Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Al-'Adalah

adalah
Website

Published by Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

ISSN : 08541272 EISSN : 2614171X DOI : 10.24042

Core Subject : Religion, Social,

Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

AL-ADALAH Jurnal Hukum Islam adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan dua kali dalam setahun (Januari dan Juli) oleh Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung. Jurnal AL-ADALAH menekankan spesifikasi dalam studi-studi hukum Islam mengkomikasikan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan studi hukum Islam.

Arjuna Subject : -

Articles 14 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 12, No 2 (2014): Al-'Adalah" : 14 Documents clear

AKTIVITAS GADAI SYARIAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRODUKTIVITAS MASYARAKAT DI PROVINSI BANTEN H. B. Syafuri
al-'adalah Vol 12, No 2 (2014): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstract: The Activation of Sharia Pawn and Its Implication to Public Productivity in Banten Province. The Uncertain economic conditions, as a result of the slowing economic growth and inflation, has opened opportunities for pawn services as one of the alternative means in seeking funding. With the existence of pawn services, people may get funding easily. In Banten, the sharia pawn services has been done by Islamic Banks, Financing Units of Shariah Banks, and Sharia Finances. This sharia pawn activities, in fact, are intended to encourage public productivity in the form of: the growth of Islamic economic activity, the improvement of public life quality, the decreasing of poverty rates, and the public prevention against the system of interest. This study found that with the increase of Islamic finance institutions the the school enrollment rates also increase as the numbers of poor people decrease.Keywords: shariah financing institution, the productivity of Banten peopleAbstrak: Aktivitas Gadai Syariah dan Implikasinya Terhadap Produktivitas Masyarakat di Provinsi Banten. Kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian sebagai akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, membuka peluang jasa gadai sebagai salah satu sarana alternatif dalam mencari pendanaan. Dengan adanya jasa gadai, masyarakat dengan mudah mendapatkan pendanaan. Di Banten, aktivitas gadai syariah dilakukan oleh Bank Umum Syariah, Unit Pembiayaan Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Aktivitas gadai syariah ini, dalam kenyataannya, memang ditujukan untuk mendorong produktivitas masyarakat berupa: tumbuhnya kegiatan ekonomi Islami, meningkatnya kualitas hidup masyarakat, berkurangnya tingkat kemiskinan, stabilitas perekonomian, dan perlindungan masyarakat dari sistem bunga. Penelitian ini menemukan fakta bahwa dengan bertambahnya lembaga-lembaga pembiayaan syariah maka jumlah penduduk miskin makin berkurang dan angka partisipasi sekolahpun semakin meningkat.Kata Kunci: lembaga pembiayaan syariah, produktivitas masyarakat Banten

PENDEKATAN BLUSUKAN JOKOWI-JK SEBAGAI TITIK TEMU UNIFIKASI PENETAPAN AWAL BULAN QAMARIAH DI INDONESIA Hamdun Hamdun
al-'adalah Vol 12, No 2 (2014): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstract: The Jokowi–JK’s Blusukan Approach As a Rallying Point to Unify the Methods in Determining the Beginning of Lunar Months in Indonesia. This article attempts to analyze the problem in determining the beginning of lunar months (Ramadan, Syawal, and Dzulhijjah) in Indonesia and the challenges faced by Jokowi and JK’s government to unify such disparate methods. A number of models and approaches have much to offer ranging from a simple model to a complex model. A model requires dialogues between the government and the Islamic social organizations leaders; Another needs only a dialogues among the leaders; while other require the involvement of all the Indonesian Muslims. By using the blusukan approach, the government is expected to promote an agreement, or even to issue the rules to unify the methods in determining the beginning of moon in the Islamic calendar, which has become an urgent need for Muslims in Indonesia.Keywords: blusukan, hisab and rukyatAbstrak: Pendekatan Blusukan Jokowi-JK Sebagai Titik Temu dalam Rangka Unifikasi Penetapan Awal Bulan Qamariah di Indonesia. Tulisan ini mencoba menganalisis problem penetapan awal bulan Qamariyah dan tantangan pemerintahan Jokowi dan JK dalam menyatukan metode penetapan kalender Hijrah (awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah) secara nasional di Indonesia. Beberapa model dan pendekatan telah banyak ditawarkan mulai dari model yang sederhana sampai model yang rumit. Ada model yang menggunakan dialog antara pemerintah dengan pimpinan organisasi masyarakat Islam, ada yang hanya sebatas dialog antar pemimpin organisasi, dan ada pula yang perlu melibatkan kesepakatan seluruh umat Islam Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan blusukan, pemerintah diharapkan mampu melahirkan kesepakatan atau aturan untuk menentukan bulan baru dalam kalender Islam, yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi umat Islam di Indonesia.Kata Kunci: blusukan, hisab dan rukyat

