Journal of Indonesian Economy and Business
Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB) is open access, peer-reviewed journal whose objectives is to publish original research papers related to the Indonesian economy and business issues. This journal is also dedicated to disseminating the published articles freely for international academicians, researchers, practitioners, regulators, and public societies.
The journal welcomes author from any institutional backgrounds and accepts rigorous empirical or theoretical research paper with any methods or approach that is relevant to the Indonesian economy and business content, as long as the research fits one of three salient disciplines: economics, business, or accounting.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 19, No 4 (2004): October"
:
10 Documents
clear
NEW INSTITUTIONAL ECONOMICS OF THE STATE: AN ALTERNATIVE APPROACH TO REGIONAL AUTONOMY IN INDONESIA
Jaya, Wihana Kirana
Journal of Indonesian Economy and Business Vol 19, No 4 (2004): October
Publisher : Journal of Indonesian Economy and Business
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Para ahli ekonomi Kelembagaan telah lama sepakat bahwa peranan Negara sangatpenting di dalam proses pembangunan baik di negara berkembang atau negara maju(Alston, 1996, World Development Report, 1997, 2002 and 2003). Teori Neo Klasik tentang Negara dibagi dua yaitu teori kontrak dan predator. Teori kontrak berdasarkan teori pertukaran bahwa peran Negara dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat, dengan menciptakan aturan main yang efisien yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Teori predator mempertimbangkan bahwa Negara dikuasai kelompok kepentingan, sehingga keuntungan maksimal kelompok lebih diutamakan dari pada kesejahteraan masyarakat (North, 1981). Tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam teori Ekonomi Kelembagan Baru (NIE), negara merupakan neksus hubungan kontrak antara prinsipal yaitu konstituen dengan agen perwakilan. Di negara demokratis terdapat dua tahap hubungan principal-agen. Tahap pertama adalah hubungan antara pemilih (voter) dengan aktor politik (individu dan organisasi yang resmi terpilih). Tahap kedua adalah hubungan antara politisi yang terpilih sebagai prinsipal dengan dengan birokrasi pemerintah sebagai agen (Burky and Perry, 1998). Namun para ekonom kelembagaan baru juga mengkritik bahwa sedikit sekali para ekonom meneliti teori NIE yang diterapkan di negara berkembang terutama di dalam kasus otonomi daerah. Paper ini akan menyajikan kajian teoritis sejauh mana peran Ekonomi Kelembagaan Baru (NIE) dapat diaplikasikan pada kasus otonomi daerah di Indonesia.Kata kunci: Ekonomi Kelembagaan Baru (NIE), Negara dan Otonomi Daerah.
PENGARUH REPUTASI, ETIKA, DAN SELF ESTEEM SUBORDINAT TERHADAP BUDGETARY SLACK DI BAWAH ASIMETRI INFORMASI
Nugraheni, Tri Siwi;
Sugiri, Slamet
Journal of Indonesian Economy and Business Vol 19, No 4 (2004): October
Publisher : Journal of Indonesian Economy and Business
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Based on agency theory, this study experimentally investigates whether budgetaryslacks are different among subordinate managers with different levels of their reputation,ethics, and self esteem under different levels of information asymmetry. Subjects consist of 101 undergraduate accounting students at University of Pembangunan Nasional,Jogjakarta. This study uses a 3 x 2 factorial design to test the levels of reputation andethics. A 3 x 3 factorial design is used to test the level of self esteem. This experimentmanipulates information asymmetry into three conditions: none, low, and high as used bySteven (2002) and uses a fixed pay plus bonus. This study predicts that subordinates withlow reputation, ethics, and self esteem tend to create higher budgetary slack than do those with high reputation, ethics, and self esteem. Results show that experimental evidence supports the prediction. Future research is recommended to use truth inducing pay scheme to explore whether results of the current study are consistent.Keywords: budgetary slack, reputation, ethics, self esteem, information asymmetry.
