Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 13, No 1 (2016): Al-'Adalah"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh ]]>
<![CDATA[Yusi Amdani]]>
<![CDATA[ al-'adalah Vol 13, No 1 (2016): Al-'Adalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (201.643 KB)
|
DOI: 10.24042/adalah.v13i1.1130
<![CDATA[Abstract: The Concept of Restorative Justice in the Settlement of Child Theft Case Based on Islamic Law and Aceh Customary Law. This study reviews the settlement of child theft cases at the Customary Court level in Aceh using restorative justice attributed to Islamic law and customary law. The legal basis of restorative justice within the positive law is regulated in Child Criminal Justice Act number 11/ 2012. The purpose is to seek a fair settlement for children in conflict with law emphasizing on restoring back the original condition, not retaliation. This study finds out that the concept of restorative justice are also known in Customary law of Aceh, In the resolution of cases of child theft, restorative justice is carried out by customary justice at the village level through a negotiation forum to achieve a win-win solution. Abstrak: Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh. Penelitian ini mengulas penyelesaian kasus pencurian oleh anak dengan menggunakan restorative justice pada tingkat peradilan adat di Aceh, dikaitkan dengan hukum islam dan hukum adat. Dasar hukum restorative justice dalam hukum [positif] diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sasarannya adalah anak yang berhadapan dengan hukum dengan tujuannya mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam hukum Adat Aceh, konsep restorative justice juga dikenal guna mewujudkan perdamaian dengan putusan win-win solution. Dalam penyelesaian kasus pencurian oleh anak, restorative justice dilaksanakan secara musyawarah melalui peradilan adat tingkat gampong. ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA ]]>
<![CDATA[Khoiruddin Nasution]]>
<![CDATA[ al-'adalah Vol 13, No 1 (2016): Al-'Adalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (178.022 KB)
|
DOI: 10.24042/adalah.v13i1.1125
<![CDATA[Abstract: Protection of Children in Indonesia Islamic Family Law. This paper reviews the content of Indonesia Marriage Law in regulating children rights including the source of child neglects and solutions to protect the rights of the child maintenance. This study offers five solutions to maintain and protect the rights of child rearing, namely: (1) increasing judges awareness of the importance of child protection issues, (2) promoting continuously the Marriage Law to the public, ( 3) Supreme Court to create a circular that judges in every Religious Court is always using their ex officio right in settling divorce cases, (4) The husband and wife, under their consciousness or under the order of the court, should register their children for education insurance, (5) All prospective married couples should attend a Pre-Marriage Course as a preparation to establish household harmony. Abstrak: Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia. Tulisan ini mengulas content Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia dalam mengatur hak pemeliharaan anak, apa saja sumber penelantaran anak dan solusi apa yang perlu dilakuksn dalam upaya melindungi hak pemeliharaan anak. Dari hasil kajian yang dilakukan, penulis menawarkan 5 (lima) solusi untuk menjamin dan melindungi hak pemeliharaan anak, yakni: (1) meningkatkan kesadaran hakim tentang pentingnya masalah perlindungan anak, (2) mensosialisasikan secara terus menerus Peraturan Perundang-undangan Perkawinan kepada masyarakat, (3) Mahkamah Agung R.I. membuat surat edaran agar hakim PA selalu menggunakan hak ex officio dalam menyelesaikan kasus perceraian, (4) suami dan isteri, baik atas kesadaran sendiri maupun atas perintah Negara, membuat asuransi pendidikan anak, (5) Mengharuskan semua pasangan yang akan menikah untuk mengikuti Kursus Pra Nikah dan/atau Kursus Calon Pengantin (Suscatim) sebagai bekal dalam mengharungi bahtera rumah tangga.]]>
<![CDATA[Reformasi Syariat Islam (Kritik Pemikiran Khalīl ‘Abd al-Karīm) ]]>
<![CDATA[Siti Mahmudah]]>
<![CDATA[ al-'adalah Vol 13, No 1 (2016): Al-'Adalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (307.577 KB)
|
DOI: 10.24042/adalah.v13i1.1131
