Articles
24 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law"
:
24 Documents
clear
<![CDATA[Fintech Peer to Peer Lending Persepktif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Syahla Tuhfah Salsabila]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkembangan yang terjadi pada dunia keuangan memunculkan fintech peer to peer lending yang mengalami peningkatan yang cukup pesat. Perkembagan ini memunculkan berbagai macam pinjaman online baik secara legal maupun ilegal. Hal ini menimbulkan pertanyaan pada masyarakat yang ragu dalam melakukan pinjaman online. Maka dari itu Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sistem pinjaman yang terdapat dalam Aplikasi Finmas dan analisis Aplikasi Finmas pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer yang didapatkan melakukan wawancara serta observasi, sedangkan data sekunder yang didapatkan melalui bahan dari kepustakaan berupa buku-buku, informasi, dokumen, website dan lain sebagainya. Analisis melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Finmas memiliki hal yang bertentangan baik dari segi asas-asas perlindungan konsumen serta hak dan kewajiban konsumen. Banyaknya keluhan yang dilakukan oleh masyarakat mulai dari teror telepon pada pihak yang tidak melakukan pinjaman, customer support yang tidak memberikan tanggapan atau tidak menjawab, melakukan penagihan dengan cara yang tidak sepatutnya dan lainnya. sehingga hal ini diperlukanya edukasi pada masyarakat mengenai pinjaman online dan diperlukanya peran pemerintah yakni OJK agar memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum bagi penerima pinjaman melalui pinjaman online.]]>
<![CDATA[Praktik Multi Level Marketing Dalam Sudut Pandang Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Annisa Humairo]]>;
<![CDATA[Ramadhita Ramadhita]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak: Multi level marketing pada hakikatnya merupakan bisnis yang didasarkan pada sistem pendistribusian barang yang mana keuntungan atau bonus didapatkan melalui penjualan barang yang didistribusikan melalui jaringannya. Namun pada praktiknya tidak semua praktik bisnis mlm baik yang legal masih terdapat praktik skema piramida dan multi akad didalamnya. Skema piramida adalah bentuk kegiatan usaha yang mana untuk memperoleh keuntungan didapat bukan dari hasil menjual barang atau produk melainkan melalui perekrutan atau memanfaatkan peluang orang yang akan bergabung dalam bisnis multi level marketing. Sedangkan multi akad sendiri merupakan bentuk dari 2 atau lebih akad yang dilakukan dalam satu transaksi. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui hukum Islam yang digunakan serta bagaimana kesesuaian antara hukum dan praktiknya dilapangan. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, selanjutnya data akan dikaji lebih lanjut dengan analisis kualitatif. Sumber data yang didapat terbagi dalam dua kategori yakni data primer serta data sekunder yang didapat melalui wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan datapun dilakukan dengan tahapan editing, classifying, veryfying, analyzing, dan pengambilan kesimpulan. Hasilnya diketahui bahwa setiap perusahaan multi level marketing memiliki sistem yang berbeda, namun pada praktiknya legal atau ilegalnya suatu perusahaan bisnis multi level marketing tidak terbebas dari praktik terselubung seperti praktik multi akad yang tidak sesuai, skema piramida, ghabn fahisy serta exercise mark up. Kata Kunci: Multi Level Marketi]]>
<![CDATA[Motif dan Kondisi Aparat Penegak Hukum dalam Menerima Hadiah Perspektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Millatul Bariyah]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Korupsi yang masih menjadi masalah hukum di Indonesia ini ironisnya juga dilakukan oleh aparat penegak hukum. Salah satu tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi ialah segala bentuk pemberian kepada aparat penegak hukum. Pada dasarnya hukum dari dari pemberian hadiah dalam Islam ialah mandub/sunnah. Akan tetapi, hukumnya akan berbeda jika diberikan untuk aparat penegak hukum. Adapun lembaga yang menggunakan hukum Islam sebagai dasar hukum adalah Pengadilan Agama. Maka, perlu diketahui bagaimana pandangan aparat penegak hukum di Pengadilan Agama terkait pemberian hadiah ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan berlokasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan datanya adalah dengan interview dan dianalisis dengan metode miles dan hubberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan aparat penegak hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait pemberian hadiah telah sesuai dengan ketentuannya dalam Hukum Islam, bahkan cenderung memilih hukum yang melarang untuk berhati-hati. Pemberian hadiah dengan motif yang jelas terdapat niat buruk ataupun tidak jelas tetap dilarang untuk mengambilnya. Adapun tolok ukur kondisi yang memperbolehkan aparat penegak hukum untuk menerima hadiah adalah kebiasaan atau tradisi.]]>
