Reformasi Hukum
We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in, such as : Civil Law, Criminal Law, Civil Procedural Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, International Law, State Administrative Law, Adat Law, Islamic Law, Agrarian Law, and Environmental Law.
Articles
6 Documents
Search results for
, issue
"Vol 23 No 2 (2019): Reformasi Hukum: Edisi Juli-Desember 2019"
:
6 Documents
clear
<![CDATA[Urgensi Sanksi Pidana Terhadap Upah Minimum Kota/Kabupaten Sebagai Keseimbangan Tujuan Hukum ]]>
<![CDATA[Ade Riskandar]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Vol 23 No 2 (2019): Reformasi Hukum: Edisi Juli-Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (178.729 KB)
|
DOI: 10.46257/jrh.v23i2.91
<![CDATA[Upah merupakan persoalan mendasar dalam ketenagakerjaan dan hubungan industrial di Indonesia. Dasar hukum penetapan upah minimum ada dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Pasal 88 ayat (4) tentang Keteagakerjaan. Dinyatakan bahwa Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Frasa ini serta-merta membuat jelas bahwa dalam penetapan upah minimum titik tolak yang digunakan tidaklah hanya ihtiar mempertahankan kebutuhan hidup yang layak. Juga kepentingan pengusaha/industri harus diperhitungkan. Sekalipun demikian, penetapan upah minimum seyogianya ditujukan pada upaya pemenuhan kebutuhan hidup yang layak. Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri, demikian dinyatakan dalam Pasal 89 ayat 2 dan 4 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan akan tetapi didalam pelaksanaanya banyak pengusaha yang membayar upah pekerja lebih kecil dari nilai upah minimum, Dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 dalam Pasal 90 ayat (1) disebutkan dengan tegas bahwa perusahaan dilarang membayar upah dibawah nilai upah minimum, sehinga apabila perusahaan membayar upah dibawah nilai upah minimum tanpa alasan-alasan yang dibenarkan sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 231 tahun 2003 tentang Tata cara pelaksanaan penanguhan upah minimum, Pengusaha dapat dikenakan sanksi/hukuman Pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dan tindak pidana tersebut merupakan tindak Pidana kejahatan.]]>
<![CDATA[Kewenangan Praperadilan Dalam Menentukan Tersangka Pelaku Tindak Pidana ]]>
<![CDATA[Suharjo]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Vol 23 No 2 (2019): Reformasi Hukum: Edisi Juli-Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (157.252 KB)
|
DOI: 10.46257/jrh.v23i2.92
<![CDATA[Berdasarkan kewenangan Pasal 77 KUHAP, pengawasan praperadilan terhadap upaya paksa masih terbatas. Praperadilan hanya memeriksa dan memutus tentang upaya paksa terbatas pada penangkapan dan penahanan. Permasalahan pokok dalam penelitian ini apakah lembaga praperadilan memiliki wewenang untuk menentukan seseorang menjadi tersangka? Tujuan penelitian untuk menganalisis lembaga praperadilan memiliki wewenang untuk menentukan seseorang menjadi tersangka. Kegunaan penelitian dapat menambah khasanah keilmuan dalam bidang ilmu hukum. Metode penelitian menggunakan medtode deskrptif normatif. Hasil penelitian bahwa Lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana memiliki fungsi sebagai lembaga pengawas, dengan tujuan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga praperadilan adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terutama tersangka dan terdakwa. Namun masih ada kelemahan dalam praktek yaitu masih terbatasnya kewenangan praperadilan terkait pengawasan terhadap upaya paksa yang hanya meliputi penangkapan dan penahanan. Kesimpulan Hakim praperadilan bersifat menunggu, sehingga tidak ada pemeriksaan jika tidak ada pihak yang mengajukan permohonan. Dalam praktek hakim hanya memeriksa mengenai syarat formil dari suatu upaya paksa tanpa memperhatikan syarat materiil. Selain itu perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan juga dibatasinya waktu yang singkat dalam 18 pemeriksaan perkara sesuai dengan pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP sehingga perkara gugur dengan sendirinya. Tidak hanya itu, terkait juga dengan pasal 80 KUHAP yaitu mengenai interpretasi pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan praperadilan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Nasabah Dalam Card Skimming (Studi Kasus Bank Bni Syariah Pusat Di Jakarta) ]]>
<![CDATA[Nevita Sari]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Vol 23 No 2 (2019): Reformasi Hukum: Edisi Juli-Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (170.5 KB)
|
DOI: 10.46257/jrh.v23i2.93
<![CDATA[Card Skimming adalah aktivitas menggandakan informasi yang terdapat dalam pita magnetik (magnetic stripe) yang terdapat pada kartu kredit maupun ATM/Debet secara ilegal. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Nasabah Dalam Card Skimming (Studi Kasus Bank BNI Syariah Pusat Di Jakarta) ?. Untuk membahas permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian normatif. Untuk mendapatkan data, penulis melakukan wawancara dengan pihak yang terkait yaitu Bank BNI Syariah Pusat di Jakarta. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen nasabah dalam kasus Card Skimming dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengetahui penerapan pelaksanaan pertanggungjawaban Bank BNI Syariah Pusat di Jakarta kepada nasabah yang terkena kasus Card Skimming apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan konsumen nasabah dalam kasus card skimming. Dapat disimpulkan bahwa pihak BNI Syariah harus mengembalikan atau bertanggungjawab atas kerugian yang dialami nasabahnya dengan mengembalikan dana nasabah sebesar 100% dari kerugian yang dialami oleh nasabah Y sebelum batas waktu yang telah ditentukan pada Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa tanggung jawab pelaku usaha dimana pelaku usaha dalam hal ini adalah BNI Syariah harus bertanggung jawab dalam kasus skimming yang dialami oleh nasabahnya. Pemberian ganti rugi berupa uang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.]]>
