Articles
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETENTUAN MASA ISTIRAHAT MELAHIRKAN DAN MENYUSUI BAGI PEKERJA PEREMPUAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN ]]>
<![CDATA[Sukmadewi, Yudhitiya Dyah]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol 6, No 3 (2016): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v7i1.633
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji mengenai ketentuan masa istirahat melahirkan dan menyusui bagi Pekerja perempuan yang diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Pada dasarnya perempuan Pekerja melaksanakan perannya sebagai Ibu, sehingga hak-haknya juga harus difasilitasi termasuk dalam hal ini mengenai hak melahirkan dan hak menyusui anak, oleh karena itu Pemerintah harus mengakomodasi hak tersebut dengan layak. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Instrumen yuridis yang digunakan yaitu Undang-undang Ketenagakerjaan dilengkapi dengan Peraturan Perudang-undangan yang relevan, sedangkan aspek normatifnya dikaitkan dengan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder sebagai data pustaka dan metode analisa data menggunakan data kualitatif dengan pengambilan kesimpulan dengan metode deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan cuti melahirkan dan menyusui anak bagi Pekerja perempuan di Indonesia belum diakomodasi secara layak oleh Pemerintah, sehingga perlu dilakukan upaya revisi terhadap regulasi tersebut.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERBANDINGAN SISTEM PILKADA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG BERDASARKAN DEMOKRASI PANCASILA ]]>
<![CDATA[Wawan S]]>;
<![CDATA[Yudhitiya D D]]>;
<![CDATA[Gaya Caecia]]>
<![CDATA[ Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 17, No 2 (2015): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (88.182 KB)
|
DOI: 10.26623/jdsb.v17i2.494
<![CDATA[Sistem pemerintahan di Indonesia tidak terlepas dari peran pemerintah daerah. Adapun system pemilukada (pemilihan umum kepala daerah) yang pernah diterapkan di Indonesia meliputi pemilihan secara langsung dan tidak langsung. Mayoritas masyarakat Indonesia cenderung pro terhadap sistem pemilhan secara langsung dan kontra terhadap pemilihan secara tidak langsung. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu pertama apakah sistem pilkada tidak langsung bertentangan atau tidak dengan sistem demokrasi pancasila, dan rumusan masalah yang kedua bagaimanakah perbandingan sistem pilakada langsung dan sistem pemilukada tidak langsung ditinjau berdasarkan demokrasi Pancasila. Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Penulis menyimpulkan, pertama, pada dasarnya, pilkada dengan sistem pemilihan tidak langsung, tidak bertentangan dengan Dasar Negara dan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia..Kesimpulan kedua, Mekanisme pemilukada dengan menggunakan sistem secara langsung dan secara tidak langsung, jika dibandingkan, cenderung lebih menguntungkan dengan menggunakan sistem pemilihan secara tidak langsung.]]>
<![CDATA[“PERAN PANCASILA PADA ERA GLOBALISASI” KAJIAN TERHADAP PANCASILA DAN FENOMENA LGBT (LESBIAN,GAY,BISEXUAL,TRANSGENDER) DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Wawan Setiawan]]>;
<![CDATA[Yudhitiya Dyah Sukmadewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 19, No 1 (2017): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (717.261 KB)
|
DOI: 10.26623/jdsb.v19i1.691
<![CDATA[LGBT phenomenon into a "hot issue" in the international and national levels. LGBT phenomenon in Indonesia would result in the pros and cons of the community. Various groups of people, mainly from religious groups opposed to the existence of the phenomenon. On the other hand, there are also groups that support the LGBT community in Indonesia, the main actors and human rights activists (Human Rights). Most LGBT people found contrary to the noble values of Pancasila, but on the other hand assumes that actors LGBT community is not sexual deviation, and shall have the rights and equality. It is thus necessary to do a study to determine the response of the people of Indonesia respond to the phenomenon of LGBT specifically in this case the younger generation, as well as to determine whether or not the phenomenon of LGBT contrary to the basic values of Pancasila as the State Indonesia.]]>
<![CDATA[PENDAFTARAN MEREK ASOSIASI SEBAGAI MEREK KOLEKTIF (KAJIAN TERHADAP ASOSIASI RAJUT INDONESIA WILAYAH JAWA TENGAH) ]]>
<![CDATA[Yudhitiya Dyah Sukmadewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ius Constituendum Vol 2, No 1 (2017): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (627.428 KB)
|
DOI: 10.26623/jic.v2i1.547
<![CDATA[This study examines the registration of collective marks owned by theAssociation of Knitting Indonesia Central Java (Java ARI) on the knitting craftproducts manufactured and marketed independently. In addition, the assessmentconducted on the mechanism of collective trademark registration in the relevantinstitutions. The research method used juridical empirical approach. Juridicalaspect is based on Law No.20 of 2016 on Marks and Geographical Indicationsand related legislation, while reviewing the empirical aspects of the businessactivities carried on ARI Java. The results showed that ARI Java brand label havemet the brand element that can be registered as a collective trademarkregistration with domicile at the Directorate General of Intellectual Property ofthe Ministry of Law and Human Rights in Central Java. ]]>