<![CDATA[Akad Sewa Menyewa Kamar Kos Melalui Aplikasi Mamikos ]]>
<![CDATA[Jeffry Aditya]]>;
<![CDATA[Dwi Fidhayanti]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pola transaksi yang merespon perkembangan teknologi dapat berimbas pada perjanjian sewa menyewa kamar kos melalui pihak ketiga disebut perantara. Namun saat terjadinya transaksi terdapat kejanggalan terkait perbedaan harga di aplikasi Mamikos dengan kenyataan langsung sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Metode penelitian ini menggunakan penelitian empiris yaitu penelitian lapangan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sewa menyewa melalui Mamikos terdapat ketidaksesuaian harga sehingga mengandung unsur gharar yang dapat merugikan calon penyewa kamar kos dan menyimpang dalam Fatwa DSN MUI Nomor 93/DSN-MUI/2014 tentang Keperantaraan (Wasathah) dalam bisnis properti. Maka dari iu transaksi yang memberikan informasi tidak benar dapat menjadi tidak sah akibat unsur dharar yang bertentangan dengan hukum Islam. Di sisi lain, hubungan hukum diantara calon penyewa kos dengan pemilik kos diwujudkan dengan akad Ju’alah sebagai perjanjian mengikat sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2017 tentang akad Ju’alah.]]>
<![CDATA[Eksekusi Hak Tanggungan Yang Belum Jatuh Tempo Dalam Pembiayaan Murabahah Perspektif Hukum Positif Dan Fatwa DSN-MUI ]]>
<![CDATA[Adelia Ifadiyanti]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan yang belum jatuh tempo dalam pembiayaan murabahah menurut hukum positif dan Fatwa DSN-MUI. Jenis penelitian ini adalah adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-perundangan (Statue Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Menggunakan sumber bahan hukum tertulis seperti, Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 96/Pdt.Bth/2020/PN.Mlg, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Fatwa DSN MUI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan buku-buku serta artikel yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini bahwa eksekusi jaminan hak tanggungan yang belum jatuh tempo dalam pembiayaan murabahah menurut hukum positif diperbolehkan karena pelaksanaannya sudah sesuai berdasarkan Undang-undang Hak Tanggungan, sedangkan menurut fatwa DSN MUI tidak dibolehkan melaksanakan eksekusi jaminan hak tanggungan sebelum jatuh tempo atau belum tiba waktu berakhir sesuai dengan yang diperjanjikan di awal.]]>
<![CDATA[Implementation Of DSN-MUI Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 Concerning Guidelines For Organizing Tourism Based On Sharia Principles In The Hotel Business In East Lombok ]]>
<![CDATA[Atala Septiana Auliya]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hotels in East Lombok have carried the sharia concept in their operations, but the number of sharia hotels is still very small, this is because there is still a stigma of sharia branding that can cause the hotel business to be quiet and there is a low understanding of the sharia concept. This study aims to explain the management of Sharia hotels in East Lombok and to analyze the application of sharia branding in the perspective Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 regarding Guidelines for Tourism Implementation Based on Sharia Principles. This study uses an empirical legal research type with interviews and documentation analyzed qualitatively with a sociological juridical approach. The results of the study are Syariah Lombok Hotel and the Green Hayaq Syariah Hotel have carried the concept of sharia in hotel management but do not yet have a Sharia Supervisory Board that specifically oversees the hotel's operations and regarding the application of the Fatwa DSN-MUI has not yet fully implemented.]]>
<![CDATA[Musyawarah Ahli Waris Dalam Pelimpahan Nomor Porsi Calon Jamaah Haji Yang Meninggal Dunia Perspektif Maqashid Syariah ]]>
<![CDATA[Ratna Indah Febriyaningsih]]>;