<![CDATA[Menata Relasi Dewan Perwakilan Daerah Dan Kementerian Dalam Negeri Dalam Pengawasan Peraturan Daerah ]]>
<![CDATA[Eka N A M Sihombing]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Vol 23 No 2 (2019): Reformasi Hukum: Edisi Juli-Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (168.559 KB)
|
DOI: 10.46257/jrh.v23i2.94
<![CDATA[Ketentuan Pasal 249 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan wewenang dan tugas kepada DPD untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah. Kewenangan DPD dapat menghadirkan rivalitas kewenangan pengawasan Peraturan Daerah dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan Kementerian Dalam Negeri. Rumusan masalahan dalam penelitian ini bagaimana relasi antara DPD dengan Pemerintah Daerah dalam mengawasi jalannya suatu peraturan daerah?Tujuan penelitian untuk menganalisia relasi antara DPD dengan Pemerintah Daerah dalam mengawasi jalannya suatu peraturan daerah. Kegunaan dapat menambah khasanah keilmuan. Metode penelitian deskriptif normatif. Hasil penelitian yaitu kewenangan DPD dalam pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana amanah UUDNRI Tahun 1945 seharusnya dilakukan dalam bentuk pengawasan terhadap aktifitas pelaksanaan kewenangan pembinaan baik fasilitasi maupun evaluasi Ranperda yang dilakukan oleh Kemendagri/ Gubernur; dan dapat diwujudkan melalui fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pembentukan perda baik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah maupun antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendagri. Kesimpulan harus adanya keseimbangan antara kedua Lembaga tersebut dan berkesinambungan dalam mengawasi suatu peraturan serta memfasilitasi satu sama lain, sehingga tercipta suatu keharmonisan antar kedua Lembaga.]]>
<![CDATA[Transformasi Paradigma Dan Proses Dalam Konteks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik ]]>
<![CDATA[Perdin Pardamean Lubis]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Vol 23 No 2 (2019): Reformasi Hukum: Edisi Juli-Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (117.227 KB)
|
DOI: 10.46257/jrh.v23i2.95
<![CDATA[Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi(TIK) untuk memberikan layanan kepada pengguna layanan berbasis elektronik. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Seluruh pemerintah Daerah wajib menerapkan SPBE atau yang lebih dikenal dengan E-Government. Rumusan masalah bagaimana transformasi paradigma dan proses dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis elektronik ? Tujuan menganalisa transformasi paradigma dan proses dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis elektronik. Kegunaan dapat menambah wawasan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis elektronik. Metode penelitian yan digunakan yuridis normatif . Hasil melakukan transformasi paradigma dan proses pemerintahan dengan melakukan integrasi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, dan layanan manajemen kinerja yang berbasis elektronik. Kesimpulan penerapan SPBE telah dihasilkan oleh Pemerintah Daerah dengan memberi kontribusi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan meskipun masih beragaman.]]>
<![CDATA[Harmonisasi Hukum Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah Kota Bekasi ]]>
<![CDATA[Gatot Irfan Wibisono]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Vol 23 No 2 (2019): Reformasi Hukum: Edisi Juli-Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (162.396 KB)
|
DOI: 10.46257/jrh.v23i2.96
<![CDATA[Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Kota Bekasi adalah pendayagunaan BMD Kota Bekasi yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya. Pemanfaatan BMD Kota Bekasi memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bekasi serta meningkatkan fasilitas publik. Rumusan masalah bagaimana harmonisasi hukum dalam perjanjian sewa menyewa barang milik daerah berrbentuk tanah/bangunan ?Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisa harmonisasi hukum dalam perjanjian sewa menyewa barang milik daerah. Kegunaan penelitian ini dapat memberikan wawasan harmonisasi hukum dalam perjanjian sewa menyewa barang milik daerah. Metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam proses pelaksanaan sewa di Kota Bekasi masih terdapat hambatan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam menjalanakan tugas dan fungsinya. Namun dalam proses pelaksanaan pemanfaatan BMD sudah sesuai dengan yang di amanatkan oleh undang-undang yang mengatur terkait pemanfaatana BMD. Kesimpulan yaitu terdapat harmonisasi hukum dimana dijelaskan dari struktur undang-undang samapai pada peraturan daerah.]]>
