cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
zainal
Contact Email
zainal.ip@soc.uir.ac.id
Phone
+6285265763318
Journal Mail Official
jkp@journal.uir.ac.id
Editorial Address
Laboratorium Magister Ilmu Pemerintahan Gedung A Lantai 3, Universitas Islam Riau Jl. Kaharuddin Nasution No.113 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Riau 28284
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
JKP (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government Social and Politics)
Published by Universitas Islam Riau
ISSN : 24427292     EISSN : 27219232     DOI : https://doi.org/10.25299/jkp.2022.vol8(1).9439
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Social Sciences
JKP (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government Social and Politics) or Journal of Government Study published the original research papers or reviews about the government, social and politics. The objective of this journal is to disseminate the results of research and scientific studies which contribute to the understanding, development theories, and concepts of science and its application to the government science especially for master student . Terms of publishing the manuscript were never published or not being filed in other journals, manuscripts originating from local and International. JJKP (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government Social and Politics) or Journal of Governance Science managed by the Master of Government Science, Postgraduate Program, Universitas Islam Riau. The topic of the journal will be related to this topic: Governments Social Politics State Local Goverments Governance
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2015): Oktober" : 5 Documents clear
Implementasi Fungsi Pengawasan Oleh Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan Kota Dumai Dalam Peraturan Dan Pertamanan Kota Dumai Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Izin Bangunan Di Kota Dumai (Studi Di Kecamatan Dumai Timur) Zulfikar Zulfikar; Ellydar Chaidir
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 1 No. 2 (2015): Oktober
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jkp.2015.vol1(2).9270

Abstract

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 menuntut adanya pertanggungjawaban, akuntabilitas, serta transparansi dalam pengelolaan barang milik Negara/daerah. Inti perubahan yang akan dilakukan antara lain meningkatkan esensi pengelolaan barang milik Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak yang meliputi mekanisme penggunaan, Sistem pelaporan, pengamanan dan pemeliharaan dan pengawasan serta pengendalian barang. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006, mengamanatkan bahwa pengelolaan barang milik Negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauh mana implementasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak dan apa saja yang menjadi hambatan dalam pengimplementasian Peraturan tersebut pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak. Hasil penelitian ini diketahui bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik/Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak kurang terimplementasi dengan baik, hambatan ini disebabkan kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik/Negara, dan ketersediaan sumberdaya aparatur pelaksana baik dari segi kuantitas maupun kualitas dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik Negara.
Pengaruh Kebijakan Pemberian Insentif Terhadap Kualitas Pelayanan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Gustina S.; Monalisa
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 1 No. 2 (2015): Oktober
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.299 KB) | DOI: 10.25299/jkp.2015.vol1(2).9312

Abstract

Penilaian dan analisis kajian yang dilakukan untuk mengetahui manfaat insentif pegawai pelaksana pelayanan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau dalam penelitian ini dilakukan penilaian melalui 5 (lima) dimensi insentif yaitu: Kompleksitas Pekerjaan, Semangat kerja, Tanggungjawab, Prestasi Kerja dan pemberian insentif yang berpijak pada Peraturan. Penilaian dan analisis kajian yang dilakukan untuk mengetahui kualitas pelayanan dalam penelitian ini dilakukan melalui 5 (lima) dimensi kualitas pelayanan yaitu: dimensi bukti langsung (tangibles), dimensi kehandalan (reability), dimensi kepekaan/daya tanggap (responsiveness), Jaminan (assurance) dan dimensi kemampuan untuk memahami kebutuhan masyarakat (emphaty). Metodologi penelitian ini adalah penelitian kuantitatif analisisnya menggambarkan Pengaruh Pemberian insentif terhadap Kualitas Pelayanan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau. Populasi yang dijadikan objek penelitian ini adalah seluruh aparatur pelaksana kegiatan pelayanan dan masyarakat yang berkunjung ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran angket atau kuisioner, pengumpulan literatur kepustakaan, melakukan observasi dan pengamatan langsung terhadap objek kajian, serta melakukan wawancara secara face to face dengan responden. Dari Hasil Penelitian diketahui bahwa pengaruh pemberian insentif terhadap kualitas pelayanan di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau menurut analisis regresi linier sederhana adalah 0,737 atau 73,7 dengan taraf signifikansi 0,000 menunjukkan korelasi atau hubungan antara kebijakan pemberian insentif kepada pegawai terhadap kualitas pelayanan publik bernilai “kuat” dan positif. Artinya, kebijakan pemberian insentif berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau.
Implementasi Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 250 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Sekretariat Tim Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Rokan Hulu Armiati; Nurman
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 1 No. 2 (2015): Oktober
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.788 KB) | DOI: 10.25299/jkp.2015.vol1(2).9313