Hakikat Penolakan Imam Syâfi’î Terhadap Istihsân dan Relevansinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam Maimun Maimun
al-'adalah Vol 12, No 2 (2014): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abtract: Essencial Rejection Shafi’i istihsân and its Relevance Against Islamic Family Law Reform. Rejection and cancellation Shafi against istihsân as a proposition of law in totality, both at the level of theoretical concepts-normative and applicative-implementable on legal cases. Hanafi fiqh scholars accusations against Shafi’i on a number of practice ijtihad, it was not proven true, and not one single subject matter Shafi’i establish legal provisions based istihsân problem. If rejection Shafi’i against istihsân associated with ideas and movements of Islamic family law reform in this modern era, seems to have loosened even relevanced with time and age condition that the substance of the reform movement can be realized. Had istihsân not be an alternative baselines and the determination of the legal settlement, then Islam is often said to be righteous shâlih li kulli zamân wa makân just a mere jargon. Hakikat Penolakan Imam Syâfi’î Terhadap Istihsân dan Relevansinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam. Penolakan dan pembatalan Syâfi’î terhadap istihsân sebagai dalil penetapan hukum secara totalitas, baik dalam tataran konsep teoritis-normatif maupun aplikatif-implementatif terhadap kasus-kasus hukum. Tuduhan ulama ushûl Hanâfî terhadap Syâfi’î mengenai sejumlah praktik ijtihadnya, ternyata tidak terbukti kebenarannya, dan tidak ditemukan satu pokok bahasan pun Syâfi’î menetapkan ketetapan hukum suatu masalah berdasarkan istihsân. Apabila penolakan Syâfi’î terhadap istihsân dikaitkan dengan gagasan dan gerakan pembaruan hukum keluarga Islam di era modern ini, tampaknya perlu dilonggarkan bahkan direlevansikan dengan kondisi waktu dan zaman agar substansi gerakan pembaruan dapat diwujudkan. Sekiranya istihsân tidak dijadikan alternatif acuan dasar penyelesaian dan penetapan hukum, maka Islam yang sering dikatakan sebagai shâlih li kulli zamân wa makân hanyalah jargon belaka.

Al-Tasyri' al-Qur'ani: Baina al-I'jaz wa Dalil Mashdarihi al-Rabbani Yusuf Baihaqi
al-'adalah Vol 12, No 2 (2014): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstract: The legislation of the Qur’an: Between the Miracles of the Qur’an and the Nature of Rabbaniyatul Qur’ân (the Divine Aspects of the Qur’an). The study about the miracles of the Qur’an has been done by many scholars of the Qur’an. Among the scholars themselves one may find many interpretations; Some of them limit on the its linguistical aspects while others add some aspects to the content of the Qur’an. The discourses about the miracles of the Qur’an, then, continues to grow until today. To find common ground in reconciling these differences, one needs to first understand the nature of “miracles of the Qur’an” and the nature of “rabbaniyyatul Quran”/the divine aspects of the Qur’an. The miracles of the Qur’an can be seen as a sign that it comes from God, while the truth of the Qur’an that comes from God is not a part of the miracles. The hotchpotch between the two natures is, then, caused much confusion in the study of the Qur’an.Keywords: the Qur’anic legislation, the miracles of the Qur’anAbstrak: al-Tasyrî’ al-Qur’âni: Antara Mukjizat Alquran dan Argumentasi Hakikat Rabbaniyatul Qur’ân. Kajian seputar aspek kemukjizatan Alquran telah banyak dilakukan. Para ulama pun memiliki banyak penafsiran tentang itu; ada yang membatasinya pada aspek bahasa dan ada pula yang menambahkan aspek-aspek lain dari kandungan Alquran. Diskursus tentang kemukjizatan Alquran pun terus berkembang hingga masa kini. Untuk mencari titik temu dalam mendamaikan perbedaan pandangan ini, seseorang perlu terlebih dahulu memahami hakikat “mukjizat Alquran” dan hakikat “rabbaniyyatul Qur’ân”. Kemukjizatan Alquran merupakan pertanda bahwa ia bersumber dari Tuhan, sedangkan kebenaran Alquran yang bersumber dari Tuhan bukanlah pertanda akan kemukjizatannya. Pencampuradukkan antara dua hakikat di atas inilah yang kemudian menimbulkan banyak kerancuan dalam kajian Alquran.Kata Kunci: tasyrî` al-Qur’ân, I`jâz al-Qur’an

