cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : 20867549     EISSN : 25283383     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurisdictie (print ISSN 2086-7549, online ISSN 2528-3383) is peer-reviewed national journal published biannually by the Law of Bisnis Syariah Program, State Islamic University (UIN) of Maulana Malik Ibrahim Malang. The journal puts emphasis on aspects related to economics and business law which are integrated to Islamic Law in an Indonesian context and globalisation context. The languages used in this journal are Indonesia, English and Arabic.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Jurisdictie: Vol. 10, No. 2 (2019)" : 7 Documents clear
BANK WAKAF MIKRO SEBAGAI SARANA PEMBERDAYAAN PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Balqis, Wizna Gania; Sartono, Tulus
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol. 10, No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v10i2.7380

Abstract

Bank Wakaf  Mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang fokus pada pembiayaan masyarakat kecil dengan pola bagi hasil, serta lembaga ini murni untuk pembiayaan. Dana yang digunakan berasal donasi dari perseorangan, lembaga maupun korporasi melalui Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Latar belakang didirikannya Bank Wakaf  Mikro adalah karena sulitnya akses permodalan terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang mekanisme kerja Bank Wakaf  Mikro dalam pemberdayaan pada UMKM dan akad yang digunakan pada Bank Wakaf Mikro di lingkungan pondok pesantren. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaannya Bank Wakaf Mikro berbasis kelompok dan imbal hasil yang didapat sebesar 3% tanpa agunan. Transaksi dalam lembaga keuangan syariah harus menggunakan akad yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.
PERLINDUNGAN HUKUM PARA PEMEGANG SAHAM DALAM PROSES PERMOHONAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS KEPADA PENGADILAN: Studi Putusan Nomor: 534 K/Pdt/2014 Hapsari, Puspita Ika; Sihabudin, Sihabudin; Santoso, Budi
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol. 10, No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v10i2.7363

Abstract

Pembubaran adalah tindakan yang mengakibatkan Perseroan berhenti eksistensinya  dan tidak lagi menjalankan kegiatan bisnis untuk selama-lamanya. Kemudian, diikuti dengan proses administrasi berupa pemberitahuan, pengumuman, dan pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya. Permohonan pembubaran Perseroan Terbatas kepada Pengadilan diatur dalam Pasal 146 ayat(1) huruf c Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UUPT). Permohonan pembubaran Perseroan Terbatas kepada Pengadilan adalah cara yang dapat ditempuh oleh pemegang saham jika terdapat perimbangan kepemilikan saham pada Perseroan masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dimana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak dapat mengambil keputusan yang sah karena perimbangan kepemilikan saham tersebut. Oleh karena itu, tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum para pemegang saham dalam proses pembubaran Perseroan Terbatas kepada Pengadilan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, metode penelitian ini digunakan oleh penulis untuk menganalisis perlindungan hukum pemegang saham dalam permohonan pembubaran Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor: 534 K/Pdt/2014) dikaitkan dengan Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT.The dissolution is an act which causing company has no existence and unable to continue its business activities forever. Then, followed by an administration process such as notification, announcement, and downsizing with the employees. The dissolution application of Limited Liability Company to court is regulated in Article 146 Clause (1) Part c Law Number 40 the year 2007 about Limited Liability Company. The dissolution of Limited Liability Company to the court is an option which can be done by shareholders if there is a 50% (fifty percents) balance where Annual Shareholders Meeting unable to take a decision because of its shareholder's balance. Thus, the aim of this paper is to analyze the law protection of shareholders in Limited Liability Company’s dissolution application to the court. The method used in this paper is normative juridical, which used by the researcher to analyze the law protection for a shareholder in dissolution application of Limited Liability Company (Final Judgement Number: 534 K/Pdt/2014) related to Article 146 Clause (1) Part c Law of Limited Liability Company.
LIFE-CYCLE HYPOTHESIS OF HYBRID SUKUK Moonda, Luthvia
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol. 10, No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v10i2.6922

