cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A
Contact Email
al.adalah@radenintan.ac.id
Phone
+6281578564519
Journal Mail Official
al.adalah@radenintan.ac.id
Editorial Address
Letkol. Hendro Suratmin Street Sukarame Bandar Lampung, Lampung, Indonesia
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Al-'Adalah
Published by Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
ISSN : 08541272     EISSN : 2614171X     DOI : 10.24042
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
AL-ADALAH Jurnal Hukum Islam adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan dua kali dalam setahun (Januari dan Juli) oleh Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung. Jurnal AL-ADALAH menekankan spesifikasi dalam studi-studi hukum Islam mengkomikasikan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan studi hukum Islam.
Arjuna Subject : -
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue " Vol 12, No 2 (2014): Desember 2014" : 11 Documents clear
AKTIVITAS GADAI SYARIAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRODUKTIVITAS MASYARAKAT DI PROVINSI BANTEN Syafuri, H. B.
Al-Adalah Vol 12, No 2 (2014): Desember 2014
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Activation of Sharia Pawn and Its Implication to Public Productivity in Banten Province. The Uncertain economic conditions, as a result of the slowing economic growth and inflation, has opened opportunities for pawn services as one of the alternative means in seeking funding. With the existence of pawn services, people may get funding easily. In Banten, the sharia pawn services has been done by Islamic Banks, Financing Units of Shariah Banks, and Sharia Finances. This sharia pawn activities, in fact, are intended to encourage public productivity in the form of: the growth of Islamic economic activity, the improvement of public life quality, the decreasing of poverty rates, and the public prevention against the system of interest. This study found that with the increase of Islamic finance institutions the the school enrollment rates also increase as the numbers of poor people decrease.Keywords: shariah financing institution, the productivity of Banten peopleAbstrak: Aktivitas Gadai Syariah dan Implikasinya Terhadap Produktivitas Masyarakat di Provinsi Banten. Kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian sebagai akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, membuka peluang jasa gadai sebagai salah satu sarana alternatif dalam mencari pendanaan. Dengan adanya jasa gadai, masyarakat dengan mudah mendapatkan pendanaan. Di Banten, aktivitas gadai syariah dilakukan oleh Bank Umum Syariah, Unit Pembiayaan Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Aktivitas gadai syariah ini, dalam kenyataannya, memang ditujukan untuk mendorong produktivitas masyarakat berupa: tumbuhnya kegiatan ekonomi Islami, meningkatnya kualitas hidup masyarakat, berkurangnya tingkat kemiskinan, stabilitas perekonomian, dan perlindungan masyarakat dari sistem bunga. Penelitian ini menemukan fakta bahwa dengan bertambahnya lembaga-lembaga pembiayaan syariah maka jumlah penduduk miskin makin berkurang dan angka partisipasi sekolahpun semakin meningkat.Kata Kunci: lembaga pembiayaan syariah, produktivitas masyarakat Banten
HUKUMAN MATI ATAS DELIK PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF Ja’far, A. Khumedi
Al-Adalah Vol 12, No 2 (2014): Desember 2014
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Death Penalty for Murderer in the Islamic Criminal Law and in the Indonesian Criminal Law. The issue of death penalty has always been a disputable issue among the jurists, especially in Indonesia. Those who support the punishment may reason that death penalty is in conformity with religious teachings and social principles; whereas those who oppose it find their reasons from humanitarians views which impose the human rights. This article tries to analyse how the Indonesia Criminal Law treats the issue of capital punishment and compare it with the Islamic Criminal Law, particularly in the case of intentional murders. It involves inter-disciplinal approaches-using not only normative but also sociological and psychological approaches. Having compared and analyzed the two legal systems, this study reveals that the adoption of the death punishment both in the Islamic and Indonesia Criminal Law, in fact, may strongly impose moral, justice and humanity values which are essential to create order and peace among humankind.Keywords: death penalty, Indonesian criminal