cover
Contact Name
Shita Dewi
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia
ISSN : 2089 2624     EISSN : 2620 4703     DOI : -
Core Subject : Health,
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 4, No 4 (2015)" : 5 Documents clear
Kesadaran Pekerja Sektor Informal terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Budi Eko Siswoyo; Yayi Suryo Prabandari; Yulita Hendrartini
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 4, No 4 (2015)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.332 KB) | DOI: 10.22146/jkki.v4i4.36116

Abstract

Background: The subsidized members (PBI) dominate the membership of the National Health Insurance Scheme (JKN) in Indonesia, including in Yogyakarta. The low number of nonwage earners (PBPU) and the decrease in the number of new non-PBI members, doesn’t indicate optimal socialization, but also the lack of a awareness of informal sector workers towards JKN. Public awareness determines the ability and community involvement in support JKN. Objective: To analyze the informal sector workers’ awareness of the JKN programs in Yogyakarta. Method: This study was observational analytic with the cross-sectional design. The subjects are informal workers in Yogyakarta who have not joined JKN, set with quota sampling (200 respondents) and they were selected purposively. The data was collected by questionnaire and analyzed using quantitative and qualitative approaches as univariate, bivariate, and multivariate. Result: Linear regression test showed that the affect of independent variables towards consciousness, namely: the main types of jobs [B = 2,5452 dan (p) = 0,00 < ±]; education [B= 1,6609 dan (p) = 0,00 < ±]; knowledge [B = 1,3944 dan (p) = 0,00 < ±]; age [B = 1,0736 dan (p) = 0,00 < ±]; employment status [B = 1,0451 dan (p) = 0,01 < ±]; and income [B = 0,0001 dan (p) = 0,02 < ±]. Conclusion: Generally, the level of awareness of the informal sector workers towards JKN is considered in the high category. However, most informal sector workers tend to delay membership. Latar belakang: Peserta penerima bantuan iuran (PBI) mendominasi kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia, termasuk di Provinsi D.I. Yogyakarta. Rendahnya jumlah peserta bukan penerima upah (PBPU) dan turunnya jumlah peserta baru yang non PBI, bukan hanya menjadi indikasi belum optimalnya sosialisasi, tetapi juga belum terbentuknya kesadaran pekerja sektor informal terhadap program JKN. Kesadaran menentukan kesanggupan dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan program JKN. Tujuan: Menganalisis kesadaran pekerja sektor informal terhadap program JKN di Provinsi D.I. Yogyakarta. Metode Penelitian: Penelitian ini adalah observasional analitik dengan rancangan cross sectional. Subjeknya adalah pekerja informal di Provinsi D.I. Yogyakarta yang belum menjadi peserta JKN yang ditetapkan dengan quota sampling (200 responden) dan dipilih secara purposive. Data dikumpulkan dengan instrumen berupa kuesioner dan dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, baik secara univariabel, bivariabel, dan multivariabel. Hasil: Uji regresi linear menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas terhadap kesadaran, yaitu : jenis pekerjaan utama [B = 2,5452 dan (p) = 0,00 < ±]; pendidikan [B = 1,6609 dan (p) = 0,00 < ±]; pengetahuan [B = 1,3944 dan (p) = 0,00 < ±]; umur [B = 1,0736 dan (p) = 0,00 < ±]; status pekerjaan [B = 1,0451 dan (p) = 0,01 < ±]; dan pendapatan [B = 0,0001 dan (p) = 0,02 < ±]. Kesimpulan: Pada umumnya tingkat kesadaran pekerja sektor informal terhadap JKN termasuk kategori tinggi. Sebagian besar pekerja sektor informal cenderung menunda kepesertaan.
Potret Masyarakat Sektor Informal di Indonesia: Mengenal Determinan Probabilitas Keikutsertaan Jaminan Kesehatan sebagai Upaya Perluasan Kepesertaan pada Skema Non PBI Mandiri Arih Diyaning Intiasari; Laksono Trisnantoro; Julita Hendrartini
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 4, No 4 (2015)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.489 KB) | DOI: 10.22146/jkki.v4i4.36121

