Jurnal Indonesia Sosial Sains
The Jurnal Indonesia Sosial Sains is a scientific journal in the form of research and can be accessed openly. This journal is published once a month by CV. Publikasi Indonesia. The Jurnal Indonesia Sosial Sains provides a means for ongoing discussion of relevant issues that fall within the focus and scope of the journal that can be empirically examined. The journal publishes research articles covering all aspects of social sciences, ranging from Management, Economics, Culture, Law, Geography, and Education that belong to the social context. Published articles are from critical and comprehensive research, studies or scientific studies on important and current issues or reviews of scientific books.
Articles
14 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 2 No. 04 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains"
:
14 Documents
clear
<![CDATA[Aspek Hukum Pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Sidoarjo Oleh Badan Permusyawaratan Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Yuniwati Soetrisno]]>
<![CDATA[ Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 04 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (256.919 KB)
|
DOI: 10.59141/jiss.v2i04.238
<![CDATA[Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota hal tersebut saat ini diatur dalam Pasal 31 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ini tidak lepas dari peranan Badan Permusyawaran Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga di Desa yang lahir pada era otonomi setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan salah satu wewenang yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa adalah membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa. Menggunakan metode yuridis normatif dalam menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan wewenang Badan Permusyawaratan Desa khusunya di masa pandemic COVID-19.]]>
<![CDATA[Media Massa Vs Media Sosial : Konstruksi Realitas Perempuan ]]>
<![CDATA[Rani Zubaida]]>
<![CDATA[ Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 04 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (236.762 KB)
|
DOI: 10.59141/jiss.v2i04.239
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menghimpun, mengkaji, merangkum, dan menganalisis kajian-kajian tentang konstruksi Realitas Perempuan di Media Massa dan Media Sosial dari berbagai teori yang ada dalam paradigma Komunikasi Massa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pencarian dilakukan pada Database Google Scholar menggunakan kata Kunci media massa, media social dan konstruksi realitas perempuan. Beberapa artikel teks lengkap yang menjadi acuan dalam penelitian ini untuk mendapatkan perspektif mengenai konstruksi realitas Perempuan di Media Massa dan Media Sosial. Kemudian dalam penelitian ini juga mendiskusikan mengenai teori yang bisa dipakai untuk memperluas kajian mengenai media massa dan efek yang ditimbulkan dengan teori dari paradigma komunikasi massa. Hasil membahas mengenai a) Media social dan Media Massa, dan b) bias gender. Baik dalam media massa maupun media social bias gender masih terjadi. Berbagai stereotip tentang perempuan masih berlaku, sekalipun dalam media yang dinikmati oleh kalangan atas sekalipun. ]]>
<![CDATA[Analisis Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pengungsi dan Pencari Suaka: Studi Kasus Pencari Suaka dan Pengungsi di Eks Gedung Kodim Kalideres ]]>
<![CDATA[Regy Ineke Ridart]]>
<![CDATA[ Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 04 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (248.279 KB)
|
DOI: 10.59141/jiss.v2i04.240
<![CDATA[Pendidikan anak adalah salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh Negara. Indonesia merupakan Negara yang telah meratifikasi The United Nations Convention on The Right of Childs 1989 melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Hak pendidikan anak tersebut juga termasuk anak-anak pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia. Meskipun Indonesia bukanlah negara yang meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan hanya sebagai Negara transit, tetap saja tetap saja hak pendidikan anak pengungsi perlu dipenuhi begitupun para pengungsi dan pencari suaka anak di eks gedung kodim Kalideres. Setelah hampir 2 tahun berada di tempat penampungan sementara, anak-anak usia sekolah yang berjumlah 40-an orang tersebut tidak diketahui jelas aktivitas pendidikannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terpenuhi atau tidaknya hak pendidikan anak bagi pencari suaka dan pengungsi anak yang berada di Eks Gedung Kodim Kalideres. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Pengumpulan data-data melalui studi literatur dan studi kasus dengan instrumen tunggal dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada aktivitas pendidikan untuk anak-anak yang difasilitasi oleh UNHCR, IOM, pemerintah daerah, LSM, baik pendidikan formal maupun non formal. Sehingga hak pendidikan anak-anak tersebut belum terpenuhi.]]>