<![CDATA[Abstract: Reformation of the Sharia (Islamic Law): A Review of Khalīl 'Abd al-Karīm Thought) This article analyses the conflicting views between Egyptian Islamists and Khalīl 'Abd al-Karīm on the entity of Shari'ah (Islamic Law). According to the Islamist group, Shari’ah is a pure devine law without any influence of whatsoever and from wheresoever. It could even be used as an alternative to resist the exercises of secular and pro-Western power in Egypt. Khalīl 'Abd al-Karīm rejects this argument on the grounds that Islamic law is not pure as it also adopted pre-Islamic Arab tradition. According to Khalīl, the true Islamic Shari'a is the law born in Makkah and Madina in the presence of Arab communities bound to the traditions of ancestors. In fact, both Khalīl and the Islamists, have similar view that the true Islamic law is what had been practiced by the Prophet Muhammad during his life in Mecca and Medina. Still, the two sides have grounded their interpretation differently; Islamists interpret the concept of Islamic law through textualist historical approach, while Khalīl interpret it through contextualist historical approach. Abstrak: Reformasi Syariat Islam (Kritik Pemikiran Khalīl ‘Abd al-Karīm). Artikel ini mengulas tentang perbedaan pendapat antara kelompok Islamis Mesir dengan Khalīl ‘Abd al-Karīm dalam masalah eksistensi Syari’at Islam. Menurut kelompok Islamis syariat Islam itu murni tanpa ada pengaruh dengan apa pun dan dari mana pun. Ia bahkan bisa menjadi alternatif untuk menolak praktik kekuasaan di Mesir yang sekular dan pro-Barat. Khalīl ‘Abd al-Karīm menolak pendapat ini dengan alasan bahwa syariat Islam telah mengadopsi tradisi Arab pra-Islam di dalamnya. Menurut Khalīl, syariat Islam yang benar adalah syariat historis kontekstualis yang diturunkan pada awal detik-detik lahirnya Islam di Makkah dan di hadapan masyarakat Arab yang berpegang teguh pada tradisi nenek moyang. Menyimak dua pendapat yang berbeda ini, menurut pendapat penulis, sebenarnya, baik Khalīl maupun kelompok Islamis mempunyai ide yang sama bahwa syariat Islam yang benar adalah apa yang sudah dipraktikkan oleh Nabi Saw di Makkah dan Madinah dan bersumber dari wahyu Allah. Namun demikian, mereka telah berpijak pada sebuah penafsiran yang berbeda. Kelompok Islamisme memaknai konsep syariat Islam melalui pendekatan historis tekstualis, sedangkan Khalîl memaknainya dengan menggunakan perspektif historis kontekstualis.]]>
<![CDATA[Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan Agama Jambi dan Implikasinya pada Perkara Cerai Gugat ]]>
<![CDATA[Bahrul Ulum]]>;
<![CDATA[Hermanto Harun]]>;
<![CDATA[Nural Faizah]]>
<![CDATA[ al-'adalah Vol 13, No 1 (2016): Al-'Adalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (247.84 KB)
|
DOI: 10.24042/adalah.v13i1.1126
<![CDATA[Abstract: The Implementation of Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1/2008 on Mediation in Jambi Religious Court and Its Implications to the Increase of Divorce Cases at the Agency. This study discusses the low rate of the implementation of Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2008 on Mediation in Jambi Religious Court, including its implications to the increase of divorce cases at the institution. The study concludes that the application of mediation in Jambi Religious Courts is not effective in addressing the high rate of divorce cases. Such a phenomenon is caused by several factors namely: First, The PERMA provisions is still relatively weak. Second, the application of rules in the Jambi Religious Court deviates from the PERMA Third, Mediation facilities are inadequate. Fourth, Mediators are not so serious in reconciling the parties. Fifth, the parties coming before the Court generally ask for judge's decision and not to be reconciled. Abstrak: Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan Agama Jambi dan Implikasinya pada Perkara Cerai Gugat. Penelitian ini membahas tentang rendahnya penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jambi, termasuk implikasinya terhadap peningkatan kasus cerai gugat di lembaga tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan mediasi pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jambi tidak efektif dalam mengatasi tingginya tingkat cerai gugat di lembaga tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor: Pertama, Ketentuan PERMA yang masih lemah. Kedua, Ketidaksesuaian antara penerapan di Pengadilan Agama Jambi dengan aturan yang terdapat dalam PERMA. Ketiga, Fasilitas mediasi yang kurang memadai. Keempat, Kurangnya keseriusan mediator dalam mendamaikan para pihak. Kelima, Para pihak yang datang ke Pengadilan umumnya hanya untuk meminta putusan hakim dan bukan untuk didamaikan. ]]>
