cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal Hukum Khaira Ummah
Published by Universitas Islam Sultan Agung
ISSN : 19073119     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Khaira Ummah terbit setiap 3 bulan. Diterbitkan oleh Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, sebagai media publikasi karya ilmiah mahasiswa, dosen dan masyakat luas dalam pengembangan ilmu hukum yang progresif, responsif dan sarat nilai. Terbit perdana Maret 2006. Redaksi menerima tulisan ilmiah konseptual dan hasil penelitian, maksimal 20 halaman kuarto spasi satu. Redaksi berhak mengedit naskah sepanjang tidak mengubah substansi.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 15, No 4 (2020): December 2020" : 5 Documents clear
Peran Laboratorium Forensik Polri Sebagai Pendukung Penyidikan Secara Ilmiah Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Teguh Prihmono; Umar Ma’ruf
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 15, No 4 (2020): December 2020
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v15i4.2606

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Laboratorium Forensik Polri sebagi pendukung penyidikan secara ilmiah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ,pelaksanaan peran Laboratorium Forensik Polri sebagi pendukung penyidikan secara ilmiah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan kendala- kendala yang dihadapi serta solusinya pada pelaksanaan peran Laboratorium Forensik Polri sebagai pendukung penyidikan secara ilmiah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu yang berkaitan dengan profesional pemeriksa Laboratorium Forensik Polri dalam melaksanakan pemeriksaan barang bukti, juga menggunakan pendekatan kualitatif dari sumber data primer dan data sekunder kemudian dianalisa secara diskriptif dengan bahasan kalimat yang sistematik selanjutnya disimpulkan.Permasalahan dianalisis dengan teori pembuktian dan teori kepastian hukum sehingga dapat disimpulkan bahwa peran Laboratorium Forensik Polri sebagi pendukung penyidikan secara ilmiah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sangat berperan dalam memberikan kontribusi tentang kepastian hukum, karena hasil pemeriksaan secara ilmiah di Laboratorium Forensik Polri adalah Pro Justitia (untuk kepentingan pengadilan) yang mempunyai nilai hukum sebagai alat bukti berupa “surat” dan “keterangan ahli” (KUHAP pasal 184), pelaksanaan peran Laboratorium Forensik Polri sebagai pendukung penyidikan secara ilmiah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dilaksanakan pada sub bidang Balistik Metalurgi Forensik, sub bidang Dokumen dan Uang palsu Forensik, sub bidang Narkoba Forensik, sub bidang Kimia dan Biologi Forensik dan sub bidang Fisika Komputer Forensik telah memberikan kepastian hukum ,kendala- kendala yang dihadapi pada pelaksanaan peran Laboratorium Forensik Polri sebagai pendukung penyidikan secara ilmiah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pada faktor sumber daya manusia yang masih kurang adapun solusinya menambah personel dengan skala prioritas , faktor anggaran yang belum terdukung maksimal sehingga anggaran perlu di tambah, faktor pendukung sarana prasarana juga belum optimal maka perlu di lengkapi sarana dan prasarana dan faktor sistem metode yang kurang seragam maka perlu di seragamkan.Kata kunci : Laboratorium Forensik, Penyidikan Ilmiah, Sistem Peradilan Pidana. Abstract             The purpose of this study is to analyze the role of Polri Forensic Laboratory as a supporter of scientific investigation in the criminal justice system in Indonesia, the implementation of the role of Police Forensic Laboratory as a supporter of scientific investigation in the criminal justice system in Indonesia and the constraints faced and the solution on the implementation of the role of Laboratory Forensic Police as a supporter of scientific investigation in the criminal justice system in Indonesia.This research uses empirical juridical approach method that is related to professional examiner of Police Forensic Laboratory in conducting examination of evidence, also using qualitative approach from primary data source and secondary data then analyzed descriptively with systematic sentence discussion then concluded.Problems are analyzed with the theory of proof and legal certainty theory so that it can be concluded that the role of Polri Forensic Laboratory as a supporter of scientific investigation in the criminal justice system in Indonesia is instrumental in contributing about legal certainty, because the result of scientific examination in Police Forensic Laboratory is Pro Justitia for the benefit of the court) which has legal value as evidence in the form of "letters" and "expert information" (KUHAP article 184), the implementation of the role of Police Forensic Laboratory as a supporter of scientific investigation in the criminal justice system in Indonesia carried out in the field of Forensic Metallurgy Ballistics, the sub-field of Forensic Forensic Documents and Counterfeits, the subfields of Forensic Drugs, the sub-field of Chemistry and Forensic Biology and the sub-field of Forensic Computer Physics has provided legal certainty, constraints faced on the implementation of the role of the Police Forensic Laboratory as my ng scientific investigation in the criminal justice system in Indonesia on the lack of human resources factors as the solution adds personnel with the priority scale, budget factors that have not supported maximum so that the budget needs to be added, the supporting factors of infrastructure are also not optimal then it needs to be equipped and infrastructure and system factor methods are less uniform it is necessary in uniform.Keywords: Forensic Laboratory, Scientific Investigation, Criminal Justice System.
Efektifitas Perlindungan Konsumen Di Era Otonomi Daerah Moh Issamsudin
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 15, No 4 (2020): December 2020
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v15i4.2607

