cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Sosioinforma
ISSN : 24428094     EISSN : 25027913     DOI : -
Core Subject : Social,
Sosio Informa merupakan nama baru dari Majalah Informasi Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial. Majalah Sosio Informa menyajikan tulisan hasil kajian literatur dan kajian pemikiran kritis mengenai pembangunan kesejahteraan sosial. Sosio Informa merupakan media publikasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan pihak-pihak yang menekuni bidang pembangunan kesejahteraan sosial.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 3 No 1 (2017): Sosio Informa" : 7 Documents clear
AKTE KELAHIRAN SEBAGAI HAK IDENTITAS DIRI KEWARGANEGARAAN ANAK Hari Harjanto Setiawan
Sosio Informa Vol 3 No 1 (2017): Sosio Informa
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v3i1.520

Abstract

Menurut Undang Undang No. 35 tahun 2014 ayat (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya. Sedangkan ayat (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, karena anak dari sisi perkembangan fisik dan psikis manusia merupakan pribadi yang lemah, belum dewasa dan masih membutuhkan perlindungan. Pemberian akte kelahiran merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya. Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Melalui studi pustaka, tulisan ini akan mengungkapkan tentang akte kelahiran menggunakan perspektif hak asasi manusia. Pemenuhan hak akte kelahiran sebagai identitas diri kewarganegaraan yang paling berperan adalah keluarga. Pemenuhan hak ini juga menjadi kewajiban negara untuk memberikan kepada anak. Apabila negara belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya maka harus dilakukan advokasi sosial dalam rangka memperjuangkan hak anak.  
PENINGKATAN LAYANAN SOSIAL BAGI KELUARGA MISKIN TERHADAP PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL MELALUI SISTIM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU Muhtar Muhtar
Sosio Informa Vol 3 No 1 (2017): Sosio Informa
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v3i1.378

Abstract

Salah satu pergeseran paradigma pelayanan publik pada tataran global khususnya di negara berkembang adalah pelayanan sosial yang dulunya diberikan sekedar merespon kebutuhan keluarga miskin, kini diselenggarakan untuk memenuhi hak-hak sosial mereka. Sejalan dengan pergeseran paradigma tersebut, kini, pemerintah Indonesia menyelenggarakan perlindungan sosial kepada keluarga miskin. Kajian kualitatif dengan dukungan data sekunder ini mendiskusikan upaya peningkatan layanan sosial bagi keluarga miskin terhadap program perlindungan sosial melalui Sistim Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT). Hasil kajian menunjukkan, SLRT dapat menjadi alternatif peningkatan layanan sosial terhadap program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan bagi keluarga miskin. Akan tetapi, karena SLRT baru dikembangkan, maka aspek kebijakan dan penyediaan sumberdaya perlu mendapat perhatian sunngguh-sungguh oleh para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah masih.KATA KUNCI: keluarga miskin; sistim layanan dan rujukan terpadu.
KEMISKINAN PERKOTAAN: STRATEGI PEMULUNG DI KOTA AMBON Amelia Tahitu; Cornelly M.A. Lawalata
Sosio Informa Vol 3 No 1 (2017): Sosio Informa
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v3i1.388

