cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mimin Mintarsih
Contact Email
miensh66@gmail.com
Phone
+6281315305603
Journal Mail Official
jrh.fhuid@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, Jl. Balai Rakyat No.37, RT.8/RW.10, Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13120
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Reformasi Hukum
Published by Universitas Islam Jakarta
ISSN : 16939336     EISSN : 26861593     DOI : https://doi.org/10.46257/jrh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in, such as : Civil Law, Criminal Law, Civil Procedural Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, International Law, State Administrative Law, Adat Law, Islamic Law, Agrarian Law, and Environmental Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 27 No 2 (2023): Reformasi Hukum: Edisi Mei-Agustus 2023" : 8 Documents clear
Perlindungan Hukum Pada Penumpang Perempuan Kereta Api Perkotaan Terhadap Pelecehan Seksual Dhina Setyo Oktaria
Reformasi Hukum Vol 27 No 2 (2023): Reformasi Hukum: Edisi Mei-Agustus 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i2.546

Abstract

Pelecehan seksual di dalam kereta api perkotaan terjadi di kereta campur antara perempuan dan laki-laki. Pelecehan tersebut dilakukan pada saat jam sibuk dalam kondisi kereta api penuh dan berdesakkan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tepat bagi penumpang perempuan kereta api perkotaan terkait pelecehan seksual yang terjadi di dalam perjalanan kereta api. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, karena didasarkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan Undang-undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, secara spesifik mengatur tentang pelecehan seksual bersama dengan peraturan-peraturan lain yaitu Undang-undang No 23 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2009, Peraturan Menteri Perhubungan No 63 Tahun 2019, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP dan UU No 8 Tahun 1999). Peraturan-peraturan tersebut dapat memberikan kepastian perlindungan hukum bagi korban, dan menekan perbuatan abmoral dari pelaku pelecehan seksual, di dalam perjalanan kereta api perkotaan. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan terkait Standar Pelayanan Minimum Perkeretaapian dapat ditambahkan pasal mengenai perlindungan pada penumpang perempuan terkait pelecehan seksual di kereta api perkotaan.
Dampak Sosiologis Anak Dari Hasil Perkawinan Beda Agama Azmy Ali Muchtar
Reformasi Hukum Vol 27 No 2 (2023): Reformasi Hukum: Edisi Mei-Agustus 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i2.562

Abstract

Perjalanan panjang Undang-Undang perkawinan turut diiringi beberapa permasalahan, terutama dalam hal konflik antara hukum Islam dan hukum negara pada saat itu seperti diperbolehkannya pernikahan beda agama, umat islam diwajibkan untuk monogami, dan sebagainya. Pelaksanaan perkawinan beda agama memiliki dampak besar dan berimbas terhadap anak yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sinkronisasi antara hukum Islam dengan hukum negara dalam UU perkawinan dan dampak sosiologis anak dari hasil perkawinan beda agama. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Adapun temuan dalam penelitian ini adalah terdapat sinkronisasi antara hukum islam dan hukum positif karena UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merepresentasikan hukum islam dan hukum positif menyatakan bahwa perkawinan beda agama dilarang, hal tersebut juga diperkuat dengan PP No. 9 Tahun 1975 dan Inpres No. 9 Tahun 1991 yang melarang perkawinan beda agama. Adapun dampak sosiologis anak dari hasil perkawinan beda agama yaitu anak tersebut dapat dikatakan sebagai anak tidak legal. Berdasarkan Ketentuan Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) bahwa orang Islam tidak sah serta haram hukumnya menikah dengan orang selain Islam atau beda agama. Sehingga jika terjadi perkawinan tersebut maka perkawinannya dapat dikatakan tidak legal atau batal, dampak lainnya ialah anak tersebut akan mengalami permasalahan dengan warisan dari kedua orangtuanya.
Degradasi Moral Pejabat Negara Terhadap Kepatuhan Hukum Warga Negara Indonesia Eyda Kurnia; Nurlaili Rahmawati; Siti Asifa’ur Rahmah; Reyhan Ammarazka
Reformasi Hukum Vol 27 No 2 (2023): Reformasi Hukum: Edisi Mei-Agustus 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i2.589

