cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Sosioinforma
Published by Kementerian Sosial Republik Indonesia
ISSN : 24428094     EISSN : 25027913     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Sosio Informa merupakan nama baru dari Majalah Informasi Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial. Majalah Sosio Informa menyajikan tulisan hasil kajian literatur dan kajian pemikiran kritis mengenai pembangunan kesejahteraan sosial. Sosio Informa merupakan media publikasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan pihak-pihak yang menekuni bidang pembangunan kesejahteraan sosial.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 19 No 1 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial" : 7 Documents clear
WARIA DAN PERSOALAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Togiaratua Nainggolan
Sosio Informa Vol 19 No 1 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v19i1.25

Abstract

This study was conducted in order to describe the existence of transvestites and efforts to fulfill their human rights in Indonesia . Discussion with descriptive analysis of the qualitative data collected through library and documentation. The results indicate that efforts to fulfill transgender rights carried out internally and externally. Internally committed by transvestites, both individuals and groups through the organization. Externally conducted by other parties outside the transsexual, who made efforts to uphold human rights in general, including transvestites in it. Formally addressing the needs of transgender rights are sufficient, as evidenced by the many legal instruments related to human rights in Indonesia, although none offend transgender. The problem on level of implementation is very weak, leaving many transgenders are victims of human rights violations. For the sake of the effectiveness of efforts to comply with their human rights, transgender should combine efforts to strengthen internal management with external organizations and programs that focus and continuous seeking social support, and dare to take the initiative bring an experienced human rights violations to create momentum and reverberations transgender struggle to uphold their human rights. Regardless of the way in which transsexuals should continue to develop their social functioning and promote or restore a mutually beneficial social interaction between individuals and communities with the transgender community to improve the quality of life together.Keywords: compliance efforts, human rights, shemale.Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan keberadaan waria dan upaya memenuhi hak asasinya di Indonesia. Pembahasan dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif terhadap data yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa upaya pemenuhan hak asasi waria dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal dilakukan sendiri oleh waria, baik individu maupun kelompok melalui organisasi. Secara eksternal dilakukan oleh pihak lain di luar waria, yang melakukan upaya penegakan HAM secara umum termasuk waria di dalamnya. Secara formal upaya pemenuhan kebutuhan hak asasi waria cukup memadai, yang dibuktikan dengan banyaknya instrumen hukum terkait HAM di Indonesia walau tidak satupun menyinggung waria. Persoalananya adalah pada tararan implementasi masih sangat lemah sehingga masih banyak waria menjadi korban pelanggaran HAM. Demi efektivitas upaya pemenuhan hak asasinya, waria sebaiknya menggabungkan upaya internal dengan eksternal dengan memperkuat manajemen organisasi dan program yang fokus dan berkesinabungan, mencari dukungan sosial, dan berani mengambil inisiatif memperkarakan pelanggaran HAM yang dialami untuk menciptakan momentum dan gaung perjuangan waria menegakkan hak asasinya. Apapun cara yang ditempuh waria seyogyanya tetap mengembangkan keberfungsian sosialnya sekaligus mempromosikan atau memulihkan interaksi sosial yang saling menguntungkan antara individu dan komunitas waria dengan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan bersama.Kata Kunci:upaya pemenuhan, hak asasi manusia, waria.
STANDAR PELAYANAN BALAI REHABILITASI SOSIAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Sutaat Sutaat
Sosio Informa Vol 19 No 1 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v19i1.26

