas layanan dan responsivitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diukur dari indikator produktivitas yang menunjukan Kinerja Perangkat Desa yang kurang efisien, efektif dan kualitas kerja yang kurang baik. Kemudian pada indikator kualitas layanan di Desa Baning Kota yang banyak dipandang negatif oleh masyarakat, berbelit-belit, lama dan kurang ramahnya sikap Perangkat Desa dalam proses pelayanan menunjukan kualitas layanan di Kantor Desa Baning Kota buruk. Sementara itu pada indikator responsivitas yang terungkap bahwa kurangnya sosialisasi mengenai tahap-tahapan pelayanan, membuat masyarakat merasa Perangkat Desa kurang responsiv. Saran dari hasil penelitian ini yaitu untuk mengadopsi tata cara pelayanan sesuai dengan Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan keputusan menteri PAN dan mengadakan mobil pelayanan keliling untuk setiap dusun di Desa Baning Kota. Dan diharapkan kepada Desa Baning Kota untuk lebih meningkatkan sumber daya manusia, kemampuan dan keterampilan yang dimiliki, serta meningkatkan sarana dan prasarana sehingga diharapkan kemampuan Perangkat Desa dapat meningkatkan kinerja Perangkat Desa pada pelayanan administrasi di Kantor Desa Baning Kota serta mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan benar. Kata Kunci : Kinerja Perangkat Desa, Pelayanan Administrasi, Produktivitas, Kuallitas Layanan, Responsivitas]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR 9 (SEMBILAN) TAHUN DI KECAMATAN JAGOI BABANGKABUPATEN BENGKAYANG ]]>
<![CDATA[NONI ERPINA NIM. E01109064]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (115.263 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v6i1.1392
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan dalam kebijakan wajib belajar sembilan tahun yang telah dilakukan di Kecamatan Jagoi Babang oleh pemerintah daerah Kecamatan dan Kabuaten Bengkayang. Permasalahan dari penelitian ini yaitu masih banyaknya terdapat masyarakat usia sekolah 13-15 tahun yang tidak sekolah yaitu sebesar 57,41%. Penelitian ini menggunakan Teori Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2012:139) yang mencakup enam variable, yaitu; Ukuran Dan Tujuan Kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana, Komunikasi Antarorganisasi Dan Aktivitas Pelaksana, dan Lingkungan Ekonomi, Sosial, Dan Politik. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implemetasi kebijakan wajib belajar sembilan tahundi Kecamatan Jagoi Babang belum efektif, hal tersebut dilihat dari kurang memadainya sumberdaya yang tersedia yaitu masih kekurangan tenaga pendidik dan penempatan yang tidak merata, kurangnya dana dan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung kebijakan wajib belajar Sembilan tahun. Selain itu faktor lingkungan ekonomi, sosial yang kurang mendukung juga berpengaruh terhadap tidak efektifnya kebijakan wajib belajar sembilan tahun di Kecamatan Jagoi Babang.Saran untuk penelitian ini adalah diharapkan agar masyarakat di Kecamatan Jagoi Babang lebih peduli akan pentingkan pendidikan bagi anak usia wajib belajar Sembilan tahun dan perlunya motivasi serta pemahaman baik dari elit politik, pemerintah daerah, tenaga pengajar, maupun orang tua untuk memberikan pemahaman bahwa pendidikan itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Kata-kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Wajib Belajar Sembilan Tahun]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI IBU HAMIL RESIKO TINGGI DI PUSKESMAS TAMBELAN SAMPIT KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[SELA NOPITASARI NIM. E01112122]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (656.332 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v6i1.1435
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai efektivitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil resiko tinggi di Puskesmas Tambelan Sampit Kota Pontianak. Untuk mengukur efektivitas pelayanan peneliti menggunakan indikator ukuran efektivitas Emitai Etzioni (dalam Subkhi, 2013:252) yaitu adaptasi dan integrasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah penyesuaian antara Bidan, ibu hamil resiko tinggi dan lingkungan Puskesmas (Ruang KIA) kurang baik, kegiatan sosialisasi mengenai ibu hamil resiko tinggi yang tidak merata dan masih ada ibu hamil resiko tinggi yang tidak tertib memeriksakan kehamilannya. Hasil dari penelitian ini adalah dari aspek adaptasi, Masih ada ibu hamil yang mengeluhkan sikap dan perkataan salah satu oknum petugas Puskesmas yang kurang baik dalam memberikan pelayanan dan keadaan ruang KIA yang sempit ditambah banyak barang-barang yang tidak terpakai masih disimpan di ruangan itu, sehingga ruangan menjadi kurang rapi dan tidak nyaman. Dari aspek integrasi, kegiatan sosialisasi tentang ibu hamil resiko tinggi yang dilakukan oleh Bidan tidak berjalan dengan merata, masih ada ibu hamil resiko tinggi yang tidak pernah mengikuti kegiatan sosisalisasi tersebut. Oleh karena itu, diharapkan pihak Puskesmas Tambelan Sampit memperhatikan beberapa permasalahan tersebut agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat khususnya ibu hamil resiko tinggi dapat berjalan dengan efektif. Kata-kata kunci : Efektivitas, Pelayanan, Ibu Hamil, Resiko Tinggi]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KABUPATEN NATUNA ]]>