<![CDATA[Analisis Perlindungan Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pengungsi di Eks Gedung Kodim Kalideres ]]>
<![CDATA[Santi]]>
<![CDATA[ Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 04 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (310.26 KB)
|
DOI: 10.59141/jiss.v2i04.241
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungankesehatan yang diberikan kepada pengungsi di masa pandemi covid-19 khususnya pengungsi di eks gedung kodim Kalideres, mengingat perlindungan di masa pandemi merupakan hak yang harus didapatkan oleh seluruh manusia tak terkecuali pengungsi. Metode penelitian yang peneliti lakukan adalah metode kualitatif deskriptif. Melalui studi literatur dan studi kasus dengan instrumen tunggal (single instrumental case study) menggunakan teknik observasi partisipan dan wawancara. Informan yang diwawancara dalam penelitian ini adalah perwakilan dari pengungsi yang tinggal di Eks Gedung Kodim Kalideres Jakarta Barat, UNHCR, CWS, dan lembaga SUAKA, melakukan kunjungan langsung dan wawancara langsung kepada perwakilan pengungsi. Hasil penelitian kali ini adalah (1). Adanya pengungsi di Kalideres merupakan efek dari adanya rumor bahwa pengungsi di Kalideres mendapatkan keistimewaan sehingga jumlah pengungsi di Kalideres selalu mengalami perubahan, dan tempat pengungsi di eks gedung kodim Kalideres merupakan tempat pengungsi yang tidak resmi, jumlah pengungsi ada 400 orang 40 diantaranya adalah anak-anak. (2). Selama pandemi ini, ada 2 kasus ditemukan yang terinfeksi covid-19 yang diberitakan, namun berdasarkan wawancara langsung kami dengan koordintor pengungsi kasus yang menyerupai gejala covid-19 lebih dari 2, dan mereka hanya melakukan pengobatan sendiri (swamedikasi). (3). Upaya sosialisasi tentang prosedur kesehatan telah dilakukan oleh UNHCR dan mitranya serta melalui pemerintah dalam hal ini Kementrian Kesehatan RI namun tidak maksimal dilaksanakan di tempat pengungsian. (4). Untuk vaksinasi saat ini organisasi CWS dan SUAKA juga tengah melakukan advokasi kepada pemerintah agar akses terhadap vaksin dapat diterima oleh para pengungsi, namun hingga tulisan ini dibuat advokasi tersebut belum mendapatkan jawaban, meskipun hampir semua pengungsi belum percaya dengan efektifitas vaksin covid-19 tapi ini menjadi tugas pemerintah dan LSM dalam mensosialisasikan kemanan dan pentingnya vaksinasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan kesehatan selama pandemi covid-19 telah diupayakan oleh UNHCR dan mitranya terhadap para pengungsi yang ada di eks gedung kodim Kalideres namun perlindungan itu belum maksimal diterapkan di lapangan.]]>
<![CDATA[Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemenangan Kepala Daerah Perempuan di Kabupaten Bekasi ]]>
<![CDATA[Siti Khodijah]]>
<![CDATA[ Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 04 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (325.733 KB)
|
DOI: 10.59141/jiss.v2i04.242
<![CDATA[Sebagai salah satu wujud dari negara yang demokratis, Indonesia melalui Pemilihan Kepala Daerah maupun Anggota DPRD yang dilakukan secara Langsung berupaya menampung aspirasi rakyatnya untuk dapat memilih Kepala Daerah dan Wakilnya, juga Anggota Dewan sesuai dengan harapan masyarakat secara jujur dan adil. Masyarakat yang memiliki hak pilih dapat menggunakan hak pilihnya dalam menentukan calon kandidat Kepala Daerah yang dianggap mampu mewakili harapannya sebagai masyarakat. Masyarakat dalam hal ini sebagai konsituen memiliki pengaruh besar dalam pemenangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di berbagai daerah. Dari itu, tim pememangan juga kandidat memiliki andil besar dalam upaya menarik masyarakat untuk memberikan suaranya dalam pemenangan secara langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pada Pemilukada Tahun 2012 di Kabupaten Bekasi, terpilihlah kandidat termuda dari kalangan Perempuan sebagai Kepala Daerah Kabupaten Bekasi, yaitu Neneng Hasanah Yasin sebagai Kepala Daerah di Kabupaten Bekasi di pengaruhi oleh berbagai faktor yang menunjang keberhasilannya pada pemilihan langsung sebagai Kepala Daerah. ]]>
