Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 7 No 2 (2023): Journal of Islamic Business Law"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Konsumen Jasa Kredit Motor Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Perjanjian Syariah ]]>
<![CDATA[Sayidah Aminatuzzuhriyah]]>;
<![CDATA[Rizka Amalia]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 2 (2023): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jibl.v7i2.2878
<![CDATA[Konsumen dan pelaku usaha memiliki hak secara sukarela dalam memilih penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur luar pengadilan atau pengadilan tanpa adanya keterpaksaan. Penyelesaian sengketa melalui jalur luar pengadilan dalam sengketa konsumen dapat dilakukan dengan cara damai atau melalui Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penelitian ini berfokus pada kajian Penyelesaian Sengketa Konsumen Jasa Kredit Motor Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah yang ada di BPSK Kota Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini mendapatkan data primer dari wawancara dan analisis data putusan dari pihak Lembaga BPSK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pihak rata-rata memilih jalur penyelesaian sengket melalui Mediasi dan Arbitrase. Terdapat tiga sengketa yang sering diadukan kepada BPSK yaitu (1) konsumen sudah melunasi pinjaman namun belum melunasi denda yang mengakibatkan BPKB sepeda tidak dapat di turunkan; (2) konsumen menjual unit motor kepada pihak lain dengan mengalihkan pembayaran angsuran kepada pihak kedua tanpa memberikan informasi kepada pihak perusahaan pembiayaan (leasing); dan (3) konsumen terlambat membayar angsuran setiap bulannya kepada pihak leasing yang mengakibatkan motor ditarik paksa oleh pihak leasing. Sengketa yang dilaporkan kepada BPSK belum sesuai dengan Akad Murabahah terhadap perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak.]]>
<![CDATA[Ratio Decidendi Hakim Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Secara Lisan ]]>
<![CDATA[Faizah Al Azizi]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 2 (2023): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jibl.v7i2.2911
<![CDATA[Abstrak: Perjanjian sewa menyewa yang dilakukan secara lisan seringkali terjadi di masyarakat sebab banyaknya kemudahan yang ditawarkan. Meskipun demikian perjanjian ini cukup berisiko sebab tidak terdapat bukti tertulis antar keduanya sehingga lemah akan pembuktiannya. Hal ini sebagaimana kasus pada Putusan Nomor 1093/K/Pdt/2016. Penelitian ini termasuk penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Tujuan penelitian ini mengetahui keabsahan dan kekuatan pembuktian perjanjian sewa menyewa secara lisan dan menjelaskan ratio decidendi Hakim terhadap wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa secara lisan pada Putusan Nomor 1093/K/Pdt/2016. Hasil penelitian menyatakan perjanjian sewa menyewa secara lisan memiliki keabsahan dan kekuatan pembuktian di mata hukum. Adanya kesepakatan yang terjadi bersifat mengikat dan wajib ditaati layaknya undang-undang sehingga perjanjian tersebut sah di mata hukum. Terkait pembuktianya dapat dibuktikan melalui tulisan (bukti yang mendukung adanya perjanjian), saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Ratio decidendi hakim dalam perjanjian sewa menyewa secara lisan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1093/K/Pdt/2016 diantaranya penggugat dapat membuktikan perjanjian sewa menyewa yang terjadi antara pihak penggugat dengan pihak tergugat melalui alat bukti tulisan serta membuktikan pihak tergugat melakukan wanprestasi dengan tidak membayar uang sewa sejak tahun 1985. Oleh sebab itu, pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak upaya kasasi yang tersebut menurut analisa penulis sudah tepat.]]>
<![CDATA[Analisis Ujrah Dalam Produk Pembiayaan Arrum BPKB Di Pegadaian Syariah Menurut Perspektif Ujrah Dalam Fatwa DSN-Mui No.68/DSN-Mui/III/2008 ]]>
<![CDATA[Silvia Ifta Fauziyah]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 2 (2023): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jibl.v7i2.3059