THE IMPORTANCE OF GUANXI FOR FOREIGN INVESTOR IN DOING BUSINESS IN CHINA
Rosari, Reni
Journal of Indonesian Economy and Business Vol 19, No 4 (2004): October
Publisher : Journal of Indonesian Economy and Business
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Guanxi merupakan salah satu dinamika utama di dalam masyarakat China dimanaperilaku bisnis terlibat di dalamnya. Secara luas diakui bahwa guanxi merupakan faktorkunci sukses dalam menyelesaikan segala sesuatu yang penting di China, termasuk prestasi bisnis perusahaan.Tidak dapat dipungkiri bahwa denyut kehidupan di negara tersebut baik ekonomi makro maupun bisnis mikronya adalah jaringan guanxi (guanxi network). Bisnis apapun, baik perusahaan lokal, investor maupun pemasar asing, tidak mungkin dapat menghindari guanxi network. Tidak ada perusahaan di China yang mampu untuk berjalan jauh kecuali dengan memiliki guanxi yang kuat dalam operasi bisnisnya.Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang cara-cara unik dan tidakfamiliar dalam melakukan bisnis di China, pengertian guanxi, pengaruhnya terhadapsukses bisnis, alasan guanxi menjadi faktor penting bagi investor asing dalam melakukanbisnisnya di China, serta rekomendasi bagi para investor asing untuk sukses dalammelakukan bisnisnya di China. Meskipun guanxi merupakan fenomena umum dimasyarakat China, yang mungkin dapat ditemui di seluruh penjuru dunia, di dalam artikelini China diambil sebagai contoh negara untuk menganalisis pentingnya quanxi bagiinvestor asing dalam melakukan praktek bisnisnya di China. Negara-negara lain yang adadi dalam Negara Persemakmuran China, seperti Hong Kong, Taiwan, Singapura, danMacau tidak termasuk dalam lingkup analisis artikel ini.Kata kunci: Guanxi, investor dan manajer asing, sukses bisnis di China
ADAKAH PERUBAHAN KONSENTRASI SPASIAL INDUSTRI MANUFAKTUR DI INDONESIA, 1976-2001?
Kuncoro, Mudrajad
Journal of Indonesian Economy and Business Vol 19, No 4 (2004): October
Publisher : Journal of Indonesian Economy and Business
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Although a number of economists and business strategists have recently become moreinterested in spatial analysis, very few has examined the phenomena of regional clustering in Indonesia using regional data. This paper explores to what extent the unequal geographic distribution of manufacturing activities in Indonesia has persisted or changed over time. The Theilâs entropy index is proved useful to highlight the uneven geographic distribution in Indonesia. First, we find that Indonesia constitutes an extreme case of geographic concentration. Second, the entropy between islands has played a prominent role in explaining the spatial inequality across provinces in Indonesia. Third, the pattern of spatial inequality formed a âUâ curve suggesting a period of dispersing manufacturing activity has been replaced by a period of increasing geographic concentration. Fourth, the Chow tests confirm that structural change has occurred from 1985 onwards. Our findings challenge the general consensus in the new economic geography that trade liberalization encourages dispersing manufacturing activity.Key words: geographic concentration, Theilâs entropy, structural shift, trade liberalization.
INDONESIAâS DECENTRALIZATION POLICY FROM A LOCAL PERSPECTIVE: LESSONS FROM LOMBOK TENGAH
Usui, Norio;
Sugiyanto, Catur;
Awaluddin, Awaluddin
Journal of Indonesian Economy and Business Vol 19, No 4 (2004): October
Publisher : Journal of Indonesian Economy and Business
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Setelah beberapa dekade menganut system pemerintahan tersentralisasi, Indonesiamerubah system pemerintahan menjadi desentralisasi tahun 2001. Untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam kebijakan tersebut, paper ini menganalisis pengalaman 3 tahun pertama era desentralisasi di Lombok tengah, NTB. Lombok Tengah termasuk daerah yang miskin. Fokus analisis pada perencanaan pembangunan, anggaran, dan perubahan organisasi pemerintah daerah. Disamping banyaknya inovasi didaerah, praktek-praktek seperti masa sebelum desentralisasi masih ditemukan. Ketiadaan koordinasi dan keterkatian perencanaan pembangunan secara vertical dan horizontal merupakan masalah besar. Disamping itu, beberapa kegiatan pusat di daerah menyebakan berkurangnya inisiatif daerah. Pemerintah, pembuat kebijakan, harus memahami bahwa desentralisasi yang efektif memerlukan institusi yang secara aktif mengkoordinasi dan memberi peluang konsultasi antara berbagai level pemerintahan.Keywords: Desentralisasi, Inovasi Daerah, Perencanaan Pembangunan, Anggaran danOrganisasi Pemerintah Daerah, Lombok Tengah
ADAKAH PERUBAHAN KONSENTRASI SPASIAL INDUSTRI MANUFAKTUR DI INDONESIA, 1976-2001?