Abstract

Ketaatan etika dan moral mempunyai hubungan fungsional dengan ketaatan pada hukum. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis latar belakang terjadinya degradasi moral pejabat negara dan pengaruhnya terhadap sikap warga negara serta tindakan apa yang harus dilakukan terkait fenomena ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa keserakahan dan ketamakan merupakan akar permasalahan terjadinya degradasi moral pejabat negara. Berdasarkan sejumlah data dan penelitian bahwa karakter pejabat dalam menyikapi tugasnya semakin terkikis sehingga tercipta degradasi moral yang mengakibatkan penurunan sikap aktif dan kontributif dari warga Negara. Ketidakpatuhan menjadi sikap yang diwajarkan oleh masyarakat karena mereka mengacu pada para oknum pejabat negara tersebut. Oleh sebab itu, perlu adanya penegakan hukum yang bersih dan tidak memihak mengenai beretika. Tindakan-tindakan menyimpang dan menyeleweng dari oknum pejabat negara harus ditindak secara tegas serta diberikan sanksi yang setimpal karena berdampak kepada masyarakat, yakni warga negara Indonesia. Sistem hukum di Indonesia akan berfungsi dengan baik jika nilai etika dan moral ditegakkan di setiap sektor kenegaraan.
Jaminan Kepastian Hukum Dengan Maraknya Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Karyawan Perusahaan di Era Pandemi Covid-19 Della Kristina
Reformasi Hukum Vol 27 No 2 (2023): Reformasi Hukum: Edisi Mei-Agustus 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i2.592

Abstract

Jaminan hak atas pekerjaan tercantum pada Pasal 28D (2) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan upah serta perlakuan yang adil di tempat kerja. Hak atas pekerjaan merupakan salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat diabaikan. Maraknya pemutusan hubungan kerja di era pandemik Covid-19 menjadi suatu kendala dalam menjamin hak atas pekerjaan dan kepastian hukum para pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab Pemutusan hubungan kerja karyawan selama pandemi Covid-19 serta menganalisis perlindungan hukum terhadap karyawan perusahaan untuk menjamin kepastian aturan hukum selama pandemi Covid-19 dengan melakukan studi kasus pada PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Metode penelitian adalah yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan utama pemutusan hubungan kerja di PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk Cabang Cibinong adalah keterpaksaan adanya pandemi Covid-19. Walaupun disebabkan keterpaksaan, pengusaha tetap diminta membayar uang pesangon kepada pekerja sesuai haknya. Dengan harapan situasi yang dapat membaik, dengan kebijakan penerapan new normal perusahaan dapat segera mempekerjakan karyawan lama yang terkena pemutusan hubungan kerja.
Kedudukan Hak Waris Anak Yang Berkewarganegaraan Asing Atas Hak Kepemilikan Tanah di Indonesia Sonia Amelia; Al Qodar Purwo Sulistyo
Reformasi Hukum Vol 27 No 2 (2023): Reformasi Hukum: Edisi Mei-Agustus 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i2.617

Abstract

Sebagai makhluk social yang hidup berdampingan dengan manusia lain, status kewarganegaraan seseorang dapat menjadi jaminan perolehan hak dari suatu negara. Sebuah status hukum yang sah sangat penting misalnya terkait isu kepemilikan seperti kepemilikan atas tanah, warisan dan sebagainya. Tanah merupakan bagian tanggung jawab secara nasional guna mewujudkan kekuasaan tanah. Namun seiring berjalannya waktu terdapat kesempatan bagi WNA untuk memiliki hak terkait tanah yang ada di Indonesia. Fenomena ini merupakan latar belakang untuk melakukan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah menemukan dan menunjukkan konsistensi terhadap norma dan kepastian hukum dari ahli waris dengan status WNA terkait hak kepemilikan untuk tanah di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif dan menggunakan sifat pendekatan Undang-Undang (UU). Selain itu, sudut pandang teoritis dari berbagai buku serta jurnal ilmiah untuk memberikan sebuah solusi terkait permasalahan tentang hukum yang ada. Hasil dari penelitian ini, menjelaskan bahwa WNA tetap bisa mendapatkan warisan namun mereka tidak bisa memiliki hak kepemilikan tanah yang ada di Indonesia, akan tetapi WNA bisa memiliki hak untuk tanah dengan status hak pakai. Terjadi peristiwa tersebut harus diperhatikan betul oleh Pemerintah dengan cara penguatan hukum terkait pertanahan sehingga WNA tidak bisa melakukan penyelundupan terkait hukum untuk memperoleh hak tanah.
Disrupsi Teknologi Hukum Terhadap Jasa Advokat Dalam Pandangan Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja Anjar Setiarma
Reformasi Hukum Vol 27 No 2 (2023): Reformasi Hukum: Edisi Mei-Agustus 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i2.622

Abstract

Tulisan ini membahas mengenai disrupsi teknologi hukum terhadap jasa advokat dalam sudut pandang hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja, dalam era digitalisasi saat ini perkembangan teknologi pada sektor industri telah membawa perubahan yang signifikan terhadap masyarakat, termasuk industri bidang hukum seperti jasa advokat. Dalam industri jasa advokat telah terjadi digitalisasi layanan jasa hukum dengan bantuan teknologi yang disebut sebagai teknologi hukum (legal technology atau legal tech), secara definisi dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi untuk mengotomatisasi, membantu atau meningkatkan kualitas pekerjaan pengacara, klien dan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan metode pendekatan analisis (analytical approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang disajikan menggunakan penelitian induktif. Hasil terhadap penelitian ini yaitu kehadiran teknologi hukum telah mendisrupsi layanan jasa hukum tradisional dan apabila ditinjau dengan teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja yang mengajarkan bahwa perubahan terhadap hukum dapat terjadi dengan cara pembentukan hukum positif yang disesuaikan dengan nilai dan fakta yang terjadi di lapangan, maka merujuk pada teori tersebut saat ini masih terdapat kekosongan hukum positif yang mengatur teknologi hukum.
Perlindungan Hukum dan Kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual Konten di Platform Media Sosial Indonesia Lie Natanael
Reformasi Hukum Vol 27 No 2 (2023): Reformasi Hukum: Edisi Mei-Agustus 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i2.638

