cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judex.laguens@gmail.com
Phone
+6281282827983
Journal Mail Official
mail@judexlaguens.ikahi.or.id
Editorial Address
Jl. Medan Merdeka Utara No.9, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Strategi Memperkuat Integritas Lembaga Peradilan Indonesia
Published by Mahkamah Agung Ri
ISSN : 30257182     EISSN : -     DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.13738647
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science
ISSN: 3025-7182 Penerbit: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) 0009-0000-1749-8018 : ORCID Fokus dan Ruang Lingkup Judex Laguens bertujuan untuk menyediakan wadah bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian asli atau artikel review. Ruang lingkup artikel yang dimuat dalam jurnal ini membahas berbagai topik di bidang hukum dan peradilan. Frekuensi: 3 terbitan per tahun (April, Agustus, dan Desember) Judex Laguens merupakan jurnal akses terbuka dan peer-review yang bertujuan untuk menyebarkan hasil penelitian atau pemikiran asli yang fokus pada isu-isu di bidang hukum dan peradilan. Penulis diundang untuk mengirimkan naskah yang termasuk dalam lingkup Judex Set Lex Laguens. Artikel-artikel yang diterbitkan di Judex Set Lex Laguens melalui proses peer-review double-blind. Oleh karena itu, diterima atau tidaknya karya ilmiah tersebut merupakan hak Dewan Redaksi berdasarkan rekomendasi peer reviewer. Silakan baca informasi tentang proses peer-review. Mohon membaca dan memahami pedoman penulis dalam penyusunan naskah. Penulis yang menyerahkan naskah ke editor harus mematuhi pedoman dan template penulis. Jika naskah yang dikirimkan tidak sesuai dengan pedoman atau menggunakan format yang berbeda, maka naskah tersebut akan ditolak oleh tim editorial sebelum ditinjau. Tim redaksi hanya akan menerima naskah yang memenuhi persyaratan format yang ditentukan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 2 (2023)" : 7 Documents clear
COEVOLVING: A WAY WHEN A JUDGE BECOMES MORE THAN A JUDGE Aprina Chintya
Judex Laguens Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Career development through professional organizations is the central concept in the importance of members joining professional organizations. As a professional organization, IKAHI need to accommodate and develop this professional organization into a strong organization that provides benefits to its members. Judges, however, not only carry out their main duties in examining and resolving cases, but are also bound by other additional duties. The question in this research is what are the strategies that can be carried out by IKAHI to make IKAHI an advanced professional organization? The following article presents a complementary and additional framework within developing and advancing the profession of judges, monitoring and expanding the field of movement of the profession, as well as gathering and providing opportunities for all members to work and play an active role in developing and advancing the profession. This framework is rooted in the theory of coevolving that integrates a responsive understanding of censure and relational responsibility, thus IKAHI become a professional organization that has advantages and collaborates with other organizations. The results of this study indicate that the strategy that IKAHI can take to make IKAHI an advanced professional organization is to carry out cross-organizational synergies through the concept of coevolving with counter-intuitive collaboration, developing competition, reducing concerns about efficiency, and respecting the personal interests of IKAHI members.
PROYEKSI OPTIMALISASI PERADILAN ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN SISTEM PAKAR (EXPERT SYSTEM Trisoko Sugeng Sulistyo
Judex Laguens Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

What is the projection for optimization of information technology systems, especially electronic justice based on the 2010-2035 judicial reform blueprint? and, Does an expert system have the potential to be built and integrated with electronic justice so that it can provide input for judge's judgments? the two aforementioned questions are fundamental questions which in discussion are able to provide an explanation for the public regarding the achievements of the Supreme Court in the development of electronic judicial today and provide input on how electronic justice will be developed in the future so as to be able to improve the quality of judgments. The discussion of this paper is based on the 2010-2035 blueprint and contemporary achievements in the development of electronic judicial. The results of the research indicated that i) MA is developing electronic justice according to the 2010-2035 blueprint and developing the potential E-RIS to become a knowledge database ii) Development of a knowledge database is a major potential in the development of an expert system that may assist to provide input to judge judgments. The input is in accordance with the rules of reasoning, faster and more consistent.