law, Islamic criminal lawAbstrak: Hukuman Mati Atas Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif. Isu hukuman mati selalu menjadi masalah yang diperdebatkan oleh ahli hukum, khususnya di Indonesia. Mereka yang mendukung beralasan bahwa hukuman mati sesuai dengan ajaran agama dan prinsip-prinsip sosial; sedangkan bagi orang-orang yang menentangnya, mereka menemukan alasan dari sisi kemanusiaan dan pemberlakukan hak asasi manusia. Artikel ini mencoba untuk menganalisis bagaimana penerapan hukuman mati dalam sistem Hukum Pidana Indonesia, sekaligus membandingkannya dengan ketentuan Hukum Pidana Islam terutama dalam kasus pembunuhan yang disengaja. Studi ini menggunakan pendekatan antar-disiplin - tidak hanya melulu pendekatan normatif, tetapi juga pendekatan sosiologis dan psikologis normatif. Setelah melakukan pembandingan, studi ini menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati baik yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia maupun dalam Hukum Pidana Islam sebenarnya justru memperkuat nilai moral, keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan, yang sangat dibutuhkan untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman umat manusia itu sendiri.Kata Kunci: hukuman mati, hukum pidana positif, hukum pidana Islam
VONIS MATI BANDAR DAN PENGEDAR NARKOBA ANTARA PUTUSAN MK DAN SEMA (PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM) Irfan, M. Nurul
Al-Adalah Vol 12, No 2 (2014): Desember 2014
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Dead Penalty for the Drug Dealers in the Constitutional Court and the Sema (an Islamic Criminal Law Perspective). The death sentence set by the Supreme Court for the agents and drug dealers has attracted attention of criminal law experts. Constitutional Court Decision No. 34 / PUU-X /2013 which annuls Article 268 paragraph (3) Criminal Procedure Code-stating that the submission PK (judicial review) can only be done once- has open a chance that the PK can be submitted more than once. This ruling has been responded by the Supreme Court through a Sema No. 7/2014 stating that reviewing the criminal case may only be submitted once. Such a controversy in regulation affects the suspension of executions. Death sentence for the agents and drug dealers, viewed from the perspective of Islamic criminal law, can be implemented through ta’zîr approach, and must be realized. Otherwise, it could become a bad precedent for the enforcement of law in Indonesia.Keywords: Death sentence for the agents and drug dealers, the decision of the Constitutional Court, Sema, Islamic Criminal LawAbstrak: Vonis Mati bagi Bandar dan Pengedar Narkoba dalam Putusan MK dan Sema (Perspektif Hukum Pidana Islam). Vonis mati yang ditetapkan Mahkamah Agung bagi bandar dan pengedar narkoba menjadi bahan perbincangan para pakar hukum pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-X/2013 yang membatalkan pasal 268 ayat (3) KUHAP yang menegaskan bahwa pengajuan PK hanya bisa dilakukan satu kali, telah membuka peluang bahwa PK bisa diajukan lebih dari satu kali. Putusan ini ditanggapi Mahkamah Agung dengan Surat Edaran MA (Sema) No. 7/2014 yang menegaskan bahwa peninjauan kembali perkara pidana hanya boleh diajukan satu kali. Kontroversi dalam perundang-undangan ini berpengaruh terhadap penangguhan eksekusi mati. Vonis mati bagi pengedar dan bandar narkoba, ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, dapat direalisasikan melalui pendekatan ta’zîr, dan wajib direalisasikan. Bila tidak, hal itu akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.Kata Kunci: Hukuman mati bagi penjahat narkoba, Putusan MK, Sema, hukum pidana Islam
PENDEKATAN BLUSUKAN JOKOWI-JK SEBAGAI TITIK TEMU UNIFIKASI PENETAPAN AWAL BULAN QAMARIAH DI INDONESIA Hamdun, Hamdun
Al-Adalah Vol 12, No 2 (2014): Desember 2014
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Jokowi–JK’s Blusukan Approach As a Rallying Point to Unify the Methods in Determining the Beginning of Lunar Months in Indonesia. This article attempts to analyze the problem in determining the beginning of lunar months (Ramadan, Syawal, and Dzulhijjah) in Indonesia and the challenges faced by Jokowi and JK’s government to unify such disparate methods. A number of models and approaches have much to offer ranging from a simple model to a complex model. A model requires dialogues between the government and the Islamic social organizations leaders; Another needs only a dialogues among the leaders; while other require the involvement of all the Indonesian Muslims. By