cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
JURNAL HIMA HAN
Published by Universitas Lampung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal HAN UNILA diterbitkan oleh Fakultas Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung. Pernerbitan empat kali dalam setahun, pada bulan Maret, Juni, September dan bulan Desember. Dewan redaksi hanya menerima naskah hasil penelitian bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara.
Arjuna Subject : -
Articles 223 Documents
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS DALAM PENGELOLAAN SUB TERMINAL AGRIBISNIS Zaki, Begiyama Fahmi
JURNAL HIMA HAN Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura melakukan kebijakan yang berfokus kepada fungsinya sebagai regulator, fasilitator, dan motivator dengan dasar pertimbangan perlu adanya STA untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani dan pelaku pasar, di samping untuk mendidik petani agar memperbaiki kualitas produknya sekaligus mengubah pola pikir kearah agribisnis serta menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah, selain itu untuk mengembangkan akses pasar yang tujuanya untuk meningkatkan pendapatan pedagang dan petani hortikultura di Kabupaten Tanggamus. Faktor pendukung kebijakan tersebut yaitu: Kabupaten Tanggamus merupakan sentra produksi hortikultura; Sumber daya manusia yang mendukung; Partisipasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus yang positif; dan Kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi buah dan sayur. Namun terdapat faktor penghambat di dalam kebijakan tersebut yaitu: Keterbatasan dana; Kurangnya permodalan petani dalam berbudaya hortikultura; Infrastruktur yang belum memadai pada STA; dan Belum adanya Peraturan daerah tentang STA di Kabupaten Tanggamus.
PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN SEMESTA DI PROVINSI LAMPUNG Zulfikar, Indra
JURNAL HIMA HAN Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jaminan Kesehatan Semesta Provinsi Lampung adalah jaminan kesehatan yang diberikan kepada seluruh masyarakat lampung yang belum memiliki jaminan kesehatan seperti asuransi pribadi (mandiri), Askes, Jamsostek, Asabri, Askeskin/Jamkesmas,atau jaminan kesehatan lainnya. Namun dihimbau bagi masyarakat yang mampu untuk dapat menjamin kesehatannya dengan asuransi kesehatan mandiri. Jamkesta sendiri berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan PT.ASKES (persero) Divisi Regional III Tentang Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Kesehatan Semesta (JAMKESTA) Provinsi Lampung Tahun 2012 No.90/0482/III.03.2/PKS/II/2012;No21/KTR/Reg.III/0212. Sedangkan tentang pedoman pelaksanaan diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung No.1.a Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan Jaminan Kesehatan Semesta (JAMKESTA).Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Semesta di Provinsi Lampung? Dan apa sajakah faktor dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Provinsi Lampung?Untuk membahas permasalahan penelitian ini, maka digunakan pendekatan yuridis empiris. yang berhubungan dengan  pelaksanaan Jaminan Kesehatan Semesta Di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan RSUD H.Abdoel Moeloek.Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaannya Jamkesta yang telah dijalankan sejak tanggal 1 januari 2012 di Provinsi Lampung diselenggarakan berdasarkan konsep asuransi sosial. Program Jamkesta ini bertujuan mewujudkan portabilitas pelayanan sehingga pelayanan rujukan tertinggi yang disediakan Jamkesta dapat diakses oleh seluruh peserta dari berbagai wilayah. Selain itu, agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin dan seluruh masyarakat Lampung. Iuran bagi masyarakat miskin dan tidak mampu masyarakat Lampung yang belum mempunyai jaminan kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Semesta bersumber dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD), pada hakikatnya pelayanan kesehatan terhadap peserta menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan kontribusi sehingga menghasilkan pelayanan yang optimal. Faktor penghambat dalam program Pelaksanaan Jamkesta masih minimnya koordinasi antara tim Jamkesta dari Tingkat Kabupaten/Kota sampai Tingkat Ptovinsi.dan dikatakan pula pelaksanaan dari program Jamkesta baru tahap sosialisasi ke masyarakat di Provinsi Lampung. hanya sebagian kabupaten saja yang sudah bisa menikmati program Jamkesta itu. Selain itu, dari segi pelayanan masih perlu dibenahi dalam persediaan obat-obatan yang dibutuhkan serta perawatan yang semaksimal mungkin.Saran, diharapkan dari program Pelaksanaan Jamkesta kedepannya mengenai segala kekurangan dapat segera dibenahi serta tepat sasaran dengan mengacu pada prosedural yang telah ditetapkan sehingga masyarakat pengguna Jamkesta dapat mendapatkan pelayanan yang optimal.