REKAYASA SOSIAL LEMBAGA PERADILAN UNTUK MEWUJUDKAN KEADABAN PUBLIK Wahyu Hidayat
Judex Laguens Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rekayasa sosial di dalam lembaga peradilan merupakan hal yang terpenting untuk terus membangun kepercayaan masyarakat Indonesia, dibutuhkan strategi dan rencana untuk mengentaskan permasalahan di internalnya, kemudian diperlukan juga rekayasa sosial terhadap masyarakat melalui putusan hakim yang berkeadilan, memberi manfaat dan kepastian hukum terhadap kasus-kasus yang menyita perhatian masyarakat demi mendapatkan kepercayaan publik sehingga membentuk masyarakat yang berkeadaban. Hasil penelitian ini pertama, rekayasa sosial menuju keadaban adalah dengan strategi dan rencana untuk memberantas korupsi di internal peradilan, dilakukan dengan cara menerapkan Zona Integritas dengan membangun wilayah bebas korupsi di internal peradilan, dari yang paling atas yaitu Mahkamah Agung sampai pengadilan tingkat 2 dan tingkat 1, karena terbukti dari tahun 2017 sampai 2019 jumlah WBK seluruh pengadilan di Indonesia naik secara signifikan. Kedua, Perkara-perkara yang mendapat perhatian publik sekiranya menjadi fokus menciptakan rekayasa sosial untuk mendapatkan lebih banyak lagi kepercayaan publik terhadap peradilan. Karena tingkat kepercayaan publik tersebut berfungsi sebagai a tool of social control agar masyarkat tetap mempertahankan kepercayaannya, bahwa hakim itu bebas dan putusan hakim tersebut berkeadilan dan tidak memandang siapapun dan putusan tersebut bukan hasil dari intervensi internal maupun eksternal.
REVITALISASI KEMANDIRIAN HAKIM MELALUI KONSEP PERADILAN RAMAH SEBAGAI WUJUD OPTIMALISASI AKUNTABILITAS LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA Ingrit Ingrit
Judex Laguens Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu yang menjadi tantangan besar dari dulu sampai sekarang bagi independensi peradilan di Indonesia, yaitu banyaknya intervensi yang datang dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Fenomena tersebut menggambarkan bahwa situasi peradilan saat ini sedang tidak sehat, sebab lembaga yang seharusnya berdiri dengan menjaga independensinya, justru kian melemah lantaran pengaruh-pengaruh dan konflik yang menyerang integritas lembaga peradilan. Situasi ini tentunya memunculkan pertanyaan dari publik terhadap matinya independensi peradilan Indonesia, yang pada akhirnya membuat publik kehilangan kepercayaan terhadap lembaga peradilan sebagai tempat mencari keadilan. Hakim dalam hal ini sebagai badan fungsional pelaksanaan kehakiman, yang pada dasarnya kekuasaan kehakiman dibentuk dan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagai penegak hukum, integritas hakim dapat dilihat melalui putusannya, maka dari itu hakim harus memiliki kebebasan dan moral values sebagai kewenangannya memutuskan perkara, karena independensi hakim merupakan representasi negara hukum. Meskipun berbagai langkah kebijakan telah diupayakan dalam rangka mereformasi badan peradilan, tetapi tanpa adanya independensi maupun kemandirian dalam badan kekuasaan kehakiman tentunya akan lebih mudah memberikan akses peluang yang dapat mempengaruhi dan berdampak buruk termasuk membuka jalan munculnya penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan kekuasaan maupun juga diabaikannya hak asasi manusia oleh penguasa negara.
