cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jurnal Qistie
Contact Email
jurnalqistie@unwahas.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalqistie@unwahas.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Qistie: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Wahid Hasyim Semarang
ISSN : 19790678     EISSN : 2621718X     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Qistie Jurnal Ilmu Hukum adalah sarana publikasi ilmiah yang memuat naskah dalam dua bentuk yaitu Hasil Penelitian dan Artikel Analisis Hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang (FH Unwahas). Terbit setahun dua kali yaitu bulan Mei dan November. Penamaan jurnal ini mengambil dari kosakata Bahasa Arab “qistie” yang artinya “adil”. Untuk menunjukkan spesifikasi disiplin ilmu hukum, maka jurnal ini diberi nama lengkap menjadi Qistie Jurnal Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9, No 2 (2016): Qistie" : 6 Documents clear
KOORDINASI PENYIDIK POLRI DAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) Suparmin .
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2016): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v9i2.1959

Abstract

Bahkan, harus diakui bahwa aplikasi internet saat ini telah memasuki berbagai segmen aktivitas manusia, baik dalam sektor politik, hukum, sosial, budaya, maupun ekonomi dan bisnis1. Dalam bidang ilmu hukum pun internet mulai banyak dimanfaatkan sebagai media aktivitas informasi dan teknologi, terutama karena kontribusinya terhadap efisiensi. Setelah itu, barulah dibuatkan analisis untuk menemukan strategi yang paling prospektif untuk membangun kerjasama dan koordinasi POLRI dan PPNS ke arah penyelidikan dan penyidikan yang lebih baik dalam peran penegakan hukum secara profesional, transparan dan akuntabel. Secara lebih spesifik, paling tidak ada simpulan hipotetik tentang bagaimana hukum itu berfungsi dalam praktek penegakan hukum , yakni: Perlunya, fungsi Hukum sebagai pengatur, dapat dipatuhi sepenuhnya sebagai pengarah dan pedoman pelaksanaan tugas secara profesional, baik oleh para aparat, maupun bagi pengguna hukum itu sendiri. Kata kunci : Koordinasi, hukum, penyelidikan dan penyidikan, PPNS,
PENERAPAN DOKTRIN PERSAMAAN MEREK PADA PENDAFTARAN MEREK Yurida Zakky Umami
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2016): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v9i2.1960

Abstract

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang bersifat eksklusif yang dimiliki oleh para pencipta atau penemu sebagai hasil aktifitas intelektual manusia. HKI secara umum dibedakan menjadi dua kategori utama yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri terdiri atas Hak Merek, Hak Paten, Hak desain Industri, Rahasia Dagang, Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pada dasarnya yang termasuk dalam lingkup HKI adalah segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang. Salah satu diantaranya adalah merek.1 Merek merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang harus dilekatkan pada suatu perlindungan hukum, karena merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Merek produk (baik barang maupun jasa) tertentu yang sudah menjadi terkenal dan laku di pasar tentu saja akan cenderung membuat produsen atau pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan merek terkenal, bahkan dalam hal ini akhirnya muncul persaingan yang tidak sehat. Merek dapat dianggap sebagai “roh” bagi suatu produk barang atau jasa.
REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DALAM PERSPEKTIF UU NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN Endar Susilo
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2016): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v9i2.1955