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) DI KOTA BANDAR LAMPUNG Praja, Bobby Aldian
JURNAL HIMA HAN Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Alasan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyusunan RAPBD Kota Bandar Lampung (2) Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyusunan RAPBD Kota Bandar Lampung.Hasil penelitian menunjukkan: (1) Alasan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam proses penyusunan APBD adalah konsekuensi otonomi daerah, Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah kota dan maksimalisasi profesionalisme kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (2)  Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam proses penyusunan APBD, adalah: (a) Prinsip partisipasi dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan Bedah APBD, yaitu masyarakat memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan RAPBD kepada DPRD. (b) Prinsip kepastian hukum, di mana penyusunan APBD dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dengan penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD. (c) Prinsip transparasi, proses penganggaran APBD dilakukan secara transparan, akuntabel dan alokasi anggaran harus dapat menjawab permasalahan riil masyarakat. APBD bersifat terbuka, melibatkan berbagai pihak dalam penyusunannya (d) Prinsip akuntabilitas di mana penyusunan APBD dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan perundang-undangan.
PERAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMBINAAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN PELAJAR Sari, Nadia Purnama
JURNAL HIMA HAN Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung mempunyai fungsi sebagai pendukung dan fasilitator dalam hal pembinaan organisasi keolahragaan yang tertera pada Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung. Setelah melakukan wawancara, peneliti menemukan faktor-faktor penghambat dalam pembinaan organisasi keolahragaan pelajar oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung menurut Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung Tahun 2010-2014 ialah keterbatasan kemampuan Pemerintah Daerah terhadap pendanaan olahraga, rendahnya kuantitas dan kualitas pelatih atau guru olahraga dan sistem pembinaan belum terarah. Peneliti memberikan saran demi perbaikan dimasa mendatang, agar ditingkatkan lagi kerjasama antara Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten / Kota dalam hal pembinaan dan menjaring bibit-bibit olahragawan pelajar yang potensial, menambah bantuan fasilitas olahraga seperti sarana-prasarana dan tenaga pelatih atau guru olahraga agar prestasi yang diraih dapat merata.
KEDUDUKAN DAN KONTRIBUSI SUMBANGAN MASYARAKAT TERHADAP KEUANGAN DESA DI DESA HANURA KECAMATAN PADANG CERMIN KABUPATEN PESAWARAN Ahmadi, Ahmadi
JURNAL HIMA HAN Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian maka didapatkan hasil bahwa: pertama, hasil swadaya dan partisipasi atau di Desa Hanura disebut dengan sumbangan masyarakat memiliki kedudukan sebagai sumber pendapatan asli desa. Sumbangan masyarakat Desa Hanura pada tahun 2013 ditetapkan melalui SK Nomor 001/ V.05.07/ III.2013 tentang PAD Desa dan Rencana Anggaran Belanja Desa Hanura Tahun 2013. Jika diperhatikan, keberadaan surat keputusan kepala desa sebagai pengganti peraturan desa tentang  APBDes telah melanggar peraturan hukum tentang keuangan desa yang menyebutkan APBDes harus berbentuk peraturan desa. Kedua, sumbangan masyarakat memiliki kontribusi sebagai dana tambahan operasional desa sebesar Rp. 2.340.000,-, insentif perangkat desa sebesar Rp. 2.100.000,-, dan sebesar Rp. 3.000.000,- sebagai dana tambahan pembiayaan hari jadi desa.
PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PRESTASI PEMERINTAHAN DI DESA RAWA SELAPAN KECAMATAN CANDIPURO LAMPUNG SELATAN Pamungkas, Bagus Adi
JURNAL HIMA HAN Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa memberikan kesempatan kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran kepala desa dalam meningkatkan prestasi pemerintahan di desa tersebut dan sekaligus mengkaji faktor-faktor pendukung dan penghambat peran kepala desa dalam meningkatkan prestasi pemerintahan di Desa Rawa Selapan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktek baik bagi Kepala Desa Rawa Selapan pada khususnya maupun masyarakat Desa Rawa Selapan pada umumnya. Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian pendekatan normatif empiris. Dengan pendekatan ini penelitian menggali informasi secara alamiah tentang peran kepala desa di desa tersebut. Sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan para responden kunci yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Teknik dalam menggali data adalah melalui studi kepustakaan, wawancara, dokumentasi dan pengamatan. Hasil penelitian dari tiga (3) unsur pokok yang meliputi pembinaan masyarakat, pelayanan  masyarakat dan pengembangan pada masyarakat. 
PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAGIAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN Anggraini, Dewi
JURNAL HIMA HAN Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daearh yang dapat dinilai dengan uang, Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang dimaksud, merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagian keuangan serta faktor penghambat tugas pokok dan fungsi bagian keuangan Kabupaten.Pesawaran terdiri dari beberapa faktor yaitu: Terlambatnya pengajuan anggaran, Kurangnya kedekatan antara Pemkab dan DPRD, dan Rendahnya daya serap anggaran,kurangnya kelengkapan dokumen yang diajukan,terlambatnya surat pertanggungjawaban yang di berikan oleh dinas ke bagian keuanganPenelitian skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder berupa bahan hukum primer dan skunder.Analisis data dan informasi dilakukan secara deskriptif kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi keuangan daerah kabupaten.Pesawaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berasarkan pada prinsip-prinsip tangungjawab, mampu memenuhi kewajiban keuangan, kejujuran, hasil guna dan pengendalian.
