cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dody Dharma Hutabarat
Contact Email
jurnal.djpb@kemenkeu.go.id
Phone
+6285693483367
Journal Mail Official
jurnal.djpb@kemenkeu.go.id
Editorial Address
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai IV, Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Manajemen Perbendaharaan
Published by Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
ISSN : 27767256     EISSN : 27755010     DOI : https://doi.org/10.33105/jmp.xxxx.xxx
Core Subject : Economy, Science, Social,
Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences
Jurnal Manajemen Perbendaharaan bertujuan untuk meningkatkan dan memajukan bidang keilmuan dan praktik perbendaharaan dengan mempublikasikan makalah teoritis/analitis, empiris, dan review yang berkualitas di bidangnya. Cakupan Jurnal Manajemen Perbendaharaan antara lain terkait organisasi, administratif, manajerial, dan kebijakan yang memperbaiki pemahaman di bidang perbendaharaan, seperti pelaksanaan anggaran, manajemen kas, manajemen utang, manajemen aset, manajemen investasi, pengelolaan keuangan badan layanan umum, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, dan teknologi informasi perbendaharaan.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Keuangan
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 2 (2021): Jurnal Manajemen Perbendaharaan" : 5 Documents clear
Analisis Tahapan Kebijakan Pengoptimalan Pendapatan Daerah Agustinus Imam Saputra; Jarot Limpato
Jurnal Manajemen Perbendaharaan Vol 2 No 2 (2021): Jurnal Manajemen Perbendaharaan
Publisher : Direktorat Sistem Perbendaharaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (704.432 KB) | DOI: 10.33105/jmp.v2i2.362

Abstract

Abstract In the era of regional autonomy, local governments are expected to optimize their local revenue to finance the implementation of business process and public services. During the pandemic, local governments have to work harder and be prudent in exploring the potential for local revenue. Rural and Urban Land and Building Tax (RU-LBT) is one source of local revenue that can be extracted. This study investigates the success story of Yogyakarta City in improving the RU-LBT determination in 2020. This study uses a descriptive qualitative approach with the content analysis method. The results of this study show that Yogyakarta was going through a long process in the effort to determine RU-LBT which is supported by a reliable Sales Value of Tax Object (SVTO). Regulations related to the determination of RU-LBT are the Regional Medium-Term Development Plan, General Policy on Regional Revenue and Expenditure Budget, Regional Regulations, Mayor Regulations, and Mayor Decrees. The stimulus in PBB-P2 is concrete steps in mitigating the risk of public resistance affected by the increase in tax payable. Hence, other local governments can make Yogyakarta City as a "best practice" in preparing efforts to explore the potential of RU-LBT. At the end, this study is expected to be a trigger for further research on policies to explore other local taxes. Abstrak Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Masa pandemi membuat pemerintah daerah untuk lebih bekerja keras disertai kehati-hatian dalam penggalian potensi pendapatan asli daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber dari pendapatan daerah yang dapat digali. Studi ini menginvestigasi keberhasilan Kota Yogyakarta dalam meningkatkan ketetapan PBB-P2 di Tahun 2020 ini. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis konten. Hasil studi menunjukan bahwa, Yogyakarta melalui proses yang panjang dalam usaha penetapan PBB-P2 yang didukung oleh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berkualitas. Regulasi yang berkaitan dalam penetapan PBB-P2 ialah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota. Ketentuan stimulus dalam PBB-P2 merupakan langkah nyata dalam mitigasi risiko dari resistensi masyarakat yang terdampak kenaikan pajak terutang. Pemerintah daerah lain dapat menjadikan Kota yogyakarta sebagai “best practice” dalam mempersiapkan usaha penggalian potensi PBB-P2. Studi ini diharapkan bisa menjadi pemicu bagi penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan penggalian potensi pajak daerah lainnya.
Modernisasi Penyelesaian Tagihan Kepada Negara dengan Sistem Pembayaran Terjadwal: Sebuah Studi Komparasi Adi Vibriyanto; Tri Angga Sigit
Jurnal Manajemen Perbendaharaan Vol 2 No 2 (2021): Jurnal Manajemen Perbendaharaan
Publisher : Direktorat Sistem Perbendaharaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (756.854 KB) | DOI: 10.33105/jmp.v2i2.373

