cover
Contact Name
Kamal Fahmi Kurnia
Contact Email
kamal.fahmi1405@gmail.com
Phone
+6281398486424
Journal Mail Official
justicia.sains20@gmail.com
Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No. 468 Langkapura
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
ISSN : 25274201     EISSN : 25021788     DOI : https://doi.org/10.24967/jcs
Core Subject : Social,
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum [E-ISSN: 2502-1788; P-ISSN: 2527-4201] is the Journal of Legal Studies published by the Faculty of Law of Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia. Its main aim to disseminate critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various contemporary legal issues both local and foreign. The manuscript is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on law issues from various perspectives. This journal published biannually (June and November). The scopes of Justicia Sains Novelty are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies in accordance with the principle of novelty.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 142 Documents
HARTA KEKAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM Wati Rahmi Ria
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.347 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v6i2.1582

Abstract

Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan ekonomi namun demikian tidak berarti Islam menghendaki pemiliknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialistis serta menghalalkan cara-cara yang haram untuk mendapatkan harta kekayaan karena kegiatan hukum ekonomi Islam tidak semata-mata bersifat materi saja tetapi juga bersifat materi plus (terdapat unsur ibadah di dalamnya).
Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Penganiayaan Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Nadia Ayu Apriani; Margo Hadi Pura
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2020): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.329 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v5i2.1287

Abstract

Saksi adalah orang yang mampu memberikan keterangan dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dimana orang tersebut sendiri yang mendengar,melihat dan mengalami sendiri. Hal ini bertujuan agar keterangan yang diberikan kebenaran nya dapat diterima. Sedangkan  yang dimaksud korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.Perlindungan hukum bagi korban penganiayaan dinilai masih kurang efektif, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik, maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan mengulangi (merekontruksi) kejahatan yang pernah menimpanya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan, baik ditingkat penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa di pengadilan. Hal ini karena korban tidak termasuk dalam bagian system peradilan pidana Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertanggung jawab untuk menangani memberikan perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
Kajian Hukum Terhadap Money Politics Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Anindita Dwi Hapsari; Muhammad Khamim; Suci Hartati
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2018): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v3i2.362

Abstract

ASPEK HUKUM SISTEM PEMBELAJARAN DARING DI MASA PANDEMI COVID 19 suwardi suwardi; Muhammad Ruhly Kesuma Dinata
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2020): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v5i1.689

Abstract

Virus Corona atau yang selanjutnya diberi nama resmi oleh organisasi kesehatan dunia World Health Organization (WHO) sebagai Corona Virus Disease 19 (Covid-19) mulai merebak sejak akhir bulan Desember 2019 di ibukota provinsi Hubei yaitu Wuhan China telah merambah ke seluruh negara di dunia. Kedatangannya mendadak, mengejutkan dan sangat massif, sehingga membuat gagap dan panik semua penduduk dunia tidak terkecuali Indonesia.Permasalahan pokok yang hendak penulis bahas dalam artikel ini adalah bagaimanakah aspek hukum sistem pembelajaran daring/jarak jauh di masa pandemi covid-19?Harus adanya regulasi khusus yang mengatur tentang sistem pendidikan atau pembelajaran daring atau pendidikan jarak jauh untuk masa darurat yang dapat dijadikan sebagai acuan apabila terjadi bencana seperti covid-19 ini. Aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat ini bersifat ad hoc dan belum menyentuh secara substansi terkait pembelajaran daring dan masih terjadi pertentangan antar aturan, hal ini disebabkan peraturan yang ada di dalam UU memang dibuat untuk keadaan normal bukan dalam situasi darurat.Aturan yang akan diterapkan dalam keadaan darurat tentu saja akan memperhatikan hal-hal yang berkaitan langsung dengan keadaan darurat tersebut, sehingga tidak ada aturan atau undang-undang yang dilanggar atau bertentangan satu sama lain.
Realisasi Perlindungan Anak Telantar Oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Tio Haikal Anugerah; Dian Herlambang
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2018): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.831 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v3i1.351