Abstract

Social welfare institutions service sistem is a one of old model services. Now, new paradigm approach in social welfare services base on family and community, but institutions model still eksist on social welfare services because of some individuals still need on institution services. In otonomie’s era some of but all of institution services on responsibilities and helds by local government. So far some of social welfare institutions have spesific conditions and problems as the local area. This paper are study on sosial welfare institution, especially on institution conditions, services, standard of services, and some problems on services. This study showed that apecific name of social welfare institution services in Midle Java are “Social Rehabilitation Institution” (Balai Rehabilitasi Sosial) and “Social Rehabilitation Unit” (Unit Rehabilitasi Sosial). First problem on this institution is human resourses especially on kuantity and kuality of social workers. Some of them laks of skill and knowledge that need for klient services. Therefore, this study have solves ideas to the problem as, 1) The Ministry for Social Affair must be made that social worker get good carier sistem and good incentive; 2) Social worker need to upgrade on special skill and konwledge; 3) Some of institutions and some of social workes need to be standard and sertifications on social welfare services.Keywords: social welfare service institution, social rehabilitation institution, social worker, standard of services.Pelayanan kesejahteraan sosial berbasis panti merupakan salah satu model pelayanan yang cukup tua. Meskipun ada perkembangan paradigma baru yang berfokus pada pelayanan berbasis keluarga dan masyarakat, namun pelayanan berbasis panti ternyata tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Masih banyak penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang membutuhkan pelayanan dalam bentuk panti. Berdasarkan informasi pada unit teknis di Kementerian Sosial, di era otonomi daerah hampir semua panti sosial dikelola oleh pemerintah daerah, hanya sebagian kecil yang masih dikelola oleh pusat. Masingmasing daerah mempunyai kebijakan yang berbeda dalam pengelolaan dan penyelenggaraan panti sosial. Oleh karena itu informasi tentang kondisi panti, jenis pelayanannya, permasalahan yang dihadapi menarik untuk dikaji. Secara deskriptif penelitian ini mencoba menggali dan memaparkan kondisi panti dan permasalahannya, termasuk standar pelayanan yang digunakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Jawa Tengah nomenklatur panti berbeda dengan yang digunakan pusat, yakni panti milik pusat dengan  nomenklatur  “Panti  Sosial”,  sedangkan  Jawa  Tengah  menggunakan  nama  “Balai  Rehabilitasi Sosial”  dan  “Unit  Rehabilitasi  Sosial”.  Standar  pelayanan  ditetapkan  oleh  kebijakan  daerah  yakni berbadaskan Peraturan Gubernur dan Dinas Sosial Jawa Tengah. Masalah yang dihadapi panti utamanya terkait SDM, yakni masalah kuantias dan kualitas pekerja sosial yang kurang memadai. Terkait dengan hal itu, rekomendasi yang diajukan antara lain: 1) Kementerian Sosial perlu berupaya agar fungsional pekerja sosial diminati oleh pegawai. Untuk ini salah satunya dengan mengusahakan perbaikan karir dan tunjangan; 2) Perlunya peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.Kata Kunci: panti sosial, balai rehabilitasi sosial, pekerja sosial, standar pelayanan
PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS KOMUNITAS BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU: SEBUAH STUDI DI RSUD CENGKARENG Nursehan Sugiharto
Sosio Informa Vol 19 No 1 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v19i1.20

Abstract

Health services is one of the basic services that are needed by the community. Health services as a part  of social services must also related to the economy. Efforts are made to provide quality health services is certainly not free of costs. Therefore, Jakarta Provincial Government allocated 530 billion rupiahs for health services for Underprivileged and working with 40 hospitals in Jakarta, including Cengkareng Hospital. Excellence Cengkareng Hospital location that is located very close to public housing, becoming its own benefits to the surrounding community, and this can make Cengkareng Hospital as a communitybased hospital.Keywords: health services, underprivileged, cengkareng hospital, community-base hospitalPelayanan kesehatan merupakan salah satu layanan dasar yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Pelayanan kesehatan sebagai salah satu bagian dari pelayanan sosial tentunya terkait juga dengan ekonomi. Upaya yang dilakukan dalammemberikan pelayanan kesehatan berkualitas tentunya tak lepas dari biaya-biaya. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan dana sebesar 530 milyar rupiah untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu dan bekerja sama dengan 40 rumah sakit di DKI Jakarta termasuk RSUD Cengkareng. Keunggulan lokasi RSUD Cengkareng yang letaknya berada sangat dekat dengan pemukiman umum, menjadi manfaat tersendiri bagi masyarakat sekitar, dan hal ini bisa menjadikan RSUD Cengkareng sebagai rumah sakit berbasis komunitas.Kata Kunci: pelayanan kesehatan, masyarakat tidak mampu, rsud cengkareng, rumah sakit berbasis komunitas. 
PECANDU NARKOBA, ANTARA PENJARA ATAU REHABILITASI Ratih Probosiwi; Daud Bahransyaf
Sosio Informa Vol 19 No 1 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v19i1.23