Abstract

Latar Belakang: Perluasan kepesertaan jaminan kesehatan pada masyarakat sektor informal masih merupakan permasa- lahan nyata di berbagai negara. Karakteristik spesifik yang dimiliki oleh masyarakat sektor informal mempunyai potensi negatif dan positif yang harus bisa dikenali oleh pembuat kebijakan dalam rangka memberikan rekomendasi kebijakan yang paling tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan karakteristik masyarakat sektor informal terhadap kepemilikan jaminan kesehatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya perluasan cakupan kepesertaan Non PBI Mandiri dimasa yang akan datang. Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan studi observasio- nal analitik dengan rancangan Cross sectional dengan pende- katan data kuantitatif yang digunakan berhasil mendapatkan sebanyak 349.491 responden masyarakat sektor informal di Indonesia. Untuk memberikan gambaran karakteristik masyara- kat sektor informal dalam kepemilikan Jaminan kesehatan digu- nakan analisis data univariat dan bivariat. Hasil : Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa faktor yang berhubungan dengan kepemilikian asuransi sukarela adalah umur (p<0,001), pendidikan (p<0,001), pekerjaan (p<0,001), status perkawinan (p=0,002), status dalam keluarga (p=0,035), tempat tinggal (p<0,001), status ekonomi (p<0,001), status tempat tinggal (p<0,001), kepemilikan obat tradisional (p<0,001) dan kepemilikan riwayat penyakit kronis (p<0,013). Sebanyak 95,4% responden tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan Kesimpulan: Upaya perluasan cakupan kepesertaan Non PBI mandiri tidak hanya membutuhkan promosi kesehatan yang baik, akan tetapi juga harus diimbangi dengan kebijakan peme- rataan akses dan peningkatan kuantitas serta kualitas pelayan- an kesehatan. Upaya untuk mengkaji potensi pembiayaan kesehatan, utamanya melalui identifikasi revenue collection dan metode pengumpulan premi yang tepat bagi masyarakat sektor informal harus terus dilakukan.Background: The effort of extending of health insurance enrollment to the informal sector has risen to become an agenda in Man countries. The informal sector has a specific characteristic with positive and negative potential that should be recognized by all of the decision-makers in order to make appropriate policy. This research aims to analyze the informal sector characteris- tic regarding health insurance enrollment. The Renault may contribute to extending universal coverage in the enrollment of Non-PBI (voluntary scheme) on JKN in the coming years. Method: This study was observational analytic with a cross-sectional design. A quantitative approach was used to analyze 349.492 respondents from informal sector community in Indonesia. Univariate and bivariate data analysis was used to give information about the correlation between informal sector charac- teristic and health insurance enrollment. Result: Data analysis showed the variables correlate into health insurance enrollment are : Age (p<0,001), Education (p<0,001), jobs(p<0,001), marital status (p=0,002), role on family (p=0,035), place of resident (p<0,001), economic status (p<0,001), home status (p<0,001), traditional medication stock (p<0,001) and history of chronic illness (p<0,013). Many re- spondents ( 95,4% ) have no access to health care provider Conclusion: Effort on extending of non PBI (voluntary scheme) enrollment not only need a good health promotion but also balancing with policies in order to ensure many factors such as equity on health care access and increasing the quantity and quality of health care. There must be a policy analysis to explore health financing potential on informal sector communi- ty, especially to identify the appropriate and adequate me- thods on revenue collection and premium collection.
Potret Masyarakat Sektor Informal di Indonesia: Mengenal Determinan Probabilitas Keikutsertaan Jaminan Kesehatan sebagai Upaya Perluasan Kepesertaan pada Skema Non PBI Mandiri Intiasari, Arih Diyaning; Trisnantoro, Laksono; Hendrartini, Julita
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 4, No 4 (2015)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.v4i4.36122