Abstract

The development of financial system recently has been contributing to the economic growth of the nation. Its vital role helps many financial institutions to advance their financial services, particularly in investment systems such as Sukuk. As seen in recent years, the involvement of Sukuk in many industries ranging from sovereigns to corporates for both Muslim and non-Muslim world companies. Although its popularity increases, it seems to be widely accepted that the insufficient structures of Sukuk become a big challenge to serve the public needs to be in compliance with Shari’ah principles. In an attempt to fulfil many financial companies in issuing Sukuk and the needs of the Muslim world, this study aims to provide the new structure of Sukuk. The study proposes a design of securitization by combining two contracts of Sukuk into one Sukuk structure. The constructed idea will use a model of life cycle hypothesis to support the Sukuk issuing companies in maintaining their incomes. It also explains the cycle cash flow and asset movement as well as the calculation of Net Present Value (NPV) of the project.
PENGARUH MAZHAB DALAM REGULASI WAKAF DI INDONESIA Fakhruddin, Fakhruddin
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol. 10, No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v10i2.8225

Abstract

Wakaf merupakan salah satu institusi dalam Islam yang memperhatikan kesejahteraan umat. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, Indonesia mempunyai peluang  besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan wakaf. Dengan peluang yang besar ini, pemerintah Indonesia membuat beberapa regulasi untuk mengatur wakaf dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Kompilasi, Peraturan Menteri Agama, dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia. Beberapa regulasi yang telah dibentuk tidak lepas dari pengaruh masyarakat Indonesia yang mayoritas bermadzhab Syafi’i, di samping madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Tulisan ini mengkaji tentang pengaruh madzhab terhadap regulasi wakaf di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dapat diambil kesimpulan bahwa madzhab Hanafi mempengaruhi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebanyak 78%, madzhab Maliki dan Syafi’i memiliki pengaruh sebesar 100% dan madzhab Hanbali memiliki pengaruh sebanyak 85%. Lebih lanjut, pengaruh madzhab Hanafi terhadap Kompilasi Hukum Islam adalah sebanyak 85%, dan madzhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali masing-masing memiliki pengaruh sebesar 100%.   Waqf is one of the institutions in Islam that considers the welfare of society. As a predominantly Muslim country, Indonesia has a great opportunity to improve the welfare of society through waqf. With this great opportunity, the Indonesian government made several regulations to manage waqf in the form of laws, government regulations, compilation, regulations of the Minister of Religion, and regulations of the Indonesian Waqf Board. Some of the regulations that have been formed are inseparable from the influence of the majority of Indonesian people as the followers of the Shafi'i’s school of thought, besides the thoughts of Hanafi, Maliki, and Hanbali. This paper examines the influence of school of thought (madzhab) on waqf regulation in Indonesia, specifically in Law Number 41 of 2004 on Endowment and Compilation of Islamic Law. Using a quantitative approach, it can be concluded that the Hanafi’s schools influence Law Number 41 of 2004 on Waqf as much as 78%, the Maliki’s and Shafi'i’s schools have an influence of 100% and the Hanbali schools have an influence of 85%. Furthermore, the influence of the Hanafi’s schools in Islamic Law Compilation was 85%, and each Maliki’s, Shafi'i’s, and Hanbali’s schools had an influence of 100%
MODEL PEMBIAYAAN PENDAFTARAN MEREK BAGI PENGUSAHA KECIL MENENGAH DENGAN MELALUI AKAD BAI’ AL ISTISHNA’ Hidayah, Khoirul
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol. 10, No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v10i2.8303