Abstract

Distribution of drugs in Indonesia has reached a very alarming rate. No longer targeted adult users, drugs begin to explore in children, teenagers, and women. The number of drug abusers arrested and sentenced to prison from year to year has increased significantly . Drug abusers are sentenced to prison is not only a dealer or croupier, but also drugs addicts. This certainly needs to be studied more deeply, because addicts are prisoners who need special treatment in order to recover from addiction. The need to recover drugs addicts emerged rehabilitation program that can be done in a medical or non-medical (social) treatments. The rehabilitation program is not free of problems and constraints, ranging from limited budget until the judge verdict that is not in favor of this program. It takes good faith in the implementation of the rehabilitation program of all parties concerned, families, and also communities to ensure the program runs fine and continuous.Keywords: drugs abuse, drugs addicts, prisons, and rehabilitations.Persebaran narkoba di Indonesia telah mencapai angka yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi mensasar pengguna dewasa, narkoba kini mulai merambah pada anak, remaja, dan wanita dari berbagai kalangan. Jumlah penyalahguna narkoba yang ditangkap dan dihukum penjara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan  yang  signifikan.  Penyalahguna  narkoba  yang  dihukum  penjara  ini  tidak  hanya  pengedar ataupun bandar, namun juga pecandu. Hal ini tentu perlu dikaji lebih dalam, karena pecandu merupakan pesakitan yang membutuhkan perawatan agar pulih dari kecanduannya. Kebutuhan untuk memulihkan pengguna narkoba ini kemudian memunculkan program rehabilitasi narkoba yang dapat dilakukan secara medis ataupun non-medis (sosial). Program rehabilitasi tidak bebas dari masalah dan kendala, mulai dari masalah klise anggaran terbatas sampai pada vonis hakim yang tidak memihak pada program ini. Dibutuhkan iktikad baik dalam pelaksanaan program rehabilitasi dari semua pihak terkait dan juga keluarga serta masyarakat untuk memastikan program ini berjalan dengan baik secara berkelanjutan.Kata kunci: penyalahgunaan narkoba, pecandu narkoba,penjara, dan rehabilitasi.
POLA USAHA TANI PETANI GAMBIR DI NAGARI SIGUNTUR, KABUPATEN PESISIR SELATAN, PROPINSI SUMATERA BARAT Erwin Erwin
Sosio Informa Vol 19 No 1 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v19i1.24

Abstract

Approximately 85% of people working as a farmer villages Siguntur gambier. In general socio-economic conditions of farmers gambier are in very limited circumstances, land area (1 s / d 1.5 acres) and a relatively small capital. Most farmers do harvest 2 or 3 times a year. Average yields ranged from 600 kg farmer up to 1000 kg. Price gambier in the past 2 years ranged from 18,000, - s / d Rp22.000, - Farmers' income ranged between Rp 1.200.000, - up to Rp 2 million. Efforts to make improvements to the quality of gambier face many obstacles disebabkaan by gambier farmers farming patterns. The purpose of the study to identify patterns gambier farmers farming and strategies undertaken by farmers gambier to increase revenue. The study was conducted in Nagari Siguntur, one of the producers gambier villages in the South Coastal District, West Sumatra province. The data was collected using qualitative techniques; observation, in-depth interviews and focus group discussions. Data were analyzed with pendektan emics and ethics. The results of this study indicate that the pattern of gambier farmers still farming conventionally and low farmer productivity; farmers' low level of education; gambier production management depends lender, people call it as toke. These conditions resulted in a family of farmers who are in poverty gambier. On that basis, the future of farming patterns can be developed that integrate plant gambier with cattle gambier to increase farmers' income in the future.Keywords: farming patterns, dry land, community economic empowerment.Sekitar 85% dari masyarakat nagari Siguntur bekerja sebagai petani gambir. Secara umum kondisi sosial ekonomi petani gambir berada dalam kondisi yang sangat terbatas, luas lahan (1 s/d 1,5 hektar ) dan modal usaha relatif kecil. Sebagian besar petani melakukan panen 2 atau 3 kali dalam satu tahun. Rata-rata hasil panen petani berkisar antara 600 kg sampai 1000 kg . Harga gambir dalam 2 tahun terakhir berkisar antara Rp18.000,- s/d Rp22.000,- Pendapatan petani berkisar antara Rp 1.200.000,- sampai Rp 2 juta. Upaya untuk melakukan perbaikan terhadap kualitas gambir mengalami banyak hambatan disebabkaan oleh pola usaha tani petani gambir. Tujuan penelitian mengidentifikasi pola usaha tani petani gambir dan strategi yang dilakukan oleh petani gambir untuk meningkatkan pendapatan. Penelitian dilakukan di Nagari Siguntur, salah satu nagari penghasil gambir di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik kualitatif; observasi, wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus. Data dianalisis dengan pendektan emik dan etik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola usaha tani petani gambir masih konvensional dan produktivitas petani rendah; tingkat pendidikan petani rendah; manajemen produksi gambir tergantung pemberi pinjaman, masyarakat menyebutnya dengan sebutan toke. Kondisi ini yang mengakibatkan keluarga petani gambir berada dalam kemiskinan. Dengan dasar itu, kedepan dapat dikembangkan pola usaha tani yang mengintegrasikan tanaman gambir dengan ternak sapi untuk meningkatkan pendapatan petani gambir di masa depan.Kata kunci: pertanian pola, lahan kering, pemberdayaan ekonomi masyarakat.
BOLSA FAMILIA: PROGRAM TRANSFER TUNAI BERSYARAT UNTUK PENGURANGAN KEMISKINAN DI BRAZIL Mu’man Nuryana
Sosio Informa Vol 19 No 1 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v19i1.27