Abstract

Limitations minimum age for Indonesian workers abroad pose a problem, especially for workers who want to work in the non-formal as a housekeeper for prospective workers abroad wanted to be able to work abroad while their ages are not yet qualified in the country of destination , The problems of this study are (1) Why legal protection workers who were sent abroad had not been effective, (2) How the constraints of legal protection workers who were sent abroad at this time, (3) How is the reconstruction of legal protection protection of Indonesian labor law were sent abroad based on values of justice. The research method uses sociological juridical approach. Data collection techniques with interviews, observation, and documentation. Data were analyzed using interactive analysis method.The results of this study were (1) the ineffectiveness of legal protection for migrant workers, especially migrant workers abroad is due: The Role of Diplomacy Indonesia are weak because many of the problems migrant workers who have not received the attention or significant advocacy and thorough, weak law guaranteeing migrant workers with problems outside country, the government is not able to create jobs in Indonesia, Indonesia Indonesian representatives existence can not function optimally, lack of bilateral agreements between Indonesia and receiving countries migrant workers. (2) Constraints faced in the legal protection for workers or migrant workers today are: Low level of legal awareness prospective migrants / migrant workers, law enforcement weak, Weak surveillance systems workers, Reconstruction of the legal protection of migrant workers outside the country in accordance with the values of justice are in: Article 35 with the changes: Aged at least 18 (eighteen) years for prospective migrant workers who will be employed in both formal and informal (individual users), Article 42 with the changes added: (e) Provide sufficient knowledge about morals, manners, morals, and religion more deeply to potential migrant workers, Article 51 with the changes: (f) Passports can be issued by all the immigration office, which includes a written PPTKIS that processed and dispatched, Article 76 with changes in: (d) Handling and visas as well as the process requirements keberangatan others, (e) Require compensation to prospective migrants if for prospective workers is not so go abroad, Article 90 with changes in: (a) Provide guidance and advocacy for workers ranging from pre-placement, term placement and after placement by establishing legal aid (LBH) migrant workers in every region of the Republic of Indonesia, Article 95 with changes in: (10) Contribute to become law enforcement officers for workers, prospective workers and PPTKIS that can be served as investigator, investigator, and claimant to the achievement of a justice, Articles 105 and 106 with the changes: workers who go abroad can not be set off individually or independently migrant workerKeywords: Law Protection, Indonesian Workers Abroad, Justice
EKSEKUSI BARANG JAMINAN FIDUSIA DAN HAMBATANNYA DALAM PRAKTEK Masyhuri .
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2016): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v9i2.1956

Abstract

Jaminan fidusia merupakan bentuk jaminan yang sangat disukai oleh pelaku usaha sehari-hari. Dalam pembuatan akta jaminan fidusia disyaratkan dengan Akta Notaris. Undang Undang No. 42 tahun 1999 mensyaratkan bahwa akta jaminan fiducia harus didaftarkan di kantor pendaftaran fiducia tempat tinggal atau tempat kedudukan debitor pemberi fiducia, agar kreditur penerima fiducia mendapatkas sertifikat jaminan fiducia sehigga mempunyai hak preferen. Jika debitor ingkat janji maka kreditor dapat mengeksekusi barang jaminan fiducia tanpa melalui pengadilan. Dalam praktek eksekusi barang jaminan fiducia mengalami hambatan yaitu adanya keberatan dari debitor karena merasa tidak ingkar janji, barang jaminan yang akan dieksekusi tidak diketemukan atau tidak utuh dan ada perlawanan dari pihak ketiga yang merasa mempunyai hak atas barang jaminan fiducia.untuk mengatasi hambatan tersebut pihak Kreditor dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri dan baru bisa mengeksekusi jika putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Kata kunci : akta fidusia, pendaftaran , eksekusi. hambatan eksekusi
MEMBANGUN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA SEMARANG Pudjo Utomo
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2016): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v9i2.2448