Mudrajad Kuncoro
Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB) Vol 19, No 4 (2004): October
Publisher : Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (404.327 KB)
|
DOI: 10.22146/jieb.6605
Although a number of economists and business strategists have recently become moreinterested in spatial analysis, very few has examined the phenomena of regional clustering in Indonesia using regional data. This paper explores to what extent the unequal geographic distribution of manufacturing activities in Indonesia has persisted or changed over time. The Theil’s entropy index is proved useful to highlight the uneven geographic distribution in Indonesia. First, we find that Indonesia constitutes an extreme case of geographic concentration. Second, the entropy between islands has played a prominent role in explaining the spatial inequality across provinces in Indonesia. Third, the pattern of spatial inequality formed a “U” curve suggesting a period of dispersing manufacturing activity has been replaced by a period of increasing geographic concentration. Fourth, the Chow tests confirm that structural change has occurred from 1985 onwards. Our findings challenge the general consensus in the new economic geography that trade liberalization encourages dispersing manufacturing activity.
INDONESIA’S DECENTRALIZATION POLICY FROM A LOCAL PERSPECTIVE: LESSONS FROM LOMBOK TENGAH
Norio Usui;
Catur Sugiyanto;
Awaluddin Awaluddin
Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB) Vol 19, No 4 (2004): October
Publisher : Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (451.089 KB)
|
DOI: 10.22146/jieb.6606
Setelah beberapa dekade menganut system pemerintahan tersentralisasi, Indonesia merubah system pemerintahan menjadi desentralisasi tahun 2001. Untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam kebijakan tersebut, paper ini menganalisis pengalaman 3 tahun pertama era desentralisasi di Lombok tengah, NTB. Lombok Tengah termasuk daerah yang miskin. Fokus analisis pada perencanaan pembangunan, anggaran, dan perubahan organisasi pemerintah daerah. Disamping banyaknya inovasi didaerah, praktek-praktek seperti masa sebelum desentralisasi masih ditemukan. Ketiadaan koordinasi dan keterkatian perencanaan pembangunan secara vertical dan horizontal merupakan masalah besar. Disamping itu, beberapa kegiatan pusat di daerah menyebakan berkurangnya inisiatif daerah. Pemerintah, pembuat kebijakan, harus memahami bahwa desentralisasi yang efektif memerlukan institusi yang secara aktif mengkoordinasi dan memberi peluang konsultasi antara berbagai level pemerintahan.
NEW INSTITUTIONAL ECONOMICS OF THE STATE: AN ALTERNATIVE APPROACH TO REGIONAL AUTONOMY IN INDONESIA
Wihana Kirana Jaya
Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB) Vol 19, No 4 (2004): October
Publisher : Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jieb.6607
Para ahli ekonomi Kelembagaan telah lama sepakat bahwa peranan Negara sangatpenting di dalam proses pembangunan baik di negara berkembang atau negara maju(Alston, 1996, World Development Report, 1997, 2002 and 2003). Teori Neo Klasik tentang Negara dibagi dua yaitu teori kontrak dan predator. Teori kontrak berdasarkan teori pertukaran bahwa peran Negara dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat, dengan menciptakan aturan main yang efisien yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Teori predator mempertimbangkan bahwa Negara dikuasai kelompok kepentingan, sehingga keuntungan maksimal kelompok lebih diutamakan dari pada kesejahteraan masyarakat (North, 1981). Tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam teori Ekonomi Kelembagan Baru (NIE), negara merupakan neksus hubungan kontrak antara prinsipal yaitu konstituen dengan agen perwakilan. Di negara demokratis terdapat dua tahap hubungan principal-agen. Tahap pertama adalah hubungan antara pemilih (voter) dengan aktor politik (individu dan organisasi yang resmi terpilih). Tahap kedua adalah hubungan antara politisi yang terpilih sebagai prinsipal dengan dengan birokrasi pemerintah sebagai agen (Burky and Perry, 1998). Namun para ekonom kelembagaan baru juga mengkritik bahwa sedikit sekali para ekonom meneliti teori NIE yang diterapkan di negara berkembang terutama di dalam kasus otonomi daerah. Paper ini akan menyajikan kajian teoritis sejauh mana peran Ekonomi Kelembagaan Baru (NIE) dapat diaplikasikan pada kasus otonomi daerah di Indonesia.Kata kunci: Ekonomi Kelembagaan Baru (NIE), Negara dan Otonomi Daerah.