<![CDATA[WAN PIANTI NIM. E21112052]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3634.162 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v6i1.1389
<![CDATA[Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Permasalahan BPJS Kesehatan ini menarik untuk diteliti, mengingat rendahnya partisipasi masyarakat dalam program BPJS Kesehatan di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kajian implementasi kebijakan pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ini mencakup empat variabel yang mengalami masalah dalam sosialisasi dan layanan kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak memahami tentang kebijakan BPJS Kesehatan. Pada aspek komunikasi, kurangnya kejelasan dari kebijakan BPJS Kesehatan menyebabkan masyarakat berasumsi bahwa untuk apa membayar iuran setiap bulannya jika tidak tahu kapan bisa digunakan dan hak apa saja yang akan mereka dapatkan dari BPJS Kesehatan. Sedangkan pada aspek sumberdaya, yakni kurangnya pegawai BPJS Kesehatan di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Selanjutnya aspek pada Disposisi, masalahnya hanya sedikit dan hampir tidak ada masalah, yakni kurangnya insentif kepada pegawai yang berakibat semangat kerja kurang maksimal. Yang terakhir adalah Struktur Birokrasi, yakni dalam struktur birokrasi masalahnya mengenai persyaratan dalam pengurusan BPJS Kesehatan yang masih sulit dipenuhi oleh masyarakat. Berdasarkan penelitian, komunikasi terkait implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna hendaknya perlu dilakukan secara lebih efektif lagi, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Perlu adanya penambahan pegawai BPJS Kesehatan Kecamatan Bunguran Timur dan juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang dianggap penting dan kurang memadai bagi masyarakat dan pegawai BPJS Kesehatan di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna perlu memperhatikan insentif para pelaksana kebijakan itu sendiri, dan perlu memperbaiki persyaratan dalam memperoleh pelayanan BPJS Kesehatan. Kata-kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Kesehatan, BPJS]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN KARTU INDONESIA SEHAT DI DESA SUNGAI KUNYIT DALAM KECAMATAN SUNGAI KUNYIT KABUPATEN MEMPAWAH ]]>
<![CDATA[Pahrullah Nurcahya Ahmadinata NIM. E01112105]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (661.861 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v6i1.1429
<![CDATA[Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan serta menganalisis faktor-faktor penyebab implementasi program jaminan kesehatan kartu Indonesia sehat belum terlaksana dengan efektif. Permasalahan yang terjadi di dalam implementasi program jaminan kesehatan kartu Indonesia sehat yang antara lain, lemahnya koordinasi antara pihak penyelenggara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan pihak-pihak terkait yaitu Camat Sungai Kunyit Dalam dan apartur Desa. Penggunaan data penduduk sebagai penerima jaminan kartu Indonesia sehat tidak menggunakan data terbaru, dan pendistribusian kartu Indonesia sehat yang tidak tepat sasaran. Adapaun teori implementasi kebijakan yang digunakan dalam menganalisis implementasi program jaminan kesehatan kartu Indonesia sehat dengan menggunakan teori implementasi Edward III, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan birokrasi. Penelitian ini menunjukan bahwa implementasi program jaminan kesehatan kartu Indonesia sehat (KIS) di Desa Sungai Kunyit Dalam Kecamatan Sungai Kunyit tidak berjalan dengan efektif disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara jaminan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan pihak-pihak terkait yaitu Camat Sungai Kunyit Dalam dan apartur Desa, penggunaan data penduduk penerima jaminan kesehatan yang tidak sesuai. Akibatnya penduduk yang tergolong masyarakat miskin tidak menerima jaminan kesehatan kartu indonesia sehat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Kata-kata kunci : Implementasi, Program, Jaminan Kesehatan Kartu Indonesia Sehat]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010 BAB III TENTANG TERTIB KEBERSIHAN DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA ]]>