PEMEKARAN DESA WAY SINDI HANUAN KECAMATAN KARYA PENGGAWA KABUPATEN PESISIR BARAT Hariyanti, Hariyanti
JURNAL HIMA HAN Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Otonomi daerah yang dicanangkan pemerintah sejak Tahun 1999 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap mekanisme Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah memberikan wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk mengatur dan menyelenggarakan rumah tangga pemerintahannya sendiri, dilain pihak guna menyempurnakan sistem penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan agar lebih efektif, pemerintah daerah menganggap perlu untuk melaksanakan pemekaran wilayah baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/pekon. Kebijakan pemekaran Desa di Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat mengacu pada PERDA Lampung Barat tentang  Pembentukan, Penghapusan dan atau  Penggabungan Pekon. Permasalahan dalam penelitian ini adalah  Bagaimanakah Pelaksanaan Pemekaran Desa Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, serta untuk mengetahui Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam Pemekaran Desa Way Sindi Hanuan.Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat normatif dan empiris, yakni data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan.Kesimpulan dari penelitian bahwa ada tiga (3) tahap dalam Pelaksanaan Pemekaran Desa Way Sindi Hanuan Kabupaten Pesisir Barat yaitu tahap pertama,  Penghimpunan/perumusan aspirasi masyarakat. Tahap kedua,  pengajuan usulan pemekaran Desa dan  Tahap ketiga,yaitu penyusunan Raperda. Adapun Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemekaran Desa Way Sindi Hanuan yaitu terutama  sumber daya aparatur Pemerintah Desa, masih kurangnya kesadaran aparatur Desa dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masarakat dan masih minimnya sarana dan prasarana pendukung penyelenggara yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan dan Kabupaten setempat serta Lambatnya pelayanan terhadap masyarakat dalam pengurusan surat pengantar dan sejenisnya di karenakan minimnya kualitas pendidikan aparatur terkait di Daerah Desa.Saran dalam penelitian ini adalah 1) sebaiknya aparatur Pemerintah Kecamatan dan  Desa menjalankan secara sungguh-sungguh fungsi dan perannya sebagai aparatur Pemerintah khususnya di Desa. 2) Sebaiknya Pemerintahan Desa tidak mengajukan Permohonan  untuk terjadinya pemekaran kalau tidak memenuhi syarat administratif untuk terjadinya pemekaran. 3) Sebaiknya Pemerintahan Desa mengajukan permohonan kepada pemerintah yang berwenang agar dapat memberikan pelatihan (penyuluhan) guna meningkatkan kinerja dan pengetahuan aparatur Desa dalam rangka pembinaan terhadap masyarakat.
PENGAWASAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN TERHADAP PENGENDALIAN SUMBERDAYA PERIKANAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG Ardi Koesoema, Yasir Al-Halim
JURNAL HIMA HAN Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berbagai permasalahan di laut lebih diwarnai oleh pelanggaran batas wilayah serta aspek-aspek pelanggaran tindak pidana perikanan yang di lakukan oleh nelayan lokal, maka Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi maupun Kabupaten/Kota dalam hal ini memiliki tanggung jawab dalam melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan. Seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang pengawasan oleh dinas perikanan dan kelautan terhadap pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan. Masalah dalam penelitian ini tentang pengawasan Dinas Perikanan dan Kelautan terhadap pengendalian sumberdaya perikanan di Kota Bandar Lampung. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung sangat berperan penting dalam pengawasan terhadap pengendalian sumberdaya perikanan di Kota Bandar Lampung. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap pengendalian sumber daya perikanan, adanya tindak tegas bagi nelayan yang melakukan penangkapan secara illegal dengan menggunakan obat bius, bahan peledak dan jaring trawl. Memberikan arahan langsung kepada nelayan untuk menggunakan alat-alat penangkap ikan yang tidak melanggar hukum.
PERIZINAN MINIMARKET DALAM KERANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASAR TRADISIONAL DI KOTA BANDAR LAMPUNG Putra, Margana Maha
JURNAL HIMA HAN Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Hukum Administrasi Negara FH UNILA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menentukan prosedur perizinan minimarket di Kota Bandar Lampung serta perlindungannya ke Pasar Tradisional. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Normatif-Empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif. Prosedur pemberian izin mendirikan minimarket di Kota Bandar Lampung adalah berdasarkan Pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 89 Tahun 2011 tentang  Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung pada pasal 3 disebutkan yaitu Setiap penyelenggaraan minimarket harus terlebih dahulu mendapat perizinan dari Pemerintah Daerah. Perlindungan hukum terhadap Pasar Tradisional dalam kaitannya dengan pemberian izin minimarket di Kota Bandar Lampung adalah persyaratan Lokasi pendirian minimarket mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung dan Rencana Detail Ruang Kota (RDTRK) Bandar Lampung. Bentuk perlindungan hukum terhadap Pasar Tradisional yang kedua adalah yang tertuang dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 89 Tahun 2011 pada pasal 5 huruf a tentang kewajiban dikatakan bahwa diharapkan menjalin kemitraan dengan usaha kecil atau koperasi untuk usaha perpasaran swasta skala besar, menengah dan kecil (khusus hanya Mini Swalayan).

Page 1 of 23 | Total Record : 223