<![CDATA[Marketing Politik Partai Gerindra dalam Pemilihan Legislatif 2019 di Kabupaten Gresik ]]>
<![CDATA[Ainul Yaqin Tirta Saputra]]>
<![CDATA[ Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 04 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (266.383 KB)
|
DOI: 10.59141/jiss.v2i04.243
<![CDATA[This study examines the political marketing strategy undertaken by DPC Gerindra Party Gresik in 2019 legislative elections at Gresik. Political Marketing conducted by Gerindra party concentrated on powerful figures in Gresik, also Gerindra party were utilizing Prabowo Subianto who at the time was also a candidate for President. The research question that arises is what kind of political marketing strategy implemented by Gerindra party. To answer the question, this study used qualitative research methods. The research subject is the Chairman of DPC Gerindra Party Gresik, Bapilu Chairman DPC Gerindra Party Gresik, legislative candidates who are members of the board with the acquisition of the highest vote in the party, and the legislative candidate’s campaign team. Results of this study are the party Gerindra implemented politics marketing strategies with figures reinforcement variable and utilize Prabowo Subianto figure who becomes a candidate for President to be able to reap high vote result so that the party Gerindra could ranks 3rd biggest in Gresik and in addition to a fairly high vote result, Gerindra party could deliver its 8 candidates to become members of DPRD Gresik where the 2009 legislative elections the party Gerindra could only able to deliver 1 legislative candidates to became members in DPRD Gresik.]]>
<![CDATA[Kerjasama Internasional Indonesia dalam Hal Penanganan Pengungsi Yang Berada di Wilayah Indonesia Menurut Perspektif Hukum Yang Berlaku di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ananda Andika Anjasmara]]>;
<![CDATA[Tunggal Bayu Laksono]]>;
<![CDATA[Arka Feryasa]]>;
<![CDATA[Jodi Junior Palandi]]>
<![CDATA[ Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 04 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (296.021 KB)
|
DOI: 10.59141/jiss.v2i04.250
<![CDATA[The existence of refugees who come from various countries is an international phenomenon whose presence cannot be avoided by countries in the world. Indonesia as a country that is not a party to the Geneva Convention 1951 on Refugees has also experienced the impact of the presence of refugees in the territory of Indonesia. The handling of refugees in Indonesia is carried out by collaborating between the Government of Indonesia and international organizations such as the United Nations High Commissioner for Refugees and with the International Organization for Migration. This study aims 1) Knowing about the handling of refugees in Indonesia in terms of the prevailing laws and regulations in Indonesia 2) Knowing the active role played by the Government of Indonesia with international organizations, especially UNHCR and IOM in terms of handling refugees originating from outside the territory of Indonesia. This research was conducted using a qualitative - descriptive method to provide an overview of the handling of refugees in Indonesia by the Government of Indonesia. The results of this research are put in the form of a conclusion which focuses on the implementation of the handling of refugees in Indonesia that has been carried out in order to uphold values related to human rights. undangan yang berlaku di Indonesia 2) Mengetahui peran aktif yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan Organisasi Internasional khususnya UNHCR dan IOM dalam hal penanggulangan terhadap para pengungsi yang berasal dari luar wilayah Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif - deskriptif untuk memberikan gambaran tentang penanganan pengungsi di Indonesia oleh Pemerintah Indonesia. Hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang mana berfokus pada pelaksanaan penanganan pengungsi di Indonesia yang telah dilakukan guna menegakkan nilai- nilai yang berkaitan dengan hak asasi manusia.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup ]]>
<![CDATA[Fariaman Laia]]>
