cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nuraliah Ali
Contact Email
nuraliahali@law.upr.ac.id
Phone
+6282349116171
Journal Mail Official
palangkalawreviewjurnal@gmail.com
Editorial Address
Ruang Pengelola Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya Jalan Hendrik Timang, Komplek UPR, Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya Kalimantan Tengah
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Palangka Law Review
Published by Universitas Palangka Raya
ISSN : -     EISSN : 27764605     DOI : https://doi.org/10.52850/palarev.v4i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Palangka Law Review, publishes articles in the form of conceptual ideas and research reports in the fields of Law, with focus and scope: Criminal Law Civil Law Constitutional and administrative law International Law Islamic Law Customary Law Natural resource Law Environment Law Human Rights Philosophy of Law Law and Society legal pluralism governance, and Another section related to contemporary issues in legal scholarship.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "VOLUME 1 ISSUE 1, MARCH 2021" : 5 Documents clear
Karakteristik Gugatan Perdata dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Kiki Kristanto; John Terson; Ronaldi Ronaldi
Palangka Law Review VOLUME 1 ISSUE 1, MARCH 2021
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v1i1.2538

Abstract

Salah satu cara pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi adalah melalui upaya perdata. Tujuan penelitian ialah mengkaji karakteristik gugatan perdata dalam perkara tindak pidana korupsi. Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gugatan perdata dimaksudkan untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara, karena upaya pidana tidak selalu berhasil mengembalikan keseluruhan kerugian keuangan negara. Gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi dengan dilakukan setelah upaya pidana tidak dimungkinkan lagi untuk diproses karena dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu. Meskipun terdakwa diputus bebas atau meninggal dunia, manakala telah terjadi kerugian keuangan negara, maka Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata. Karakteristik spesifik gugatan perdata diajukan setelah upaya pidana tidak memungkinkan lagi dilakukan. Sehingga untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara, maka tidak ada pilihan lain negara harus terus-menerus menggalakkan upaya hukum secara perdata.
Perjanjian Jual Beli Tanah: Eksistensi Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Ariani Yestati; Joanita Jalianery
Palangka Law Review VOLUME 1 ISSUE 1, MARCH 2021
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v1i1.2551

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tanggung jawab camat sebagai PPAT sementara dalam perjanjian jual beli tanah di kecamatan Kahayan Tengah dan Jabiren Raya, dan untuk mengetahui Hambatan apa saja yang dihadapi camat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai PPATS di kecamatan Kahayan Tengah dan Jabiren Raya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Penelitian Hukum Empirik atau Penelitian Hukum Sosiologis. Hasil penelitian yaitu Camat sebagai PPATS bertanggung jawab secara formil dan materiil atas Akta Jual Beli yang dibuatnya, termasuk pertanggungjawaban hukum dalam Akta Jual Beli yang dibuatnya; Hambatan yang dialami camat sebagai PPATS antara lain banyaknya tanah di kecamatan kahayan tengah dan Jabiren Raya yang asal-usulnya tidak memiliki bukti tertulis, dan profesi camat yang sering berpindah akan tetapi jabatan PPATS yang berlaku untuk satu wilayah, tidak berlaku saat camat berpindah tugas ke daerah lain. Kesimpulan penelitian yakni tanggung Jawab Camat sebagai PPAT Sementara adalah sama dengan tanggung jawab PPAT biasa yakni formil dan materil. Kendala- kendala yang dihadapi camat bersifat internal dan eksternal, yakni tanah yang asal-usulnya tidak memiliki bukti yang jelas dan dalam bentuk tertulis dan keengganan Camat untuk menjadi PPAT Sementara
Legal Etik Euthanasia: Kajian Yuridis, Filosofis, dan Agama Rudy Habibie
Palangka Law Review VOLUME 1 ISSUE 1, MARCH 2021
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v1i1.2552