Abstract

In an ideal economic activity, all invoices will be paid according to the contract terms agreed by the contracting parties. The terms are fully determined by both parties without placing either party in second place. Likewise, it should be for government transactions. Based on Government Regulation Number 50 of 2018, it is stipulated that the settlement of claims to the government must be completed no later than 30 calendar days after the bill was complete. In reality, there are still many complaints regarding the late payment of government transactions. Such conditions are not ideal and can disrupt the function of government spending in stimulating economic growth. Delays in settling invoices for government spending will also have an impact on the difficulty of predicting cash flows that will come out of the treasury. Hence, accurate cash projections and the management of government liquidity not optimal. It is important to develop a payment system that can encourage efficiency, security and transparency in its implementation. The systems governing the payment policy should be able to provide certainty for the parties concerned, provide certainty for the beneficiaries and provide certainty of cash flow for the treasury. This study compares the implementation of Scheduled Payment policy in four countries, namely the European Union (Austria, Belgium, France), United Kingdom (UK), the Dominican Republic and Indonesia by concluding, first, in terms of time. Establishment of the payment schedule is common in the international practice with payment periods varying from 11 to 60 calendar days; second, in terms of coverage, ideally all government spending transactions are included in the payment scheme on a scheduled basis so that the preparation of government spending plans will be very accurate; third, in terms of classification, the arrangement of expenditure transactions in some criteria will facilitate the implementation of a scheduled payment policy to be implemented in Indonesia; and fourth, in terms of information technology, it is necessary to develop an adequate application system so that the implementation of the scheduled payment system can run optimally. Abstrak Dalam sebuah aktivitas ekonomi yang ideal, semua tagihan akan dibayarkan sesuai dengan termin kontrak yang disetujui oleh para pihak yang berkontrak. Termin tersebut sepenuhnya ditentukan oleh kedua belah pihak tanpa menempatkan salah satu pihak pada posisi yang kurang menguntungkan. Begitu juga seharusnya untuk penyelesaian tagihan atas transaksi belanja pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 telah diatur bahwa penyelesaian tagihan kepada pemerintah wajib diselesaikan paling lambat dalam 30 hari kalender sejak bukti tagihan diterima secara lengkap. Namun dalam realitanya masih banyak keluhan terkait keterlambatan penyelesaian tagihan oleh supplier kepada pemerintah. Kondisi seperti ini tentu tidak ideal dan dapat mengganggu fungsi belanja pemerintah dalam memberikan stimulus dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Keterlambatan dalam penyelesaian tagihan atas belanja pemerintah juga akan berdampak pada sulitnya memprediksi arus kas yang akan keluar dari kas negara sehingga menyebabkan penyusunan proyeksi kas yang akurat dan pengelolaan likuditas pemerintah menjadi tidak maksimal. Pengembangan sistem terkait dengan penyelesaian tagihan kepada negara yang dapat mendorong efisiensi, keamanan, dan transparansi dalam pelaksanaanya menjadi sangat penting untuk dilakukan. Perbaikan atas regulasi dan sistem yang mengatur penyelesaian tagihan negara hendaknya mampu menghadirkan kepastian bagi para pihak terkait, memberikan kepastian diterimanya pembayaran bagi penyedia barang/jasa (beneficiaries) dan memberikan kepastian aliran kas bagi pemerintah. Penelitian ini membandingkan implementasi penyelesaian tagihan kepada negara melalui Sistem Pembayaran Terjadwal (Scheduled Payment System) pada tiga negara yaitu Uni Eropa, United Kingdom (UK) dan Republik Dominika dibandingkan dengan sistem pembayaran eksisting di Indonesia dengan menarik kesimpulan yaitu pertama, dari segi time frame praktik penyelesaian tagihan secara terjadwal sudah lazim di dunia internasional dengan waktu penyelesaian tagihan bervariasi dari 11 sampai dengan 60 hari kalender; kedua, dari segi coverage, idealnya semua transaksi belanja pemerintah masuk dalam skema pembayaran secara terjadwal sehingga penyusunan perencanaan belanja pemerintah akan menjadi sangat akurat; ketiga, dari segi classification, pengaturan transaksi belanja dalam kriteria by system dan by input akan mempermudah implementasi kebijakan pembayaran secara terjadwal untuk diimplementasikan di Indonesia; dan keempat, dari segi information technology, diperlukan adanya pengembangan sistem aplikasi yang memadai sehingga implementasi sistem pembayaran terjadwal dapat berjalan secara maksimal.
Saldo Kas Minimal dan Optimalisasi Kas Pemerintah Agung Mulyono
Jurnal Manajemen Perbendaharaan Vol 2 No 2 (2021): Jurnal Manajemen Perbendaharaan
Publisher : Direktorat Sistem Perbendaharaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (919.913 KB) | DOI: 10.33105/jmp.v2i2.379

