cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mukhammad Nur Hadi
Contact Email
mukhammad.nur.hadi@uinsa.ac.id
Phone
+6285280179576
Journal Mail Official
al_hukama@uinsa.ac.id
Editorial Address
Jl. A. Yani 117, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : 20897480     EISSN : 25488147     DOI : 10.15642/alhukama
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Hukama serves academic discussions of any Indonesian Islamic family law issues from various perspectives, such as gender, history, sociology, anthropology, ethnography, psychology, philosophy, human rights, disability and minorities, digital discourse, and others. It intends to contribute to the debate in classical studies and the ongoing development debate in Islamic family law studies in Indonesia, both theoretical and empirical discussion. Al-Hukama always places the study of Islamic family law in the Indonesian context as the focus of academic inquiry.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 (2013): Juni 2013" : 5 Documents clear
HUKUM PENGGUNAAN SOCIAL MEDIA OLEH WANITA YANG DALAM MASA ˜IDDAH
AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 3 No. 1 (2013): Juni 2013
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/al-hukama.2013.3.1.1-16

Abstract

This is a field research on the use of social media of women in the waiting period (case study in Gunung Anyar, Surabaya) in the perspective of Islamic law. This study aims to determine how the use of social media by women in the waiting period in Gunung Anyar-Surabaya is and whether it is in accordance with the provision of Islamic law. The technique of collecting data in this study is a direct interview from women who are in the waiting period using social media. The collected data are then analyzed by descriptive-deductive method. This study concludes that based on the provision of Islamic law, the use of social media by women in the raj’i waiting period in Gunung Anyar-Surabaya as a mean to entertain is legally permitted, moreover it has become one of the means of supporting their everyday business. However, if it is used to begin a new relationship with the opposite sex in order not to be known by public and moreover it can affect khitbah, this is not certainly in line with the provision of Islamic law since the raj’i divorced woman is still bounded within the marital contract with her husband. It is better for woman in the raj’i waiting period to have a feasible understanding related to both of the waiting period and its wisdom.   Kata Kunci: hikmah, ‘iddah,  raj’i dan social media. 
BEN - GIBEN DAN NASE’ LANCENG PERNIKAHAN DI DALEMAN GALIS BANGKALAN MADURA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 3 No. 1 (2013): Juni 2013
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/al-hukama.2013.3.1.17-33

Abstract

Abstract : This is a field research to answer the two fundamental questions, namely: what the status of the ben-giben and nase’ lanceng tradition related to marital contract in village Daleman, district Galis, region Bangkalan-Madura is, and how the point of view of the Islamic law to their legal status is. The data of the research are gained through interview to some of the village’s local religious figures and the participants of the ben-giben and nase’ lanceng. The collected data are then qualitatively analyzed by using a descriptive technique and inductive-deductive mindset. The study concludes that: first, the handing of the ben-giben and nase’ lanceng is that if the parents want to marry their child, they have to include the items required in the form of cattle, samper lasem, a basket of egg and a cone; second, the tradition of ben-giben and nase’ lanceng is not contrary to Islamic law and to the principle of marriage, namely the principle of willingness between the groom and the bride. Based on the above conclusions, the author recommends that such tradition may be continued and preserved to the next generation of the village. In addition, a belief about a negative impact of the tradition for the natives is necessarily clarified by the local religious figures since it is naturally happening under the God’s will. Keywords : Ben-Giben, Nase’ Lanceng, Grant, Charity, Habit.
ABORSI KORBAN PERKOSAAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA
AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 3 No. 1 (2013): Juni 2013
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/al-hukama.2013.3.1.34-82

Abstract

Abstrak:  Artikel ini membahas tentang aborsi korban perkosaan perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia. Menurut UU HAM, aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan  melanggar hak asasi manusia, yang meliputi hak reproduksi wanita dan hak janin. Jika keduanya saling melanggar, diutamakan yang memilih hak yang paling penting untuk dipertahankan. Jika menurut hukum Islam dengan menggunakan pandangan Imam Safi’I yang mengutamakan kemaslahatan bagi setiap umat, apabila terjadi pertentangan antara dua kemudaratan, maka diambil yang lebih kecil mudharatnya. Kesimpulannya, aborsi oleh korban perkosaan yang menuai banyak kontroversi, secara penelitian tinjauan yuridis yang dilakukan oleh korban perkosaan diperbolehkan. Dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang. Kesimpulannya dalam kedua perspektif hukum yang telah dibandingkan memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada subyek hukum dan argumentasi hukum, sedangkan perbedaannya terletak pada obyek hukum dan prosedur (batas waktu aborsi) Kata Kunci: aborsi, korban perkosaan, hukum Islam, Hak Asasi Manusia.
PERATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DAN MESIR
AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 3 No. 1 (2013): Juni 2013
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/al-hukama.2013.3.1.83-95