AKURASI JADWAL SALAT ARIUS SYAIKHI PAYAKUMBUH SEBAGAI PANDUAN WAKTU SALAT BAGI MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG Jayusman Jayusman
al-'adalah Vol 12, No 2 (2014): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstract: The Accuracy of Prayer Schedule of Arius Syaikhi Payakumbuh in Determining Prayer Times in Lampung Province. In order to help the Muslims in determining the initial times of prayers, a number of astronomers has made a schedule of prayers, which were name: All Time Prayer Schedule, Forever Schedule of Prayers, and so forth. In each schedule, it is also included a correction for each region that can be used by the Muslims living in certain location. One of the prayers time schedule circulated in Lampung province and which has been used by the public at large, is the All Time Prayer Schedule made by Arius Syaikhi. Unfortunately, based on a research finding, the Prayer Time Schedule, which has been widely circulated among Muslims in Lampung Province, turned out to be inaccurate, especially for the city of Tanjung Karang, Teluk Betung, Metro and Menggala. This article describes the above-mentioned inaccuracy.Keywords: time schedule for prayers, Arius Syaikhi, the science of falakAbstrak: Akurasi Jadwal Salat Arius Syaikhi Payakumbuh Sebagai Panduan Waktu Salat Bagi Masyarakat Provinsi Lampung. Guna membantu kaum muslimin dalam menentukan awal waktu salat, sejumlah ahli falak telah membuat jadwal salat; ada yang menamakannya dengan Jadwal Salat Sepanjang Masa, Jadwal Salat Abadi, dan sebagainya. Dalam setiap jadwal disertakan pula koreksi waktu untuk setiap wilayah yang dapat digunakan oleh kaum muslimin sesuai dengan lokasi di mana mereka berada. Salah satu jadwal waktu salat yang beredar di provinsi Lampung dan telah digunakan oleh masyarakat secara luas, adalah Jadwal Waktu Salat Untuk Selama-Lamanya yang dihisab oleh Arius Syaikhi. Sayangnya, berdasarkan hasil penelitian, Jadwal Waktu Salat yang telah beredar luas ini ternyata tidak akurat, khususnya untuk kota Tanjung Karang, Teluk Betung, Panjang, Metro dan Menggala. Artikel ini menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan ketidakakuratan itu.Kata Kunci: jadwal salat, Arius Syaikhi, ilmu falak

PEMBARUAN HUKUM PUBLIK SYARIAH: PERSPEKTIF ABDULLAH AHMED AL-NA'IM Junaidi Abdillah
al-'adalah Vol 12, No 2 (2014): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstract: Renewel Public Law Sharia: Perspectives Abdillah Ahmed al-Na’im. Abdullah Ahmed al-Na’im is a thinker and innovator in the field of Islamic law which is quite controversial, and has been a hit historical sharia construction is already well established. Based on the theory of inverse nasakh opposed to the construction of the science of usul al-fiqh traditional. al-Na’im public view that sharia law is no longer functional, hence it requires reconstruction methodology. Legal socio-political realities of Sudan seem to have much influence al-Na’im to choose the path of secularism related public application of sharia law. In reforming public law Sharia, al-Na’im start criticizing epistemology historical sharia: sources, methods and applications, ie with inverted nasakh theory initiated to revive passages deleted by the theory of traditional manuscripts. Abstrak: Pembaruan Hukum Publik Syariah: Perspektif Abdullah Ahmed al-Na’im. Abdullah Ahmed al-Na’îm merupakan seorang pemikir dan pembaru dalam bidang hukum Islam yang cukup kontroversial, dan telah mendobrak konstruksi syariah historis yang terlanjur mapan. Berbasis pada teori nasakh terbalik yang berlawanan dengan konstruksi ilmu ushûl al-fiqh tradisional. al-Na’îm memandang bahwa hukum publik syariah tidak lagi fungsional, karenanya ia membutuhkan rekonstruksi metodologi. Realitas sosio politik-hukum Sudan tampaknya telah banyak mempengaruhi al-Na’îm untuk memilih jalan sekularisme terkait aplikasi hukum publik syariah. Dalam melakukan pembaruan hukum publik syariah, al-Na’îm memulai mengkritik epistemologi syariah historis: sumber, metode dan aplikasinya, yakni dengan menggagas teori nasakh terbalik untuk membangkitkan kembali ayat-ayat yang terhapus oleh teori nasakh tradisional.