Abstract

AbstrakPemerintah memberlakukan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) guna mewujudkan kegiatan perdagangan yang lebih baik, melindungi, dan meningkatka harkat serta martabat konsumen.Sekarang ini UUPK tidak dapat diwujudkan optimal ketika kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang perlindungan konsumen, dicabut setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan itu sekarang hanya ada di Pemerintah Provinsi. Padahal Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan memberi perlindungan pada konsumen serta mewujudkan perdagangan yang baik di daerahnya.Seperti di Kota Semarang, kegiatan perlindungan konsumennya sekarang ini sangat tidak efektif. Perlindungan konsumen yang ada semata-mata karena kebijakan. Sangat tepat bila Pemerintah Kabupaten/ Kota harus diberi lagi kewenangan di bidang perlindungan konsumen. Perlindungan itu penting karena menyangkut kebutuhan masyarakat dan harus dioptimalkan.Kata Kunci : Efektifitas, Perlindungan Konsumen, otonomi daerah AbstractIt is right if the government enacts Law No. 8 Year 1999 on Consumer Protection Law (UUPK) in order to realize better trade activities. Trading has to ensure the improvement of the public welfare and certainty of the quality, quantity, security of goods and/or services obtained by consumers. Consumers’ pride and dignity must always be improved.It is inappropriate if the good objectives of UUPK cannot be realized optimally when the authority of government(City/District) in the field of consumer protection is revocated after the enactment of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government. Now, the authority exists only in the Provincial Government. Whereas the District orCity Government has the responsibility to respect and provide protection to consumers and to realize a good and right trade in the region.As happens as in Semarang, theconsumer protection activity is ineffective, passive and only active if it is invited by Provincial Government. Infact, the activities by the Provincial Government itself are very limited and must be given to 34 districts or other cities in Central Java.With the principle of the enforcement of UUPK is muchmore important than the authority revocation, Semarang City Government keeps trying to provide the best service for consumerprotection even with all kinds of its limitations. That is why it is very proper if once more, Semarang(District/City Government is given the authority in the field of consumer protection. Protection is important because it relates to the needs of the community and it must be optimized.Keywords: Effectiveness, Consumer Protection, regional autonomy
Pendampingan Penasehat Hukum Terhadap Tersangka Dan Terdakwa Dalam Perkara Korupsi (Studi Kasus Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang) Bambang Sunoto; Jawade Hafidz
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 15, No 4 (2020): December 2020
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v15i4.2608