<![CDATA[Pembiayaan Arrum BPKB dalam Pegadaian Syariah Landungsari, secara teknis digunakan akad rangkap yaitu akad rahn dan akad ijarah. Pengunaan akad rahn, yaitu dengan nasabah (rahin) meminjam kepada Pegadaian Syariah (murtahin) berupa BPKB kendaraan bermotor. Jika nasabah tidak dapat memenuhi prestasi maka barang jaminan (marhun) akan digunakan untuk membayar prestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kontrak. Mekanisme akad rahn tersebut menimbulkan proses penyimpanan marhun yang menyebabkan hadirnya biaya mu’nah atau dikenal dengan biaya penyimpanan barang, yang berakhir pada akad ijarah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan praktik ujrah Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Landungsari perspektif Fatwa DSN-MUI NO.68/DSN-MUI/III/2008 dan batas-batas diperbolehkan pembiayaan multiakad terhadap perkembangan fatwa produk di Pegadaian Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah melakukan transaksi multiakad yang dipraktekkan dalam Pembiayaan Arrum BPKB dan tidak menyimpang dari syariat Islam serta sesuai dengan prinsip syariah. Produk Arrum tersebut berjalan di atas dua akad transaksi syariah yaitu akad rahn dan akad ijarah. Sementara, penggabungan akad rahn dan akad ijarah adalah kombinasi akad terlarang menurut hadits rasulullah saw tentang pelarangan adanya dua transaksi muamalah dalam satu akad dimana menurut hukum Islam transaksi semacam ini tidak diperbolehkan.]]>
<![CDATA[Akun Youtube Sebagai Objek Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan (Studi Pada Akun Youtube Dosendeso) ]]>
<![CDATA[Diva Aditya Ramadhi]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 2 (2023): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jibl.v7i2.3102
<![CDATA[Pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia merupakan wujud antusias masyarakat dalam bidang teknologi, salah satunya yaitu akun Youtube. Baru-baru ini pemerintah menyatakan bahwa akun Youtube dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang dengan syarat telah tersertifikasi dan memiliki nilai ekonomis. Tetapi pelaksanaannya juga masih menyisakan persoalan terkait prospek kelayakannya mengingat apabila terjadi gagal bayar serta penentuan valuasi sebuah konten video bersifat fluktuatif atau tidak menentu, sehingga sangat berisiko terjadinya wanprestasi. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji bagaimana akun Youtube Dosendeso sebagai sumber penghasilan dan sebagai benda jaminan utang dalam perjanjian pembiayaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (field research) dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dalam masyarakat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, yaitu melakukan wawancara terhadap pemilik akun Youtube Dosendeso yaitu pak Fajar dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang diperlukan sebagai data wawancara. Hasil penelitian yang didapat dari penelitian ini yaitu, akun YoutubeDosendeso dapat menjadi sumber penghasilan yang potensial jika akun tersebut dapat dikembangkan menjadi lebih menarik dengan berbagai macam inovasi dan kreatifitas sesuai tren yang berkembang serta penggunaan akun Youtube sebagai benda jaminan tidak semuanya bisa, artinya hanya akun Youtube yang memiliki nilai ekonomis sebagai penghasilan dan telah tercatat dalam lembaga DJKI (Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual) Kemenkumham untuk mendapatkan bukti sertifikat hak kepemilikan sah yang nantinya dapat di jadikan sebagai jaminan.]]>
<![CDATA[Konten Youtube Sebagai Jaminan Fidusia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Akun Youtube Nk Kafi) ]]>
<![CDATA[Nurul Laily]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 2 (2023): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jibl.v7i2.3108
<![CDATA[Seiring berkembangnya zaman saat ini para pelaku ekonomi kreatif salah satunya konten kreator dapat menggunakan sertifikat konten youtube sebagai jaminan hutang dan mengajukan pinjaman di lembaga keuangan. Pernyataan ini mengacu pada PP No 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif. Konten youtube bisa dijadikan jaminan dengan alasan karena konten youtube memiliki nilai ekonomis, tetapi dalam hal ini konten youtube memiliki nilai yang tidak tetap, tergantung pada viewer dan suscribernya serta bendanya yang tidak nyata. Pada artikel ini yang dijadikan objek penelitian adalah akun youtube NK Kafi. Jika dilihat dari pandangan Hukum Ekonomi Syariah apakah konten youtube NK Kafi bisa dijadikan sebagai jaminan fidusia? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terkait bagaimana kondisi real akun youtube NK Kafi sehingga bisa dijadikan jaminan fidusia serta bagaimana analisisnya berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penenlitian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah konten youtube NK Kafi tidak bisa dijadikan jaminan fidusia karena tidak memenuhi salah satu kriteria dari berbagai aspek yang ada di dalam hukum ekonomi syariah yaitu, belum memiliki sertifakat kepemilikan atas konten tersebut sehingga konten youtube tersebut tidak bisa dijadikan jaminan secara fidusia.]]>
<![CDATA[Kesalahan Paradigma Gadai (Rahn) dalam Penerapan Praktik Jual Beli Sawah Melalui Sistem Sende ]]>
<![CDATA[Luh Sari Parinduri]]>;
<![CDATA[Suwandi Suwandi]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 2 (2023): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jibl.v7i2.3152