HUKUM MENJUAL HAK SUARA PADA PEMILUKADA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYÂSI M Hasbi Umar
al-'adalah Vol 12, No 2 (2014): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstract: Voting Right on Election In the Perspective of Fiqh Siyâsi (Political Law). Factually, the political condition which is emerging today is really loaded with the political interests, money politic becomes a trend in every Direct Local Election (Pemilukada); voting right is traded. The practice of money politic has occurred in many areas. This violation is very anxious since it is utilized as an instrument of winning in direct election. Consequently, the suffrage of citizens is hijacked by the interest of the candidate. The practice of money politic can occur during the campaign and prior to the vote. Unfortunately, in some cases, the election officers also involve in such practice. Then there is a sale and purchase of votes which led to fraud in determining and stipulating of votes acquisition and potentially might alter the electability of candidates. The real loss of money politic is the loss of dignity of citizens’ voting right. The voting right would only be a political commodity amid the competition among candidates. The sovereignty of the people becomes meaningless since money has been played in which subsequently will be detrimental to them. For the long run, the practice of corruption is likely to flourish. A position which is obtained by huge capital becomes justification for getting back that capital while occupying political position. Fraud in the election is not only morally wrong, but a form of law transgression. The practice of selling and purchasing of votes in the electionist classified as risywah which is strongly prohibited in Islam. Abstrak: Hukum Menjual Hak Suara pada Pemilukada dalam Perspektif Fiqh Siyâsi. Politik uang (money politic) menjadi tren di setiap Pemilukada; hak suara diperdagangkan. Praktik ini terjadi di banyak daerah. Pelanggaran seperti ini sudah sangat memprihatinkan karena digunakan sebagai alat menang dalam pemilihan langsung. Akibatnya, hak pilih warga dibajak oleh kepentingan kandidat. Praktik money politic dapat terjadi selama kampanye dan sebelum pemungutan suara. Sayangnya, dalam beberapa kasus, petugas pemilu juga terlibat dalam praktik tersebut. Lalu ada jual beli suara yang menyebabkan penipuan dalam menentukan dan menetapkan suara sehingga berpotensi bisa mengubah elektabilitas calon. Kerugian nyata money politic adalah hilangnya martabat warga Negara. Hak suara hanya akan menjadi komoditas politik di tengah persaingan antar kandidat. Kedaulatan rakyat menjadi tidak berarti. Untuk jangka panjang, praktik korupsi cenderung berkembang. Sebuah posisi yang diperoleh dengan modal besar menjadi pembenaran untuk mendapatkan kembali modal yang sementara menduduki posisi politik. Praktik jual beli dan suara dalam kampanye diklasifikasikan sebagai risywah (suap) yang sangat dilarang dalam Islam.