<![CDATA[RISTIANTO PADILAH NIM. E102131087]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (761.671 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v6i1.1466
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah dimaksudkan untuk mengetahui dan mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Bab III Tentang Tertib Kebersihan Di Kecamatan Pontianak Tenggara.. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai/parit atau menumpuk sampah dipinggir jalan/tanah kosong dan masih banyaknya warga yang menumpuk dan membakar sampah ditepi jalan. Penelitian ini menggunakan teori Mazmanian dan Sabatier ( 1983: 35) .Teori Mazmanian dan Sabatier sesuai dengan kebijakaan penanganan permasalahan sampah di Kecamatan Pontianak Tenggara dimana masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan tersebut. Hasil penelitian terkait dengan aspek-aspek penelitian sebagai berikut : a). karakteristik masalah menunjukkan bahwa warga mengeluhkan letak TPS yang cukup jauh dari tempat tinggalnya, sehingga mereka memilih menumpuk sampah di lahan kosong untuk kemudian dibakar, selain itu masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara merupakan masyarakat yang majemuk dengan berbagai suku bangsa dan tingkat pendidikan, dengan beragam suku bangsa dan tingkat pendidikan masyarakat maka pemahaman kebijakan pemerintah Kota Pontianak dalam penanganan sampah juga akan berbeda. B). Karakteristik kebijakan menunjukkan bahwa isi kebijakan penanganan sampah sudah cukup jelas dan memiliki dukungan teoritis yang kuat. Sehingga selanjutnya apakah warga mematuhi perda kebijakan penanganan sampah ini atau tidak, kembali kepada invidu masing-masing warga. c). Lingkungan kebijakan menunjukkan bahwa kondisi sosial masyarakat di Kecamatan Pontianak Tenggara cukup kondusif dengan beragam etnis dan budaya karena banyaknya mahasiswa dari luar daerah yang tinggal di wilayah kecamatan Pontianak Tenggara, mengenai kondisi ekonomi masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara sudah cukup baik, rata-rata termasuk dalam kelas menengah, sedangkan mengenai kemajuan teknologi masyarakat kecamatan Pontianak Tenggara sudah termasuk maju dalam hal teknologi, hal ini didukung dengan adanya beberapa perguruan tinggi yang berdiri di wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara.Namun sebagian warga belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan dalam Perda No. 1 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum khusunya mengenai tertib kebersihan. Hal ini terbukti dengan masih adanya warga yang membuang sampah di pinggir jalan, menumpuk dan membakar sampah di lahan kosong, membuang sampah di TPS namun di luar container dan di luar waktu yang ditentukan. Saran peneliti yaitu pihak Kecamatan Pontianak Tenggara bekerja sama dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak semestinya menyediakan tempat pembuangan sementara (TPS) yang memadai dan terus mensosialisasikan tentang kebijakan penanganan sampah pada masyarakat. Kata-kata kunci : Implemenntasi Kebijakan, Permasalahan Sampah, Ketertiban Umum.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG RUMAH BACA BARAT (Suatu Studi Di Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat) ]]>
<![CDATA[NIM. E01111065, SITI AMINAH]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (371.443 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v6i1.1370
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan karakteristik dari masalah implementasi program Rumah Baca di Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat dianalisis menggunakan teori Charles O. Jones yaitu pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Metode penelitian yang digunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Pengorganisasian; KPAD Kota Pontianak selaku pelaksana belum melaksanakan SOP dengan efektif sehingga menggangu kelancaran jalannya kebijakan. 2) Interpretasi masih mengalami hambatan dalam pelaksanaannya; keberadaan pedoman program tidak dijalankan sesuai prosedur, kurangnya perhatian pemerintah, tidak memperhatikan dalam pengadaan buku bacaan, sistem keamanan disekitar rumah baca yang kurang memadai. 3) Aplikasi; kebijakan rumah baca barat dalam pelaksanaannya cukup dinamis. Petugas telah memberikan pelayanan cukup baik. Saran: pelaksana kebijakan yaitu KPAD Kota Pontianak harus lebih aktif dan berinovasi dalam suksesnya program rumah baca barat ini, serta memperhatikan dalam penerapan pedoman program, sosialisasi, tujuan kebijakan, dan harus lebih gencar dalam melakukan evaluasi setiap tahunnya. Kata-kata Kunci : SOP Implementasi, Minat Baca Masyarakat, Rumah Baca Barat]]>
