Articles
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH BERSERTIFIKAT GANDA ]]>
<![CDATA[mul, mulyadi]]>;
<![CDATA[-, Satino]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 6, No 1 (2019): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (273.319 KB)
|
DOI: 10.35586/jyur.v6i1.398
<![CDATA[Kepemilikan Tanah adalah bagian dari hak warga Negara dengan bukti yang sah yang diberikan oleh Negara kepada masyarakat yang dibuktikan dengan sebuah surat Sertifikat Tanah. Ketidakbenaran pada saat pembuatan surat bukti tanah/sertifikat bisa terjadi karena adanya unsur kesengajaan atau unsure penipuan (bedrog) dan atau paksaan (dwang), pada saat pembuatan data fisik ataupun data yuridis yang di dibukukan dalam buku tanah. Dengan dasar itu sertifikat yang dihasilkan dapat berakibat batal demi hukum. Maksud dari penelitian ini adalah 1. Untuk menganalisis Bagaimana Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Yang Tumpang Tindih yang berakibat kepada sertifikat ganda. 2. Untuk mengalisis bagaimana pertanggungjawaban BPN dalam penyelesaian sertifikat ganda dan Bagaimana Perlindungan Hukumknya. Penelitian ini yang dilakukan dengan metode penelitian yuridis normative dan pendekatan studi lapangan. Sengketa pertanahan merupakan konflik dua orang atau lebih untuk mempertahankan hak legal kepemilikannya dari masing-masing orang atau kelompok untuk mempertahankan kepentingannya obyek yang sama yang ada kaitannya dengan tanah atau yang ada didalam tanah maupun diatas tanah.]]>
<![CDATA[SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH RT 02/02 KELURAHAN PASIR GUNUNG SELATAN ]]>
<![CDATA[Sulastri Sulastri]]>;
<![CDATA[Yuliana Yuli W.]]>;
<![CDATA[Satino Satino]]>
<![CDATA[ SABDAMAS Vol 1 No 1 (2019): SABDAMAS ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unika Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (886.218 KB)
<![CDATA[Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk mengetahui penerapan hukuman bagi pecandu narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara diperlukan pengarahan dan penjelasan tentang bahaya narkoba. Metode kegiatan ini adalah sosialisasi dan memberikan pemahaman tentang UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan pemahaman mengenai sistem hukuman bagi pecandu narkotika dalam undang-undang bahwa hukum tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang dibentuk dengan tujuan menciptakan ketertiban. Suatu peraturan hukum untuk keperluan penghidupan masyarakat dengan mengutamakan masyarakatnya, bukan kepentingan perseorangan ataupun golongan. Hukum juga menjaga hak-hak dan menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakat agar tercipta masyarakat yang teratur, damai, adil, dan makmur. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia dilakukan oleh sistem peradilan pidana. Salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang diberikan kepada seorang terdakwa selalu didasarkan asas keseimbangan antara kesalahan dan perbuatan melawan hukum. Dalam putusan hakim harus disebutkan juga alasan pidana yang dijatuhkan sesuai dengan sifat dari perbuatan, keadaan meliputi perbuatan tindak pidana, khususnya tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika dilihat dari kualifikasi perbuatan pidana dalam beberapa golongan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Narkotika.]]>
<![CDATA[Efektifitas Senam Dengan Modul Dalam Mengurangi Dismenore Pada Remaja SMA Di Kota Surakarta ]]>
<![CDATA[Yuyun Setyorini]]>;
<![CDATA[Satino Satino]]>
<![CDATA[ Interest : Jurnal Ilmu Kesehatan Vol 5 No 2 (2016): INTEREST : JURNAL ILMU KESEHATAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Poltekkes Kemenkes Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37341/interest.v5i2.37
<![CDATA[Abstract: Dysmenorrhea, Adolescents, Reproductive Health Module. Dysmenorrhea is the most common gynecological problems experienced by women. Based on the research background mentioned above, can be formulated research question "Are gymnastics with reproductive health module is effective in reducing dysmenorrhea in adolescents with dysmenorrhea in Surakarta?". While the purpose of the study was to determine the effectiveness of the exercise with the reproductive health module in reducing dysmenorrhea in adolescent high school in Surakarta. This research is quantitative research with quasi-experimental designs and designs were used pretest-posttest design. In the design of this group of teenagers is trained gymnastics dysmenorrhea with the use of reproductive health module. Where the research is in the area of Surakarta. While the research time from March to August 2015. In this study, using the chi-square test. The results showed p-value = 0.000 (p <0.05), which means that there is a significant effect on pain intensity between before and had performed the action. Advice for health workers to provide health education on reproductive health for young women as early as possible and further research to investigate specifically related to reproductive health in adolescents.]]>