<![CDATA[Dwi Fidhayanti]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelimpahan nomor porsi calon jamaah haji yang meninggal dunia sebagai harta warisan dilakukan musyawarah untuk menghindari konflik keluarga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan musyawarah dalam pelimpahan nomor porsi calon jamaah haji yang meninggal dunia perspektif Maqashid Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh diolah menggunakan metode editing, klasifikasi, analisis data, dan konklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa musyawarah dalam pelimpahan nomor porsi di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Makkah Madinah Kota Pasuruan dilakukan untuk menentukan penerima porsi haji. Pelaksanaan musyawarah mampu menciptakan kemaslahatan bagi seluruh ahli waris sesuai prinsip musyawarah dalam Al-Qur’an. Pada tinjauan Maqashid Syariah, musyawarah dalam pelimpahan nomor porsi menjadi alternatif menjaga jiwa untuk tidak saling melukai. Musyawarah tersebut juga menjaga harta agar tidak dikuasai oleh salah satu ahli waris saja. Hal ini sesuai dengan unsur hifdz al-nafs dan hifdz al-mal.]]>
<![CDATA[Sale and Purchase Twitter Username According to Consumer Protection Law and Sharia Contract Law ]]>
<![CDATA[Diana Ali Miftah]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The advancement of technology and information encourages the emergence of various kinds of social media platforms that can be means of transactions between humans in various ways. One of which is sale and purchase usernames twitter. The type of research used is normative juridical research In the legal aspect of the sharia contract law and consumer protection law, the username also does not fulfill several elements including the object being traded must be clear and can be handed over, while username is an object that does not have a physical form to be handed over so that transactions like this are considered invalid and contain elements of gharar that can lead to problems in the future.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pengguna Platform Donasi Berbasis Crowdfunding di Indonesia (Studi Komparatif Permensos No. 8 Tahun 2021 Dan UU No. 9 Tahun 1961) ]]>
<![CDATA[Khoirun Nasikah]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam mengatasi penyimpangan penyaluran donasi pada platform crowdfunding, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB), yang berinduk pada Undang-Undang No 9 Tahun 1961. Pengumpulan Uang atau Barang yang selanjutnya disingkat PUB dilaksanakan dengan prinsip tertib, transparan, dan akuntabel. Pemerintah memberikan perlindungan preventif dan represif kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan pengumpulan dana, berupa sanksi administratif hingga sanksi pidana.. Selanjutnya, pada Permensos No. 8 Tahun 2021 ditegaskan bahwasannya pengumpulan dana dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung atau melalui aplikasi digital, sebagaimana yang kita kenal saat ini yaitu disebut dengan platform crowdfunding. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemerintah melalui UUPUB dan Permensos No. 8 Tahun 2021 dalam melindungi pengguna atau donatur pada donasi berbasis crowdfunding. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya, dikarenakan UUPUB hanya mengatur tentang sistem pengumpulan dana secara umum, maka pemerintah memberikan perlindungan hukum secara lebih kompleks yang mengikuti perkembangan teknologi pengumpulan dana berbasis crowdfunding, dengan mengeluarkan peraturan pelaksana yang dirumuskan dalam Permensos No. 8 Tahun 2021 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang]]>
<![CDATA[Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Perspektif Madzhab Maliki dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Barang/Jasa ]]>
<![CDATA[Mochammad Hasbi Ashshidiqqi]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 6 No 2 (2022): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini memfokuskan pada implementasi kontrak pengadaan UPS dan Rackmount antara PT Ciptatek Sinergi Bagia dengan Kominfo Kabupaten Lamongan berdasar Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.. Dalam penelitian ini perkara yang ada dalam kontrak pengadaan UPS dan Rackmount akan ditinjau dari Akad Salam perspektif Madzhab Maliki terkait keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Penulisan ini menggunakan penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan dengan dengan melihat peraturan dalam perundang-undangan. Dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara PT Ciptatek dengan Kominfo Kabupaten Lamongan, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan guna mendapat tinjauan secara yuridis. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan analisis perundang-undangan terakait. Hasil dari penelitian Dalam kontrak tersebut, terdapat wanprestasi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat kelalaian PT Ciptatek. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan akan diberikan sanksi, namun pada prakteknya sanksi keterlambatan tidak mendapat sanksi. Dalam tinjauan Akad Salan perspektif Madzhab Maliki akad ini tidak memenuhi syarat barang pesanan karena penyerahan tidak sesuai waktu dengan kontrak berlaku.]]>
