Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.556
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unram Law Review Jurnal Jatiswara GANEC SWARA Dialogia Iuridica Perspektif Hukum Sosial Sains dan Teknologi Commerce Law
Budi Sutrisno
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Legal Protection Concerning Domestic Flights Passengers of Air Transport Services Sudiarto Sudiarto; Budi Sutrisno
Unram Law Review Vol 4 No 1 (2020): Unram Law Review (Ulrev)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v4i1.106

Abstract

The aims of this paper is to discuss and analyze the legal protection concerning air transport consumers on domestic flights. The method using normative method with statute approach and conceptual approach. The results of this paper is to discuss the particular regulations on special facilities for disabilities, elderly, children under the age of 12 years and the patient are not found under the domestic flights regulation in Indonesia. The procedure in obtaining compensation to passengers who passed away because of the aircraft accident is extremely complicated. In addition, the compensation to passengers caused by the flight delays have not been optimally implemented.
Tanggung Jawab Yuridis Perusahaan Dalam Perusahaan Kelompok Menurut Sistem Hukum Perusahaan Indonesia Budi Sutrisno
Jatiswara Vol 34 No 3 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.843 KB) | DOI: 10.29303/jatiswara.v34i3.213

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan penganalisis terkait tanggungjawab dalam perusahaan kelompok menurut sistem hukum perusahaan indonesia dan hubungan hukum antara perusahaan induk dengan anak perusahaan dalam perusahaan kelompok terhadap utang yang dimiliki anak perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan mengunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Hasil kajian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwaSecara yuridis induk perusahaan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dilakukan anak perusahaannya, demikian juga tidak bertanggung jawab atas kerugian masing-masing perusahaan melebihi saham yang dimilikinya, namun jika hutang-hutang anak-anak perusahaan itu disebabkan terpenuhinya keadaan-keadaan yang ditentukan dalam pasal 3 ayat 2 UUPT maka induk perusahaan bisa dimintakan tanggung jawabnya secara pribadi, tidak hanya sebatas nilai nominal saham yang dimilikinya pada anak perusahaan tersebut.
Kajian Yuridis Pembiayaan Ijarah Perbankan Syari’ah Menurut Hukum Positif Muhaimin -; Sumiati Sumiati; Budi Sutrisno
Jatiswara Vol 33 No 1 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (642.351 KB) | DOI: 10.29303/jatiswara.v33i1.151

Abstract

Pengaturan usaha perbankan syariah di Indonesia mengalami perubahan yang pada awalnya hanya mengatur tentang usaha perbankan konvensional, kemudian berkembang juga untuk perbankan syariah sebagai bagian dari dual insurance system, namun dalam operasional perbankan syariah masih memiliki problematika terkait dengan pengaturan dalam pembiayaan ijarah. Hal ini berimplikasi terhadap legalitas akad pembiayaan ijarah di perbankan syari’ah menurut prespektif hukum positif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis permasalahan hukum pengaturan akad pembiayaan ijarah di perbankan syariah menurut hukum positif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier tentang perbankan syari'ah yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan kepustakaan, untuk kemudian dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan secara deduktif. Hasil Penelitian ini, Pertama, Permasalahan hukum pengaturan akad pembiayaan ijarah pada perbankan syariah menurut hukum positif adalah pengaturan akad pembiayaan ijarah belum diatur secara detail sehingga belum dipahami oleh pengelola dan nasabah perbankan syariah. Kedua, Model akad ijarah di perbankan syariah menurut prespektif hukum positif adalah model akad pembiayaan dan pelayanan jasa diantaranya akad pembiayaan sewa menyewa, sewa beli dengan opsi peralihan kepemilikan (ijarah muntahiyah bittamlik), dan akad pembiayaan multijasa, dan akad pelayanan jasa seperti jasa save deposit box. Rekomendasi penelitian ini; Pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah khususnya yang berkaitan dengan akad ijarah, dan Majelis Ulama dan para ahli Hukum Islam perlu segera menyusun panduan akad ijarah sebagai pedoman bagi perbankan syari’ah dalam operasionalnya.
Pembaharuan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan Adat (Studi di Pulau Lombok) Budi Sutrisno; Dwi Martini; Ahmad Zuhairi; Yudhi Setiawan
Dialogia Iuridica Vol. 13 No. 2 (2022): Journal Dialogia Iuridica Vol 13, No.2 Year 2022
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v13i2.4180