<![CDATA[BUDIDAYA CACING RAMBUT (TUBIFEX) SEBAGAI UPAYA PENGADAAN PAKAN lKAN ]]>
<![CDATA[Satino Satino]]>;
<![CDATA[Sukarni Hidayati]]>;
<![CDATA[Siti Maryam]]>
<![CDATA[ INOTEKS : Jurnal Inovasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni Vol 1, No 3 (2000): Mei 2000 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM UNY ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (245.248 KB)
|
DOI: 10.21831/ino.v1i3.5085
<![CDATA[Kegiatan Program Karya Alternatif Mahasiswa dengan judul Budidaya Cacing Rambut (Tubifex):--" -=- i Upaya Pengadaan Pakan Alami lkan telah dilaksanakan oleh PP-PKLH Universitas Negeri-5:' carta bekerja sarna dengan Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Kegiatan axsanakan selama 4 bulan, mulai bulan September sampai dengan Desember 1999. Kegiatan ini-- .'uan memberi bekal kepada mahasiswa (peserta) untuk dapat membaca peluang usaha bisnis sesuai':-i1 bidang keilmuan yang dimliki, Memotivasi mahasiswa peserta agar mampu menerapkan bidang- an yang dimiliki menjadi karya nyata yang bermanfaat bagi dirinya maupun masyarakat luas dan. 2 mampu membuka peluang usaha mandiri khususnya budidaya Tubifex.Lntuk mewujudkan tujuan tersebut peserta dibekali dengan kemampuan untuk membudidayakan- --':'x dalam bak-bak kuitur, memproduksi Tubifex segar dan utuh serta Tubifex beku. Selain itu"""'2 juga dibekali dengan kemampuan dalam merencanakan usaha bisnis melalui pelatihan pembuatan lann bisnis yang dilakukan dengan mengundang pemateri dari Klinik Konsultasi Bisnis (KKB)-lateri yang diberikan kepada peserta program terdiri dari materi yang bersifat teoritis yang c-:-:tikan melalui perkuliahan dan materi praktikum yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan di-;3]1 dan laboratorium. Kegiatan ini telah memberikan kemampuan yang memadai kepada peserta-elaksanakan tahap-tahap budidaya Tubifex sampai dengan produk siap jual.Program ini berhasil membuka wawasan bahwa usaha budidaya Tubifex ternyata mempunyai-= . 'ang cukup baik di masa depan. Hasil survei yng dilakukan terhadap 8 toko / kios penjual ikan di a diketahui kebutuhan Tubifex per harinya cukup tinggi. Selain prospek pasar yng baik Tubifex_ -:- 3 if mudah dibudidayakan dan tidak mernbutuhkan lahan yang luas. Keberhasilan dalam- _':1 a akan Tubifex dari lingkungan alamiahnya yang pada gilirannya akan dapat membantu proses• '..ill kembali ekosistem perairan akibat pencemaran limbah organik.]]>
<![CDATA[PERAN BELA NEGARA SEBAGAI UPAYA MENANGGULANGI CYBERCRIME DALAM ERA DIGITAL ]]>
<![CDATA[Kamiliya Muthia Azra Heriana]]>;
<![CDATA[Audithya Prawita]]>;
<![CDATA[Monica Malva Cakra Dewa]]>;
<![CDATA[Satino Satino]]>;
<![CDATA[Lovenka Diva Navael]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (221.395 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i05.p13
<![CDATA[Perkembangan era digital membawa “beragam implikasi baik dampak yang sifatnya membangun maupun dampak yang sifatnya merusak. Salah satu dampak yang merusak dari perubahan era kepada era digital adalah munculnya kejahatan siber atau cybercrime”. Untuk menanggulangi cybercrime, maka diperlukan dasar hukum yang kuat serta upaya-upaya konkrit dan kesadaran berbagai pihak sebagai perwujudan bela negara serta sikap bela negara dari setiap individu yang ada di masyarakat yang merupakan mandat dari konstitusi terhadap seluruh warga negara Indonesia. Pengaturan cybercrime di Indonesia sendiri diatur dalam UUD NRI 1945 dan UU ITE. Jurnal ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian” yuridis-“normatif” dengan cara memperoleh sumber melalui bahan hukum primer, antara lain: peraturan perundang-undangan, teori hukum serta melalui hukum sekunder, yaitu buku teks dan doktrin para sarjana. Penelitian ini membahas persoalan mengenai bentuk pengaturan cybercrime dan bela negara di Indonesia, serta upaya yang dapat dilakukan untuk menangani cybercrime sebagai wujud dari bela negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU ITE sebagai hukum positif yang mengatur permasalahan cybercrime mempunyai korelasi yang kuat dengan sikap bela negara, dikarenakan apabila ketentuan-ketentuan di dalam UU ITE tidak dibarengi dengan sikap bela negara dari setiap individu yang memegang kewarganegaraan Indonesia akan menimbulkan pengimplementasian yang tidak efektif. The development of the digital era has various impacts, both positive and negative impacts. One of the negative impacts of the development of the