Abstract

Praktik mengakhiri hidup seseorang yang menderita secara fisik tanpa rasa sakit masih menjadi perdebatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legal etik euthanasia dalam aspek yuridis, filosofis, dan agama. Jenis penelitian ialah penelitian hukum normatif dengan tehnik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Euthanasia di Indonesia, belum terdapat regulasi atau peraturan yang legal diterapkan. satu-satunya yang dapat dipakai sebagai landasan hukum adalah apa yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia itupun hanya menyangkut euthanasia aktif volunter. Eutanasia merupakan perbuatan yang melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia, perbuatan yang tidak beretika, amoral, bahkan melanggar hukum. Dari aspek norma hukum terutama hukum pidana, pengaturan eutanasia berhubungan erat dengan kepentingan perseorangan menyangkut perlindungan terhadap nyawa seseorang. Hukum (agama) Islam tidak membenarkan euthanasia karena hak hidup atau mati seseorang bukanlah merupakan hak otonom manusia, melainkan yang berhak menghidupkan atau mematikan hanyalah Allah
Sengketa Hak Asuh Anak Korban Perceraian: Penyelesaian dan Sanksi Kelalaian Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju Andra Saputra; Thea Farina; Putri Fransiska
Palangka Law Review VOLUME 1 ISSUE 1, MARCH 2021
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v1i1.2553

Abstract

Hak asuh sering menjadi sengketa dalam kasus perceraian. Penyelesaian sengketa hak asuh dapat diselesaikan secara Hukum Adat Dayak Ngaju. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penyelesaian sengketa hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian dalam Hukum Adat Dayak Ngaju dan bagaimana bentuk sanksi terhadap suami-isteri yang telah melalaikan kewajiban hak asuh anak menurut hukum adat Dayak Ngaju. Metode penelitian ini ialah penelitian hukum empiris. Instrumen penelitian meliputi studi pustaka, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelesaian sengketahak asuh anak  dilakukan dengan pertimbangan masa depan anak dan kesepakatan kedua belah pihak untuk memberikan hak asuh kepada pihak ibu. Segala sesuatu yang berhubungan dengan sanksi yang dimana apabila salah satu kedua belah pihak melalaikan kewajibannya dalam mengasuh anak, tergantung dari apakah sudah tercantum didalam Perjanjian Adat Nikah nya, dan juga jika tidak ada maka akan merekomendasikan dan melimpahkannya ke pihak Pengadilan dengan tembusan surat putusan adat pihak yang bersangkutan.
Tata Kelola Sampah dalam Perspektif Hukum Lingkungan Louise Theresia
Palangka Law Review VOLUME 1 ISSUE 1, MARCH 2021
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v1i1.2554

Abstract

Pengelolaan sampah yang buruk berdampak pada berbagai aspek. Volume sampah di Kota Palangka Raya perhari mencapai 430,7 meter kubik atau 64,61 ton perhari. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan legal approach. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder dan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan sampah belum dilakukan secara terpadu dan komprehensif mulai dari pengumpulan sampai dengan pemrosesan sampah masih belum dilaksanakan seperti yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum belum dilaksanakan secara maksimal dan koordinasi antarlembaga atau instansi terkait yang di bawah Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya tidak dilakukan dengan yang baik. Penatakelolaan sampah hendaknya memberi atensi lebih terhadap permasalahan sampah dengan memberikan alokasi anggaran yang cukup untuk melaksanakan penanganan sampah secara berwawasan lingkungan, melakukan penegakan hukum secara terstruktur dan berkala antar stakeholders yang terkait langsung dengan pengelolaan sampah

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2024): VOLUME 4, ISSUE 1, MARET 2024 Vol. 3 No. 1 (2023): VOLUME 3, ISSUE 1, MARET 2023 Vol. 2 No. 2 (2022): VOLUME 2, ISSUE 2, SEPTEMBER 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): VOLUME 2 ISSUE 1 MARCH 2022 VOLUME 1 ISSUE 2, SEPTEMBER 2021 VOLUME 1 ISSUE 1, MARCH 2021