Abstract

AbstractChildren are inseparable part of human sustainability and the sustainability of a nation. In order to be able to be responsible for the sustainability of the state, every child needs to get the widest possible opportunity to grow and develop optimally, both physically, mentally and socially. For this reason, protection measures are needed to realize the welfare of the children by providing guarantees for the fulfillment of their rights without discriminatory treatment. The presence of the Regional Government as a subject who later participated in the implementation of children protection is what later attracted the attention of the authors to research related to the role of Local Government which in this study was purified only to the local government of Bandar Lampung City on the implementation of child protection which also limited its scope to abandoned children. This research intends to reveal how the realization of the protection of abandoned children by the local government of Bandar Lampung City. Then, researchers also want to see whether the policies taken by the local government of Bandar Lampung City are effective or not. The results showed that de facto, the implementation of children protection in Bandar Lampung City had not been optimally implemented. Based on data from the Social Service of Bandar Lampung City, the number of abandoned children in Bandar Lampung amounted to 1229 inhabitants per 2015, aka nearly double the number in 2011 which amounted to only 614 people. If viewed through Soerjono Soekanto's law enforcement effectiveness theory as described earlier, the author argues that the true cause of the ineffectiveness of abandoned child protection is not due to legal factors, but to law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors and cultural factors.
Pemberian Status Hukum Terhadap Kapal Yang Berkebangsaan Indonesia Herman Fikri Tegoeh
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2019): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v4i2.484

Abstract

This journal was created because of the consideration of the Government of the Republic of Indonesia in determining the legal status of ships with Indonesian flag. The consideration is that the right to fly the Indonesian flag as a national flag on a ship is in force in Indonesia, because ships with Indonesian flag are part of Indonesian territory. This research was conducted with a quantitative methodology approach.The results of the study concluded that ships in Indonesia were entitled to legal protection from the Indonesian government and were required to fulfill the maritime conditions of the ship in accordance with the laws and international conventions ratified by the Indonesian government.The stages of determining the nationality of a ship determine the legal status of the ship as referred to in article 154 of Act Number 17 of 2008 concerning shipping, namely: Measurement, Registration and Determination of Ship Nationality.
TANTANGAN HUKUM ASURANSI INDONESIA DI ERA GLOBALISASI Sri Zanariyah
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2016): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1249.302 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v1i1.103

Abstract

Keberadaan perusahaan asuransi tentunya untuk memberikan solusi kepada masyarakat tentang risiko yang dihadapi. Era globalisasi yang merupakan era keterbukaan antar negara, teuratama di bidang perdagangan, Indonesia tidak dapat menutup diri terhadap pihak asing, termasuk usaha di bidang asuransi. Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam usaha asuransi di era globalisasi adalah meningkatkan daya saing dalam usaha asuransi nasional serta meningkatkan peranan hukum, budaya masyarakat, dan kepercayaan terhadap usaha asuransi nasional serta peranan pemerintah dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan perlindungan kepada masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan asuransi. Keberadaan hukum asuransi Indonesia khususnya kepemilikan perusahaan oleh pihak asing dalam era globalisasi, khususnya tentang kepemilikan pihak asing dalam penyelenggaraan usaha asuransi di Indonesia, diselenggarakan secara kualitatif maupun secara kuantitatif.Kata Kunci: Asuransi, Indonesia, Era globalisasi
JAMINAN KEPASTIAN DAN PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH Susilawati Susilawati; Rohani Rohani
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.855 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v7i1.1650

Abstract

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Landasan kebijakan hak atas tanah sebagaimana ketentuan pokok yang terdapat dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa negara berhak untuk mengatur pemilikan, peruntukan, peralihan dan pendaftaran hak atas tanah bangsa Indonesia.
ANALISIS YURIDIS KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR Yanse Oktalisa
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2016): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (807.577 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v1i2.85

