Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF QARDHAWI TENTANG MENGAMBIL KEUNTUNGAN BERLEBIHAN DALAM JUAL-BELI Solikatun Mubarokah
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 2 No. 1 (2020): May 2020
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Abstract Trading or buying and selling is a noble business and livelihood, but there are still many business people who don't understand about how legal it is for traders to take advantage. Because there are many traders who take profits according to their own will. In this study, took the opinion of Yusuf Qardhawi, a contemporary ulama with his thoughts that always adapted the conditions in society and were not bound by certain schools of thought. He explained in his book, that there are no texts of Quran that govern the limits of a profit. Need to do the section on the how law a taken more than 100 % according to Qardhawi and Fuqaha. The type of research used is qualitative research in the form of library research. That is research with data or materials from library sources. This study uses sources from books, theses, and journals. Using normative approaches and inductive analysis techniques. The result of this research is an advantage in a trade that may, in a manner that is in accordance with the Shari'a, even though the profit exceeds the standard of profit, according to Yusuf Qardhawi is more than 100% is lawful. While the profits derived from trading in a bad way and from selling goods (an object) that cause harm are unlawful profits, no matter how small the amount. Keywords: Yusuf Qardhawi; Opinion; Fuqaha; Profits; Buying and Selling. Abstrak Perdagangan atau Jual beli merupakan suatu usaha dan mata pencaharian yang mulia, hanya saja masih banyak para pelaku usaha yang belum memahami tentang bagaimana hukumnya bagi para pedagang dalam mengambil keuntungan. Karena banyak ditemukannya para pedagang yang mengambil keuntungan sesuai kehendak mereka sendiri. Dalam penelitian ini, diambil pendapat dari Yusuf Qardhawi, seorang ulama kontemporer dengan pemikirannya yang selalu menyesuaikan kondisi di masyarakat dan tidak terikat pada mazhab tertentu. Qardhawi menerangkan dalam bukunya, bahwa tidak ada nash yang mengatur mengenai batas suatu keuntungan. Perlu untuk dilakukan pembahasan mengenai bagaimana hukum sebuah keuntungan yang diambil lebih dari 100% menurut Qardhawi dan Fuqaha. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang berbentuk penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian dengan data atau bahan dari sumber-sumber kepustakaan. Penelitian ini menggunakan sumber dari buku-buku, skripsi dan jurnal. Menggunakan pendekatan normatif dan teknik analisis induktif. Hasil dari penelitian ini adalah keuntungan dalam suatu perdagangan itu boleh, dengan cara yang sesuai syariat, sekalipun keuntungan tersebut melebihi standar keuntungan, menurut Yusuf Qardhawi adalah lebih dari 100% itu termasuk halal. Sementara keuntungan yang di dapat dari perdagangan dengan cara yang buruk dan dari penjualan barang yang menimbulkan mudharat adalah keuntungan yang haram, sekecil apapun jumlahnya. Kata Kunci: Yusuf Qardhawi, Pemikiran, Fuqaha, Keuntungan, Jual Beli.