PENGUATAN INTEGRITAS PERADILAN MELALUI PENERAPAN SISTEM KAMAR DI PERADILAN UMUM Ilhamdi Putra
Judex Laguens Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinamika perkembangan masyarakat mengakibatkan peningkatan konflik hukum yang lahir sebagai ekspresi faktual antarsubjek hukum, serta mempengaruhi peningkatan perkara di pengadilan. Sementara Peradilan Umum yang tidak mengklasifikasikan kelompok Majelis Hakim berdasarkan bidang keahlian, di antara perkara pidana dan perdata, berpotensi menganggu integritas peradilan. Fenomena itu mengerucut pada dua permasalahan, yakni ihwal urgensi pengklasifikasian bidang keahlian Hakim di Peradilan Umum ditinjau dari karakter publik perkara pidana dan karakter privat perkara perdata, serta beban kerja Hakim dan desain sistem kamar di lingkungan Peradilan Umum. Kajian ini menyimpulkan bahwa ketiadaan pembidangan keahlian Hakim di Badan Peradilan Umum begitu mempengaruhi integritas peradilan. Hal itu terjadi akibat percampuran Hakim dengan ragam perkara yang sifatnya berbeda, antara publik dan privat. Fenomena ini meniscayakan penerapan sistem kamar di Peradilan Umum melalui Kamar Pidana dan Kamar Perdata di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Desain yang memfokuskan hakim pada bidang keahliannya ini sejalan dengan model pengisian jabatan Calon Hakim Agung yang langsung pada Sistem Kamar melalui bidang keahlian. Kata Kunci: Integritas, Sistem Kamar, Peradilan Umum
TRANSFORMASI DIGITAL WAJAH PERADILAN: PERAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PENGUATAN INTEGRITAS Romi Hardhika
Judex Laguens Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the era of the fourth industrial revolution, human roles have started to be replaced by artificial intelligence (AI) technology. Artificial intelligence is a computational program created to simulate human thinking and decision-making abilities. In the field of justice, several countries have applied AI technology to determine judges handling cases, create transcripts of court proceedings, and even provide legal considerations and sentencing recommendations. Despite having various benefits, the use of AI in the judicial system is not without risks such as security and privacy concerns. Additionally, there are also issues related to the principle of fair trial proceedings. Therefore, there are several conditions that the Supreme Court needs to consider when implementing AI in the Indonesian judicial system. Firstly, the use of AI must be adjusted to the national legal context in Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Secondly, the Supreme Court needs to pay attention to the five principles outlined in the European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their environment. Thirdly, decision-making by AI still requires human intervention (hybrid decision-making) to mitigate errors in the system. It is hoped that the integration of AI into the Indonesian judicial system will be able to realize the vision of "Realizing an Honorable Indonesian Judiciary."
LEGITIMASI PUTUSAN PENGADILAN INDONESIA SEBAGAI SUMBER HUKUM MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM PEMBENTUKAN HUKUM INTERNASIONAL Eka An Aqimuddin
Judex Laguens Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Most research has focused on how Indonesian courts apply international law. In fact, Indonesian courts can also help shape international law through the International Court of Justice (ICJ) as a source of law used by the ICJ. This article addresses two main questions about whether or not ICJ could use Indonesian court decisions as a source of international law. The first issue is that the ICJ participated in making international law. The ICJ's decision may come from the domestic court decision. Second, Indonesian court decisions could be used by ICJ as a source of law when making international law. The way to do this is through informal channels, such as legitimacy, which is gained when other countries recognize the decisions of Indonesian courts. Legitimacy can be achieved by improving the system and structure of judicial institutions, creating references to Indonesian court decisions in international languages, assuring judges know both customary law and international law, and encouraging Indonesian judges to become judges in ICJ.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 2 (2024) Vol 2 No 1 (2024) Vol 1 No 3 (2023) Vol 1 No 2 (2023) Vol 1 No 1 (2023)