Abstract

Berkembangnya kasus pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur yang bahkan pembunuhan tersebut dilakukan dengan kejam memberikan perhatian dari berbagai kalangan. Hal tersebut tidak lepas dari dampak negatif perkembangan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup. Kejahatan yang dilakukan anak seperti pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu terhadap teman sebayanya tetap harus dipertanggungjawabkan oleh anak tersebut. Terlepas dari latar belakang anak bisa melakukan suatu kejahatan yang mengakibatkan hal yang sangat fatal. Lalu, apa dan bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana dapat ditetapkan, mengingat perkembangan kedewasaan emosional, mental, dan intelektual anak. Dari uraian diatas, penulis akan menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana terhadap anak berdasarkan hukum positif di Indonesia.Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif dan empiris, dengan menggunakan data primer dan sekunder, dimana data primer berupa data yang diperoleh langsung dari hasil studi dan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Serta data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pada prinsipnya, tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan dari kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Terdapat ketentuan-ketentuan dimana seorang anak tidak diproses sama halnya dengan memproses orang dewasa.Pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang melakukan pembunuhan berencana adalah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam KUHP dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila benar terbukti bahwa anak (di bawah umur) melakukan tindak pidana pembunuhan maka proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 sedangkan hukumannya adalah (satu perdua) dari hukuman orang dewasa. Perlunya mengkaji lebih dalam latar belakang seorang anak dapat melakukan pembunuhan yang dapat ia rencanakan lebih dulu dengan melihat dari segala segi kehidupan si anak.Kata kunci : pertanggungjawaban, pembunuhan, anak.
IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK LAMPU JALAN DI LAMPUNG SELATAN SEHINGGA MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA NEGARA Ventania Gusti Amelza Agung
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.314 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v6i2.1587

Abstract

Masalah korupsi bukanlah suatu masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi suatu negara, karena pada dasarnya masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun lalu, baik di negara maju maupun negara berkembang. Penyebab terjadinya korupsi ada berbagai macam, tergantung konteksnya. Jika kita lihat seperti yang kini marak di Indonesia, kasus korupsi umumnya banyak dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan. korupsi bisa saja terjadi dari hal paling sederhana, sampai yang kompleks. Namun sering kali terabaikan dan seiring berjalannya waktu menjadi kebiasaan yang dianggap normal. Permasalahan penelitian adalah: Faktor pelaku melakukan tindak pidana korupsi proyek lampu jalan di Lampung Selatan sehingga mengakibatkan kerugian pada Negara (Studi Putusan :19/Pid.Sus TPK/2021/PN Tjk). Implementasi pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi lampu jalan di Lampung Selatan sehingga mengakibatkan kerugian pada Negara (Studi Putusan :19/Pid.Sus TPK/2021/PN Tjk). Cara pelaku menggantikan kerugian Negara akibat tindak dari pidana korupsi proyek lampu jalan di Lampung Selatan (Studi Putusan :19/Pid.Sus TPK/2021/PN Tjk). Metode penelitian secara yuridis normatif dan empiris, menggunakan data primer dan sekunder, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data dengan analisis kualitatif. Hasil Penelitian dalam hal ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Pengadilan Negeri Tanjung Karang menetapkan terdakwa dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Tjk telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Permberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan. Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan untuk mengganti kerugian negara. Kesimpulan Implementasi Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan sekretaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Kabupaten Lampung Selatan yang telah terbukti secara sah menurut Undang-Undang telah merugikan negara dengan melakukan korporasi atau memperkaya diri sendiri telah di tetapkan sebagai terpidana dikarenakan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi. Terdakwa telah ditetapkan sebagai Terpidana dengan sanksi berupa pidana penjara 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp.247.121.869,37 (dua ratus empat puluh tujuh juta serratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah koma tiga puluh tujuh sen). Kemudian daripada itu adapun pencabutan hak-hak Terdakwa sebagai seorang pensiunan dari Pegawai Negeri Sipil yaitu tidak lagi menerima uang pensiunan.

Page 5 of 15 | Total Record : 142