<![CDATA[Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat ketahanan pangan rumah tangga; untuk mengetahui pola makan yang berlaku; dan untuk mengetahui tingkat pendapatan rumah tangga yang memiliki kriteria rumah tangga tahan pangan di kota Purwokerto Kabupaten Banyumas.
Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 9.718 keluarga yang termasuk ke dalam rumah tangga sasaran (RTS) penanggulangan kemiskinan pada empat kecamatan di kota Purwokerto Kabupaten Banyumas, sedang sampel yang diteliti adalah 100 keluarga dengan teknik Multiple Stages Sampling. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu metode Current Population Survey (CPS) Food Security Suplement, dan metode tabulasi.
Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa sebagian besar responden rumah tangga sasaran (RTS) penanggulangan kemiskinan di kota Purwokerto berada pada status rawan pangan tanpa kelaparan (49%), baik pada kelompok tumah tangga yang memiliki anak di bawah usia 18 tahun (27%), maupun rumah tangga yang tidak memiliki anak di bawah usia 18 tahun (22%). Status rawan pangan tersebut sebagian besar (72,72%) berada dalam rumah tangga dengan kategori hampir miskin berdasarkan kriteria BPS.
Pola makan yang berlaku pada rumah tangga sasaran di kota Purwokerto adalah dengan memasak sendiri hampir setiap hari (98%), dengan membeli makanan jadi (2%), baik pada kelompok rumah tangga yang memiliki anak di bawah usia 18 tahun (96%), maupun pada rumah tangga yang tidak memiliki anak di bawah usia 18 tahun (91%), dan juga pada rumah tangga yang memiliki anak di bawah 5 tahun ((93%). Kondisi pola makan tersebut (memasak sendiri) terjadi pada semua status ketahanan pangan (tahan pangan, rawan pangan tanpa kelaparan, dengan kelaparan sedang dan kelaparan lebih parah), maupun pada status ketahanan pangan dengan kriteria kemiskinan (tidak miskin, hampir miskin dan miskin).
Batas pendapatan rumah tangga untuk mencapai kondisi tahan pangan di kota Purwokerto adalah pada pendapatan >Rp1.100.000/bulan. Apabila dilihat menurut tingkat pendapatan rumah tangga dan jumlah tanggungan keluarga, maka pada rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang rendah justru menanggung lebih banyak orang dibandingkan dengan rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Kondisi tersebut di atas terjadi pada keluarga dengan kondisi rawan pangan, baik tanpa kelaparan maupun dengan tingkat kelaparan sedang dan tingkat kelaparan lebih parah.
Kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah kabupaten Banyumas dalam rangka pelaksanaan agenda pengembangan ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan di perkotaan diantaranya adalah mengembangkan pertanian perkotaan yang disesuaikan dengan tata kota, sehingga dapat ditetapkan lahan dan pelayanan dasar untuk orang miskin.
Disamping itu sesuai dengan program pembangunan nasional (PROPENAS) 2004, salah satu lngkah strategis pemerintah adalah melalui kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) hendaknya benar-benar dilaksanakan secara benar terutama pada teknis pelaksanaan di tingkat kecamatan dan kelurahan, melalui pengembangan kapasitas masyarakat miskin perkotaan, akses sumber daya kunci bantuan langsung masyarakat dan badan keswadayaan masyarakat serta melembagakan budaya kemitraan antar pelaku pembangunan. Dengan demikian usaha memperkuat ketahanan pangan bersama-sama dengan usaha-usaha menanggulangi kemiskinan dapat tercapai, karena faktor yang paling dominan dari keterbatasan akses yang dimiliki untuk mendapatkan pangan yang cukup layak adalah kemiskinan sehingga strategi memperkuat ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan strategi penanggulangan kemiskinan
]]>