Abstract

Latar Belakang: Perluasan kepesertaan jaminan kesehatan pada masyarakat sektor informal masih merupakan permasa- lahan nyata di berbagai negara. Karakteristik spesifik yang dimiliki oleh masyarakat sektor informal mempunyai potensi negatif dan positif yang harus bisa dikenali oleh pembuat kebijakan dalam rangka memberikan rekomendasi kebijakan yang paling tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan karakteristik masyarakat sektor informal terhadap kepemilikan jaminan kesehatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya perluasan cakupan kepesertaan Non PBI Mandiri dimasa yang akan datang. Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan studi observasio- nal analitik dengan rancangan Cross sectional dengan pende- katan data kuantitatif yang digunakan berhasil mendapatkan sebanyak 349.491 responden masyarakat sektor informal di Indonesia. Untuk memberikan gambaran karakteristik masyara- kat sektor informal dalam kepemilikan Jaminan kesehatan digu- nakan analisis data univariat dan bivariat. Hasil : Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa faktor yang berhubungan dengan kepemilikian asuransi sukarela adalah umur (p<0,001), pendidikan (p<0,001), pekerjaan (p<0,001), status perkawinan (p=0,002), status dalam keluarga (p=0,035), tempat tinggal (p<0,001), status ekonomi (p<0,001), status tempat tinggal (p<0,001), kepemilikan obat tradisional (p<0,001) dan kepemilikan riwayat penyakit kronis (p<0,013). Sebanyak 95,4% responden tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan Kesimpulan: Upaya perluasan cakupan kepesertaan Non PBI mandiri tidak hanya membutuhkan promosi kesehatan yang baik, akan tetapi juga harus diimbangi dengan kebijakan peme- rataan akses dan peningkatan kuantitas serta kualitas pelayan- an kesehatan. Upaya untuk mengkaji potensi pembiayaan kesehatan, utamanya melalui identifikasi revenue collection dan metode pengumpulan premi yang tepat bagi masyarakat sektor informal harus terus dilakukan.Background: The effort of extending of health insurance enrollment to the informal sector has risen to become an agenda in Man countries. The informal sector has a specific characteristic with positive and negative potential that should be recognized by all of the decision-makers in order to make appropriate policy. This research aims to analyze the informal sector characteris- tic regarding health insurance enrollment. The Renault may contribute to extending universal coverage in the enrollment of Non-PBI (voluntary scheme) on JKN in the coming years. Method: This study was observational analytic with a cross-sectional design. A quantitative approach was used to analyze 349.492 respondents from informal sector community in Indonesia. Univariate and bivariate data analysis was used to give information about the correlation between informal sector charac- teristic and health insurance enrollment. Result: Data analysis showed the variables correlate into health insurance enrollment are : Age (p<0,001), Education (p<0,001), jobs(p<0,001), marital status (p=0,002), role on family (p=0,035), place of resident (p<0,001), economic status (p<0,001), home status (p<0,001), traditional medication stock (p<0,001) and history of chronic illness (p<0,013). Many re- spondents ( 95,4% ) have no access to health care provider Conclusion: Effort on extending of non PBI (voluntary scheme) enrollment not only need a good health promotion but also balancing with policies in order to ensure many factors such as equity on health care access and increasing the quantity and quality of health care. There must be a policy analysis to explore health financing potential on informal sector communi- ty, especially to identify the appropriate and adequate me- thods on revenue collection and premium collection.
Edisi Khusus Seri 2 Kepersertaan JKN Shita Dewi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 4, No 4 (2015)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (124.034 KB) | DOI: 10.22146/jkki.v4i4.36114