Abstract

AbstractScavengers are part of the urban poor communities that their daily activities in the informal sector by collecting used goods sold for revenue. Scavengers do not require the formal requirements and easy job to do, but full of challenges and risks. Work life scavenger is a challenge that must be done because of poverty conditions and anticipate the household income. In the administration of the city of Ambon has 5 districts namely Ambon Bay Baguala districts, Sirimau, Nusaniwe, Ambon Bay, and South Leitimur. UPTD IPST data from the Office of Ambon in 2016, the number totaled 230 Scavenger scattered in districts Sirimau, Nusaniwe, and South Leitimur. This research was conducted in four districts namely: Sirimau, Nusaniwe, Baguala, and South Leitimur, as scavengers scattered in the districts. Tthe aim of this study was to describe the causes of poverty in poor communities scavengers, identify factors ignorance about household financial management of poor scavengers community, and formulate urban poverty reduction strategies are effective. The method used is quantitative descriptive, WITh data collection techniques; observation, interviews, and questionnaires. Data were analyzed using descriptive methods. The results achieved by the characteristics of the pemulungt sample (scavengers), WITh low income, standard of uninhabitable housing, low health status, education and knowledge is inadequate and results in the inability to manage household finances well. This resulted in them (scavengers) barely have a plan for the future of the family, including the children's education.Keywords: Scavengers, poverty, Ambon. AbstrakPemulung  merupakan bagian dari   komunitas miskin  perkotaan yang aktivitas  kesehariannya  pada sektor  informal dengan melakukan  pengumpulan barang  bekas untuk  dijual demi memperoleh pendapatan.  Pemulung tidak  memerlukan  persyaratan  formal  dan pekerjaannya mudah untuk dilakukan, namun  penuh  tantangan dan  resiko. Pekerjaan  pemulung  merupakan  tantangan  hidup  yang  mesti  dilakukan  karena  kondisi kemiskinan dan mengantisipasi pendapatan rumahtangga. Secara administrasi  Kota Ambon  memiliki 5 kecamatan yakni Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Sirimau, Nusaniwe, Teluk Ambon, dan Leitimur Selatan. Dari data Kantor UPTD IPST Ambon tahun 2016, jumlah Pemulung   yang memiliki kartu yang  tersebar  berjumlah  230 pada kecamatan Sirimau, Nusaniwe,  dan Leitimur Selatan.  Penelitian ini dilakukan  pada 4 kecamatan yakni: Sirimau, Nusaniwe,  Baguala, dan Leitimur Selatan,  karena  pemulung  tersebar  pada  kecamatan tersebut.  Tujuan  dari  penelitian ini adalah untuk menggambarkan  faktor  penyebab  kemiskinan  menurut  komunitas miskin pemulung, mengetahui  faktor  ketidaktahuan tentang  manajemen keuangan  rumah tangga komunitas  miskin pemulung, dan  merumuskan  strategi  pengentasan  kemiskinan  perkotaan yang efektif. Metode  yang digunakan adalah  deskriptif kuantitatif,  dengan teknik  pengumpulan  data; observasi, wawancara, dan angket.  Data dianalisis dengan menggunakan  metode  deskriptif.  Hasil yang dicapai berdasarkan  karakteristik pemulung (pemulung), dengan tingkat pendapatan yang rendah, standart rumah tidak layak huni, derajat  kesehatan rendah, pendidikan dan pengetahuan yang minim sehingga mengakibatkan ketidakmampuan dalam mengelola keuangan  rumah tangga dengan  baik. Hal ini mengakibatkan mereka (pemulung) nyaris tidak memiliki perencanaan untuk masa depan keluarga termasuk pendidikan anak-anak.Kata Kunci: Pemulung, kemiskinan, Ambon.
PERLINDUNGAN SOSIAL KOMPREHENSIF DI INDONESIA Habibullah Habibullah
Sosio Informa Vol 3 No 1 (2017): Sosio Informa
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v3i1.492

Abstract

Perlindungan sosial komprehensif belum terlalu lama dikenal sehingga menjadi kajian tentang konsep dan kebijakan perlindungan sosial komprehensif di Indonesia. Konsep perlindungan sosial komprehensif diadopsi dari berbagai konsep perlindungan sosial yaitu kumpulan upaya publik untuk menghadapi kerentanan dan kemiskinan dan tidak dapat bekerja sendiri sehingga perlu harus dilengkapi dengan strategi lain seperti pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja. Kebijakan perlindungan sosial komprehensif sudah tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sosial RI 2015-2019, meskipun ada beberapa hal yang diatur  pada RPJMN 2015-2019 tidak diuraikan pada Renstra Kemensos 2015-2019. Namun sangat disayangkan hingga saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur  perlindungan sosial komprehensif. Pada level kebijakan perlindungan sosial di Indonesia sudah mengarah pada perlindungan sosial komprehensif dengan menata asistensi sosial berbasis keluarga dan siklus hidup, perluasaan cakupan sistem jaminan sosial nasional, pemenuhan hak dasar penyandang disablilitas, lansia dan kelompok masyakarakat marginal dan penguatan kelembagaan sosial. Namun pada tataran implementasinya program-program perlindungan sosial tersebut belum mengarah pada perlindungan sosial komprehensif.  Kata Kunci: Perlindungan sosial, Komprehensif, Kemiskinan, Kerentanan
LINGKUNGAN DAN PERILAKU AGRESIF INDIVIDU Badrun Susantyo
Sosio Informa Vol 3 No 1 (2017): Sosio Informa
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v3i1.389

Abstract

Perilaku  agresif seringkali muncul di banyak lingkungan masyarakat. Perilaku  agresif dipengaruhi oleh banyak faktor, diduga, salah satunya adalah faktor lingkungan. Lingkungan tempat dimana individu tinggal memiliki andil yang relative signifikan dalam mempengaruhi dan membentuk perilaku  individu. Beberapa studi tentang pengaruh lingkungan terhadap pembentukan perilaku  agresif sudah banyak dilakukan. Hubungan saling mempengaruhi antara lingkungan sekitar dengan individu sebagai penghuni seakan simbiosa abadi, termasuk pembentukan perilaku  agresif individu. Hasil review beberapa studi dapat disimpulkan bahwa lingkungan memang mempengaruhi perilaku  individu, termasuk munculnya perilaku  agresif. Pentingnya perbaikan lingkungan permukiman yang didasari atas pemahaman akan karakteristik warga yang menempati lingkungan/permukiman merupakan salah satu sarannya. Kata Kunci: perilaku  agresif, faktor lingkungan, sosio-ekologis
GOTONG ROYONG SEBAGAI MODAL SOSIAL DALAM PENANGANAN KEMISKINAN Nunung Unayah
Sosio Informa Vol 3 No 1 (2017): Sosio Informa
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v3i1.613