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Anita Wulandari
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 2 No. 1 (2020): May 2020
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Abstract The problem raised as the focus of research is the number of murder crimes in Indonesia, one of which is premeditated murder, some of these murder cases even make a scourge for the community because the current form of murder is beyond human, moral and even legal limits. The purpose of this research is for the public to know that the review of the Criminal Law Code of Islamic criminal law regarding premeditated murder. This type of research is library research, where the data is collected from various literatures. The data source of this study uses secondary data, which includes primary legal material, namely the Criminal Code (KUHP). Even secondary law is data obtained from books, journals, etc. Tertiary legal materials are obtained from encyclopedias, legal dictionaries etc. The conclusion that can be drawn from this study is premeditated murder, which is a deliberate and premeditated murder in which there is an intention to carry out the execution, there is still some time to think about it, whereas in Islamic criminal law there is no discussion about planned murder. in Islamic criminal law murder is divided into three kinds of killings namely, deliberate murder, semi-deliberate murder and mistaken murder. Whereas the sentence is the same as getting a death sentence but there are still exceptions, namely that in Islamic criminal law there is a diyat sentence if the perpetrator gets an apology from the victim's family. Keywords: Premeditated murder; Criminal Code. Abstrak Permasalahan yang diangkat sebagai fokus penelitian adalah banyaknya kejahatan pembunuhan di Indonesia salah satunya yaitu pembunuhan berencana, beberapa kasus pembunuhan ini bahkan menjadikan ketakutan tersendiri bagi masyarakat karena bentuk perbuatan pembunuhan sekarang ini melebihi batas manusia, moral dan bahkan hukum. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah agar masyarakat mengetahui tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap hukum pidana Islam tentang pembunuhan berencana. Jenis penelitian ini bersifat kepustakaan (library research), di mana datanya dihimpun dari berbagai literatur. Sumber data dari penelitian ini menggunakan data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dll. Bahan hukum tersier diperoleh dari ensiklopedi hukum, kamus hukum dll. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pembunuhan berencana yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu yang mana antara timbul niat dengan pelaksanakan masih ada waktu berpikir-pikir terlebih dahulu, sedangkan dalam hukum pidana Islam untuk pembahasan tentang pembunuhan berencana tidak ada, kalau dalam hukum pidana Islam pembunuhan dibagi pembunuhan menjadi tiga macam yaitu, pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan keliru. Sedangkan untuk hukumannya sama yaitu mendapatkan hukuman mati atau qiṣaṣ akan tetapi masih ada pengecualian yaitu dalam hukum pidana Islam masih ada hukuman diyat kalau pelaku mendapatkan maaf dari pihak keluarga korban. Kata Kunci: Pembunuhan Berencana; KUHP.

PRAKTIK JUAL BELI TANPA PENCANTUMAN HARGA MAKANAN MENURUT FIQH MUAMALAH DAN 'URF (Studi Kasus Warung Makan Seafood di Kecamatan Kartasura) Husnul Khatimah
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 2 No. 1 (2020): May 2020
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Abstract The practice of buying and selling without the inclusion of food prices is classified as buying and selling that does not apply transparency between the seller and the buyer because the buyer has the right to determine any price for the food sold even beyond what is predicted by the buyer. This thesis aims to determine the analysis of buying and selling practices without the inclusion of food prices according to fiqh muamalah and 'urf case study of seafood eating stalls in Kartasura District. This research is a field research, namely research conducted in the field, where the events that are the object of research take place. The object of this research is the practice of buying and selling without the inclusion of food prices according to Fiqh Muamalah and 'urf case study of seafood stalls in Kartasura District. Research results show that in the practice of buying and selling without the inclusion of food prices according to the muqalah fiqh, most have met the terms and conditions of the sale and purchase, but there are defecta in the sale and purchase agreement which is done that there is alack of clarity between the seller to the buyer by not listing the price on food menu is sold so that the price stated by the seller is out of the mind of the buyer which can result in the buyer not being happy and forced to make payments because the payment is made after the food is finished eating. Therefore, one of the objectives of the contract is based on whethe they like it or not. Then if reviewed with urf then the practice of buying and selling can still be applied in the community. Keywords: Buying and Selling; Without Price Inclusion; Muqalah Fiqh; 'Urf. Abstrak Praktik jual beli tanpa pencantuman harga makanan ini tergolong pada jual beli yang tidak menerapkan adanya transparansi antara penjual dan pembeli karena pembeli berhak menentukan harga berapapun terhadap makanan yang dijual bahkan diluar dari yang diperkirakan oleh pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis praktik jual beli tanpa pencantuman harga makanan menurut fiqh muamalah dan 'urf studi kasus warung makan seafood di Kecamatan Kartasura. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan, di mana peristiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah tentang praktik jual beli tanpa pencantuman harga makanan menurut Fiqh Muamalah dan 'urf studi kasus warung makan seafood di Kecamatan Kartasura. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan akadnya dalam praktik jual beli tanpa pencantuman harga makanan ini menurut fiqh muamalah sebagian besar telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, namun terdapat kecacatan pada akad jual beli yang dilakukan bahwa adanya ketidakjelasan antara penjual kepada pembeli dengan tidak mencantumkan harga pada menu makanan yang dijual sehingga harga yang disebutkan oleh penjual di luar dari pemikiran pembeli yang dapat mengakibatkan pembeli tidak ridha dan terpaksa melakukan pembayaran karena pembayaran dilakukan setelah makanan selesai dimakan. Oleh karena itu salah satu tujuan akad yaitu berlandaskan suka sama suka tidak terpenuhi. Kemudian jika ditinjau dengan 'urf maka praktik jual beli ini masih bisa diberlakukan di masyarakat. Kata Kunci: Jual Beli; Tanpa Pencantuman Harga; Fiqh Muamalah; 'Urf.