Abstract

Penggunaan media sosial di Indonesia kini semakin meluas, yang mengangkat isu-isu hak kekayaan intelektual, seperti pelanggaran hak cipta, plagiasi, dan penggunaan informasi rahasia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Indonesia menjadi dasar hukum relevan. Namun, terdapat permasalahan dalam perlindungan hak properti intelektual di platform media sosial, dan tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan content creator, platform, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual konten di media sosial Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, serta mengidentifikasi isu hukum dan tren perlindungan properti intelektual. Metode penelitian hukum normatif digunakan dengan menganalisis hukum perdata, kebijakan pemerintah, dan kerangka kebijakan. Hasil studi ini mengidentifikasi isu perlindungan hak kekayaan intelektual di media sosial serta tren terkait. Kesimpulannya, perlindungan hukum hak kekayaan intelektual di media sosial Indonesia memerlukan pendekatan kontekstual dan keseimbangan antara perlindungan dan kepentingan content creator, platform, dan masyarakat. Penguatan efektivitas hukum dan kerangka kebijakan diperlukan untuk memajukan isu hak kekayaan intelektual di media sosial.
Urgensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Malapraktik Medis Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Salsabila Meidita Hermawan; Ujuh Juhana; Haidan Angga Kusumah
Reformasi Hukum Vol 27 No 2 (2023): Reformasi Hukum: Edisi Mei-Agustus 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i2.659

Abstract

Tenaga kesehatan dalam prakteknya seringkali menimbulkan polemik, seperti halnya lalai atau melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas ketika menangani pasien, dalam pertanggungjawabannya seorang tenaga kesehatan seringkali menghindar dari tanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya, maka dari itu seperti apa bentuk pertanggungjawaban yang harus ditanggung oleh tenaga kesehatan yang melakukan tindakan Malapraktik dan seperti apa pula penegakan hukum di Indonesia terhadap tindakan Malapraktik medis ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan metode ini penulis dapat menganalisa dan memberikan penjelasan dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan menunjukan kesimpulan bahwa dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana Malapraktik masih kurang dalam penanganannya, karena peraturan yang mengatur tentang tindakan Malapraktik ini belum diatur secara spesifik dan belum adanya liminatif yang memberikan suatu batasan dalam tindakan Malapraktik. Pertanggungjawaban pidana diawali dengan adanya suatu kesalahan, baik disengaja maupun karena kelalaian, dalam hal ini menjadi acuan bahwa ada tidaknya pertanggungjawaban yang telah diperbuat oleh tenaga kesehatan, pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga kesehatan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Maka dari itu perlu adanya perhatian lebih dari pemerintahan terhadap kasus malapraktik medis dengan melakukan sosialisasi, dan dibuatnya regulasi baru khusus malapraktik medis.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 27 No 2 (2023): Reformasi Hukum: Edisi Mei-Agustus 2023 Vol 27 No 1 (2023): Reformasi Hukum: Edisi Januari-April 2023 Vol 26 No 2 (2022): Reformasi Hukum Juli-Desember 2022 Vol 26 No 1 (2022): Reformasi Hukum: Edisi Januari-Juni 2022 Vol 25 No 2 (2021): Reformasi Hukum: Edisi Juli-Desember 2021 Vol 25 No 1 (2021): Reformasi Hukum: Edisi Januari-Juni 2021 Vol 24 No 2 (2020): Reformasi Hukum: Edisi Juli-Desember 2020 Vol 24 No 1 (2020): Reformasi Hukum: Edisi Januari-Juni 2020 Vol 23 No 2 (2019): Reformasi Hukum: Edisi Juli-Desember 2019 Vol 23 No 1 (2019): Reformasi Hukum : Edisi Januari-Juni 2019 Vol 22 No 2 (2018): Reformasi Hukum: Edisi Juli-Desember 2018 Vol 22 No 1 (2018): Reformasi Hukum : Edisi Januari-Juni 2018 Vol 21 No 2 (2017): Reformasi Hukum: Edisi Juli-Desember 2017 Vol 21 No 1 (2017): Reformasi Hukum : Edisi Januari-Juni 2017 Vol 20 No No. 2 (2016): More Issue