Abstract

Cash minimum policy on General State of Cash Account or RKUN is aimed to fulfill cash needed for funding budget execution. That policy has possibility to be changed due to cash optimization purposes and advancement of banking technology. Study intend to increase our understanding about state cash management especially for cash balance on RKUN and explore a discourse in development of optimum cash management on RKUN for managing Government’s cost of fund. This paper uses simple average simulation, Boumol’s model dan Miller-Orr’s model with exploiting daily cash transaction on RKUN for 3 years to derive the form of the optimal cash balance under different assumptions about transaction costs and the demand for funds. Output of all models shows that amount of optimum cash on RKUN in the end of day should be smaller than the amount of cash set by cash minumun policy worth to Rp 2 billion. The result may open further discussion for policy changes on Government cash management.
Pengukuran Akuntansi Sumber Daya Manusia: Valuasi Pegawai Baru pada Entitas KPPN Pierra Santos Halomoan Lumban Tobing
Jurnal Manajemen Perbendaharaan Vol 2 No 2 (2021): Jurnal Manajemen Perbendaharaan
Publisher : Direktorat Sistem Perbendaharaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.012 KB) | DOI: 10.33105/jmp.v2i2.386

Abstract

Human resource is believed as one of the main subject in every development of an entity or institution. The challenges of very fast developments encourage various entities to take various approaches in developing human resources (HR) carefully, both from the initial stage of the entity's establishment, to the stage where the institution develops and then becomes an established entity or vice versa becomes bankrupt. Seeing the importance of the development and role of HR, various previous accounting studies have revealed that there is an effort to recognize and measure HR as the asset with the most important value in an organization. However, because the definition of HR as an asset is not met, the accounting standards for HR have never been set. Therefore, this paper will only attempt to describe the potential measurement of the monetary value of HR as an asset based on initial fundamental values ​​and factors without being influenced by the definition of assets in accounting standards, and how this measurement can be a tool for photographing the performance of a government entity unit without compromising value. individual monetary. In this study, it is concluded that the measurement of HR in monetary unit value can be carried out in the government sector using the Lev and Schwartz Model reformula approach and then discounted again with the present value annuity with growth.
Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Andi Mulyadi
Jurnal Manajemen Perbendaharaan Vol 2 No 2 (2021): Jurnal Manajemen Perbendaharaan
Publisher : Direktorat Sistem Perbendaharaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.724 KB) | DOI: 10.33105/jmp.v2i2.399

Abstract

Penelitian ini mencoba untuk menganalisa bagaimana pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap kinerja keuangan Badan Layanan Umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami perubahan kinerja keuangan yang terjadi pada badan layanan umum sebagai dampak pandemi yang mempengaruhi pola pelayanan publik oleh pemerintah. Analisa dilakukan dengan menggunakan informasi yang diperoleh dalam laporan keuangan badan layanan umum. Dengan membandingkan data tahun 2019 dan 2020 untuk badan layanan umum di wilayah Provinsi Sumatera Barat, dengan menggunakan analisis korespondensi berganda untuk memetakan Badan Layanan Umum dengan perubahan pada pos-pos laporan keuangan yang terdapat pada neraca, laporan operasional dan laporan realisasi anggaran, di peroleh kesimpulan bahwa pademi Covid-19 mempengaruhi kinerja keuangan Badan Layanan Umum secara unik. Dampak ini dipengaruhi oleh jenis layanan, kondisi keuangan sebelum pandemi dan bagaimana Badan Layanan Umum melakukan respon terhadap terjadinya pandemi

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Manajemen Perbendaharaan Vol 3 No 2 (2022): Jurnal Manajemen Perbendaharaan Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Manajemen Perbendaharaan Vol 2 No 2 (2021): Jurnal Manajemen Perbendaharaan Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Manajemen Perbendaharaan Vol 1 No 1 (2020): Jurnal Manajemen Perbendaharaan