<![CDATA[Masyarakat petani yang berpenghasilan menengah kebawah dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masih jauh dari kata cukup. Oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak tersebut mereka melakukan alternatif dengan berhutang kepada kerabat maupun tetangga sekitar atau dengan kata lain mereka menjual sendekan sawahnya guna mendapatkan pinjaman uang dengan waktu yang cepat dan mudah. Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis bagaimana praktik jual beli sawah dengan sistem sende yang dilakukan di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri dan untuk mengetahui praktik jual beli sawah dengan sistem sende di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri berdasarkan prespektif hukum islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini adalah: Pelaksanaan praktik sende di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri menjadi solusi dalam memenuhi masalah perekonomian masyarakat petani. Namun praktik sende ini tidak bisa dikategorikan sebagai akad jual beli karena terdapat rukun dan syarat yang belum terpenuhi. Sehingga praktik ini dikategorikan sebagai utang piutang dengan perjanjian akad gadai (rahn) dengan jaminan berupa sawah, namun dalam pelaksanaan praktik gadai (rahn) ini walaupun rukun dan syarat gadai (rahn) sudah terpenuhi namun masih terdapat kecacatan yakni terkait pemanfaatan barang yang digadaikan oleh pemberi utang (murtahin).]]>
<![CDATA[Jual Beli Emas Tidak Tunai Pada Aplikasi Dana Perspektif Dsn-Mui Nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai ]]>
<![CDATA[Mohamad Afrizal Alif Akbar]]>;
<![CDATA[Noer Yasin]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 2 (2023): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jibl.v7i2.3214
<![CDATA[Praktek jual beli emas tidak tunai secara online melalui aplikasi dompet digital dana dapat dilakukan dengan mengangsur jumlah pembelian setiap gram emas, tata cara p embelian emas secara mengangsur akan memberikan harga yang berbeda pada setiap pengangssuran pembelian emas, harga yang berbeda ini mengikuti fluktuasi harga emas internasional. Terdapatnya perbedaan harga pada setiap pengangsuran terindikasi menyalahi Fatwa Dsn Mui nomor : 77/DSN-MUI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, dimana tidak diperbolehkannya perubahan harga selama tempo waktu pengangsuran dalam praktek jual beli emas secara tidak tunai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa praktek jual beli emas secara tidak tunai pada aplikasi dompet digital yang menyebabkan perbedaan harga pada setiap pengangsuran, tidak menyalahi ketentuan dalam fatwa Dsn Mui nomor :77/DSN-MUI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, karena pada prakteknya tidak memiliki perjanjian tempo waktu yang mengikat antara penjual dan pembeli.]]>
<![CDATA[Praktik Jual Beli Akun Spotify Premium Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif ]]>
<![CDATA[Ispi Yanti]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 2 (2023): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jibl.v7i2.3249
<![CDATA[Banyak sekali penjual akun Spotify premium yang menjual belikan akun premium di media sosial dengan di bawah harga resmi pada aplikasi Spotify itu sendiri. Pada artikel ini, melakukan wawancara pada akun penjual akun Spotify premium. Penelitian ini memfokuskan dua rumusan masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan praktik perjanjian jual beli akun Spotify Premium For Family analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan untuk menganalisis legalitas jual beli akun Spotify Premium For Family analisis Undang-Undang Nomor 11Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli akun Spotify premium ini banyak dipraktikkan di media sosial. Dari analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli akun Spotify premium dari syaratnya sudah terpenuhi sehingga jual beli tersebut sah untuk dilakukan. Tetapi, menurut ketentuan hukum objek akad jual beli akun premium Spotify di media sosial yang objeknya milik penjual adalah batal karena objek akad tersebut tidak diketahui milik siapa yang secara sah dibuat oleh pihak yang mengadakan perjanjian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak sah karena dianggap tidak beritikad baik, dan melanggar ketentuan perundang-undangan sehingga tindakan tersebut ilegal.]]>
<![CDATA[Hukum Penetapan Nominal Jariyah Masjid Perspektif Fiqih Empat Madzhab dan UU No 41 Tahun 2004 ]]>
<![CDATA[Muslimatul Hamidah]]>;
<![CDATA[Faishal Agil Al Munawar]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 2 (2023): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jibl.v7i2.3381