TINJAUAN MAṢLAḤAH MURSALAH TERHADAP PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/8/PBI/2017 TENTANG GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL (NATIONAL PAYMENT GATEWAY) Rofikoh Awalih
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 2 No. 1 (2020): May 2020
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Abstract Bank Indonesia established an alternative payment through electronic payment and was strengthened by the issuance of Bank Indonesia Regulation Number 19/8/PBI/2017 Concerning the National Payment Gateway. However, Bank Indonesia felt it was necessary to further reform the policy. In addition, since the National Payment Gate is a New problem that arises, there is no legal provision yet. In this case, it is necessary to Have are view of the problems to determine the validity of the problem. This Research is aqualitative literary study (literature). Data an analysis uses non-statistical analysis, namely descriptive analysis. Sources of data obtained are from secondary data sources where there is primary legal material. While data collection techniques use documentation techniques. The results of this study indicate that in Bank Indonesia Regulation No19/8/PBI/2017 Regarding the National Payment Gate there are several Institutions including standard institutions, switching agencies, and service agencies. The National Payment Gate is a payment system structure created by Bank Indonesia that supports the good in the human view it self. This shows that the National Payment Gate is in line with human reason and sharia law. Maṣlaḥah Mursalah in this National Payment Gate is to improve the payment system and maintain economic stability and which is a form to protect citizens in the field of economic law. Keywords : Indonesian bank regulations; National Payment Gate; Maṣlaḥah Mursalah. Abstrak Bank Indonesia membentuk sebuah alternatif pembayaran lewat electronic payment dan diperkuat dengan dikeluarkannya kebijakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway). Namun Bank Indonesia merasa perlu dilakukan adanya pembenahan lebih lanjut akan kebijakan tersebut. Selain itu mengingat Gerbang Pembayaran Nasional adalah termasuk masalah baru yang muncul maka belum ada ketentuan hukumnya. Dalam hal ini perlu adanya tinjauan maṣlaḥah mursalah untuk menentukan kehujjahan permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif literer (pustaka). Analisis data menggunakan analisis non-statistik, yaitu analisis deskriptif. Sumber data yang diperoleh yaitu dari sumber data sekunder yang mana terdapat bahan hukum primer. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional terdapat beberapa lembaga diantaranya yaitu lembaga standar, lembaga switching, dan lembaga service. Gerbang Pembayaran Nasional merupakan suatu infrastruktur sistem pembayaran dibuat oleh Bank Indonesia ini mendukung kebaikan dalam pandangan manusia itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Gerbang Pembayaran Nasional tersebut sejalan dengan akal manusia dan hukum syara'. Maṣlaḥah mursalah dalam Gerbang Pembayaran Nasional ini yaitu untuk meningkatkan sistem pembayaran dan menjaga stabilitas perekonomian serta yang merupakan bentuk untuk melindungi warga negara dalam bidang hukum ekonomi. Kata Kunci : Peraturan bank Indonesia; Gerbang Pembayaran Nasional; Maṣlaḥah Mursalah.