<![CDATA[ Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 04 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (229.902 KB)
|
DOI: 10.59141/jiss.v2i04.251
<![CDATA[Tindak pidana pencemaran lingkungan hidup semakin meningkat. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut dengan memberikan sanksi pidana yang berat kepada pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup guna memberikan efek jera kepada pelaku, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, dan metode pendekatan analisis dengan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif secara deskriptif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup adalah sesungguhnya pelaku sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Namun, penjatuhan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tidak sesuai dengan ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 98 ayat (1) UUPPLH yang dijeratkan kepada terdakwa dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Yang artinya pidana penjara dan pidana denda bersifat kumulatif. Tetapi dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-LH/2016/PN Klk, hakim hanya menjatuhkan pidana denda tanpa disertai dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) UUPPLH, sehingga tidak memberi efek jera kepada pelaku.]]>
<![CDATA[History Of Burgerlijk Wetboek In Indonesia ]]>
<![CDATA[Hanna Wijaya]]>;
<![CDATA[Yohanes Firmansyah]]>;
<![CDATA[Yana Sylvana]]>;
<![CDATA[Michelle Angelika S]]>
<![CDATA[ Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 04 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (205.611 KB)
|
DOI: 10.59141/jiss.v2i04.252
<![CDATA[Civil Law is a provision that regulates the rights and interests of individuals in society. The history of the development of civil Law in Indonesia cannot be separated from the history of legal science development in other European countries. Law in Indonesia is a mixture of European legal systems, religious Law, and customary law. Most of the systems adopted, both civil and criminal, are based on continental European Law. This study uses a research methodology that reviews normative juridical studies conducted by synthesizing deductive conclusions from statements in data sources such as library materials including journals, books, documents, and literature or secondary Law such as laws, legal theory, court decisions, relevant expert opinion and related to the discussion in this journal. This research is an analytical prescriptive that synthesizes data, analyzes, and concludes qualitatively. Civil Law in Indonesia comes from the Dutch language, namely Burgerlijk Recht, derived from the Burgerlijk Wetboek (B.W), which in Indonesia is known as the Civil Code (KUH Perdata). Civil Law in Indonesia is somewhat different from the civil Law that applies in the Netherlands. Burgelijk Wetboek's systematics consists of Van Personen, Van Zaken, Van Verbintenissen, Van Bewijaeu Veryaring.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Lewatnya Batas Waktu Kewajiban Mendaftarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Oleh PPAT ]]>
<![CDATA[Jaenudin Umar]]>
<![CDATA[ Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 04 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (211.541 KB)
|
DOI: 10.59141/jiss.v2i04.254
<![CDATA[The purpose of this research is to find out, understand and analyze whether the delay in registering APHT affects the validity of the Mortgage Rights and to find out, understand and analyze the legal consequences of the passing of the deadline for registering APHT by the PPAT. After researching with the statutory approach and the opinions of scholars, it was concluded that the delay in registering APHT did not affect the validity of the APHT, so that after the APHT was registered it did not affect the birth process of the Mortgage and the validity of the Mortgage Rights, the new Mortgage would be born after 7 (seven). ) the day the APHT is registered completely along with the documents needed for registration, as evidenced by the issuance of a Certificate of Mortgage. Delay in registration will only delay the birth of the Mortgage Rights, but will not affect the validity of the APHT for the Mortgage Registration process. The legal consequence of the passing of the time limit for the obligation to register APHT by PPAT can result in a lawsuit and sanctions against the PPAT itself, both civil and administrative, and can cause losses to the parties who agree, especially creditors.]]>
