cover
Contact Name
Andi Ahmad Yani
Contact Email
aayani@unhas.ac.id
Phone
+628975503608
Journal Mail Official
dpmr.editor@gmail.com
Editorial Address
Gedung Pusat Penelitian Kebijakan dan Pembangunan Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10 Tamalanrea Makassar 90245
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Development Policy and Management Review
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : -     EISSN : 28305094     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
DPMR is a peer-reviewed journal that publishes innovative empirical and conceptual articles from research and practices in development policy and public management. The Editors welcome original contributions on any aspect of policy analysis, economic development and public management issues from interdisciplinary approaches in bridging the gap between scholarship and practice.
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Volume 2 Issue 2 December 2022" : 5 Documents clear
Analisis Sektor Unggulan Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Pada Kawasan Perkotaan Mamminasata Annisa Efendi; Agussalim; Sultan Suhab
Development Policy and Management Review (DPMR) Volume 2 Issue 2 December 2022
Publisher : Development Policy and Management Review (DPMR)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.416 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor unggulan, menentukan sektor potensial untuk dikembangkan dan menganalisa perubahan struktur ekonomi yang terdapat di Kawasan Perkotaan Mamminasata. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah location quotient, tipologi klassen, dan shift share. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, dan Provinsi Sulawesi Selatan atas dasar harga konstan periode 2014-2018 dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil Penelitian dengan menggunakan analisis location quotient menunjukkan bahwa di Kawasan Perkotaan Mamminasata memiliki tiga belas sektor basis. Berdasarkan analisis tipologi klassen menunjukkan sektor yang memiliki pertumbuhan pesat di Kawasan Perkotaan Mamminasata terdapat tujuh sektor. Dengan menggunakan analisis shift share menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kawasan Perkotaan Mamminasata telah terjadi perubahan struktur dari sektor primer ke sektor sekunder atau sektor tersier.
Analisis Sektor Basis Perekonomian Daerah: Studi Kasus Bulukumba Tenri Syawal; Nursini; Hamrullah hamrullah; Suryadi Lambali
Development Policy and Management Review (DPMR) Volume 2 Issue 2 December 2022
Publisher : Development Policy and Management Review (DPMR)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor basis dalam perekonomian Kabupaten Bulukumba pada periode 2015-2019 dan untuk mengetahui sektor basis yang konsisten dalam mendorong percepatatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulukumba. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berdasarkan runtun waktu periode 2015-2019, yang bersumber dari laporan BPS Kabupaten Bulukumba, laporan BPS  Provinsi Sulawesi Selatan, berbagai situs resmi pemerintah Kabupaten Bulukumba dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun metode analisis data yang digunakan yaitu analisis Location Quotient (LQ). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari analisis location quotient sektor basis Kabupaten Bulukumba pada periode tahun 2015-2019 dapat memenuhi kebutuhan konsumsi daerah dan dari analisis Tipologi Klassen sektor basis konsisten mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulukumba.
Analisis Partisipasi Laki-Laki Di Pendidikan Tinggi: Kasus di Kota Makassar Syakira Mahani; Fatmawati; Nursini; Syahribulan
Development Policy and Management Review (DPMR) Volume 2 Issue 2 December 2022
Publisher : Development Policy and Management Review (DPMR)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya jumlah laki-laki pada jenjang perguruan tinggi dibandingkan dengan jenjang-jenjang pendidikan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Informan utama dari penelitian ini adalah laki-laki yang telah menyelesaikan pendidikannya sampai pada jenjang SMA/sederajat tetapi tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi, serta laki-laki yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi sebagai informan pembanding. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi laki-laki tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi, yaitu 1) tidak adanya minat kuliah, 2) ingin bekerja, 3) keterbatasan biaya, dan 4) tidak adanya dorongan/dukungan dari pihak keluarga.
Tantangan Implementasi Program Inovasi Energi: Studi Kasus Program Listrik Pintar Muzdalifah Ramli; Andi Ahmad Yani; Adnan Nasution
Development Policy and Management Review (DPMR) Volume 2 Issue 2 December 2022
Publisher : Development Policy and Management Review (DPMR)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tantangan implementasi program listrik pintar (prabayar) di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualiatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara kepada informan dan juga melalui observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Listrik Pintar Prabayar di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar masih belum maksimal. Secara umum masyarakat Kecamatan Wonomulyo belum sepenuhnya beralih ke program listrik pintar prabayar karena dipengaruhi oleh berapa faktor salah satunya penyampaian informasi yang dilakukan oleh pihak PLN kurang masif dilakukan. Hal itu dibuktikan dengan proses penyebarluasan informasi yang tidak merata kepada masyarakat. Selain itu prosedur yang lamban serta fasilitas yang belum memadai menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat tidak antusias untuk beralih ke program listrik pintar prabayar ini. Faktor lain juga berupa kurangnya pemahaman masyarakat tentang perhitungan biaya listrik yang digunakan pada listrik prabayar dan pascabayar.
Tantangan Kebijakan Penataan Spasial Pada Tanah Ulayat Adat: Studi Kasus Di Provinsi Bali Wayan Dedy Juniawan; Aulady Vandhika; Jovita Ramadhanti; Rensyaputra Rensyaputra
Development Policy and Management Review (DPMR) Volume 2 Issue 2 December 2022
Publisher : Development Policy and Management Review (DPMR)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberagaman komunitas adat di Indonesia tidak hanya menjadi sumber kekayaan bangsa tetapi juga menimbulkan berbagai macam konflik. Salah satu konflik adat yang banyak ditemui yaitu sengketa kepemilikan tanah adat/ulayat. Pemicu konflik ini timbul dari berbagai macam sumber seperti: 1) benturan norma hukum nasional dengan hukum adat, 2) kuantitas penatausahaan tanah ulayat yang sangat luas, 3) sengketa tanah antar masyarkat dan 4) masih adanya mafia-mafia tanah. Provinsi Bali sebagai komunitas adat di Indonesia tidak terlepas dari konflik tanah yang telah berlangsung puluhan tahun. Beberapa faktor yang diidentifikasi menjadi akar permasalahan munculnya sengketa tanah adat di Provinsi Bali antara lain: 1) faktor data, 2) masyarakat adat, 3) pemerintah, 4) regulasi, 5) instansi berwenang, dan 6) lingkungan. Beberapa rekomendasi kebijakan jangka pendek, menengah dan panjang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Intervensi jangka pendek dapat dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi dan pemahaman terkait prosedur pengakuan terhadap tanah ulayat di Bali melalui gerakan desa sadar hukum, penyelesaian sengketa terkait konflik tanah diutamakan melalui cara negosiasi dan mediasi, serta adanya Reward dan punishment yang tegas terhadap petugas berwenang dalam sertifikasi tanah. Intervensi jangka menengah dilakukan dengan memperbaiki dan penyempurnaan birokrasi serta sistem sertifikasi tanah untuk mempercepat proses pelayanan publik, serta secara jangka panjang perlu dilakukan penyelarasan pluralisme hukum pusat dan daerah dalam kegiatan pengelolaan dan penggunaan tanah secara berkelanjutan. Penyelesaian konflik tanah ulayat sangat memungkinkan dengan kerlibatan berbagai elemen sosial antara pemerintah, sektor bisnis, masyarakat atau stakeholder terkait.

Page 1 of 1 | Total Record : 5