Abstract

Abstrak: Penelitian ini membahas persamaan dan perbedaan dalam perkawinan beda agama dan dampaknya di Mesir dan Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa ada beberapa persamaan dan perbedaan peraturan tentang perkawinan beda agama di Mesir dan Indonesia, di antaranya, perkawinan beda agama di Mesir diperbolehkan sedangkan di Indonesia dilarang. Peraturan ini ditetapkan karena mempertimbangkan maqasid asy-Syari’ah, yaitu hifz ad-Din (menjaga agama) serta mempertimbangkan mafsadah yang lebih banyak dari maslahah. Di Mesir, perkawinan beda agama dapat dicatatkan. Wanita Ahli kitab meminta izin terlebih dahulu kepada keuskupan untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan di Indonesia, perkawinan beda agama tidak diperbolehkan, tetapi pasangan beda agama sering mengambil ‘jalan lain’ agar tetap dapat melangsungkan perkawinan. Cara lain itu misalnya, dengan meminta penetapan pengadilan, melakukan perkawinan menurut masing-masing agama, mengikuti salah satu hukum agama, dan menikah di luar negeri. Mengenai kewajiban pemberian nafkah, di Mesir suami tetap wajib memberikan nafkah terhadap istri sekalipun berbeda agama. Sedangkan di Indonesia, tidak ada satupun pasal yang menyebutkan bahwa suami wajib memberikan nafkah terhadap istri yang berbeda agama. Menurut analisis, seyogyanya pengadilan tetap mempertimbangkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah. Dalam hal penyebab perceraian karena salah satu pihak berpindah agama, maka di Mesir dilihat terlebih dahulu apakah pihak yang murtad adalah suami atau istri. Jika suami murtad maka perkawinan harus diceraikan, dan masyarakat boleh mengajukan gugatan. Sedangkan di Indonesia, salah satu pihak murtad dan menyebabkan ketidak rukunan dapat menjadi penyebab perceraian.  Kata kunci: Perkawinan, beda agama, Mesir, Indonesia. 
JUDGE MADE LAW : FUNGSI DAN PERANAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 3 No. 1 (2013): Juni 2013
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/al-hukama.2013.3.1.96-123

Abstract

Abstrak: Salah satu fungsi dari hukum ialah sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia. Adapun upaya yang harus dilakukan untuk melindungi kepentingan manusia adalah penegakan hukum. Ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan dalam penegakan hukum (untuk mewujudkan fungsi dan tujuan hukum) yaitu : kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit) dan keadilan (gerechtgkeit). Hukum yang hanya dipahami sebagai seperangkat pasal-pasal (peraturan hukum), suatu saat akan mengalami stagnasi karena keadaan (obyek hukum) yang terus berubah dan berkembang. Sedangkan kita sadar bahwa peraturan perundang-undangan, tidak mungkin dapat mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Ada kalanya peraturan perundang-undangan tersebut belum mengatur tentang peristiwa (kasus) yang sedang terjadi atau ketentuan tentang peristiwa (kasus) tersebut sudah ada, akan tetapi tidak jelas sehingga membutuhkan penafsiran oleh hakim. Hakim tidak boleh menangguhkan atau menolak menjatuhkan putusan atas sebuah kasus pelanggaran yang terjadi, dengan alasan karena peraturan hukumnya belum ada atau tidak jelas. Hasil penemuan hukum oleh hakim, merupakan produk hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi sumber hukum. Keputusan hakim itulah, kemudian disebut dengan yurisprudensi, case law atau Judge Made Law. berdasarkan premis-premis diatas, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Judge Made Law dalam sistem hukum di Indonesia, peranan hakim dalam pembentukan hukum (landasan pemikiran serta urgensinya) dan sebab-sebab hakim mengikuti keputusan hakim lain dan dalam situasi apa, seorang hakim tidak harus mengikuti keputusan hakim yang terdahulu dengan memaparkan teori-teori atau pendapat para ahli serta relevansinya dengan perkembangan persoalan hukum yang muncul dimasyarakat. Kata kunci: Hukum, Hakim dan Undang-Undang

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2024): June (In Progress) Vol. 13 No. 2 (2023): December Vol. 13 No. 1 (2023): June Vol. 12 No. 2 (2022): Desember Vol. 12 No. 1 (2022): Juni Vol. 11 No. 2 (2021): Desember 2021 Vol. 11 No. 1 (2021): Juni 2021 Vol. 10 No. 2 (2020): December 2020 Vol. 10 No. 1 (2020): June 2020 Vol. 9 No. 2 (2019): December 2019 Vol. 9 No. 1 (2019): June 2019 Vol. 8 No. 2 (2018): Descember 2018 Vol. 8 No. 1 (2018): Juni 2018 Vol. 7 No. 2 (2017): Desember 2017 Vol. 7 No. 1 (2017): Juni 2017 Vol. 6 No. 2 (2016): Desember 2016 Vol. 6 No. 1 (2016): Juni 2016 Vol. 5 No. 2 (2015): Desember 2015 Vol. 5 No. 1 (2015): Juni 2015 Vol. 4 No. 2 (2014): Desember 2014 Vol. 4 No. 1 (2014): Juni 2014 Vol. 3 No. 2 (2013): Desember 2013 Vol. 3 No. 1 (2013): Juni 2013 Vol. 2 No. 2 (2012): Desember 2012 Vol. 2 No. 1 (2012): Juni 2012 Vol. 1 No. 2 (2011): Desember 2011 Vol. 1 No. 1 (2011): Juni 2011 More Issue