Abstract

Kepemilikan hak merek bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM) dalam menghadapi perdagangan bebas sangat diperlukan. Selain sebagai identitas produk, juga dapat menunjukkan kwalitas suatu barang. Merek yang digunakan dalam perdagangan akan mendapatkan perlindungan hukum jika sudah didaftarkan di dirjen HKI. Persoalan sering ditolaknya pendaftaran merek adalah karena kemiripan merek dengan yang sudah terdaftar, tentunya menjadikan pelaku usahaenggan mendaftarakan mereknya. Untuk mengatasi persoalan ini, maka pelalu usaha perlu bantuan jasa konsultan merek untuk melakukan penelusuran merek yang ada sebelumnya dan bisa membantu memperbaiki desain mereknya. Penggunaan jasa konsultan merek di dalam prakteknya biayanya cukup mahal. Pada penulisan ini akan diberikan alternative pembiayaan yang dapat digunakan oleh lembaga keuangan untuk membantu UKM dalam mengatasi masalah lamanyawaktu pengurusan dan mahalnya biaya pendaftaran merek melalui jasa konsultan merek. Merek yang diajukan permohonan pendaftaran tidak serta merta menjadi hak atas merek, namun membutuhkan proses pembuatan merek yang nantinya tidak boleh memiliki kesamaan dengan merek yang sudah terdaftar. Nasabah bisa memesan gambar merek yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Berdasarkan analisis praktek dalam pendaftaran merek dengan menggunakan fatwa DSN MUI tentang jual beli istishna’ , maka model pembiayaan yang kemungkinan dapat digunakan untuk membantupelaku UKM adalah model pembiayaan dengan akad istishna’.
IMPLEMENTASI PASAL 86 AYAT (4) PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 09 TAHUN 2018 TENTANG KEWAJIBAN PENGESAHAN PENGURUS BARU KOPERASI DI KOTA MALANG Trisnayani, Larasati; Sihabudin, Sihabudin; Suryokumoro, Herman
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol. 10, No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v10i2.7367

Abstract

Pergantian pengurus baru harus dilaporkan ke Dinas atau Kementerian Koperasi dan UMKM untuk dicatat atau mendapatkan persetujuan, sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 86 ayat (4) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018  Tentang Kewajiban Pengesahan Pengurus Baru Koperasi. Namun, karena kurangnya sosialisasi dan informasi tentang pasal tersebut terjadi perbedaan antar koperasi dalam melaksanakan pasal tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mendeskripsi dan menganalisis pelаksаnааn Pаsаl 86 аyаt (4) Perаturаn Menteri Koperаsi dаn Usаhа Kecil dаn Menengаh Republik Indonesiа Nomor 09 Tаhun 2018  Tentаng Kewаjibаn Pengesаhаn Pengurus Bаru Koperаsi pаdа Koperаsi di lingkungаn Kotа Mаlаng. Jenis penelitiаn yаng digunаkаn аdаlаh yuridis empiris dengan metode pendekаtаn Empiris Kuаlitаtif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan Pelaksanaan Pasal  86 аyаt (4) Perаturаn Menteri Koperаsi dаn Usаhа Kecil dаn Menengаh Republik Indonesiа Nomor 09 Tаhun 2018  Tentаng Kewаjibаn Pengesаhаn Pengurus Bаru Koperаsi di Kota Malang berjalan tidak efektif terutama dikarenakan aspek hukumnya, aparat/ penegak hukumnya dan sarana dan prasarana yang sulit untuk berubah. The appointment of new executive board in a cooperative must be notified to the Office or Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprise, in order for the datato be recorded and be granted an approval, as its accordance with Article 86 Paragraph (4) Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprise of the Republic of Indonesia Number 09 of 2018 regarding the Obligation to Ratify the Cooperative’s New Executive Board. However, the lack ofdissemination of information concerning the aforementioned article results to the differences among cooperatives in implementing the regulation. The purpose of this research is to identify, describe, and analyze the enforcement of Article 86 Paragraph (4) Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprise of the Republic of Indonesia Number 09 of 2018 regarding the Obligation to Ratify the Cooperative’s New Executive Board in Malang City. This research uses empirical juridical method with qualitative empirical approach. Based on the research result, it can be concluded that the enforcement of Article 86 Paragraph (4) Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprise of the Republic of Indonesia Number 09 of 2018 regarding the Obligation to Ratify the Cooperative’s New Executive Board is not effective, with the main reasons include the legal aspects, the law enforcers, as well as the inflexibility of facilities and infrastructure.
URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MOTOCYCLE TAXI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TEORI MASHLAHAH Taklima, Musa
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol. 10, No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v10i2.5502