digital era is cybercrime. To tackle cybercrime, a strong legal basis is needed and concrete efforts and awareness of various parties as the embodiment of state defense. The writing of this study uses normative juridical methods, which uses primary legal materials such as laws and regulations, legal theory and also secondary legal materials such as textbooks and scholars' doctrines.” This study discusses the forms of regulation of cybercrime and state defense in Indonesia, as well as the efforts that can be made to deal with cybercrime as a form of defending the country. The results of the study indicate that the arrangements in ITE Law could not be fully implemented optimally without the efforts made by the community and the government as a form of state defense.]]>
<![CDATA[Guarantee Of Worker Rights During The Covid 19 Pandemic ]]>
<![CDATA[Rosalia Dika Agustanti]]>;
<![CDATA[Yuliana Yuli Wahyuningsih]]>;
<![CDATA[Satino -]]>
<![CDATA[ Jambura Law Review VOLUME 3 SPECIAL ISSUES APRIL 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (674.145 KB)
|
DOI: 10.33756/jlr.v3i0.7914
<![CDATA[This research discusses the rights of workers / laborers during the COVID-19 pandemic and what if the employers do not meet these rights. Problem which is more in-depth about the employment that emerged during this pandemic, namely the occurrence of massive layoffs. The research was conducted using the Normative Juridical method. By applying the Statute Approach, Conceptual Approach, and Case Approach, the results show that employers have not been able to fulfill workers / labor rights during the COVID-19 pandemic. There are companies that have not implemented the clean lifestyle and occupational health standards K3 protection such as masks, hand sanitizer and personal protective equipment. Prevention and handling policies are still not optimal, the principle of maintaining social distancing has not been implemented optimally, there are still many workers who are jostling for work when they come to work, not to mention during the trip to work in public transportation. This situation makes them vulnerable to infection. However, they still have to go to work because of the risk of losing their income. Efforts that can be made if wages are not paid are to take the route or methods as regulated in Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes. The basis of a dispute between a worker/ laborer and an entrepreneur is a dispute over rights.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Melalui Diversi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak ]]>
<![CDATA[Satino]]>;
<![CDATA[Sulastri]]>;
<![CDATA[Yuliana Yuli W]]>
<![CDATA[ Esensi Hukum Vol 2 No 1 (2020): Juni - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/esensihukum.v2i1.26
<![CDATA[Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Sehingga perlu mendapatkan kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dalam hidup berbangsa dan bernegara. Perlu dilakukan upaya Perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hakhaknya tanpa perlakuan diskriminasi. Dalam hal ini anak berhadapan dengan hukum karena tindak pidanapencurian dengan kekerasan, pemenjaraan bukanlah suatu pilihan terbaik untuk mendidikanak karena hanya akan menyebabkan stigma sebagai criminal yang akan menimpaseorang anak dan merupakan awal dari sebuah kegagalan dan merupakan awal bencana masa mendatang. Berdasarkan perumusan masalah dalam penulisan ini, menyebutkan gambaran implementasi perlindugan hukum melalui diversi terhadap pelaku anak di Pengadilan Negeri Depok dan hambatan dalam Perlindungan hukum melalui diversi terhadap pelaku anak di Pengadilan Negeri Depok dan untuk mengetahui hambatan dalam Perlindungan hukum melalui diversi terhadap pelaku anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi pustaka yang mana bahan-bahan yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Analisa dan hasil penelitian yang diperoleh bahwa anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 35 tahun 2014 tentangPerubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan tujuan diterapkan diversi dapat menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatitasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar.]]>
<![CDATA[PERAN PERS DALAM PENEGAKAN HUKUM DITINJAU DARI SEGI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS ]]>
<![CDATA[Satino]]>;
<![CDATA[Iswahyuni]]>;
<![CDATA[Surahmad]]>
<![CDATA[ Esensi Hukum Vol 3 No 1 (2021): Juni - Jurnal Esensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/esensihukum.v3i1.57