<![CDATA[Persepsi Perempuan tentang Poligami (Studi pada Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Provinsi Lampung) ]]>
<![CDATA[Dewani Romli]]>
<![CDATA[ al-'adalah Vol 13, No 1 (2016): Al-'Adalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (209.546 KB)
|
DOI: 10.24042/adalah.v13i1.1133
<![CDATA[Abstract: Women's Perception Toward Polygamy (Study in the Conference Board of Islamic Indonesian Women Organization (BMOIWI) in Lampung Province) This study reviews women perception toward polygamy. In Indonesia, the case of polygamy is addressed by various Muslim women organizations differently. The ' Aisyiyah organizations, for example, argue that polygamy should be avoided, fearing the husband could not do just, and to inflict suffering in a household. Al-Wasliyah organizations argue that polygamy can be done only in emergencies; while KPMDI, a part of Golkar organization argue that polygamy is a reasonable solution for Humanbeing as Allah creates advantages for men, including their biological desire which is higher than women. This study find out that BMOIWI Lampung also approve of polygamy on condition that it must be preceded by the consent of the first wife and the approval of the Religious Court. In addition, the husband must be able to provide for financial and livelihood and to be fair to their wives and children. Abstrak: Persepsi Perempuan tentang Poligami (Studi pada Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Provinsi Lampung). Penelitian ini mengulas persepsi kaum perempuan terhadap poligami. Di Indonesia, kasus poligami ditanggapi berbagai organisasi wanita Islam secara berbeda. Organisasi 'Aisyiyah, misalnya, berpendapat bahwa poligami harus dihindari karena dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, dan menimbulkan penderitaan dalam sebuah rumah tangga. Organisasi Alwasliyah berpendapat bahwa poligami dapat dilakukan apabila benar-benar darurat, sedangkan KPMDI salah satu bagian dan organisasi GOLKAR berpendapat bahwa poligami merupakan suatu solusi yang wajar karena Allah menciptakan kelebihan bagi laki-laki termasuk biologisnya lebih tinggi ketimbang perempuan. Penelitian ini menemukan fakta bahwa BMOIWI Provinsi Lampung juga menyetujui poligami dengan syarat harus didahului dengan adanya persetujuan dari istri pertama dan persetujuan dari Pengadilan Agama, serta suami mampu memberi nafkah finansial maupun nafkah batin dan mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.]]>
<![CDATA[Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia tentang Keabsahan Akad bagi Wanita Hamil ]]>
<![CDATA[Romlah Romlah]]>
<![CDATA[ al-'adalah Vol 13, No 1 (2016): Al-'Adalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (319.383 KB)
|
DOI: 10.24042/adalah.v13i1.1127
<![CDATA[Abstract: The Validity of Marriage Contract of a Woman Pregnant Out of Wedlock: An Issue in Islamic Family Law Reform in Indonesia.This article reviewed the validity of marrying a woman pregnant out of wedlock as an object of Islamic Family Law reform in Indonesia. According to the the majority of 'Ulama (Muslim Scholars ) the marriage contract for women pregnant outside marriage is legal. However, they still do not concur whether the woman may afterward copulate or not, and whether the marriage contract should be repeated after childbirth or not. Regardless of divergence among scholars above, the main purpose of the permission of marrying a woman pregnant outside of marriage is to provide a definite legal protection to the status of unborn child. Thus, there are psychological and sociological considerations used by the Muslim clerics in determining the validity of marrying a woman who is pregnant out of wedlock. Abstrak: Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia tentang Keabsahan Akad bagi Wanita Hamil. Artikel ini mengulas tentang keabsahan akad nikah bagi wanita hamil di luar nikah sebagai suatu objek menarik dalam rangka pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Secara normatif, akad nikah bagi wanita