Abstract

The research aims to find out Maslahah's review of people's transport activities by using a motorcycle (Ojek) and the urgency of legal protection for consumers of transportation by using a motorcycle (ojek). The research method used is normative juridical with a doctrinal approach that relies on secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal materials obtained through literature study, and analyzed using descriptive analysis method. The results of the study, first, Mashlahah's review of the Transportation of People by Motorcycle (Ojek) is a "mashlahah transportation solution" for the needs of the community to meet their transportation needs. Second, the Urgency of Legal Protection Against Consumers of Transportation of People with Motorcycle (Ojek) is no longer negotiable to be done by providing legal certainty of motorcycle taxi legality through revision of Law No. 22 of 2009. Recommendations from the results of this study are: first, the government needs to translate its obligations in providing public transport that can be accessed by all levels of society and also embody its obligations in providing legal protection for consumers, secondly, Law No. 22 of 2009 which is still relatively new is apparently unable to provide justice to ojek drivers who have contributed significantly to community needs for transportation, therefore Law No. 22 of 2009 needs to be revised and accommodate ojek as a public transport. Penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui tinjauan Maslahah terhadap aktivitas angkutan orang dengan menggunakan sepeda motor (Ojek) dan urgensitas perlindungan hukum terhadap konsumen angkutan orang dengan menggunakan sepeda motor (ojek) tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal yang bertumpu kepada sumber data sekunder  yang terdiri dari bahan hokum primer, sekunder dan tersier yang didapat melalui studi pustaka, dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian, pertama, tinjauan Mashlahah terhadap Angkutan Orang dengan Sepeda Motor (Ojek) adalah “solusi angkutan yang mashlahah” bagi kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan transportasinya. Kedua, Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Angkutan Orang dengan Sepeda Motor (Ojek) tidak bias ditawar lagi untuk dilakukan dengan cara memberikan kepastian hukum legalitas angkutan ojek melalui revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah: pertama, pemerintah perlu menterjemahkan kewajibannya dalam menyediakan angkutan umum yang bisa diakses oleh seluruh lapisan masarakat dan juga mengejawantahkan kewajibanya dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, kedua, Undang-undang No. 22 Tahun 2009 yang masih tergolong baru ternyata tidak mampu memberikan keadilan kepada pengojek yang sudah berkontribusi signifikan bagi kebutuhan masyakat terhadap tranportasi, oleh karena itu Undang-undang No. 22 Tahun 2009 perlu direvisi dan mengakomodir angkutan ojek sebagai angkutan umum.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2023): Jurisdictie Vol 13, No 2 (2022): Jurisdictie Vol 13, No 1 (2022): Jurisdictie Vol 12, No 2 (2021): Jurisdictie Vol 12, No 1 (2021): Jurisdictie Vol 11, No 2 (2020): Jurisdictie Vol 11, No 1 (2020): Jurisdictie Jurisdictie: Vol. 10, No. 2 (2019) Jurisdictie: Vol. 10, No. 1 (2019) Jurisdictie: Vol. 9, No. 2 (2018) Jurisdictie: Vol. 9, No. 1 (2018) Jurisdictie: Vol. 8, No. 2 (2017) Jurisdictie: Vol. 8, No. 1 (2017) Jurisdictie: Vol 7, No 2 (2016) Jurisdictie: Vol 7, No 1 (2016) Jurisdictie: Vol 6, No 2 (2015) Jurisdictie: Vol 6, No 1 (2015) Jurisdictie: Vol 5, No 2 (2014) JURISDICTIE (Vol 3, No 1 JURISDICTIE (Vol 2, No 2 JURISDICTIE (Vol 2 No 1 JURISDICTIE (Vol 1 No 2 JURISDICTIE (Vol 1 No 1 More Issue