using the blusukan approach, the government is expected to promote an agreement, or even to issue the rules to unify the methods in determining the beginning of moon in the Islamic calendar, which has become an urgent need for Muslims in Indonesia.Keywords: blusukan, hisab and rukyatAbstrak: Pendekatan Blusukan Jokowi-JK Sebagai Titik Temu dalam Rangka Unifikasi Penetapan Awal Bulan Qamariah di Indonesia. Tulisan ini mencoba menganalisis problem penetapan awal bulan Qamariyah dan tantangan pemerintahan Jokowi dan JK dalam menyatukan metode penetapan kalender Hijrah (awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah) secara nasional di Indonesia. Beberapa model dan pendekatan telah banyak ditawarkan mulai dari model yang sederhana sampai model yang rumit. Ada model yang menggunakan dialog antara pemerintah dengan pimpinan organisasi masyarakat Islam, ada yang hanya sebatas dialog antar pemimpin organisasi, dan ada pula yang perlu melibatkan kesepakatan seluruh umat Islam Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan blusukan, pemerintah diharapkan mampu melahirkan kesepakatan atau aturan untuk menentukan bulan baru dalam kalender Islam, yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi umat Islam di Indonesia.Kata Kunci: blusukan, hisab dan rukyat
PERAN NAZHIR DALAM PEMBERDAYAAN WAKAF (TINJAUAN TERHADAP STRATEGI PEMBERDAYAAN WAKAF BADAN WAKAF ALQURAN DAN WAKAF CENTER) Tiswarni, Tiswarni
Al-Adalah Vol 12, No 2 (2014): Desember 2014
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Nadzir Role in The Empowerment of Endowment (Overview Of Empowerment Strategy Endowments Waqf Board Qur’an and Endowments Center). This study discusses the empowerment of waqf made by BWA and WATER. Attempts to explore how far Nazhir’s role in empowering the waqf property, particularly in the BWA and WATER. Aims to investigate strategies pursued by both institutions in the waqf empowerment. This research can be categorized in the field of Islamic law and social institutions research. The findings of the study: the strategies launched by BWA are creating Quranic mushaf endowments program and making an innovative endowmentprograms, utilizing support from others, creating networking in waqf, and distributeswaqf and its benefits on the right target. As well as WATER also uses several strategies: making the endowments for the benefit programs, establishing new enterprises, utilizing the support received, creating networking and cooperation in waqf, and distributing waqf investment returns on the right target.Keywords: nazhir, empowerment, waqf (endowments)Abstrak: Peran Nazhir dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Alquran dan Wakaf Center). Studi ini membahas pemberdayaan wakaf yang dibuat oleh Badan Wakaf Alquran (BWA) dan Wakaf Center (WATER). Upaya untuk mengeksplorasi seberapa jauh peran Nazhir dalam memberdayakan properti wakaf, khususnya di BWA dan WATER. Bertujuan untuk menyelidiki strategi yang ditempuh oleh kedua lembaga dalam pemberdayaan wakaf. Penelitian ini dapat dikategorikan dalam bidang hukum Islam dan lembaga penelitian sosial. Temuan penelitiannya adalah strategi yang diluncurkan oleh BWA menciptakan Program Wakaf Alquran dan membuat program-program yang inovatif abadi, memanfaatkan dukungan dari orang lain, menciptakan jaringan wakaf, mendistribusikan wakaf dan memanfaatkannya pada sasaran yang tepat. Sementara WATER juga menggunakan beberapa strategi yakni membuat wakaf untuk program manfaat, mendirikan perusahaan baru, memanfaatkan dukungan yang diterima, menciptakan jaringan dan kerjasama dalam wakaf, dan mendistribusikan hasil investasi wakaf pada sasaran yang tepat.Kata Kunci: Nazhir, pemberdayaan, wakaf wakaf
HUKUM MENJUAL HAK SUARA PADA PEMILUKADA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYÂSI
Al-Adalah Vol 12, No 2 (2014): Desember 2014
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Voting Right on Election In the Perspective of Fiqh Siyâsi (Political Law). Factually, the political condition which is emerging today is really loaded with the political interests, money politic becomes a trend in every Direct Local Election (Pemilukada); voting right is traded. The practice of money politic has occurred in many areas. This violation is very anxious since it is utilized as an instrument of winning in direct election. Consequently, the suffrage of citizens is hijacked by the interest of the candidate. The practice of money politic can occur during the campaign and prior to the vote. Unfortunately, in some