Abstract

It has been ten years Bolsa Familiais the key that helped Brazil to cut absolute poverty by half from 9,7% to 4,3% of the population. And even more impressive and different from other countries, income inequality decreased significantly where the Gini coefficient becomes 0 527, a 15% decrease. BF now reaching 14 million households or 50 million people, or about one-quarter of the population of Brazil, and is widely seen as a global success story, a point of reference for social policy across the globe.Hovever, building a progressive social policies that can lift the roots of poverty and promoting the distribution of welfare remains a challenge for policy-makers. The New Model of Social Policy in Brazil, which relied on 'targeting and social safety net', needs to be seen as a vehicle for the reconciliation of growth with equity, offering an alternative to a more progressive, traditional, institutionalised welfare service delivery mechanisms. Despite some promising initial evidence of conditional cash transfer schemes in Brazil, however, it remains to be seen how well the construction this safety net such as BF can continue to support the ambitious expectations in the case of Brazil. The important of successful BF concept is laid on how it can be applied to provide underprivileged sectors in the society with continuous access to basic social services and employment opportunities that may increase the chance of a better life for them. Keywords:programe, poverty. Telah sepuluh tahun Bolsa Familia (BF) menjadi kunci yang menolong Brazil memangkas angka kemiskinan absolut menjadi setengahnya, dari 9,7% menjadi 4,3% dari populasi, yang lebih mengesankan lagi dan berbeda dengan negara-negara lain, ketimpangan pendapatan menurun signifikan di mana koefisien Gini menjadi 0,527 suatu penurunan 15%. BF sekarang menjangkau hampir 14 juta rumah tangga atau 50 juta orang atau sekitar ¼ dari populasi Brazil, dan secara luas dilihat sebagai sebuah cerita sukses global, sebuah titik referensi bagi kebijakan sosial di seluruh dunia. Membangun kebijakan sosial progresif yang dapat mengangkat akar kemiskinan dan mempromosikan distribusi kesejahteraan masih menjadi tantangan bagi para pembuat kebijakan. Model baru Kebijakan Sosial di Brazil, yang mengandalkan ‘targeting and social safety net’, perlu dilihat sebagai wahana rekonsiliasi bagi growth with equity, menawarkan alternatif yang lebih progresif, tradisional, mekanisme yang terlembagakan yang menyediakan pelayanan kesejahteraan. Meskipun beberapa bukti awal telah cukup menjanjikan dari skema bantuan tunai bersyarat di Brasil, bagaimanapun, masih harus dilihat seberapa baik konstruksi jaring pengaman konstruksi seperti BF itu dapat terus mendukung harapan ambisius dalam kasus Brasil. Sangat penting bahwa keberhasilan konsep BF dapat diterapkan bagi sektor yang kurang beruntung dalam masyarakat dengan akses berkelanjutan terhadap pelayanan sosial dasar dan kesempatan kerja yang dapat meningkatkan kesempatan hidup yang lebih baik bagi mereka.Kata kunci: program, kemiskinan.
MELIBATKAN ANAK DALAM PENELITIAN ANAK: PROSES, PELUANG DAN TANTANGAN Yanuar Farida Wismayanti
Sosio Informa Vol 19 No 1 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v19i1.21