Abstract

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dimana pada pasal 3 ayat (2) Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1007/KMK.04/1985 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan /atau Bupati / Walikota Kepala Daerah Tingkat II. Permasalahan dirumuskan dalam pertanyaan penelitian: “Bagaimana Implementasi Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 250 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan?”Penulis mencoba menjawabnya melalui penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dalam implementasi Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan ini dapat disimpulkan: 1) Ukuran dan tujuan kebijakan belum dapat tercapai sesuai dengan target, 2) Sumber-sumber Kebijakan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 3) Aspek Ciri-ciri sifat badan/instansi pelaksana belum secara baik terlaksana dimana KPP Pratama Bangkinang belum mampu memberikan pelayanan khususnya terhadap pemuktahiran data pajak, 4) Komunikasi antar KPP Pratama Bangkinang dan aparat pemerintah kabupaten Rokan Hulu tidak berjalan dengan baik hal ini disebabkan luasnya wilayah kerja KPP Pratama Bangkinang. 5) Sikap aparat pelaksana yang harus ditingkatkan dengan mengadakan pelatihan dan pemotivasian agar setiap staf dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggungjawabnya. 6) Tingginya pengaruh aspek sosial, ekonomi dan politik dalam implementassinya.. Pelaksanaan sistem perpajakan ini dalam implementasinya belum terlaksana secara optimal.
Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejatan Masyarakat Parjiyana Parjiyana; Parjiyana
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 1 No. 2 (2015): Oktober
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (344.426 KB) | DOI: 10.25299/jkp.2015.vol1(2).9317

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tersebut, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan di Puskesmas Kota Dumai. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data utama melalui penyebaran angket kepada masyarakat sebagai objek pelayanan, di samping melalui observasi dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data pendukungnya. Adapun Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menjadi objek pelayanan dan petugas Puskesmas sebagai informan pendukung. Dengan menetapkan beberapa indikator dalam melihat pelaksana pelayanan di Puskesmas Kota Dumai, seperti indikator tampilan fisik, reabilitas, responsif, jaminan dan empati, penelitian ini mendapati bahwa implementasi dari keputusan menteri tersebut dalam hal pelayanan di Puskesmas Kota Dumai adalah sudah dapat dikatakan atau masuk ke dalam kategori cukup terlaksana. Hal ini didasari oleh fakta bahwa secara umum pasien di Puskesmas Kota Dumai sudah memberi penilaian terhadap pelayanan di Puskesmas tersebut adalah cukup terlaksana, berdasarkan atas hal-hal seperti pelayanan yang ramah, sopan, cepat tanggap, penuh perhatian, serta tidak membeda-bedakan status sosial.
Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Pada Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan Kota Dumai Sri Wahyuni; Sri Wahyuni
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 1 No. 2 (2015): Oktober
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.926 KB) | DOI: 10.25299/jkp.2015.vol1(2).9319

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan kota Dumai antara pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang kebersihan dan pertamanan. Data penelitian ini dikumpulkan dengan metode surveyberdasarkan keadaan sebelum dan sesudah terbentuknya peraturan daerah nomor 16 tahun 2008 yang menggunakan teori evaluasi Menurut Talizuduhu Ndraha, Model Before – After, yaitu: perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan/ perlakuan (treatment). Tolok ukurnya adalah kondisi sebelumnya. Metode penelitian bersifat analisiskuantitatif, data yang diperoleh berdasarkan jawaban kuesioner dari 33 orang responden dan dianalisis dengan mencari nilai rata-rata. Dari hasil penelitian ini ditemukan berdasarkan variabel yang diteliti menunjukkan ada hubungan yangpositif baik terhadap pelaksanaan sebelum maupun sesudah terbitnya peraturan daerah nomor 16 tahun 2008 tersebut dengan hasil 57,33 % Kurang terlaksana. Rekomendasi dari penelitian ini adalah (i) perlunya prosedur atau standarkerja yang bisa diimplementasikan oleh pegawai dalam hal pelaksanaan bidang kebersihan dan pertamanan, (ii) pentingnya kerjasama antara Dinas/ Badan dan Kantor agar tidak terjadi tumpang tindih (Overlapping), tarik ulur pekerjaan serta saling menyalahkan diharapkan dapat dihindari apabila ada kejelasan dari pelaksanaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi terutama dalam hal pelaksanaan bidang kebersihan dan pertamanan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2023): Oktober Vol. 9 No. 1 (2023): Maret Vol. 8 No. 2 (2022): Oktober Vol. 8 No. 1 (2022): Maret Vol. 6 No. 1 (2020): Maret Vol. 2 No. 1 (2016): Maret Vol. 1 No. 2 (2015): Oktober Vol. 1 No. 1 (2015): Maret Vol. 7 No. 2 (2021): Oktober Vol. 7 No. 1 (2021): Maret Vol. 6 No. 2 (2020): Oktober Vol. 4 No. 1 (2018): Maret Vol. 2 No. 2 (2016): Oktober More Issue