Abstract

Selamat berjumpa kembali.Sebagai lanjutan dari edisi khusus yang lalu, maka edisi khusus ini masih akan membahas hal- hal terkait Jaminan Kesehatan Nasional. Pada edisi ini, bahasan difokuskan pada isu kepersertaan.Sebagaimana telah kita ketahui, salah satu komponen dari sistem jaminan kesehatan adalah sistem population coverage. Di banyak negara, ter- masuk Indonesia, target dari sistem jaminan kese- hatan nasional adalah universal health coverage (cakupan kesehatan semesta), yang berarti bahwa semua anggota masyarakat terlindungi. Strategi pencapaiannya beranekaragam. Indonesia memilih untuk mencapai target tersebut secara bertahap, memulainya dari sub-kelompok tertentu dari ma- syarakat, dan kemudian secara berangsur-angsur memperluas cakupannya.Sub-kelompok masyarakat tersebut dibagi ke dalam dua kelompok besar: peserta penerima bantu- an iuran (PBI), dan peserta bukan penerima bantuan iuran (non-PBI). Masing-masing kelompok pun masih dibagi lagi ke dalam sub-sub kelompok yang lebih kecil. Kelompok non-PBI misalnya terdiri dari pekerja penerima upah dan anggota keluarganya, serta pe- kerja bukan penerima upah dan anggota keluarga- nya. Setiap sub kelompok, masih dibagi lagi ke da- lam sub kelompok yang lebih kecil. Sub kelompok pekerja penerima upah dibagi ke dalam peserta yang merupakan anggota TNI, Polri, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pejabat negara, pegawai pemerintah non PNS, pegawai swasta dan penerima upah lain. Sementara sub kelompok pekerja bukan penerima upah terbagi ke dalam pekerja mandiri dan juga bukan pekerja, misalnya pensiunan, veteran, janda dan anak yatim piatu dari penerima pension, inves- tor dan pemberi kerja, dan sebagainya.Pada awal pelaksanaan JKN tahun 2014 lalu, fokus rekruitmen kepersertaan adalah pada peserta PBI, anggota TNI, Polri, PNS, peserta PT Askes dan PT Jamsostek. Tahun 2015 ini, rekruitmen keperser- taan mulai ditargetkan ke kelompok pekerja BUMN, usaha besar, menengah dan kecil. Tahun depan, fo- kus rekruitmen adalah pekerja usaha kecil. Demikian seterusnya hingga pada tahun 2019 mendatang, ditargetkan 95% penduduk Indonesia sudah menjadi peserta JKN/KIS (Kartu Indonesia Sehat), sehingga cakupan kesehatan semesta diharapkan dapat tercapai.Jadi, tepat kiranya jika bahasan edisi khusus kali ini adalah mengenai kepersertaan JKN. Bagi peserta PBI yang telah dijaring pada tahun sebelum- nya, apakah mereka memanfaatkan JKN? Seberapa baik pengalaman mereka dalam pemanfaatan JKN? Sedangkan bagi kelompok non PBI: apakah mereka telah memiliki awareness terhadap pentingnya ke- persertaan JKN? Mengingat sulitnya menjaring pe- serta dari sektor informal di banyak negara lain, apakah di Indonesia perlu ada upaya advokasi dan sosialisasi khusus untuk peserta sektor informal (pekerja bukan penerima upah)? Adakah hal-hal yang bisa kita pelajari dari kepersertaan sistem jaminan kesehatan yang lalu, misalnya Jamkesmas? Dan, masih banyak lagi pertanyaan lain yang bisa kita ajukan untuk membahas kepesertaan JKN. Oleh karena itu, edisi kali ini menampilkan beberapa hasil temuan mengenai hal ini, yang kami harap dapat membangkitkan minat untuk meneliti berbagai pertanyaan lain seputar kepesertaan JKN.Untuk mencapai cakupan kesehatan semesta, tentu masih banyak yang harus dibenahi, termasuk: 1) Penguatan sosialisasi dan advokasi; 2) Evaluasi berkala mengenai capaian kepesertaan dan penye- suaian target; serta 3) Penyiapan fasilitas kesehatan yang disesuaikan dengan pertumbuhan kepesertaan JKN/KIS. Semoga, penelitian yang kita lakukan dapat memberikan sumbangsih untuk memberikan masukan kepada pemerintah terkait ketiga hal ini.
Perluasan Kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Sektor Informal (Studi Evaluasi Pra dan Pasca Jaminan Kesehatan Nasional) Haerawati Idris; Laksono Trisnantoro; Elan Satriawan
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 4, No 4 (2015)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.387 KB) | DOI: 10.22146/jkki.50990

