Garuda - Garba Rujukan Digital

KONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGADU/PELAPOR KERUGIAN KONSUMEN DARI TUNTUTAN PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PELAKU USAHA/PRODUSEN Zuhairi, Ahmad
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol 3, No 7 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM
Publisher : Jurnal IUS

Now, many consumer who report bed business practices that lost consumer are sued back by businessman. These we can see in the case Dewi Prita Mulyasari, Fery Kuntoro, Fifi Tanang and so on. The accident made a traumatic to consumer who report. It is the problem in consumer protection in Indonesia. That why, this writing try to study implication of law because there is no macanism of law protection to reporter consumer and how to make a rule which give guaranty protection of law to reporter consumer. Purpose of this research is to give a solution in dilemma revenge action from businessman and to encourage honest and responsible business practice atmosfer. This research is normative research with statute approach, conceptual approach and comapartive approach. Implication of nothing rule in national act concerning to protection of law for reporter consumer is businessman can sue consumer with aspersion, inconsistent protection of law for consumer and created much cosumer crime. Thus, construction of law which give protection of law for reporte consumer from aspersion is nomativly there is rule which give imunity for reporter lost consumer from aspersion until there is judgment decision. In application, there is rule which give a policemen reject sue aspersion before judgment decision. Key word; Protection of law, reporter consumer, aspersion

Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Parkir Terhadap Kehilangan Barang Konsumen Dalam Kendaraan/Legal Responsibilities of Parking Business Actors Against Loss of Consumer Goods in Vehicles Zuhairi, Ahmad; Nurbani, Erlies Septiana; Putro, Widodo Dwi
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v12i2.10437

Abstract: Parking area is a type of strategic business needed by the community. however, one obstacle that often arises is security disturbances such as loss of consumer goods in vehicles. It is not uncommon for parking land owners to be reluctant to take responsibility for this loss. The purpose of this study was to describe the legal relationship between parking managers and consumers and to analyze the responsibilities of parking managers in the event of loss of goods in the vehicle. This article is based on doctrinal law research with statutory regulations approach and conceptual approach. The results of this study indicate that the legal relationship between the parking manager and the owner's consumer is an agreement for storing goods, not renting land. The legal consequence of the goods storage agreement in the parking agreement is to impose responsibility on the parking manager for the loss of the vehicle and the items in the vehicle.Keywords: parking area; agreement; legal responsibilityAbstrak Lahan parkir merupakan jenis usaha strategis yang dibutuhkan oleh masyarakat. namun, salah satu kendala yang sering muncul adalah gangguan keamanan seperti hilangnya barang konsumen di kendaraan. Tidak jarang pemilik lahan parkir enggan bertanggung jawab terhadap kehilangan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hubungan hukum pengelola parkir dengan konsumen dan menganalisis tanggung jawab pengelola parkir dalam hal terjadinya kehilangan barang di dalam kendaraan. Artikel ini berdasarkan penelitian hukum doctrinal dengan pendekaran peraturan perundang undangan dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen pemilik adalah perjanjian penitipan barang, bukan sewa-menyewa lahan. Konsekuensi hukum dari perjanjian penitipan barang dalam perjanjian parkir adalah membebankan tanggung jawab kepada pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan beserta barang yang terdapat di dalam kendaraan.Kata Kunci : lahan parkir; perjanjian; tanggung jawab hukum.

YURIDICAL STUDY ON CLIMATE CHANGE MITIGATION THROUGH FORESTRY MANAGEMENT BY THE LOCAL GOVERNMENT Zunnuraeni Zunnuraeni; Fatahullah Fatahullah; Ahmad Zuhairi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 3 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

The authority of the local government to regulate and manage its own household affair including forestry management is a challenge in the implementation of climate change mitigation. However there have been some amendment on forest sector in Act regarding Local Government. These change would impact to the authority of local government including climate change mitigation through forestry management. Therefore, aim of this study is to know whether the local government act may supported nor hampered the implementation of climate change mitigation trough forestry management. This study is a normative study with legislative approach and conceptual approach. Techniques of data collection is literature study. It is then analyze qualitatively. Result of the research is that amendment on rule over forest management in Act Number 23 year 2014 Regarding Local Government that gives the central government large authority concerning natural resources resulting to definite authority of local government concerning forest management including climate change mitigation. This may lead to the possibility of uneffective implementation on climate change mitigation by local government.

KONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGADU/PELAPOR KERUGIAN KONSUMEN DARI TUNTUTAN PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PELAKU USAHA/PRODUSEN Ahmad Zuhairi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 3, No 1 (2015): LOGIKA DAN TEROBOSAN HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Now, many consumer who report bed business practices that lost consumer are sued back by businessman. These we can see in the case Dewi Prita Mulyasari, Fery Kuntoro, Fifi Tanang and so on. The accident made a traumatic to consumer who report. It is the problem in consumer protection in Indonesia. That why, this writing try to study implication of law because there is no macanism of law protection to reporter consumer and how to make a rule which give guaranty protection of law to reporter consumer. Purpose of this research is to give a solution in dilemma revenge action from businessman and to encourage honest and responsible business practice atmosfer. This research is normative research with statute approach, conceptual approach and comapartive approach. Implication of nothing rule in national act concerning to protection of law for reporter consumer is businessman can sue consumer with aspersion, inconsistent protection of law for consumer and created much cosumer crime. Thus, construction of law which give protection of law for reporte consumer from aspersion is nomativly there is rule which give imunity for reporter lost consumer from aspersion until there is judgment decision. In application, there is rule which give a policemen reject sue aspersion before judgment decision. Key word; Protection of law, reporter consumer, aspersion

KONSEP HUKUM PERTAMBANGAN RAKYAT (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT) Dwi Prilmilono; Ahmad Zuhairi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 4, No 1 (2016): HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Judul Penelitian ini adalah konsep hukum pertambangan rakyat studi di Kabupaten Lombok Barat dengan jenis penelitian hukum normatif melakukan studi kepustakaan, dokumen, dan turunlapangan untuk melakukan wawancara sebagai data pelengkap. Pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat sudah semakin mengancam lingkungan hidup dan mengandung potensi konflikhorizontal. Oleh karena itu judec factie pertambangan rakyat di Kabupaten Lombok Barat adalah untuk menghindari kerusakan lingkungan yang lebih besar, konflik vertical dan horizontalantara pemerintah dan masyarakat, dan tidak terjadi pemborosan bahan tambang, serta untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Konsep hukum pertambangan rakyat yang berkelanjutan di Kabupaten Lombok Barat yaitu membuat kebijakan yang mengatur tahapanpertambangan rakyat mulai dari sosialisasi kepada masyarakat untuk menyebarkan informasi Tambang Rakyat, setelah itu Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Kemudian untuk mempermudah pengawasan maka yang berhak mengajukan izin pertambangan adalah perusahaan yang berbadan hukum Koperasi. Dari WPR yang ada, Dinas Pertambangan akan mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada Koperasi yang sudah memenuhi persyaratan formal. Sesudah Pengelolaan akan ada lembaga yang mengatur dan mengawasi tembang rakyat yang berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku. Untuk menghindari konflik maka ditetapkan mekanisme Kepemilikan wilayah IPR dan teknis penggalian agar terhindar dari konflik dengan pemilik wilayah IPR yang lain. Kemudian, pembuangan limbah yang akan langsung dipegang oleh perusahaan Semelter serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat lingkartambang.

KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN HUTAN UNTUK MITIGASI PERUBAHAN IKLIM Zunnuraeni Zunnuraeni; Ahmad Zuhairi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan hutan untuk mitigasi perubahan iklim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa hutan-hutan yang berada di sekitar dan dalam desa dapat dikelola oleh desa melalui kewenangan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Hutan yang dikelola oleh desa dapat berupa hutan desa yang merupakan hutan negara serta hutan adat yang merupakan hutan hak milik. Salah satu bentuk kegiatan pengelolaan hutan oleh desa adalah usaha jasa lingkungan yang meliputi di antaranya adalah kegiatan penyerapan dan atau penyimpanan karbon. Mitigasi perubahan iklim berdasarkan REDD+ pada dasarnya berbentuk kegiatan yang memanfaatkan hutan untuk menyimpan dan menyerap karbon guna menekan tingkat emisi gas rumah kaca.

Penyelesaian Sengketa Antara Investor Asing Dengan Pemerintah Indonesia Melalui Lembaga Internasional ICSID Dan Pelaksanaan Keputusannya Budi Sutrisno; Dwi Martini; Yudhi Setiawan; Ahmad Zuhairi
Jatiswara Vol 36 No 1 (2021): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jatiswara.v36i1.286

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang penyelesaian perselisihan investasi antara pemerintah dengan investor asing melalui lembaga ICSID dan pelaksanaan keputusan lembaga ICSID di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyelesaian perselisihan investasi antara pemerintah dengan investor asing melalui lembaga ICSID didasarkan pada perjanjian yang menetapkan sistem otonom dan mandiri untuk lembaga tersebut. Kinerja ICSID tidak mendamaikan atau menengahi perselisihan, ICSID memberikan kerangka kelembagaan dan prosedural untuk komisi konsiliasi independen dan pengadilan arbitrase yang dibentuk dalam setiap kasus untuk menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini ICSID hanya menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa yang mengacu pada dua set prosedural yaitu Konvensi, Regulasi, aturan ICSID, dan aturan Fasilitas Tambahan ICSID.Selanjutnya dalam pelaksanaan keputusan lembaga internasional ICSID di Indonesia mekanismenya mendasarkan pada Undang-undang No 30 Tahun 1999 dimana ditentukan bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mekanisme harus didahului adanya permohonan dari pihak pemohon.

FORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP REKSA DANA YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA I GUSTI AGUNG WISUDAWAN; AHMAD ZUHAIRI; ADE DIMAN MULADA
GANEC SWARA Vol 14, No 2 (2020): September 2020
Publisher : Universitas Mahasaraswati Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v14i2.155

The development of Mutual Fund Institutions in Indonesia is very rapid, but not without obstacles, the obstacles are in the form of fraudulent practices committed by Mutual Fund managers whether in the form of a company or in the form of a Collective Investment Contract (KIK) led by an Investment Manager (MI), in order to restore investor confidence. Therefore, proper law enforcement formulations are required for Mutual Funds that commit acts against the law according to positive law in Indonesia so that these fraudulent acts can be minimized.The research results show that the formulation of law enforcement against mutual funds that commit acts against the law according to positive law in Indonesia is based on the existence of two theories, namely the System Theory and the Welfare State Theory and Progressive Law. The law enforcement formulations that are carried out are:a. Reformulating in the form of revisions to statutory regulations, especially Law No. 8 of 1995 concerning the Capital Market, because it is considered obsolete and not in accordance with the development of the era which entered the era of free trade and industrial revolution 4.0.b. Strengthening legal sanctions in the revision of Law No. 8 of 1995 on Capital Markets.c. Strengthening the functions and authority of the Financial Services Authority (OJK) as a regulatory, supervisory and supervisory agency in the Capital Market, including strengthening the Investment Alert Task Force.d. Conduct intensive coordination between OJK and other law enforcement officials in order to uncover cases of mutual funds that have committed illegal acts.

Konstruksi Hukum Badan Usaha Milik Desa Sebagai Pendorong Pembangunan Ekonomi Di Desa Bagek Polak Sudiarto Sudiarto; Ahmad Zuhairi; Khairus Febryan Fitrahady
Journal Kompilasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2019): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v4i2.32

Badan Usaha Milik Desa atau yang disingkat BUMDES, merupakan hak otonomi yang dimiliki oleh Desa, sebagai wadah dan tempat mengembangkan potensi Desa dan meningkatkan mutu ekonomi dan pembangunan suatu Desa, pengaturan BUMDES sendiri diatur dan terafiliasi dalam Undang-Undang Desa maupun peraturan terkait dengan Pemerintahan Desa. Namun keberadaan BUMDES belum familiar di berbagai Daerah, salah satunya di wilayah Lombok Barat. salah satu Desa yang keberadaan BUMD masih belum maksimal adalah Desa Bagek Polak, Labuapi, Lombok Barat. Metode yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini adalah metode normative empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Dari hasil penulisan didapatkan bahwa di Kabupaten Lombok Barat sendiri keberadaan BUMDES masih sanga minim, hal ini terlihat dari jumlah Desa adalah 119 , dengan jumlah BUMDES sebanyak 58 Desa, diantaranya 58 Desa yang memiliki BUMDES namun hanha 32 yang aktif, sedangkan yang lain kurang bahkan tidak aktif, dimana 40 % bentuk usaha simpan pinjam, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan BUMDES masih belum banyak diminati oleh masyarakat.

Peran Hukum Hki Dalam Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Desa Ahmad Zuhairi; Khairus Febryan Fitrahady; Sudiarto
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurna Kompulasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan dari penelitian dan pengabdian ini adalah untuk mendeskripsikan dan membedah peranan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam memberdayakan perekonomian masyarakat desa khususnya di Desa Gegerung Lombok Barat. Metode penelitian menggunakan metode normatif dan empiris menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dideskripsikan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak atas karya intelegensi dan olah pikir seseorang terhadap barnag/jasa yang dipasarkan dan memiliki nilai yang ekonomis. Banyak potensi yang dimiliki Desa untuk mengembangkan diri dan mendukung sektor pariwisata. Banyak produk desa yang diperkenalkan kepada pasar namun terhenti hanya sampai produksi dan pemasaran saja, padahal banyak produk yang memiliki ciri khas dan nilai pembeda dengan produk lainnya. Hukum Kekayaan Intelektual memiliki banyak jenis dan peranannya dapat meningkatkan identitas dan nilai jual produk jika mendapatkan pengakuan dan labelisasi dalam bentuk merek, indikasi geografis, paten maupun rahasia dagang. Namun masyarakat masih banyak yang belum memahami tentang pentingnya melakukan pemberdayaan produk barnag/jasa untuk kemudian didaftarkan kepada Direktorat Jenderal HKI melalui Kemenkumham di daerah.

Title

Found 23 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 23 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 23 Documents
Search