Abstract

One of the issues that requires adequate attention in IP law framework is the empowerment of adat communities especially women. As they highly depend on various forms of communal Intellectual Property conceived and nurtured in their communities. This research formulate questions related to the form of Indonesia's IP law reformation and how is the contribution of the reformation to the empowerment adat women of Lombok island. Applied research method is normative-empirical legal research method. It combines primary legal material in the form of literatures with secondari legal materials, in the form of in-field data that collected through observations and interviews with informants. research result indicates that reformation has been conducted in the field of Copyright, Patent and Trademark. The most important part of the reformation is that those laws accomodate the protection and acknowledgement of communal IP. Lombok's adat women empowerment has not maximally conducted due to the lack of coordination among related institutions as well as lack of socialization on the importance of IP protection. An appropriate arrangement of communal IP is the main condition to empower Lombok adat women, considering that it is the closest and most accessible resource for them.   Keywords: Reformation, law, intellectual, property, women
PENYELESAIN KREDIT DI MASA PANDEMI COVID 19 DI LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN : (STUDI FIF GRUP MANTANG LOMBOK TENGAH) Nyimas Azniyati Parihah; Budi Sutrisno; Ahmad Zuhairi
Commerce Law Vol. 1 No. 2 (2021): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.871 KB) | DOI: 10.29303/commercelaw.v1i2.544

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan penyelesaian kredit macet secara hukum positif di masa pandemi covid-19 dan Penerapan Penyelesaian kredit macet di masa pandemi covid-19 di lembaga pembiayaan konsumen FIF Group Mantang Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, Pendekatan konseptual,dan Pendekatan sosiologis Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengaturan penyelesaian kredit macet secara hukum positif di masa pandemi covid-19 di Indonesia diatur secara umum dalam Pasal 1244-1245 KUHPerdata, diatur secara khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.O3/2017. Penerapan Penyelesaian kredit macet di masa pandemi covid-19 di lembaga pembiayaan konsumen FIF Group Mantang dengan memberikan Relaksasi, suntikan dana dan melindungi nasabah debitur yang terdampak covid-19 dengan menaikkan kolektibilitasnya dalam BI checking sehingga tidak termasuk sebagai nasabah yang bertindak buruk. Kata Kunci : Kredit Macet, Hukum Positif, Covid-19, FIF Group
Kajian Hukum atas Penelantaran Aset Daerah untuk Kepentingan Investasi oleh Pihak Ketiga Khairus Febryan Fitrahady; Budi Sutrisno; Ahmad Zuhairi
Perspektif Hukum VOLUME 22 ISSUE 2
Publisher : Faculty of Law Hang Tuah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/ph.v22i2.169

Abstract

This research is to examine the protection and legal standing of the local government for abandoning regional assets for investment purposes by third parties or investors. The research method used is normative legal research using statutory and conceptual approaches. Based on the results of the study that the utilization of regional assets for investment purposes must be maximized by investors, these assets are important for increasing regional original income by local governments. Regional governments have the authority and strategic position to decisively terminate contracts with investors who have clearly failed to utilize regional assets for investment purposes. With the principle of exeptio non admplenti contractus, the regional government can terminate the contract unilaterally to investors who do not first fulfill the achievements as promised.
OPTIMASI PENGAWASAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN PADA BISNIS ASURANSI DI INDONESIA BUDI SUTRISNO; I GUSTI AGUNG WISUDAWAN; DIMAN ADE MULADA
SOSIAL SAINS DAN TEKNOLOGI Vol 3, No 1 (2023): Mei 2023
Publisher : LPPM PSDKU Kampus Mataram UNMAS Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/sosintek.v3i1.419