Abstract

ABSTRACTBackground: Informal sector workers still dominate the workforce in Indonesia. BPS data per August 2012 stated that 60.14% of workers in Indonesia’s status as workers in the informal sector. The informal workers is potential members of national health insurance. In achieving Universal Health Coverage, the health BPJS extend its scope beginning in January 2014 to include these workers. Method: This study aimed to evaluate the participation of the informal sector in health insurance scheme pre- and post the national health insurance. The study was conducted with quantitative and qualitative methods. Quantitative studies using secondary data, participation of workers in the informal sector BPJS 2014 program and qualitative study was obtained through a review of several studies related to worker’s health insurance and literature studies related health insurance policy. Result: The result shows that pre JKN the coverage is still low. This is motivated because the workers are not fully be covered in the social security program and they have not been covered by the Law No. 3 1992. Jamkesmas Program only able to cover poor informal sector workers. However, with the enactment of the National Health Insurance program organized by the health BPJS there is an increase in membership. The first 4 months of  monitoring the implementation of national health insurance showed a sizeable increase in registration. In addition, an increasing number of utilization is dominated by those who are sick. This indicates the occurrence of adverse selection. Based on the policy aspects, their participation has been stated in Presidential Decree No. 111 in 2013, but the rules do not explicitly describe the efforts that must be made in extending coverage and maintaining the continuity of these workers to remain a participant of JKN. This study implies that the policy makers need to create a scheme as effort to ensure the sustainability of the expansion of the membership and participation of the informal sector in health BPJS ABSTRAKLatar belakang: Pekerja sektor informal atau dikenal dengan istilah pekerja bukan penerima upah masih mendominasi angkatan kerja di Indonesia. Data BPS per Agustus 2012 menyebutkan bahwa 60,14% pekerja di Indonesia berstatus sebagai pekerja di sektor informal. Jumlah pekerja informal yang cukup besar merupakan potensi kepesertaan jaminan kesehatan nasional. Dalam upaya pencapaian Universal Health Coverage (UHC), pihak BPJS kesehatan memperluas cakupannya mulai Januari 2014 termasuk pada pekerja ini. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi kepesertaan pekerja sektor informal dalam skema jaminan kesehatan pra dan pasca JKN. Metode: Kajian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Studi Kuantitatif menggunakan data sekunder berupa data kepesertaan pekerja sektor informal pada program BPJS tahun 2014 dan studi kualitatif diperoleh melalui review beberapa hasil penelitian terkait jaminan kesehatan pekerja ini dan studi literatur terkait kebijakan jaminan kesehatan. Hasil: Cakupan kepesertaan pra JKN masih rendah. Hal ini dimotivasi karena pekerja ini belum sepenuhnya ter-cover dalam program jamsostek & keberadaan mereka belum dicakup dalamUU No. 3/1992. Program jamkesmas hanya mampu mengcover pekerja sektor informal miskin. Namun, dengan berlakunya program Jaminan kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan menunjukkan peningkatan kepesertaan. Monitoring 4 bulan pertama pelaksanaan jaminan kesehatannasional menunjukkan adanya kenaikan registrasi yang cukup besar. Selain itu, peningkatan jumlah utilisasi pekerja ini didominasi oleh mereka yang sakit. Hal ini menunjukkan terjadinya adverse selection. Berdasarkan aspek kebijakan,kepesertaan mereka telah tercantum dalam Perpres No. 111 tahun 2013 namun kebijakan ini belum secara eksplisitmenerangkan upaya yang harus dilakukan dalam memperluas kepesertaan dan menjaga kesinambungan pekerja ini untuk tetap menjadi peserta BPJS. Studi ini memberikan implikasi agar pihak pengambil kebijakan jaminan kesehatan nasional perlu membuat skema dalam upaya perluasan kepesertaan dan menjamin keberlangsungan kepesertaan pekerja sektor informal dalam BPJS kesehatan.  

Page 1 of 1 | Total Record : 5