PENGARUH REPUTASI, ETIKA, DAN SELF ESTEEM SUBORDINAT TERHADAP BUDGETARY SLACK DI BAWAH ASIMETRI INFORMASI
Tri Siwi Nugraheni;
Slamet Sugiri
Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB) Vol 19, No 4 (2004): October
Publisher : Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jieb.6608
Based on agency theory, this study experimentally investigates whether budgetaryslacks are different among subordinate managers with different levels of their reputation,ethics, and self esteem under different levels of information asymmetry. Subjects consist of 101 undergraduate accounting students at University of Pembangunan Nasional,Jogjakarta. This study uses a 3 x 2 factorial design to test the levels of reputation andethics. A 3 x 3 factorial design is used to test the level of self esteem. This experimentmanipulates information asymmetry into three conditions: none, low, and high as used bySteven (2002) and uses a fixed pay plus bonus. This study predicts that subordinates withlow reputation, ethics, and self esteem tend to create higher budgetary slack than do those with high reputation, ethics, and self esteem. Results show that experimental evidence supports the prediction. Future research is recommended to use truth inducing pay scheme to explore whether results of the current study are consistent.Keywords: budgetary slack, reputation, ethics, self esteem, information asymmetry.
THE IMPORTANCE OF GUANXI FOR FOREIGN INVESTOR IN DOING BUSINESS IN CHINA
Reni Rosari
Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB) Vol 19, No 4 (2004): October
Publisher : Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/jieb.6609
Guanxi merupakan salah satu dinamika utama di dalam masyarakat China dimanaperilaku bisnis terlibat di dalamnya. Secara luas diakui bahwa guanxi merupakan faktorkunci sukses dalam menyelesaikan segala sesuatu yang penting di China, termasuk prestasi bisnis perusahaan.Tidak dapat dipungkiri bahwa denyut kehidupan di negara tersebut baik ekonomi makro maupun bisnis mikronya adalah jaringan guanxi (guanxi network). Bisnis apapun, baik perusahaan lokal, investor maupun pemasar asing, tidak mungkin dapat menghindari guanxi network. Tidak ada perusahaan di China yang mampu untuk berjalan jauh kecuali dengan memiliki guanxi yang kuat dalam operasi bisnisnya.Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang cara-cara unik dan tidakfamiliar dalam melakukan bisnis di China, pengertian guanxi, pengaruhnya terhadapsukses bisnis, alasan guanxi menjadi faktor penting bagi investor asing dalam melakukanbisnisnya di China, serta rekomendasi bagi para investor asing untuk sukses dalammelakukan bisnisnya di China. Meskipun guanxi merupakan fenomena umum dimasyarakat China, yang mungkin dapat ditemui di seluruh penjuru dunia, di dalam artikelini China diambil sebagai contoh negara untuk menganalisis pentingnya quanxi bagiinvestor asing dalam melakukan praktek bisnisnya di China. Negara-negara lain yang adadi dalam Negara Persemakmuran China, seperti Hong Kong, Taiwan, Singapura, danMacau tidak termasuk dalam lingkup analisis artikel ini.Kata kunci: Guanxi, investor dan manajer asing, sukses bisnis di China