<![CDATA[Dualisme Penyelesaian Sengketa Permohonan Informasi Publik ]]>
<![CDATA[Kartika Widya Utama]]>;
<![CDATA[Yudhitiya Dyah Sukmadewi]]>
<![CDATA[ Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 4 (2019): Administrative Law & Governance Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (412.767 KB)
|
DOI: 10.14710/alj.v2i4.672-676
<![CDATA[Public Information Transparency after 1998 reformation has gained momentum since the issuance of Law No. 14 of 2008 concerning Transparency of Public Information. Public access to obtain information owned by the state administrative body does not always run smoothly. The role of the Administrative Court as a Judiciary that guarantees the upholding of Good Public Order Principles, especially the principle of public transparency, was tested. This article will discuss the extent of the role of PTUN in disputes over requests for public information, which in the process will also discuss the part of the Public Information Commission in requests for public information in terms of authority and competence. As a conceptual article, the conclusion that can be drawn is that the state administrative dispute procedure needs to be clearly stated, whether it is mandatory to use the procedure for requesting public information through the Public Information Commission or whether it can use a claim mechanism through the State Administrative Court. Keyword: Open Government, Administrative Court, Good Governance Principle Abstrak Keterbukaan Informasi Publik pasca reformasi semakin mendapatkan momentum semenjak diterbitkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Akses masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dimiliki oleh badan administrasi negara tidak selalu berjalan dengan lancar. Peran PTUN sebagai Badan Peradilan yang menjamin tegaknya Asas-asas Umum Ketertiban yang Baik khususnya asas keterbukaan publik pun diuji. Artikel ini akan membahas sejauh mana peran dari PTUN dalam sengketa permohonan informasi publik yang dalam prosesnya akan membahas pula mengenai peran Komisi Informasi Publik dalam permohonan informasi publik dari sisi kewenangan dan kompetensi. Sebagai artikel konseptual, kesimpulan yang dapat diambil adalah perlu ditegaskan dengan jelas prosedur sengketa administrasi negara apakah diwajibankan menggunakan prosedur permohonan informasi publik melalui Komisi Informasi Publik ataukah dapat menggunakan mekanisme gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Kata Kunci: Keterbukaan informasi publik, PTUN, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik]]>
<![CDATA[PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PENGAWASAN SEKTOR BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Yudhitiya Dyah Sukmadewi]]>
<![CDATA[ Solusi Vol 15, No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/slsi.v15i3.2051
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengetahuiperan OJK dalam pengawasan di sector perbankan syariah pasca dikeluarkannya UU No.21 Tabun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis nonnatif dengan spesiflkasi penelitian deskriptif analitis. Instrumen yuridis yang digunakan meliputi UU Tentang Bank Indonesia, UU Tentang Perbankan, UU Tentang Perbankan Syariah dan UU Tentang OJI(, dan Peraturan Bank Indonesia, sedangkan aspek nonnatifnya dikaitkan dengan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan pelaksanaan perbankan syariah di Indonesia.Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder sebagai data pustaka dan rnetode analisa data menggunakan data kualitatif dengan pengambilan kesimpulan dengan metode berfikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan sektor perbankan tennasuk perbankan syariah semula dilakukan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Kemudian dengan dikeluarkannya UU Tentang OJI(, maka kewenaogan pengawasan tersebut dialiblcan kepada OJK sebagai lembaga baru yang menyelenggarakan sistern pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan dalam sektor jasa keuangan, meliputi sektor perbankan, sektor pasar modal, sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.Kata Kunci : OJK, Perbankan Syariah, Kewenangan]]>
<![CDATA[KAJIAN LEGALITAS DAN MANAJEMEN MEREK PADA UMKM MUNAKU SULAM PITA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Yudhitiya Dyah Sukmadewi]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 14, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (113.58 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v14i2.20874
<![CDATA[Pengaturan merek di Indonesia diatur dalam UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek) tidak diimbangi dengan kesadaran pendaftaran merek khususnya UMKM. Pengkajian dilakukan pada salah satu Pelaku Usaha UMKM di Kota Semarang yaitu “Munaku Sulam Pita” dengan fokus permasalahan yaitu faktor pendukung pelaku usaha dalam menentukan merek dagang, pelaksanaan implementasi UU Merek pada pelaku usaha, dan urgensi pelaksanaan implementasi UU Merek dalam kegiatan usaha. Pengkajian dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pengkajian data primer sebagai data utama serta dilengkapi dengan data sekunder. Hasil Penelitian ini menunjukkan sudah ada kesadaran hukum pada subyek yang diteliti namun terkendala pada kurangnya perhatian Lembaga terkait.Kata kunci : Pendaftaran Merek; UMKM; Hukum Bisnis.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013 PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAI IMPLEMENTASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH ]]>