hamil di luar nikah hukumnya sah menurut mayoritas ‘Ulama. Namun mereka belum sepakat apakah sesudah itu perempuan tersebut boleh dicampuri atau tidak, dan apakah pernikahan tersebut harus diulang kembali setelah melahirkan atau tidak. Terlepas dari perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama di atas, tujuan utama kebolehan menikahi wanita hamil di luar nikah adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang pasti kepada anak dalam kandungan, walaupun anak tersebut statusnya adalah anak zina. Dengan demikian ada pertimbangan psikologis dan sosiologis yang digunakan oleh para ulama dalam memutuskan keabsahan pernikahan seseorang pria dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah.]]>
<![CDATA[الإختلاف و مقارنة المذاهب عن نكاح المتعة عند العلماء الشيعة و أهل السنة ]]>
<![CDATA[Agus Hermanto]]>
<![CDATA[ al-'adalah Vol 13, No 1 (2016): Al-'Adalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (187.45 KB)
|
DOI: 10.24042/adalah.v13i1.1135
<![CDATA[Abstract: Nikah Mut’ah (Temporary Marriage) in the Views of Sunni and Shi’i Clerics. This article analyses the different views between Sunni and Shi’i Clerics on the legitimacy of Nikah Mut’ah (Temporary Marriage). Even if both the Sunni and Shi’i clerics agree that the marriage practices were permitted by Prophet Muhammad (PBUH) during his lifetime, the two sides disagree whether or not the marriage is still allowed today. The Imami clerics argue that Nikah Mut’ah was legal only in the Prophet era. In their opinions the temporary marriages is allowed in Islam, for those in traveling or in a certain conditions .and the permission is still valid until an unspecified time. The majority of Sunni scholars, however, reject the notions, referring to a hadith that Prophet Muhammad had banned the practices of Mut’ah soon after the Battle of Hunain. الملخص: "الإختلاف و مقارنة المذاهب عن نكاح المتعة عند العلماء الشيعة و أهل السنة" ولا خلاف بين الفقهاء من السنيين والإماميين في أن نكاح المتعة كان موجودا في زمن النبيّ رخص به ولكن الخلاف بينهم. تقول الشيعة الإمامية أن المتعة كانت مباحة في صدر الإسلام أيام النبيّ وأبي بكر وصدر من إمرة عمر, وإن هذا الإباحة غير محددة بعدد, وإن المتعة تجوز في كل وقت ولكن إنسان مسافرا كان أومقيما متي استوفت شروطها. أما جمهور الفقهاء من أهل السنة (الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي) فإنهم يقولون إن مشروعية زواج المتعة منسوخة.]]>
<![CDATA[Eksistensi Mahkamah Syar’iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman ]]>
<![CDATA[Erina Pane]]>
<![CDATA[ al-'adalah Vol 13, No 1 (2016): Al-'Adalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (239.053 KB)
|
DOI: 10.24042/adalah.v13i1.1128
<![CDATA[Abstract: Existence of Syar'iyah Court as an Embodiment of Judicial Power. This article reviews the position of the Syar'iyah Court in the national judicial system including its competence. It is aimed to realize the principle of legal certainty, the principle of legal justice, and the principle of equal rights and status of every person under the law. The Syar'iyah Court is regulated under the Law of Religious Courts and under the Law of Aceh Governement, holding special position in the field of Islamic criminal law (jinayat). The Syar'iyah Court of Aceh holds relative and absolute competent authority to examine and to judge cases at the first level in the areas of ahwāl al-syakhshiyah (family law), mu'āmalah (economic law/civil) and, jināyat (Islamic criminal law). Among many cases forwarding into Syar'iyah Court in Aceh is the case of jināyat maysīr (gambling). In such a case Court decision is widely accepted among the people of Aceh as they are deemed more sense of fairness. Abstrak: Eksistensi Mahkamah Syar’iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman. Artikel ini mengulas tentang kedudukan Mahkamah Syar'iyah dalam sistem peradilan nasional berikut kompetensi yang dimilikinya. Tujuan pokoknya adalah dalam rangka mewujudkan asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas persamaan hak dan kedudukan setiap orang di bawah hukum. Eksistensi Mahkamah Syar'iyah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kedudukan sebagai peradilan khusus dari peradilan umum dalam bidang hukum pidana Islam (jināyat). Kompetensi relatif dan absolut Mahkamah Syar'iyah di Aceh berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang ahwāl al-syakhshiyah (hukum keluarga), mu’āmalah (hukum ekonomi/perdata) dan, jināyat (hukum pidana Islam). Salah satu perkara jināyat yang banyak masuk ke Mahkamah Syar'iyah di Aceh adalah perkara jināyat maysīr (judi) yang keputusannya dapat diterima oleh masyarakat Aceh karena dipandang lebih memenuhi rasa keadilan. ]]>