Abstract

Gotong royong merupakan nilai budaya masyarakat yang dimanfaatkan sebagai mekanisme dalam mengatasi berbagai permasalahan di tingkat lokal. Tulisan ini disusun berdasarkan isu memudarnya nilai gotong royong di masyarakat akibat dari terjadinya perubahan sosial. Informasi dikumpulkan dari berbagai kepustakaan dan hasil penelitian program RUTILAHU. Penulis tertarik dan mengarahkan perhatian untuk menulis nilai gotong royong sebagai modal sosial dikaitkan dengan penanganan kemiskinan. Berdasarkan hasil kajian kepustakaan dan penelitian menunjukkan, bahwa gotong royong yang cukup efektif dalam penanganan kemiskinan, khususnya terkait dengan program RUTILAHU. Masih terlembaganya nilai gotong royong, sehingga program RUTILAHU dapat diimpelentasikan dengan baik, dalam arti sesuai dengan rencana dan target yang dicapai. Masyarakat di sekitar lokasi program secara suka rela hadir menyumbangkan tenaga, bahan-bahan bangunan yang diperlukan dan bahan makanan, serta membantu secara bersama-sama mengerjakan rumah sampai selesai. Mereka tidak mendapatkan pengembalian dalam bentuk apapun atas tenaga, bahan bangunan, dan bahan makanan yang telah diberikan. Rumah yang dibangun dengan gotong royong tersebut tidak hanya dirasakan oleh penerima program, tetapi masyarakat sekitar juga merasa senang karena telah berhasil membangun rumah bagi tetangganya. Berdasarkan hasil studi ini, disimpulkan bahwa nilai-nilai budaya gotong royong merupakan modal sosial yang dimanfaatkan masyarakat sebagai mekanisme penanganan kemiskinan. Kata kunci : kemiskinan, gotong royong, modal sosial.
PENANGANAN FAKIR MISKIN DITINJAU DARI KONSEP-KONSEP PEKERJAAN SOSIAL Anwar Sitepu
Sosio Informa Vol 3 No 1 (2017): Sosio Informa
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v3i1.688

Abstract

This paper aims to mendiskripsikan the poor (FM)  handling in the perspective of social work.  The perspective of the social work in the handling of the poor is described using the concepts of social work major.  The concepts referred to are: self-help, human rights, social justice, needs, the source of fulfillment, person – in – the situation, social functioning and planned changed.  Refer to the concepts, then the poor handling in the perspective of social work are as follows: the poor is seen as a subject who has dignity and self-respect are the same as other humans.  FM understood in relation to its social environment, where he resides.  FM is seen as a person who has the potential inherent in himself and in relation to the environment.  Therefore, the handling capacity in addition to FM, also with self pen enhancement the capacity of the source systems and the fight for social justice in the community.  Activities handling FM needs to be done programmatically and systematically involving various stakeholders, and conducted gradually from: Engagement, Assessment, planning, implementation, evaluation and Termination.     Keywords: poor, perspective, social work. 

Page 1 of 1 | Total Record : 7


Filter by Year

2017 2017


Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 3 (2021): Sosio Informa Vol 7 No 1 (2021): Sosio Informa Vol 6, No 1 (2020): Sosio Informa Vol 5, No 3 (2019): Sosio Informa Vol 5, No 2 (2019): Sosio Informa Vol 5, No 1 (2019): Sosio Informa Vol 4, No 3 (2018): Sosio Informa Vol 4, No 3 (2018): Sosio Informa Vol 4, No 2 (2018): Sosio Informa Vol 4, No 2 (2018): Sosio Informa Vol 4 No 1 (2018): Sosio Informa Vol 4, No 1 (2018): Sosio Informa Vol 3 No 3 (2017): Sosio Informa Vol 3 No 2 (2017): Sosio Informa Vol 3 No 1 (2017): Sosio Informa Vol 2 No 3 (2016): Sosio Informa Vol 2 No 2 (2016): Sosio Informa Vol 2 No 1 (2016): SOSIO INFORMA Vol 1 No 3 (2015): Sosio Informa Vol.1.edisi 3 tahun 2015 Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015): Sosio Informa Vol 1 No 2 (2015): Sosio Informa Vol 1 No 1 (2015): Sosio Informa Vol 1, No 1 (2015): Sosio Informa Vol 19, No 3 (2014) Vol 19 No 3 (2014): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 19, No 2 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 19 No 2 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 19 No 1 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 19, No 1 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18, No 3 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 3 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18, No 2 (2013) Vol 18 No 2 (2013): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18, No 1 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 1 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 17, No 3 (2012) Vol 17 No 3 (2012): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 2 (2012): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 17, No 2 (2012) Vol 17, No 1 (2012): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 1 (2012): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16, No 3 (2011): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16, No 3 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 3 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 2 (2011): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16, No 1 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 1 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 14 No 3 (2009): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 3 (2007): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 2 (2007): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 1 (2007): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 11 No 1 (2006): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 11, No 1 (2006): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 10 No 3 (2005): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 10 No 2 (2005): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 10 No 1 (2005): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 9 No 1 (2004): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 8 No 4 (2003): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 8 No 3 (2003): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 8 No 2 (2003): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 7 No 2 (2002): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 7 No 1 (2002): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial More Issue