<![CDATA[Yudhitiya Dyah Sukmadewi]]>
<![CDATA[ LAW REFORM Vol 10, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (53.246 KB)
|
DOI: 10.14710/lr.v10i1.12460
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengkaji apakah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahDaerah Tahun 2013 pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai dengan UUNo.32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalampelaksanaannya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridisnormatif dengan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan danbahan kepustakaan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerahdi bidang pendidikan pada tahun 2013, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telahsesuai dengan amanat UU No.32 Tahun 2004, namun masih terdapat beberapa program kerjayang belum dapat memenuhi indikator kinerja. Yang menjadi hambatan, meliputi: rendahnyatingkat kesadaran masyarakat pentingnya pendidikan; masih terbatasnya sarana dan prasarana;persebaran tenaga kependidikan yang berkualitas dan berkompeten, serta pengembangankurikulum dan metode pembelajaran yang belum merata sehingga Dinas Pendidikan haruslebih aktif lagi melakukan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya pendidikan,dan menyediakan sarana prasarana.Kata Kunci: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2013, DinasPendidikan Provinsi Jawa Tengah, Otonomi Daerah]]>
<![CDATA[TRAGEDI KANJURUHAN DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PELAKSANAAN PROSEDUR ADMINISTRASI NEGARA ]]>
<![CDATA[Kartika Widya Utama]]>;
<![CDATA[Yudhitiya Dyah Sukmadewi]]>;
<![CDATA[Retno Saraswati]]>;
<![CDATA[Aju Putrijanti]]>
<![CDATA[ Masalah-Masalah Hukum Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/mmh.51.4.2022.414-421
<![CDATA[Tragedi kelam dalam dunia persepakbolaan Indonesia terjadi di Kanjuruhan, 125 (seratus dua puluh lima) orang suporter Arema Malang meninggal dunia dan 330 (tiga ratus tiga puluh) orang terluka. Salah satu isu yang disorot oleh masyarakat adalah penggunaan gas air mata oleh pihak kepolisian. Penggunaan gas air mata dituduh sebagai faktor utama banyaknya korban jiwa, padahal dalam peraturan FIFA telah diatur larangan untuk membawa dan menggunakan gas air mata atau senjata api dalam pengamanan stadion. Di sisi lain Kepolisian Republik Indonesia memiliki acuan tersendiri dalam upaya pengendalian massa. Perbedaan prosedur inilah yang akan dibahas dalam artikel ini, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran apakah tindakan Kepolisian dalam melepaskan gas air mata merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang atau merupakan perbuatan yang sah dan legal menggunakan perspektif hukum administrasi negara.]]>
<![CDATA[Relevansi Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik Dan Asas Kemanfaatan ]]>
<![CDATA[Yudhitiya Dyah Sukmadewi]]>;
<![CDATA[Kartika Widya Utama]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 5, No 1 (2022): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v5i1.14054
<![CDATA[AbstrakKeterbukaan Informasi Publik adalah salah satu landasan pemerintahan yang baik. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik memberikan kewenangan kepada Komisi Informasi Publik untuk menangani sengketa terkait permohonan informasi publik. Empat belas tahun berlalu sejak diundangkannya, terdapat penyalahgunaan hak terhadap informasi publik. Artikel ini akan membahas apakah hak terhadap keterbukaan publik adalah hak yang harus diterima seutuhnya ataukah harus sesuai dengan tujuan dan kemanfaatan dari permohonan informasi publik itu sendiri. Disajikan dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, artikel ini diharapkan dapat memberikan inspirasi agar komisi informasi publik turut mempertimbakan kemanfaatan dalam sebuah permohonan informasi publik.Kata Kunci : Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Publik, Asas KemanfaatanAbstract Public Information is one of the fundamental aspects of good governance. Law 14 of 2008 concerning Public Information gives the Public Information Commission the authority to handle disputes related to requests for public information. Fourteen years have passed since its promulgation, there has been an abuse of the right to public information. This article will discuss whether the right to public disclosure is a right that must be fully accepted or must be in accordance with the objectives and benefits of the request for public information itself. Presented with a case study approach using decisions that have permanent legal force, this article is expected to provide inspiration for the Public Information Commission to consider the benefits of a public information request.Keyword: Public Information, Public Information Comission, Zweigmatigheid.]]>