Abstract

ABSTRAKDalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas yaitu: Bagaimana peran dan tanggung jawab advokat sebagai penasehat hukum tersangka dan terdakwa dalam pendampingan perkara tindak pidana koropsi, Kendala-kendala apa saja yang dihadapi advokat sebagai penasehat hukum tersangka dan terdakwa dalam pendampingan perkara tindak pidana koropsi dan cara mengatasi kendala-kendala yang dihadapi advokat sebagai penasehat hukum tersangka dan terdakwa dalam pendampingan perkara tindak pidana korupsi.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara . Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.Kesimpulan dari penelitian ini adalah Peran dan tanggung jawab advokat sebagai penasehat hukum tersangka dan Terdakwa, berawal dari konsultasi klient kepada advokat dan kesepakatan honorarium kemudian dibuatkan surat kuasa untuk mendampingi klien dari tingkat mana klien tersebut akan didampingi, apakah di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka sidang jadi tergantung penjelasan dari surat kuasa tersebut. Advokat memberikan perannya dalam semua tingkat pemeriksaan yakni peran di tingkat penyidikan advokat sudah mulai melakukan pendampingan dan mengikut jalannya penyidikan agar hak-hak tersangka bisa terpenuhi dan tidak ada tekanan maupun paksaan dari penyidik. hambatan yang berasal dari dalam advokat itu sendiri, hambatan internal ini seperti masalah SDM, Kesehatan , Cultural dan organisasai advokat itu sendiri yang terpecah sehingga mempengaruhi pembelaan nantinya, sebagai contoh hambatan SDM ini bahwa tidak semua advokat memiliki kemampuan hukum atau keahlian hukum yang lain dan apabila tidak sesuai dengan keahliannya advokat atau penasehat hukum yang bersangkutan dapat menolak perkara / kasus yang akan ditanganinya.Kata kunci: Penasehat Hukum, Korupsi, Terdakwa, perkara korupsi ABSTRACTIn this research, the issues that will be discussed are: What is the role and responsibility of the advocate as the legal counsel of the suspect and the defendant in the guidance of the criminal case of the corruption, What are the constraints faced by the advocate as the legal counsel of the suspect and the defendant in the assistance of the criminal case of the corruption and the way overcome the obstacles faced by advocates as legal advisors of suspects and defendants in the assistance of corruption criminal cases.This research uses normative juridical approach method. Adapaun source and data type in this research is primary data obtained from field study by interview. And secondary data obtained from literature study.The conclusion of this research is the role and responsibility of the advocate as the legal counsel of the suspect and the Defendant, starting from the client consultation to the advocate and honorarium agreement then made a power of attorney to assist the client from the level where the client will be accompanied, whether at the level of investigation, prosecution and examination in advance so the trial depends on the explanation of the power of attorney. Advocates provide their roles in all levels of examination, ie the role of the advocate's level of investigation has begun to assist and follow the course of the investigation so that the rights of the suspect can be fulfilled and there is no pressure or coercion from the investigator. barriers arising from within the advocate itself, these internal barriers such as HR, Health, Cultural and organizational issues of the advocates themselves are fragmented so as to affect the defense of the future, for example this HR barrier that not all advocates have legal or other legal skills and if not in accordance with the expertise of lawyers or legal counsel concerned can refuse cases / cases that will be handled.Keywords: Legal Counsel, Corruption, Defendant, corruption case.
Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Jalan ( Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 145/PID.SUS-TPK/2014/PN.Smg) Aldya Rahma Pratiwi
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 15, No 4 (2020): December 2020
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v15i4.2604

Abstract

ABSTRAKTindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup marak di Indonesia bahkan Negara Indonesia mendapat predikat sebagai negara yang korupsinya paling besar di Asia Tenggara, inilah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Permasalahan yang diambil untuk penelitian ini yaitu bagaimana pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan No.145/PID.SUS-TPK/2014/PN.Smg. Metode yang di gunakan untuk penelitian yaitu metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, untuk metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, dan untuk metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa pemidanaan untuk pelaku tindak pidana korupsi studi kasus Putusan No.145/PID.SUS-TPK/PN.Smg disesuaikan dengan teori pemidanaan, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Untuk dasar pertimbangan hakim dalam studi kasus Putusan No.145/PID.SUS-TPK/PN.Smg, secara garis besar dapat dibagi menjadi 2, yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Jika secara yuridis maka, hakim melihat dari ketentuan perundang-undangan yang dijadikan dasar dakwaan. Jika secara non yuridis maka hakim melihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman di luar faktor yuridis.Kata Kunci       :Tindak Pidana korupsi, pemidanaan, pertimbangan hakim. ABSTRACTCorruption is a form of crime that is rampant in Indonesia and even the State of Indonesia received the title as the most corrupt country in Southeast Asia, the which is the subject of this study. Problems taken for this study is how the punishment for the perpetrators of corruption and what is the basis for consideration of the judge in imposing a criminal offense to corruption in Decision No.145/PID.SUS-TPK/2014/PN.Smg. The method used for this research is normative Juridical approach, the specification of the research is descriptive, to methods of collecting the data in this study using secondary data and to methods of the data analysis in this research is qualitative analysis methods. Results from this study is that the punishment for perpetrators of corruption in the case studies Decision No.145/PID.SUS-TPK/PN.Smg adapted to the theory of punishment items, namely the theory of absolute, relative theory and the theory of combined and facts are revealed in the trial. For the basic consideration of the judge in the case studies Decision No.145/PID.SUS-TPK/PN.Smg, can be broadly divided into two items, namely the Juridical and non Juridical considerations. If juridically then, judges look of the statutory provisions relied upon indictment. If non Juridical judge view of the aggravating circumstances and commute outside the Juridical factors.Keywords : corruption, criminalization, consideration of the judge.
Disparitas Pidana Terhadap Perkara Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Demak) Een Indriyanie Santoso; Gunarto Gunarto
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 15, No 4 (2020): December 2020
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v15i4.2605