PEMIDANAAN ANAK DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Hafitd Kurniawan
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 2 No. 1 (2020): May 2020
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Abstract This research shows that traffic violations committed by minors still occur frequently and the factors that cause high traffic violations committed by minors are family factors, educational factors, and schools and social or social factors, and the application of the law against criminal acts of traffic violations committed by minors namely omission of violations, actions that are not optimal, and maximum actions. The research aims to knowing is the punishment of children as offenders of traffic in Positive and Islamic law and the comparison between Positive law and Islamic law against children as mere violators which causes the victim to die. To find out the application of the law against traffic violations committed by minors. The results of this study are that children as traffic violators that cause casualties are regulated in Jo Criminal Code. Jo Traffic Act. The Juvenile Justice System Law, a child as a traffic violator who causes the victim to die positive law and Islamic law may be subject to fines or ta'zir. Keywords : Criminalization of Children; Traffic Accident; Islamic law. Abstrak Penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur masih sering terjadi dan faktor-faktor yang menyebabkan tingginya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu faktor keluarga, faktor pendidikan, dan sekolah dan faktor pergaulan atau lingkungan, dan penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu pembiaran terhadap pelanggaran, penindakan yang tidak maksimal, dan penindakan maksimal. Penelitian ini bertujuan Mengetahui pemidanaan anak sebagai pelaku pelanggar lalu lintas dalam hukum Positif dan hukum Islam dan perbandingan hukum Positif dan hukum Islam terhadap anak sebagai pelanggar laka lantas yang menyebabkan korban meninggal. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Hasil penelitian ini adalah bahwa anak sebagai pelanggar lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal diatur dalam KUHP Jo. UU Lalu Lintas Jo. UU Sistem Peradilan Anak, anak sebagai pelanggar lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal menurut hukum positif dan hukum Islam dapat dikenakan pidana denda atau ta'zir. Kata Kunci : Pemidanaan anak; Kecelakaan lalu lintas; Hukum Islam.

ANALISIS FATWA MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK CIPTA) DALAM PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH Yuyun Widyastuti
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 2 No. 1 (2020): May 2020
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Abstract The Council of Indonesian Ulama (MUI) stipulates legal provisions that any violation of Intellectual Property Rights if without legal permission is forbidden in fatwa MUI No.1/MUNAS VII/ MUI/5/2005 concerning protection of Intellectual Property Rights. For this reason, researchers intend to examine it with the aim of: to find out the provisions of the Â Fatwa MUI No.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 concerning Intellectual Property Rights protections and to find out Fatwa MUI No.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 concerning protection of Intellectual Property Rights (copyright) in the perspective of the maṣlaḥah mursalah. In the legal provisions of the Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 concerning protection of Intellectual Property Rights is still general and more protective of rights holders only, but otherwise does not or does not consider the public interest. This type of research uses library sources, using normativ legal research methods. Then in analyzing the data the authors use content analysis techniques or content studies. From the discussion of this thesis it can be concluded that, the legal provisions in the fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 concerning IntellectualÂ Property Rights viewed from the perspective of the maṣlaḥah mursalah, the legal provisions are more protective of the right owner. When viewed in terms of rights users, the benefits are still vague, because there are legal provisions that have illegal status against any violations of Intellectual Property Rights if without permission, even thought the rights user does not aim tobe commercialized. Keywords: Fatwa MUI about HKI, HKI Law provisions, Maṣlaḥah Mursalah. Abstrak Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan ketentuan hukum bahwa setiap bentuk pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual jika tanpa izin hukumnya haram dalam fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Untuk itu peneliti berkeinginan menelitinya dengan tujuan: Untuk mengetahui ketentuan Fatwa MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan HKI, dan untuk mengetahui Fatwa MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan HKI (Hak Cipta) dalam perspektif maṣlaḥah mursalah. Dalam ketentuan hukum Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual masih bersifat umum dan lebih protektif terhadap pemegang hak saja, akan tetapi sebaliknya tidak atau kurang mempertimbangkan kepentingan umum. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian library research, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber-sumber kepustakaan, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kemudian dalam analisis data penulis menggunakan teknik content analysis atau kajian isi. Dari pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa, ketentuan hukum dalam fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang HKI dilihat dalam perspektif maṣlaḥah mursalah, ketentuan hukumnya lebih protektif terhadap pemilik hak. Jika dilihat dari segi pengguna hak, kemaslahatannya masih samar-samar, dikarenakan terdapat ketentuan hukum yang mempunyai status hukum yang haram terhadap setiap pelanggaran terhadap HKI jika tanpa izin, walaupun si pengguna hak tidak bertujuan untuk dikomersilkan. Kata Kunci: Fatwa MUI tentang HKI, Ketentuan Hukum HKI, Maṣlaḥah Mursalah.

PENGAJUAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH KEPALA KUA KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN WONOGIRI PERKARA PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH HAMIL Pratiwi Selviyanti
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 2 No. 1 (2020): May 2020
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Abstract Marriage annulment is a rare occurrence in society. The purpose of this study was to determine the process of submitting a marriage cancellation and to find out the response of the head of KUA Karangtengah District Wonogiri District to the decision of the Wonogiri Religious Court judge. This research includes the type of qualitative field research, data collection techniques carried out by interview and documentation systems. Interviews with the head of the KUA and the head who receives the registration file. Various sources of data obtained when direct observation to KUA Karangtengah District Wonogiri Regency, books, acticles and scientific work. This research uses descriptive analysis technique that is by analyzing the data available at the time of observation. The results of the study stated that in this study the cancellation of the marriage was carried out by the Head of KUA due to a disability in fulfilling the marriage registration requirements or there were women who were temporarily illicit to be married. As for women who are temporarily forbidden to marry, one of them is a woman who is still in the future of another husband, it happened in KUA, Karangtengah Sub-district, Wonogiri District, the Head of KUA married a pregnant woman who was still in the period of another husband. The incident was due to inaccuracy from the KUA when check registration file. The Head of KUA acknowledged that there was an error in immediately submitting a request for cancellation to the Religious Court to get a marriage stipulation and the result was still declared valid by the Religious Court. Keywords: Annulment Marriage; During Pregnancy. Abstrak Pembatalan perkawinan merupakan kejadian yang langka dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pengajuan pembatalan perkawinan dan umtuk mengetahui tanggapan kepala KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri terhadap hasil putusan hakim Pengadilan Agama Wonogiri. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif lapangan, teknik pengumpulan data dilakukan dengan sistem wawancara dan dokumentasi. Wawancara dengan kepala KUA dan penghulu yang menerima berkas pendaftaran. Berbagai sumber-sumber data yang didapatkan ketika observasi langsung ke KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri, buku-buku, aktikel dan karya ilmiah. Penelitian ini menggunakan teknik analisis dekskriptif yaitu dengan menganilisis data-data yang ada saat observasi. Hasil penelitian menyatakan dalam penelitian ini pembatalan perkawinan dilakukan oleh Kepala KUA karena adanya kecacatan dalam memenuhi syarat pendaftaran perkawinan ataupun ada wanita yang sementara haram untuk dinikahi. Adapun wanita yang sementara haram untuk dinikahi yakni salah satunya wanita yang masih dalam masa iddah suami lain, hal tersebut terjadi di KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri, Kepala KUA menikahkan perempuan hamil yang masih dalam masa iddah suami lain kejadian tersebut atas tidak ketelitian dari pihak KUA saat memeriksa berkas pendaftaran. Kepala KUA mengetahui adanya kesalahan segera mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan pernikahan dan hasilnya tetap dinyakatakan sah oleh Pengadilan Agama. Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan; Masa Iddah.

IMPLEMENTASI AKAD WAKĀLAH PADA PEMESANAN MAKANAN MELALUI GO-FOOD Ismi Budi Praswati
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 2 No. 1 (2020): May 2020
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Abstract This research was conducted based on possible problems that occurred outside the agreement, including customer cancellations before the driver bought food which resulted in losses in the form of energy, time to queue and fuel, food delivered by drivers sometimes did not match the order and parking fees charged to the driver as a representative. . This study uses a qualitative field with a descriptive approach to describe conditions or phenomena in real life or reality. In this case, the object of research is Go-food drivers and customers in Soloraya to obtain data on rights and obligations that cannot be separated from the risks and responsibilities of each party. Relevant data obtained will be analyzed using wakālah theory. The conclusion is that transactions in food ordering services through Go-Food on the Go-Jek application from the pillars are appropriate and legal in Islamic law. However, in dynamics outside of the possibilities that occur such as order cancellations and order differences with the reality delivered to customers and the risk of parking fees is borne by the driver, the conditions for the pillars have not been fulfilled because the driver as the representative bears more risk in it. Keywords: Driver; Customer; Wakālah; Go-Food. Abstrak Penelitian ini dilakukan berdasarkan permasalahan yang kemugkinan yang terjadi diluar perjanjian antara lain pembatalan customer sebelum driver membelikan makanan yang mengakibatkan kerugian berupa tenaga, waktu untuk mengantre dan bahan bakar, makanan yang diantarkan oleh driver kadang tidak sesuai pesanan dan biaya parkir yang dibebankan pada driver selaku wakil. Penelitian ini menggunakan kualitatif lapangan dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan kondisi atau fenomena dalam kehidupan atau kenyataan yang sebenarnya. Dalam hal ini objek penelitian adalah driver dan customer Go-food di Soloraya untuk mendapatkan data tentang hak dan kewajiban yang tak terlepas dari resiko dan tanggung jawab masing-masing pihak. Data relevan yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teori wakālah. Kesimpulan bahwa transaksi dalam layanan pemesanan makanan melalui Go-Food pada aplikasi Go-Jek dari rukun telah sesuai dan sah dalam syariat Islam. Namun pada dinamika di luar kemungkinan yang terjadi seperti pembatalan pesanan dan perbedaan pesanan dengan realita yang diantarkan kepada customer serta resiko uang parkir ditanggung oleh driver, pada syarat rukunnya belum memenuhi dikarenakan driver sebagai pihak wakil menanggung lebih banyak resiko didalamnya. Kata Kunci: Driver; Customer; Wakālah; Go-Food.