Abstract

AbstrakRuang terbuka, merupakan konsep penataan lingkungan kota yang berfungsi sebagai tempatyang bisa dipergunakan warga masyarakat terhubung tanpa perbedaan latarbelakang sosial,ekonomi,danbudaya. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwapemenuhan proporsi Ruang Terbuka Hijau sebesar 30% di kawasan perkotaan, hanya dapatdilakukan dengan melibatkan berbagaistakeholder, terutama masyarakat. Peneliti tertarik untukmeneliti lebih jauh mengenai bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayarakatbelum sepenuhnya berperan dalam proses pembentukan serta pemanfaatan Ruang TerbukaHijau. Tujuan penelitian ini adalah membangun peran serta masyarakat untuk aktif, tidak lagisemata-mata sebagai pihak yang terkena dampak, tetapi juga sebagai kelompokinterest danpressure group yang semakin luas dengan ikut melaksanakan pengelolaan bahkan penambahanRuang Terbuka Hijau melalui perjanjian dengan pemerintah, dan pelibatan masyarakat yanglebih luas. Di sisi lain pemerintah diharapkan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkanperan serta masyarakat dengan mendorong penggunaan CSR untuk mengelola Ruang TerbukaHijau dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat.Kata kunci: penataan ruang, ruang terbuka hijau, partisipasi masyarakat.
UPAYA KEMANDIRIAN ANAK MENABUNG DI BANK MELALUI KONSTRUKSI HUKUM NASIONAL Muhammad As Ari AM
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2016): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v9i2.1957

Abstract

Indonesia telah merancang budaya menabung sejak dini melalui lembaga otoritas jasa keuangan atau OJK yang dikenal dengan nama Simpanan Pelajar selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut SimPel. Simpanan pelajar ini dikeluarkan tidak berdasarkan pada aturan tertulis tetapi hanya berpedoman pada dokumen generic model saja sehingga implementasi simpanan pelajar ini tidak memiliki kekuatan mengikat karena generic model yang dikeluarkan oleh OJK tersebut hanya bersifat anjuran saja. Tabungan yang dikenal dengan nama simpanan pelajar ini bukan satu-satunya tabungan yang menyasar segmen anak tetapi sebelum simpanan pelajar keluar, sebelumnya sudah ada simpanan yang bertujuan untuk menyasar anak seperti tabungan Junior dari Bank BTN, tabungan taplus anak dari BNI dan sebagainya. Eksistensi tabungan yang menyasar segmen anak tersebut belum sepenuhnya memberikan akses kemandirian anak menabung di bank karena bank masih menerapkan aturan umum persyaratan perjanjian pada kegiatan menabung. Bank menerapkan syarat perjanjian menabung masih mengacu pada aturan yang terkandung dalam pasal 1320 BW yang menyatakan bahwa harus ada unsur kecakapan bertindak bagi seseorang yang akan melakukan perjanjian. Penerapan syarat perjanjian menurut pasal 1320 BW pada perbuatan menabung membuat anak tidak dapat melaksanakan secara mandiri keinginannya untuk menabung di bank. Pelaksanaan kegiatan menabung secara mandiri bagi anak di bank merupakan hal yang urgen karena kemandirian tersebut akan membuat segmen anak menabung menjadi budaya, selain itu banyak orang tua yang memiliki kegiatan super sibuk tidak memiliki peluang atau waktu banyak untuk mengantar anak membuka rekening di bank. Perlu dingat bank memberlakukan system ateri bagi calon penabung sehingga hal ini menyita waktu banyak bagi calon penabung sehingga orangtua yang memiliki kegiatan banyak akan terasa berat mengantarkan anak menabung di bank sehingga perlu upaya kemandirian anak dalam membuka rekening di bank. Kata Kunci : Kemandirian Anak Menabung, Hukum Nasional

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 1 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 2 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2019): Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2019): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2019): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2018): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2018): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2017): Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2017): Qistie Vol 9, No 2 (2016): Qistie Vol 9, No 1 (2016): Qistie Vol 8, No 2 (2015): Qistie Vol 8, No 2 (2015): Qistie Vol 8, No 1 (2015): Qistie Vol 7, No 2 (2014): Qistie Vol 7, No 1 (2014): Qistie Vol 6, No 2 (2012): Qistie Vol 6, No 1 (2012): Qistie Vol 5, No 1 (2011): Qistie Vol 4, No 1 (2010): Qistie Vol 3, No 4 (2009): Qistie Vol 3, No 3 (2009): Qistie Vol 1, No 1 (2008): Qistie More Issue