VONIS MATI BANDAR DAN PENGEDAR NARKOBA ANTARA PUTUSAN MK DAN SEMA (PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM) M Nurul Irfan
al-'adalah Vol 12, No 2 (2014): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstract: The Dead Penalty for the Drug Dealers in the Constitutional Court and the Sema (an Islamic Criminal Law Perspective). The death sentence set by the Supreme Court for the agents and drug dealers has attracted attention of criminal law experts. Constitutional Court Decision No. 34 / PUU-X /2013 which annuls Article 268 paragraph (3) Criminal Procedure Code-stating that the submission PK (judicial review) can only be done once- has open a chance that the PK can be submitted more than once. This ruling has been responded by the Supreme Court through a Sema No. 7/2014 stating that reviewing the criminal case may only be submitted once. Such a controversy in regulation affects the suspension of executions. Death sentence for the agents and drug dealers, viewed from the perspective of Islamic criminal law, can be implemented through ta’zîr approach, and must be realized. Otherwise, it could become a bad precedent for the enforcement of law in Indonesia.Keywords: Death sentence for the agents and drug dealers, the decision of the Constitutional Court, Sema, Islamic Criminal LawAbstrak: Vonis Mati bagi Bandar dan Pengedar Narkoba dalam Putusan MK dan Sema (Perspektif Hukum Pidana Islam). Vonis mati yang ditetapkan Mahkamah Agung bagi bandar dan pengedar narkoba menjadi bahan perbincangan para pakar hukum pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-X/2013 yang membatalkan pasal 268 ayat (3) KUHAP yang menegaskan bahwa pengajuan PK hanya bisa dilakukan satu kali, telah membuka peluang bahwa PK bisa diajukan lebih dari satu kali. Putusan ini ditanggapi Mahkamah Agung dengan Surat Edaran MA (Sema) No. 7/2014 yang menegaskan bahwa peninjauan kembali perkara pidana hanya boleh diajukan satu kali. Kontroversi dalam perundang-undangan ini berpengaruh terhadap penangguhan eksekusi mati. Vonis mati bagi pengedar dan bandar narkoba, ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, dapat direalisasikan melalui pendekatan ta’zîr, dan wajib direalisasikan. Bila tidak, hal itu akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.Kata Kunci: Hukuman mati bagi penjahat narkoba, Putusan MK, Sema, hukum pidana Islam

FIAT MONEY DALAM PERSPEKTIF EKONOMI DAN HUKUM ISLAM Ummi Kalsum
al-'adalah Vol 12, No 2 (2014): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstract: Fiat Money in Perspective Economics and Islamic Law. There is a difference of opinion among jurists in the legal status of fiat money that is practiced today. Some scholars assert that the currency should be based on gold and silver or monetary standard should be gold and silver, which is determined based on syar’i. Thus, the fiat money system adopted today in Islam should not be. This opinion was an inspiration for contemporary Islamic economic thinkers who initiated the return of the application of gold-based currency and silver (dinars and dirhams). Opinion of some other scholars, support the permissibility of use currencies other than the dinar and dirham as defined not by Shar’ie but based on the ‘urf. To minimize the economic impact of fiat money, the expected use of foreign currency reduced to a minimum.Keywords: fiat money, Islamic law, Islamic economicsAbstrak: Fiat Money dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum Islam. Ada perbedaan pendapat di antara fuqahâ dalam memandang status hukum fiat money yang dipraktekkan saat ini. Sebagian ulama menyatakan bahwa mata uang harus berbasis emas dan perak atau standar moneternya harus berupa emas dan perak, yang ditetapkan berdasarkan syar’i. Sehingga, sistem fiat money yang dianut sekarang ini dalam Islam tidak boleh. Pendapat ini merupakan inspirasi bagi pemikir ekonomi Islam kontemporer yang menggagas kembalinya penerapan mata uang yang berbasis emas dan perak (dinar dan dirham). Pendapat sebagian ulama lain, mendukung pembolehan penggunaan mata uang selain dinar dan dirham karena ditetapkan bukan berdasarkan syar’i tetapi berdasarkan ‘urf. Untuk meminimalisasi dampak ekonomi dari fiat money, diharapkan penggunaan mata uang asing ditekan seminimal mungkin.Kata Kunci: fiat money, hukum Islam, ekonomi Islam