<![CDATA[PELAYANAN PENANGGULANGAN GIZI BURUK PADA BAYI GIZI BURUK DI PUSKESMAS DESA PURUN KECIL KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH ]]>
<![CDATA[NIM. E21112014, AGUSTINUS ALHENDRA]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (537.38 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v6i1.1421
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis pelayanan rawat jalan dalam penanggulangan gizi buruk pada bayi gizi buruk di Puskesmas Desa Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh. Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana pelayanan rawat jalan dalam penanggulangan gizi buruk pada bayi gizi buruk di Puskesmas Desa Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Ratminto mengenai pelayanan yang berorientasi kepada proses, merupakan pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen. Tujuan pelayanan adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan. Perbaikan pelayanan sektor publik merupakan kebutuhan yang mendesak sebagai kunci keberhasilan reformasi administrasi negara.  Responsivitas atau daya tanggap pelayanan penanggulangan Gizi Buruk pada Bayi gizi buruk yang dilakukan oleh petugas Puskesmas terlihat belum maksimal. Hal tersebut ditandai dengan ketidak-mampuan petugas atau kader Posyandu dalam menyusun agenda dan prioritas pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat yang mengalami kasus gizi buruk. Responsibilitas (kesesuaian/kepatuhan) petugas dalam memberikan pelayanan penanggulangan Gizi Buruk pada Bayi gizi buruk belum optimal. Hal tersebut terlihat masih ada masyarakat yang mengalami gizi buruk yang ada belum dapat memperoleh informasi yang cukup mengenai program tersebut. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban petugas dalam memberikan pelayanan penanggulangan Gizi Buruk pada Bayi gizi buruk belum sepenuhnya memberikan pertanggungjawaban yang maksimal. Hal teresebut terlihat salah satunya disebabkan adanya perbedaaan pelayanan yang mencolok antara masing-masing masyarakat desa dalam pelaksanaannya. Kata Kunci: Pelayanan, Penanggulangan, Gizi Buruk]]>
<![CDATA[PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA DI KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[NIM. E01112027, AYU DJULIANTI]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (870.979 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v6i1.1458
<![CDATA[Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kualitas pelayanan di Kantor PDAM Tirta Khatulistiwa di Kantor Pelayanan Wilayah I terutama mengenai kualitas pelayanan pengaduan mengenai pelayanan air bersih. Adanya keluhan masyarakat yang menjadi pelanggan merasa bahwa pelayanan yang diberikan belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan akan percepatan penyelesaian tindak lanjut dari pengaduan yang diberikan. Adapun jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisis data secara kualitatif. Dalam menganalisis peneliti menggunakan teori kualitas pelayanan menurut Parasuraman, Berry, dan Zeithaml. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pengaduan PDAM Tirta Khatulistiwa Kantor Pelayanan Wilayah I belum maksimal, dari aspek keandalan pegawai belum mampu memberikan informasi yang akurat mengenai kejelasan waktu perbaikan. Dari aspek daya tanggap dalam menanggapi pengaduan pelanggan sudah cukup baik meskipun beberapa dari pegawai masih kurang komunikatif dalam memberikan penjelasan atau menanggapi keluhan. Mengenai jaminan dan kepastian yang diberikan aparatur PDAM Tirta Khatulistiwa terhadap masyarakat pelanggan yang melakukan pengaduan diketahui berjalan kurang baik. Persepsi tersebut timbul dikarenakan aparatur PDAM dalam memberikan kepercayaan berdasarkan kesiapan dan kesigapan selalu tidak dapat bekerja dengan baik dalam melayani keluhan masyarakat pelanggan.dari aspek Empati sikap pegawai dalam menghadapi pengaduan pelanggan adalah belum terjalinnya komunikasi yang interaktif antara pegawai sebagai penyedia layanan dengan masyarakat Disamping itu perhatian pegawai dalam menanggapi pengaduan pelanggan masih rendah, karena pegawai hanya menjawab seadanya saja dengan bersikap tak acuh. Saran dari penelitian ini adalah adanya peningkatan kualitas pelayanan pengaduan dari PDAM Tirta Khatulistiwa Kantor Pelayanan Wilayah IÂ Kata-Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Pengaduan, Pelanggan, PDAM]]>