<![CDATA[Konsitusi memberikan kedudukan yang sama dan persamaan hak antar warga negara. Bentuk persamaan hak salah satunya adalah kebebasan menyampaikan pendapat. Dimana salah satunya adalah adanya jaminan kemerdekaan pers. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Adapun yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah Bagaimana peran dan fungsi pers dalam penegakkan serta Bagaimana Tanggung Jawab Pers dan Kode Etik Pers ditinjau dari UU Nomor 40 Tahun 1999. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini pertama bahwa Pers merupakan pilar demokrasi keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif, pers sebagai kontrol atas ketiga pilar itu dan melandasi kinerjanya dengan check and balance. untuk dapat melakukan peranannya perlu dijunjung kebebasan pers dalam menyampaikan informasi publik secara jujur dan berimbang. Kedua kebebasan Pers bukan mutlak untuk pers semata, melainkan untuk menjamin hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi.]]>
<![CDATA[Indonesia Perlindungan Hukum terhadap Pekerja yang Mengalami Pelecehan Seksual dalam Rangka Mewujudkan Bela Negara ]]>
<![CDATA[Rosalia Dika Agustanti]]>;
<![CDATA[Satino Satino]]>;
<![CDATA[Rildo Rafael Bonauli]]>
<![CDATA[ Jurnal Supremasi Volume 11 Nomor 1 Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Balitar, Blitar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35457/supremasi.v11i1.1092
<![CDATA[Wacana penegakan HAM terus meningkat, tetapi pada stigmatisasi seksualitas perempuan, tampaknya masih mengakar dalam budaya masyarakat. Pandangan dikotomis ini pada akhirnya mempersulit perempuan untuk mengakses hak-hak mereka, baik ketika masyarakat maupun pihak berwenang menempatkan perempuan sebagai korban kejahatan. Kenyamanan kerja sangat berpengaruh dalam menciptakan hubungan kerja yang kondusif. Salah satu hal yang perlu diingat dalam menciptakan kenyamanan kerja adalah adanya kondisi kerja tanpa diskriminasi termasuk pelecehan seksual di tempat kerja.. Tindakan ini dapat berlangsung antara pekerja/atasan dan seorang pekerja lain (hubungan vertikal) atau antara pekerja dengan pekerja (hubungan horizontal), antara pemberi kerja dengan pekerja kontrak atau pekerja outsourcing dan antara pekerja/penyedia jasa dengan klien/pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Penelitian dimulai dengan mengkaji dan menganalisis terlebih dahulu mengenai bentuk pelecehan seksual seperti apa yang sering diterima oleh pekerja, dan berapa banyak pekerja yang mendapatkan pelecehan seksual. Selanjutnya analisa dilakukan terhadap ada tidaknya tindakan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan untuk menertibkan banyaknya kasus pelecehan seksual oleh pekerja yang tidak semuanya selesai di Pengadilan. Kemudian penelitian ini dilanjutkan dengan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami pelecean seksual, apakah sudah terpenuhi atau belum. Dalam menganalisa permasalahan, peneliti menggunakan pendekatan kasus, terkait adanya pelecehan seksual di tempat kerja yang dilakukan oleh pekerja.]]>
<![CDATA[Pendampingan Manfaat Pendaftaran Tanah bagi Pemegang Hak Atas Tanah di Serang ]]>
<![CDATA[Sulastri Sulastri]]>;
<![CDATA[Yuliana Yuli]]>;
<![CDATA[Satino Satino]]>
<![CDATA[ E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 13, No 2 (2022): E-DIMAS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/e-dimas.v13i2.6676
<![CDATA[Pendaftaran tanah meliputi pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan haknya serta pemberian surat tanda bukti hak atau sertifikat yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertifikat hak atas tanah menjadi dambaan dari setiap pemegang hak atas tanah. Masih adanya kekurangan bila pemilikan atau penguasaan atas tanah itu belum disertai bukti pemilikan berupa sertifikat, sudah selayaknya setiap orang mengusahakan agar ia memperoleh sertifikat karena hak dari setiap pemegang hak atas tanah untuk memperoleh sertifikat. Pendaftaran tanah atas sebidang tanh yang menimbulkan pemberian surat tanda bukti hak atau sertifikat bagi pemegang hak atas tanah, selain memberikan kepastian hukum juga memiliki banyak fungsi bagi pemiliknya. Tetapi masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang proses-proses pendaftaran tanah dan manfaat-manfaatnya dikemudian hari. Pendaftaran tanah yang menghasilkan Sertifikat Hak Atas Tanah, masih belum benar-benar dipahami oleh masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini akan dilaksanakan dengan metode ceramah dan tanya jawab kepada warga masyarakat khalayak sasaran. Agar ceramah dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan maka akan dilakukan pencatatan data di wilayah Serang untuk mencatat jumlah warga masyarakat khalayak sasaran. Selanjutnya data tersebut akan digunakan sebagai dasar mengundang khalayak sasaran dalam rangka mengikuti Program pendampingan Manfaat Pendaftaran Tanah Bagi Pemegang Hak Atas Tanah.]]>