DINAMIKA PERWAKAFAN DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA MUSLIM Khoirul Abror
al-'adalah Vol 12, No 2 (2014): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstract: The Dynamics of Waqf (Endowment) in Islamic Legal Thoughts, Law and Regulation in Indonesia and in Muslim Countries. Throughout the history of Islamic civilization, waqf has become a sizeable and significant contribution to the development of Muslim society. In Indonesia, the rules governing the matter of endowment refers to the Islamic values that are tailored to local cultures and traditions. This adjustment resulted in a slight difference between the four classical schools of Islamic law and Indonesian-style Islamic law contained in the Compilation of Islamic Law (KHI). This article tries to explore the difference as available in the provisions of Act No. 41 of 2004 on Waqf as well as in the Government Regulation No. 42 of 2006 on the implementation of Law No. 41 of 2004.Keywords: Indonesia Endowment Law, Islamic Jurisprudence, KHIAbstrak: Dinamika Perwakafan dalam Pemikiran Hukum Islam, Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Negara-negara Muslim. Sepanjang sejarah peradaban Islam, wakaf telah memberikan kontribusi yang cukup besar dan signifikan bagi pembangunan masyarakat. Di Indonesia, aturan hukum yang mengatur masalah perwakafan mengacu kepada nilai-nilai Islam yang disesuaikan dengan budaya dan tradisi setempat. Penyesuaian ini mengakibatkan aturan hukum tentang wakaf mengalami sedikit perbedaan antara yang ada dalam empat madzhab fikih klasik dengan pola hukum Islam gaya Indonesia yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Artikel ini mencoba untuk menelusuri perbedaan dimaksud seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.Kata Kunci: Wakaf, Fikih, KHI

Page 1 of 2 | Total Record : 14

1 2

Filter by Year

2014 2014

Filter By Issues

All Issue Vol 20, No 1 (2023): AL-'ADALAH Vol 19, No 2 (2022): AL-'ADALAH Vol 19, No 1 (2022): AL-'ADALAH Vol 18, No 2 (2021): Al-'Adalah Vol 18, No 1 (2021): al-'Adalah Vol 17, No 2 (2020): al-'Adalah Vol 17, No 1 (2020): al-'Adalah Vol 16, No 2 (2019): al-'Adalah Vol 16, No 1 (2019): AL-'ADALAH Vol 15, No 2 (2018): Al-'Adalah Vol 15, No 1 (2018): Al-'Adalah Vol 14, No 2 (2017): Al-Adalah Vol 14, No 2 (2017): Al-'Adalah Vol 14, No 1 (2017): Al-'Adalah Vol 14, No 1 (2017): Al-Adalah Vol 13, No 2 (2016): Volume 13, No 2, Desember 2016 Vol 13, No 2 (2016): Al-'Adalah Vol 13, No 2 (2016): Al-Adalah Vol 13, No 1 (2016): Al-'Adalah Vol 12, No 2 (2015): Al-'Adalah Vol 12, No 1 (2015): Al-'Adalah Vol 12, No 1 (2014): Volume XII, No. 1, Juni 2014 Vol 12, No 2 (2014): Desember 2014 Vol 12, No 2 (2014): Al-Adalah Vol 12, No 2 (2014): Al-'Adalah Vol 12, No 1 (2014): Al-'Adalah Vol 11, No 2 (2013): Volume XI, No. 2, Juli 2013 Vol 11, No 1 (2013): Volume XI No. 1 Januari 2013 Vol 11, No 2 (2013): Al-'Adalah Vol 11, No 1 (2013): Al-'Adalah Vol 10, No 4 (2012): Volume X, No. 4 Juli Tahun 2012 Vol 10, No 3 (2012): Vplume X, No. 3, Januari 2012 Vol 10, No 2 (2012): Al-'Adalah Vol 10, No 1 (2012): Al-'Adalah Vol 10, No 2 (2011): Volume X, No. 2, Juli 2011 Vol 10, No 1 (2011): VOLUME X, NO. 1, Tahun 2011 Vol 10, No 2 (2011): Al-'Adalah Vol 10, No 1 (2011): Al-'Adalah Vol 10, No 1 (2011): Al-Adalah More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A

Contact Email
al.adalah@radenintan.ac.id

Phone
+6281578564519

Journal Mail Official
al.adalah@radenintan.ac.id

Editorial Address
Letkol. Hendro Suratmin Street Sukarame Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Location
Kota bandar lampung,

Lampung

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A

Contact Email al.adalah@radenintan.ac.id

Phone +6281578564519

Journal Mail Official al.adalah@radenintan.ac.id

Editorial Address Letkol. Hendro Suratmin Street Sukarame Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Location Kota bandar lampung, Lampung INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A

Contact Email
al.adalah@radenintan.ac.id

Phone
+6281578564519

Journal Mail Official
al.adalah@radenintan.ac.id

Editorial Address
Letkol. Hendro Suratmin Street Sukarame Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Location
Kota bandar lampung,

Lampung

INDONESIA