<![CDATA[Akad tabarru` yang berbentuk jariyah diinterpretasikan pada wakaf, berdasarkan perspektif empat madzhab bahwasanya jariyah adalah asas legalitas dari adanya wakaf, dan berdasarkan hasil dari wawancara kepada ketua ta`mir masjid pengertian jariyah adalah intifa`ul `ain ma`a baqoul `ain. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui metode penetapan nominal masjid, dan mengetahui hukum penetapan nominal tersebut berdasarkan perspektif empat madzhab dan UU Wakaf. Metode penelitian adalah empiris, dengan pendekatan theoretical approach yaitu teori yang dihimpun langsung dari teori yang ada di kitab Fiqih masing-masing madzhab sebagai pisau analisa. Hasil penelitian ini menyebutkan metode penetapan nominal Jariyah tersebut berdasarkan Musyawarah Panitia Pembangunan, lalu diusulkan ke takmir dan pengurus masjid, kemudian dibawa ke Forum Tahlil Rutin agar dipilih salah satu dari penetapan nominal tersebut oleh masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Perspektif empat madzhab berdasarkan kitab fiqih menyebutkan bahwasanya tiga madzhab kecuali madzhab Hanabilah bersepakat wakif harus ahlut tabarru` dan juga mukhtar. Perbedaan UU Wakaf dan pernyataan dalam kitab fiqih adalah dalam UU tidak mensyaratkan adanya muhtar. Sedangkan, dalam KHI pasal 217 mensyaratkan ahlut tabaru` dan mukhtar. Penetapan jumlah nominal jariyah menimbulkan adanya intervensi dalam akad tabarru` maka hukum hal tersebut adalah tidak boleh, berdasarkan pendapat KHI dan empat madzhab kecuali Hanabilah.]]>
<![CDATA[Metode Istinbath Hukum dalam Akad Tawarruq di Indonesia dan Malaysia ]]>
<![CDATA[Rifqatus Salsabila]]>
<![CDATA[ Journal of Islamic Business Law Vol 7 No 2 (2023): Journal of Islamic Business Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/jibl.v7i2.3429
<![CDATA[Abstrak Artikel ini berisi tentang perbandingan metode istinbath hukum penetapan regulasi akad tawarruq di Indonesia dan Malaysia. Pada akhir tahun 2020, terdapat wacana terkait implementasi akad tawarruq pada lembaga perbankan syariah di Indonesia. Akad tawarruq di Indonesia dilarang penetapannya di LKS (Lembaga Keuangan Syariah), sedangkan di Malaysia akad tawarruq sudah dilaksanakan di IFI (Islamic Financial Institution) dan Bursa Komoditi (Bursa Suq Al-Sila). Dengan adanya perbedaan pendapat dalam pengaturan mengenai kebolehan atau pelarangan akad tawarruq, meskipun Indonesia dan Malaysia menggunakan Mazhab Syafi’i, serta adanya isu hukum bahwa pihak perbankan Indonesia ingin melakukan inovasi terhadap akad tawarruq. Sehingga timbul permasalahan terkait metode istinbath yang digunakan dalam perumusan pengaturan yang mendasari penetapan hukum akad tawarruq, serta implikasi hukum yang ditimbulkan dari penetapan pengaturan akad tawarruq tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Metode istinbath hukum yang digunakan dalam menetapkan fatwa baik di Indonesia maupun Malaysia, yaitu qiyas. Implikasi hukum atas penetapan akad tawarruq yaitu di Indonesia penggunaan akad tawarruq tidak diperbolehkan diterapkan di LKS, sedangkan di Bursa Komoditi diperbolehkan bersyarat sesuai pada ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 82 Tahun 2011. Sedangkan, akad tawarruq di Malaysia sudah diimplementasikan pada IFI. Abstract This article contains a comparison of the legal istinbath method for establishing Tawarruq contract regulations in Indonesia and Malaysia. At the end of 2020, there was a discourse regarding the implementation of the Tawarruq contract in Islamic banking institutions in Indonesia. Tawarruq contracts in Indonesia are prohibited from being stipulated at LKS (Islamic Financial Institutions), while in Malaysia, Tawarruq contracts have been implemented at IFIs (Islamic Financial Institutions) and Commodity Exchanges (Suq Al-Sila Stock Exchange). With differences of opinion in the arrangements regarding the permissibility or prohibition of Tawarruq contracts, even though Indonesia and Malaysia use the Syafi'i School, as well as the existence of legal issues that Indonesian banks want to innovate on Tawarruq contracts. So that problems arise related to the istinbath method used in the formulation of the arrangement that underlies the legal determination of the Tawarruq contract, as well as the legal implications arising from the determination of the Tawarruq contract arrangement. This type of research is normative research using a conceptual approach (conceptual approach) and a comparative approach (comparative approach). The legal istinbath method used in establishing fatwas in both Indonesia and Malaysia is qiyas. The legal implication of establishing a Tawarruq contract is that in Indonesia the use of Tawarruq contracts is not permitted to be applied at LKS, while on the Commodity Exchange it is allowed under conditions according to the provisions stipulated in the DSN-MUI Fatwa No. 82 of 2011. Meanwhile, the Tawarruq contract in Malaysia has been implemented by IFIs.]]>