Abstract

ABSTRAKDalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas yaitu: Mengapa terjadi disparitas pidana antara Putusan No.130/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dmk dan Studi Putusan No.136/Pid.Sus-Anak/2017/PN dengan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: No.139/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Demak dan Apakah akibat disparitas pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan antara Putusan No.130/Pid.Sus-Anak/2016/PN Dmk dan Studi Putusan No.136/Pid.Sus-Anak/2017/PN dengan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: No.139/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Demak terhadap pelaku dan korban yang masih anak.Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan yang bersifat Yuridis Sosiologis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara . Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.Kesimpulan dari penilitian ini adalah Peranan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan apakah direncanakan terlebih dahulu, dengan kekerasan yang menakibatkan anak korana tidak bisa berdaya sehingga tidak pidana terjadi atau sebelunya dalam melakukan tindak pidana dengan cara berpacaran terlebih dahulu; Korban Berpengaruh terhadap mental atau psikis anak korban itu sendiri, dengan putusan yang berbeda-beda, sehingga korban akan timbul merasa kekecewaan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berdasarkan peraturan dan hukum yang ditegakan oleh aparatur penegak hukum yang dalam pertimbangan putusannya belum bisa memberi rasa keadialan bagi korban.Kata Kunci : Disparitas, Pidana, Perkara Anak ABSTRACTIn this study, the problems that will be discussed are: Why there is a criminal disparity between Decision No.130 / Pid.Sus-Anak / 2016 / PN Dmk and Study Decision No.136 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN with Decision of Demak District Court Number: No.139 / Pid.Sus / 2017 / PN. Demak and Is a result of the criminal disparity of child perpetrators of violent crime between Decision No.130 / Pid.Sus-Anak / 2016 / PN Dmk and Study of Decision No.136 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN with Decision of District Court Demak Number: No.139 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN. Demak against perpetrators and victims who are still children.The approach to be used is the Juridical Sociological approach. Adapaun source and data type in this research is primary data obtained from field study by interview. And secondary data obtained from literature study.The conclusion of this research is the role of the Defendant in committing the criminal act of intercourse and / or fornication whether planned first, with violence that invites the children of the newspaper can not be empowered so that no crime occurs or sebelunya in committing a crime by way of dating first; Victims Influential to the mental or psychic of the victim's own children, with different decisions, so that victims will arise feel the disappointment of the judgments imposed by judges based on the rules and laws enforced by law enforcement officials who in the consideration of its verdicts have not been able to give a taste of the nobility for the victim.Keywords: Disparity, Criminal, Child Case

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 1 (2023): March 2023 Vol 17, No 4 (2022): December 2022 Vol 17, No 3 (2022): September 2022 Vol 17, No 2 (2022): June 2022 Vol 17, No 1 (2022): March 2022 Vol 16, No 4 (2021): December 2021 Vol 16, No 3 (2021): September 2021 Vol 16, No 2 (2021): June 2021 Vol 16, No 1 (2021): March 2021 Vol 15, No 4 (2020): December 2020 Vol 15, No 3 (2020): September 2020 Vol 15, No 2 (2020): June 2020 Vol 15, No 1 (2020): March 2020 Vol 14, No 4 (2019): December 2019 Vol 14, No 3 (2019): September 2019 Vol 14, No 2 (2019): June 2019 Vol 14, No 1 (2019): March 2019 Vol 13, No 4 (2018): December 2018 Vol 13, No 3 (2018): September 2018 Vol 13, No 2 (2018): June 2018 Vol 13, No 1 (2018): March 2018 Vol 13, No 1 (2018) Vol 12, No 4 (2017): December 2017 Vol 12, No 3 (2017): September 2017 Vol 12, No 2 (2017): June 2017 Vol 12, No 1 (2017): March 2017 Vol 12, No 2 (2017) Vol 12, No 1 (2017) More Issue