cases, the election officers also involve in such practice. Then there is a sale and purchase of votes which led to fraud in determining and stipulating of votes acquisition and potentially might alter the electability of candidates. The real loss of money politic is the loss of dignity of citizens’ voting right. The voting right would only be a political commodity amid the competition among candidates. The sovereignty of the people becomes meaningless since money has been played in which subsequently will be detrimental to them. For the long run, the practice of corruption is likely to flourish. A position which is obtained by huge capital becomes justification for getting back that capital while occupying political position. Fraud in the election is not only morally wrong, but a form of law transgression. The practice of selling and purchasing of votes in the electionist classified as risywah which is strongly prohibited in Islam. Abstrak: Hukum Menjual Hak Suara pada Pemilukada dalam Perspektif Fiqh Siyâsi. Politik uang (money politic) menjadi tren di setiap Pemilukada; hak suara diperdagangkan. Praktik ini terjadi di banyak daerah. Pelanggaran seperti ini sudah sangat memprihatinkan karena digunakan sebagai alat menang dalam pemilihan langsung. Akibatnya, hak pilih warga dibajak oleh kepentingan kandidat. Praktik money politic dapat terjadi selama kampanye dan sebelum pemungutan suara. Sayangnya, dalam beberapa kasus, petugas pemilu juga terlibat dalam praktik tersebut. Lalu ada jual beli suara yang menyebabkan penipuan dalam menentukan dan menetapkan suara sehingga berpotensi bisa mengubah elektabilitas calon. Kerugian nyata money politic adalah hilangnya martabat warga Negara. Hak suara hanya akan menjadi komoditas politik di tengah persaingan antar kandidat. Kedaulatan rakyat menjadi tidak berarti. Untuk jangka panjang, praktik korupsi cenderung berkembang. Sebuah posisi yang diperoleh dengan modal besar menjadi pembenaran untuk mendapatkan kembali modal yang sementara menduduki posisi politik. Praktik jual beli dan suara dalam kampanye diklasifikasikan sebagai risywah (suap) yang sangat dilarang dalam Islam.
AKURASI JADWAL SALAT ARIUS SYAIKHI PAYAKUMBUH SEBAGAI PANDUAN WAKTU SALAT BAGI MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG Jayusman, Jayusman
Al-Adalah Vol 12, No 2 (2014): Desember 2014
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Accuracy of Prayer Schedule of Arius Syaikhi Payakumbuh in Determining Prayer Times in Lampung Province. In order to help the Muslims in determining the initial times of prayers, a number of astronomers has made a schedule of prayers, which were name: All Time Prayer Schedule, Forever Schedule of Prayers, and so forth. In each schedule, it is also included a correction for each region that can be used by the Muslims living in certain location. One of the prayers time schedule circulated in Lampung province and which has been used by the public at large, is the All Time Prayer Schedule made by Arius Syaikhi. Unfortunately, based on a research finding, the Prayer Time Schedule, which has been widely circulated among Muslims in Lampung Province, turned out to be inaccurate, especially for the city of Tanjung Karang, Teluk Betung, Metro and Menggala. This article describes the above-mentioned inaccuracy.Keywords: time schedule for prayers, Arius Syaikhi, the science of falakAbstrak: Akurasi Jadwal Salat Arius Syaikhi Payakumbuh Sebagai Panduan Waktu Salat Bagi Masyarakat Provinsi Lampung. Guna membantu kaum muslimin dalam menentukan awal waktu salat, sejumlah ahli falak telah membuat jadwal salat; ada yang menamakannya dengan Jadwal Salat Sepanjang Masa, Jadwal Salat Abadi, dan sebagainya. Dalam setiap jadwal disertakan pula koreksi waktu untuk setiap wilayah yang dapat digunakan oleh kaum muslimin sesuai dengan lokasi di mana mereka berada. Salah satu jadwal waktu salat yang beredar di provinsi Lampung dan telah digunakan oleh masyarakat secara luas, adalah Jadwal Waktu Salat Untuk Selama-Lamanya yang dihisab oleh Arius Syaikhi. Sayangnya, berdasarkan hasil penelitian, Jadwal Waktu Salat yang telah beredar luas ini ternyata tidak akurat, khususnya untuk kota Tanjung Karang, Teluk Betung, Panjang, Metro dan Menggala. Artikel ini menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan ketidakakuratan itu.Kata Kunci: jadwal salat, Arius Syaikhi, ilmu falak
KRITIK SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTA HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA DEPOK JAWA BARAT Wagianto, M.