Abstract

The development of the insurance business in Indonesia is also colored and overshadowed by various problems such as disputes between insurance companies and consumers or customers regarding complicated claims procedures, misunderstandings about the contents of policies, rejection of insurance claims, services provided by insurance companies that are not optimal, customer anger due to Insurance companies fail to pay Insurance Claims and Fraud, namely intentional fraud committed against or by insurance companies or agents, for the purpose of financial gain. Therefore, it is necessary to optimize supervision by OJK on the insurance business in Indonesia. The type of research used in this research is Normative Research with a Statute Approach and a Conceptual Approach. The results of this study are optimizing the OJK's supervision of the Insurance Business in Indonesia, which is a combination of supervisory models, namely direct supervision (active) and indirect supervision (passive) and preventive forms of legal protection, namely creating responsive and progressive regulations governing the insurance business. especially tightening licensing and reporting mechanisms in its supervision and repressive forms of legal protection, namely the OJK in collaboration with law enforcement officers to conduct investigations and investigations into cases of insurance company defaults including providing criminal sanctions (by the Police and the Prosecutor's Office assisted by the OJK). In addition, OJK provides administrative sanctions for insurance companies, namely revocation of insurance company licenses, closing companies and taking profits from insurance companies to pay compensation to their customers
PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KETERBUKAAN YANG DILAKUKAN OLEH EMITEN DI PASAR MODAL INDONESIA I GUSTI AGUNG WISUDAWAN; BUDI SUTRISNO; DIMAN ADE MULADA; L. ACHMAD FATHONI; ARI RAHMAD HAKIM BF
GANEC SWARA Vol 17, No 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v17i2.466

Abstract

This study focuses on the application of legal sanctions against disclosure violations committed by issuers in the Indonesian capital market.The type of research used in this research is Normative Research with Statute Approach, Conceptual Approach. This study also uses legal materials which consist of primary legal materials, namely legal materials in the form of Law No. 8 of 1995 concerning Capital Markets and Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. Secondary Legal Materials, namely literature and scientific articles relating to the issues raised in this study and Tertiary Legal Materials consisting of legal dictionaries and encyclopedias. The technique for collecting legal materials used in this research is a Documentation Study with Analysis of Legal Materials, namely Qualitative Descriptive Analysis. The results of this study are that renewal in the form of reconstruction of legal sanctions in the form of increasing the length of imprisonment and increasing the amount of fines for violations of openness in the Capital Market is absolutely necessary in strengthening the existence of the Capital Market in Indonesia so as to create a healthy economic climate and attract investors to invest in the Indonesian Capital Market. The mechanism for imposing sanctions on issuers who violate transparency in the Capital Market has been regulated normatively in Article 101 of Law No. 8 of 1995 concerning Capital Markets and reaffirmed in Article 9 of Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority and Circular Letters Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number: 7 /SEOJK.04/2022 Concerning Procedures for Examination in the Capital Markets Sector. This is done in order to create substantive justice in the field of the Indonesian Capital Market.
Aspek Hukum Jual Beli Ternak Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Refi Surya Mahendra; Budi Sutrisno
Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2802

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peroses pelaksanaan tentang transaksi jual beli ternak melalui media elektronik dalam peresfektif hukum di Indonesia serta mengetahui bentuk penyelsaian sengketa dalam transaksi jual beli ternak melalui media elektronik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan konseptual (Conseptual Approach). Dalam jual beli ternak melalui media elektronik memiliki aturan khusus baik dari segi prosedur atupun mekanismenya. Guna menjamin pelindungan dan kepastian hukum baik dari segi pelaku usaha ataupun konsumen maka dalam hal perjanjian jual beli melalui media elektronik harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang terdiri dari Adanya kesepakatan, kecakapan Suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Adapun pelaksanaan traknaksi jual beli melalui media elektronik meliputi tahapan pra kontrak, tahapan kontraktual dan post kontraktual. Terkait dengan sebelum pelaksanaan perjanjian dalam hal pengiriman ternak di Nusa Nusa Tenggara Barat yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha adalah harus berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2020 Tentang Tata Niaga Ternak. Adapun penyelseain sengketa meliputi litigasi dan non litigasi.
Co-Authors Ahmad Zuhairi Ari Rahmad Hakim BF Diman Ade Mulada Dwi Martini Khairus Febryan Fitrahady L. ACHMAD FATHONI Muhaimin - Nyimas Azniyati Parihah Refi Surya Mahendra Sudiarto, Sudiarto Sumiati Sumiati Wisudawan, I Gusti Agung Yudhi Setiawan