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN WALI NASAB DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Latifah Nur Janah
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 2 No. 1 (2020): May 2020
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Abstract Amendments To The Regulation Of The Minister Of Religion (PMA) Number 19 Of 2018 Concerning With Provisoin Of The Customers Of Islamic Legal Perspectives. This article discusses the changes in the Minister of Religion's Regulation (PMA) regarding the conditions of a nasab guardian's conditions in marriage, which eliminates the minimum age requirement for age and independence. The terms of independence are considered to be incompatible with the times. As for the changes that occurred regarding balig reviewed using the opinion of Islamic scholars, the opinions of experts in psychology, as well as positive law in Indonesia. According to Imam Hanafi, the age of age is 18 for men, while 17 for women. According to Imam Shafi'i the age limit for men is 15 years while for women 9 years. Imam Hambali provides a limit of 15 years for men and hayá¸ for women. Meanwhile, according to Imam Malik, namely the growth of hair in several members of the body. According to experts balig began at the age of 14-17 years in the puberty period and 17-21 years in the adolensation period. According to Law Number 1 of 1974, it is legal for men, 19 years and 16 years for women. Whereas the Compilation of Islamic Law is 16 years old. The difference from the following opinions makes there is no definite measure of when someone has been old. This type of research is a qualitative literary study with data analysis techniques, descriptive analytic. Keywords: Nasab Guardian; Islamic Law; Baligh. Abstrak Perubahan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 TahunÂ 2018 Tentang Ketentuan Wali Nasab Dalam Perspektif Hukum Islam. Artikel ini membahas mengenai perubahan yang ada pada Peraturan Menteri Agama (PMA) perihal ketentuan syarat seorang wali nasab dalam pernikahan, dimana menghapuskan syarat minimal usia balig dan merdeka. Syarat merdeka dianggap telah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun perubahan yang terjadi mengenai balig diulas menggunakan pendapat ulama madzhab, pendapat dari para pakar psikologi, serta hukum positif Indonesia. Menurut Imam Hanafi balig bagi laki-laki yaitu 18 tahun sedangkan 17 tahun bagi perempuan. Menurut Imam Syafi'i batasan balig bagi laki-laki adalah 15 tahun sedangkan perempuan 9 tahun. Imam Hambali memberikan batasan 15 tahun bagi laki-laki dan hayá¸ bagi perempuan. Sedangkan menurut Imam Malik yaitu tumbuhnya rambut dibeberapa anggota tubuh. Menurut para pakar balig dimulai pada umur 14-17 tahun pada periode pubertas dan 17-21 tahun pada periode adolensesi. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 balig untuk laki-laki yaitu 19 tahun dan 16 tahun bagi perempuan. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam berumur 16 tahun. Perbedaan dari pendapat-pendapat berikut membuat tidak ada ukuran pasti kapan seseorang telah balig. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif literer dengan teknik analisis data, deskriptif analitik. Kata Kunci: Wali nasab; Hukum Islam; Baligh.

KEABSAHAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK MURĀBAḤAH LOGAM MULIA ABADI (MULIA) PEGADAIAN SYARI'AH DALAM TINJAUAN FIQIH MU'AMALAH (Studi Kasus di Unit Pegadaian Syariah Ngabeyan, Kartasura) Maulani Salma Munthahana
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 2 No. 1 (2020): May 2020
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

As an institution providing financial services, offering various forms of financing facilities is important to support economic activities, especially through the mobilization of effective and efficient sources of financing and distribution. One of the sharia financial institutions offering investment services, especially investment in precious metals, is PT. Pegadaian Syariah, with a sale and purchase contract. This product is named (MULIA) Murabahah Eternal Precious Metals. This research was conducted at PT Pegadaian Branch Ngabeyan Unit Syariah. The method in collecting research data is done by using interview techniques to several speakers. The data that has been obtained is then analyzed qualitatively inductively. The results of this study need to be considered in the implementation of murabaha, customers can pay off the purchase of goods after receiving goods and documents in one go or in installments. However, if the implementation is carried out in the Sharia Pegadaian Unit, the goods are suspended after payment is paid. PT. Sharia pawn shops show the goods (precious metal gold) first to the customer when the goods in principle have become the property of the pawnshop. PT. Sharia pawn shops can use a salam or istisna contract 'which is a form of buying and selling something in dependents which is explained at the price paid in advance. Fiqh scholars call it the term bai'u al-mah`āwij. Because greeting is a type of sale and purchase that is not real and on the basis of the demands of the needs of people who transact. Keywords: Murābaḥah; Product Mulia; Fiqh Mu'amalah. Abstrak Sebagai lembaga penyedia jasa keuangan, menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan merupakan sesuatu yang penting guna mendukung kegiatan perekonomian, terutama melalui pengerahan sumber-sumber pembiayaan dan penyaluran yang secara efektif dan efisien. Salah satu lembaga keuangan syariah yang menawarkan jasa investasi, terutama investasi emas logam mulia adalah PT. Pegadaian Syariah, dengan akad jual beli (murābaḥah). Produk ini bernama (MULIA) Murabahah Logam Mulia Abadi. Penelitian ini dilakukan di PT Pegadaian Cabang Ngabeyan Unit Syariah. Metode dalam pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara kepada beberapa narasumber. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif induktif. Hasil dari penelitian ini perlu diperhatikan dalam implementasi murābaḥah, nasabah dapat melunasi pembelian barang setelah menerima barang dan dokumen dengan cara sekaligus atau mengangsur. Namun jika implementasi yang dilakukan di Unit Pegadaian Syariah adalah barang ditangguhkan setelah lunas pembayaran. Sebaiknya PT. Pegadaian Syariah memperlihatkan barang (emas logam mulia) dahulu kepada nasabah ketika barang secara prinsip sudah menjadi milik pegadaian. PT. Pegadaian Syariah dapat menggunakan akad salam ataupun akad istiṣna' yaitu bentuk jual beli sesuatu dalam tanggungan yang dijelaskan dengan harga yang dibayar di muka. Ulama fiqih menyebutnya dengan istilah bai'u al-mah`āwij. Karena salam termasuk jenis jual beli yang tidak nyata dan atas dasar tuntutan kebutuhan orang yang bertransaksi. Kata kunci: Murābaḥah; Produk Mulia; Fiqih Mu'amalah.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Abdul Rahman Prakoso

Contact Email
abdulprakoso27@gmail.com

Phone
+6281226849391

Journal Mail Official
jurnalilmiahfasya@gmail.com

Editorial Address
Jl. Pandawa, Pucangan, kartasura, Sukoharjo 57168 Telp. 0271-781516 Fax. 0271-782774

Location
Kab. sukoharjo,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Abdul Rahman Prakoso

Contact Email abdulprakoso27@gmail.com

Phone +6281226849391

Journal Mail Official jurnalilmiahfasya@gmail.com

Editorial Address Jl. Pandawa, Pucangan, kartasura, Sukoharjo 57168 Telp. 0271-781516 Fax. 0271-782774

Location Kab. sukoharjo, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Abdul Rahman Prakoso

Contact Email
abdulprakoso27@gmail.com

Phone
+6281226849391

Journal Mail Official
jurnalilmiahfasya@gmail.com

Editorial Address
Jl. Pandawa, Pucangan, kartasura, Sukoharjo 57168 Telp. 0271-781516 Fax. 0271-782774

Location
Kab. sukoharjo,

Jawa tengah

INDONESIA