Al-Adalah Vol 12, No 2 (2014): Desember 2014
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: A Critique of Islamic Law Sociology Against the Cancellation of Marriage by Islamic Court of Depok, West Java. The legal case of a marriage that occured between celebrities Jonas Rivanno and Asmirandah has attracted special attention, particularly from the perspective of Islamic law sociology. The couple married in Islamic procedures—Jonas, a Christian, converted to Islam to follows Asmirandah’s faith. Later on, however, Jonas turned back to his earlier belief. This case raises the question of marriage annulment that has not been completely solved by the Religious Courts of Depok. Although finally Asmirandah converted to Christianity to follow Jonas, but the legality of their marital status is still doubtful—whether their marriage continues to be recognized or are deemed to have never happened, and also whether the status of both is seen as unmarried couple or as a widow and widower.Keywords: a critique of sociology of Islamic law, marriage annulmentAbstrak: Kritik Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fakta Hukum Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Depok Jawa Barat. Kasus hukum pernikahan yang terjadi antara pasangan selebritis Asmirandah dan Jonas Rivanno menarik untuk ditelaah, khususnya dari perspektif sosiologi hukum Islam. Keduanya menikah dengan tatacara Islam—Jonas yang berbeda keyakinan mengikuti keyakinan Asmirandah. Dalam perjalanannya Jonas kembali ke keyakinannya semula. Persoalan ini menimbulkan upaya pembatalan pernikahan yang belum diselesaikan secara tuntas oleh Pengadilan Agama Depok. Meskipun dalam perkembangannya Asmirandah keluar dari Islam dan mengikuti agama Kristen Jonas, namun status legalitas perkawinan mereka tetap menimbulkan pertanyaan: apakah perkawinan mereka tetap diakui atau justeru dianggap tidak pernah terjadi, dan juga apakah status keduanya dipandang sebagai orang yang belum menikah atau sebagai janda atau duda.Kata Kunci: kritik sosiologi hukum Islam, pembatalan pernikahan
التشريع القرآني: بين الإعجاز ودليل مصدره الرباني Baihaqi, Yusuf
Al-Adalah Vol 12, No 2 (2014): Desember 2014
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The legislation of the Qur’an: Between the Miracles of the Qur’an and the Nature of Rabbaniyatul Qur’ân (the Divine Aspects of the Qur’an). The study about the miracles of the Qur’an has been done by many scholars of the Qur’an. Among the scholars themselves one may find many interpretations; Some of them limit on the its linguistical aspects while others add some aspects to the content of the Qur’an. The discourses about the miracles of the Qur’an, then, continues to grow until today. To find common ground in reconciling these differences, one needs to first understand the nature of “miracles of the Qur’an” and the nature of “rabbaniyyatul Quran”/the divine aspects of the Qur’an. The miracles of the Qur’an can be seen as a sign that it comes from God, while the truth of the Qur’an that comes from God is not a part of the miracles. The hotchpotch between the two natures is, then, caused much confusion in the study of the Qur’an.Keywords: the Qur’anic legislation, the miracles of the Qur’anAbstrak: al-Tasyrî’ al-Qur’âni: Antara Mukjizat Alquran dan Argumentasi Hakikat Rabbaniyatul Qur’ân. Kajian seputar aspek kemukjizatan Alquran telah banyak dilakukan. Para ulama pun memiliki banyak penafsiran tentang itu; ada yang membatasinya pada aspek bahasa dan ada pula yang menambahkan aspek-aspek lain dari kandungan Alquran. Diskursus tentang kemukjizatan Alquran pun terus berkembang hingga masa kini. Untuk mencari titik temu dalam mendamaikan perbedaan pandangan ini, seseorang perlu terlebih dahulu memahami hakikat “mukjizat Alquran” dan hakikat “rabbaniyyatul Qur’ân”. Kemukjizatan Alquran merupakan pertanda bahwa ia bersumber dari Tuhan, sedangkan kebenaran Alquran yang bersumber dari Tuhan bukanlah pertanda akan kemukjizatannya. Pencampuradukkan antara dua hakikat di atas inilah yang kemudian menimbulkan banyak kerancuan dalam kajian Alquran.Kata Kunci: tasyrî` al-Qur’ân, I`jâz al-Qur’an