Abstract

Participationis not just symbolic . In some cases, the children are still used as a tool or even not at all involved in a study, both in the preparation and execution of the research process . This allows the children involved in the institutional and cultural context. The involvement of children is very important to know their views or perspectives of the problem and the expected demand . One method to understand the level of participation, using the approach of Roger Hart's ladder of participation. Involving children is an opportunity and a challenge the right of participation the children . The benefit is improving the mainstreaming the children’s right programs, activities and policies. Participatory approaches in research, encourage children to be actively, not only as a decorative or maniputif. Encouraging the child inisitaif to participatory research . This context, it should also ethical principles in research with children, including the principle of consent to engage, appreciate the views of the child, as well as confidentiality of information, and the child initiative. To involvement of children in research, need to give children the opportunity to engage in the research process from the planning, implementation and publication . And the important in the participation of children, need support of the community and institutions of higher education to facilitate the process of participatory child research.Keywords: child participation, research with children, child mainstreaming.Partisipasi bukan hanya sekedar simbolik. Dalam beberapa hal, anak-anak masih dijadikan sebagai alat atau bahkan sama sekali tidak dilibatkan dalam sebuah penelitian, baik dalam persiapan maupun pelaksanaan proses penelitian. Hal ini memungkinkan anak-anak terlibat dalam konteks institusional maupun kultural. Keterlibatan anak-anak menjadi sangat penting untuk mengetahui pandangan atau persepektif mereka atas masalah dan kebutuhan yang diharapkan. Salah satu metode untuk memahami tingkatan partisipasi, menggunakan pendekatan tangga partisipasi Roger Hart. Melibatkan anak-anak dalam penelitian, merupakan sebuah peluang dan tantangan untuk memberikan ruang bagi anak-anak dan memberikan hak partisipasinya. Manfaatnya diharapkan akan bisa mempengaruhi berbagai program, aktivitas dan kebijakan yang lebih mengarusutamakan hak anak. Pendekatan partisipatori dalam penelitian, mendorong anak-anak terlibat secara aktif, tidak hanya sebagai dekoratif atau maniputif saja. Keterlibatan anak secara aktif, mendorong inisitaif anak sangat diperlukan dalam mendorong penelitian yang partisipatif. Konteks ini, juga harus mempertimbagkan prinsip etik dalam penelitian bersama anak, termasuk prinsip persetujuan untuk terlibat, menghargai pendapat anak, serta kerahasiaan informasi, dan mendorong inisiatif anak. Untuk mendorong pelibatan anak dalam penelitian, perlu memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat dalam proses penelitian dari tahap awal perencanaan, maupun implementasi dan publikasinya. Termasuk mendorong terbentuknya ruang partisipasi bagi anak, dengan dukungan masyarakat dan lembaga pendidikan tinggi untuk memfasilitasi proses penelitian anak yang partisipatif.Kata Kunci: partisipasi anak, penelitian bersama anak, pengarusutamaan hak anak

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 3 (2021): Sosio Informa Vol 7 No 1 (2021): Sosio Informa Vol 6, No 1 (2020): Sosio Informa Vol 5, No 3 (2019): Sosio Informa Vol 5, No 2 (2019): Sosio Informa Vol 5, No 1 (2019): Sosio Informa Vol 4, No 3 (2018): Sosio Informa Vol 4, No 3 (2018): Sosio Informa Vol 4, No 2 (2018): Sosio Informa Vol 4, No 2 (2018): Sosio Informa Vol 4, No 1 (2018): Sosio Informa Vol 4 No 1 (2018): Sosio Informa Vol 3 No 3 (2017): Sosio Informa Vol 3 No 2 (2017): Sosio Informa Vol 3 No 1 (2017): Sosio Informa Vol 2 No 3 (2016): Sosio Informa Vol 2 No 2 (2016): Sosio Informa Vol 2 No 1 (2016): SOSIO INFORMA Vol 1 No 3 (2015): Sosio Informa Vol.1.edisi 3 tahun 2015 Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015): Sosio Informa Vol 1 No 2 (2015): Sosio Informa Vol 1 No 1 (2015): Sosio Informa Vol 1, No 1 (2015): Sosio Informa Vol 19, No 3 (2014) Vol 19 No 3 (2014): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 19, No 2 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 19 No 2 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 19, No 1 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 19 No 1 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 3 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18, No 3 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18, No 2 (2013) Vol 18 No 2 (2013): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 1 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18, No 1 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 17, No 3 (2012) Vol 17 No 3 (2012): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 17, No 2 (2012) Vol 17 No 2 (2012): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 17, No 1 (2012): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 1 (2012): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16, No 3 (2011): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16, No 3 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 3 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 2 (2011): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16, No 1 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 1 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 14 No 3 (2009): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 3 (2007): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 2 (2007): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 1 (2007): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 11, No 1 (2006): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 11 No 1 (2006): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 10 No 3 (2005): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 10 No 2 (2005): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 10 No 1 (2005): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 9 No 1 (2004): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 8 No 4 (2003): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 8 No 3 (2003): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 8 No 2 (2003): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 7 No 2 (2002): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 7 No 1 (2002): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial More Issue