<![CDATA[Implikasi Hermeneutika dalam Reinterpretasi Teks-teks Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Ahmad Hasan Ridwan]]>
<![CDATA[ al-'adalah Vol 13, No 1 (2016): Al-'Adalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (383.517 KB)
|
DOI: 10.24042/adalah.v13i1.1132
<![CDATA[Abstract: The Contribution of Hermeneutics in re-Interpreting Islamic Legal Texts. This article examines the contribution of Hermeneutics in reinterpreting the Islamic legal texts. Hermeunetcs enters the treasures of Islamic law through active dialogs between Muslim and Western scholars, and later It becomes an integral part of the of religious discourse in understanding religious texts critically. Among a number of Muslim exponents actively offering new models of interpretation are Sayhrur and Abu Zaid. Shahrur, with the his boundary limit theory, and Abu Zaid, with his significance of intelectual meaning theory, have inspired Muslims to initiate the reform movement of thought as a critical response to the discourse of Islamic law. In the model of this new legal interpretation, hermeneutics becomes an alternative method when the traditional interpretation of Islamic legal thought fails to understand contemporary reality through the interpretation of legal texts. Abstrak: Implikasi Hermeneutika dalam Reinterpretasi Teks-teks Hukum Islam. Artikel ini menelaah tentang kontribusi Hermeneutics dalam telaah ulang terhadap teks-teks hukum Islam. Hermenetika masuk dalam khazanah hukum Islam melalui dialog sarjana Muslim dan sarjana Barat dan kemudian menjadi bagian integral dari wacana pemikiran keagamaan untuk memahami teks-teks keagamaan secara kritis. Di antara sejumlah eksponen Muslim yang aktif menawarkan model interpretasi yang baru ini adalah Sayhrûr dan Abû Zaid. Syahrûr dengan teori batas dan Abû Zaid dengan teori signifikansi makna telah menginspirasi kaum intelektual Muslim untuk memulai gerakan pembaruan pemikiran sebagai respons kritis terhadap wacana hukum Islam. Di dalam model penafsiran hukum yang baru ini, hermeneutika menjadi suatu metode alternatif ketika sistem penafsiran Hukum Islam tradisional tidak mampu untuk memahami realitas kontemporer melalui penafsiran terhadap teks-teks hukum Islam . ]]>
<![CDATA[Studi Analisis Terhadap Dinamika Pemikiran Fukaha Sunni Tentang Ibdāl dan Istibdāl Benda Wakaf ]]>
<![CDATA[Dahlia Haliah Ma'u]]>
<![CDATA[ al-'adalah Vol 13, No 1 (2016): Al-'Adalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (212.449 KB)
|
DOI: 10.24042/adalah.v13i1.1129
<![CDATA[Abstract: Analyzing of the Dynamics of Sunni Fuqaha Thought on Ibdāl (Selling) and Istibdāl (Replacement) of Waqf (Endowment) Objects. This study aims to analyse the Sunni jurists thought (Hanāfiyah, Mālikiyah, Shāfi'ites, and Hanābilah) on selling (ibdāl) and replacement (istibdāl) waqf objects. This study uses a qualitative approach with descriptive analytic method. The data were compiled from the texts of each schools, namely: Hanāfiyah, Mālikiyah, Shāfi'ites, and Hanābilah, coupled with other sources in the form of references, documents and articles related to the issue. The results of this study conclude that only the Hanafi schools allow ibdāl and istibdāl of wakaf objecta for the benefit of the waqf itself. Abstrak: Studi Analisis Terhadap Dinamika Pemikiran Fukaha Sunni Tentang Ibdāl dan Istibdāl Benda Wakaf. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memaparkan pemikiran fukaha Sunni (Hanāfiyah, Mālikiyah, Syāfi’iyah, dan Hanābilah) terhadap penjualan (ibdāl) dan penggantian (istibdāl) benda wakaf. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik. Sumber data yang digunakan berupa kitab fikih dari masing-masing mazhab yakni kitab fikih kalangan Hanāfiyah, Mālikiyah, Syāfi’iyah, dan Hanābilah, ditambah dengan sumber lain berupa referensi, dokumen, dan artikel yang berkaitan dengan inti permasalahan. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa Mazhab Hanāfi membolehkan ibdāl dan istibdāl benda wakaf dengan melihat kemaslahatan yang terkandung dalam wakaf tersebut. ]]>