DINAMIKA PERWAKAFAN DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA MUSLIM Abror, Khoirul
Al-Adalah Vol 12, No 2 (2014): Desember 2014
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Dynamics of Waqf (Endowment) in Islamic Legal Thoughts, Law and Regulation in Indonesia and in Muslim Countries. Throughout the history of Islamic civilization, waqf has become a sizeable and significant contribution to the development of Muslim society. In Indonesia, the rules governing the matter of endowment refers to the Islamic values that are tailored to local cultures and traditions. This adjustment resulted in a slight difference between the four classical schools of Islamic law and Indonesian-style Islamic law contained in the Compilation of Islamic Law (KHI). This article tries to explore the difference as available in the provisions of Act No. 41 of 2004 on Waqf as well as in the Government Regulation No. 42 of 2006 on the implementation of Law No. 41 of 2004.Keywords: Indonesia Endowment Law, Islamic Jurisprudence, KHIAbstrak: Dinamika Perwakafan dalam Pemikiran Hukum Islam, Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Negara-negara Muslim. Sepanjang sejarah peradaban Islam, wakaf telah memberikan kontribusi yang cukup besar dan signifikan bagi pembangunan masyarakat. Di Indonesia, aturan hukum yang mengatur masalah perwakafan mengacu kepada nilai-nilai Islam yang disesuaikan dengan budaya dan tradisi setempat. Penyesuaian ini mengakibatkan aturan hukum tentang wakaf mengalami sedikit perbedaan antara yang ada dalam empat madzhab fikih klasik dengan pola hukum Islam gaya Indonesia yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Artikel ini mencoba untuk menelusuri perbedaan dimaksud seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.Kata Kunci: Wakaf, Fikih, KHI

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 1 (2023): AL-'ADALAH Vol 19, No 2 (2022): AL-'ADALAH Vol 19, No 1 (2022): AL-'ADALAH Vol 18, No 2 (2021): Al-'Adalah Vol 18, No 1 (2021): al-'Adalah Vol 17, No 2 (2020): al-'Adalah Vol 17, No 1 (2020): al-'Adalah Vol 16, No 2 (2019): al-'Adalah Vol 16, No 1 (2019): AL-'ADALAH Vol 15, No 2 (2018): Al-'Adalah Vol 15, No 1 (2018): Al-'Adalah Vol 14, No 2 (2017): Al-Adalah Vol 14, No 2 (2017): Al-'Adalah Vol 14, No 1 (2017): Al-'Adalah Vol 14, No 1 (2017): Al-Adalah Vol 13, No 2 (2016): Volume 13, No 2, Desember 2016 Vol 13, No 2 (2016): Al-'Adalah Vol 13, No 2 (2016): Al-Adalah Vol 13, No 1 (2016): Al-'Adalah Vol 12, No 2 (2015): Al-'Adalah Vol 12, No 1 (2015): Al-'Adalah Vol 12, No 1 (2014): Volume XII, No. 1, Juni 2014 Vol 12, No 2 (2014): Desember 2014 Vol 12, No 2 (2014): Al-Adalah Vol 12, No 2 (2014): Al-'Adalah Vol 12, No 1 (2014): Al-'Adalah Vol 11, No 2 (2013): Volume XI, No. 2, Juli 2013 Vol 11, No 1 (2013): Volume XI No. 1 Januari 2013 Vol 11, No 2 (2013): Al-'Adalah Vol 11, No 1 (2013): Al-'Adalah Vol 10, No 4 (2012): Volume X, No. 4 Juli Tahun 2012 Vol 10, No 3 (2012): Vplume X, No. 3, Januari 2012 Vol 10, No 2 (2012): Al-'Adalah Vol 10, No 1 (2012): Al-'Adalah Vol 10, No 2 (2011): Volume X, No. 2, Juli 2011 Vol 10, No 1 (2011): VOLUME X, NO. 1, Tahun 2011 Vol 10, No 2 (2011): Al-'Adalah Vol 10, No 1 (2011): Al-'Adalah Vol 10, No 1 (2011): Al-Adalah More Issue