cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahyu Saputra
Contact Email
wahyu@iainponorogo.ac.id
Phone
+6282230400101
Journal Mail Official
alsyakhsiyyah@iainponorogo.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, Jl. Puspita Jaya, Pintu, Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur, Kode Pos: 63492, Telp. (0352) 3592508
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Al-Syakhsiyyah : Journal of Law and Family Studies
Published by Institusi Agama Islam Negeri Ponorogo
ISSN : 27156699     EISSN : 27156672     DOI : https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Al Syakhsiyyah (Journal Of Law and Family Studies) diterbitkan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo 2 kali dalam setahun. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah pemikiran yang terbuka bagi semua kalangan. Artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berupa tulisan-tulisan ilmiah tentang pemikiran konseptual, kajian pustaka, maupun hasil penelitian dalam bidang hukum dan hukum keluarga Islam yang belum pernah dipublikasikan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 97 Documents
 6   7   8   9   10 
Penemuan Hukum Hakim Terhadap Pemberian Izin Pernikahan Beda Agama Irwan Ramadhani; Nahrowi Nahrowi
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6297

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah meninjau penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim secara formil dan materiil dari Penetapan Nomor:916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Isu yang muncul adalah hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam amarnya mengizinkan perkawinan beda agama antara laki-laki Muslim dengan perempuan Kristen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Dimana sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang menggunakan studi kepustakaan. Kesimpulan penelitian ini yaitu Pertama, penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim secara formil, yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya menemukan hukumnya dengan menggunakan metode interpretasi sistematis dan interpretasi sahih atau autentik. Namun dalam pertimbangan hukumnya melewatkan aturan hukum terbaru yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang menolak perkawinan beda agama dengan eksistensi yang lebih kuat karena hakim Mahkamah Konstitusi tinggi jabatannya dalam pengujian materiil Undang-Undang yang berlaku serta Putusannya bersifat final dan tidak dapat dilakukan upaya banding maupun kasasi. Sehingga amar Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby mengizinkan perkawinan beda agama. Kedua, penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim secara materiil, hakim menggunakan interpretasi subsumptif, interpretasi sistematis logis dan interpretasi teleologis atau sosiologis, sehingga penemuan hukum oleh hakim merupakan penemuan hukum yang progresif dan hakim dalam menemukan hukum beraliran soziologische rechtsschule.
Praktik Pengasuhan Anak Di Desa Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak Mutiara Septiari; Ramadani Ramadani
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6797

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengasuhan anak dari orang tua sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pasal 6 No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam di Desa Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan. Pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini. Selain itu pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan kuesioner. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pentingnya orang tua, buruh brondolan sawit untuk memperoleh pendidikan dan dukungan oleh lingkungan dan pemerintah daerah untuk membantu mereka mengembangkan pola asuh yang lebih positif dan terlibat, serta menjaga kesejahteraan dan perkembangan anak-anak mereka. Hal ini juga menunjukkan bahwa Undang-Undang Pasal 6 No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan KHI Pasal 98 Ayat 1 memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak dari pola asuh yang otoriter atau kekerasan terhadap anak. Undangan-undang nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahtraan Bilamana tidak ada lagi pihak-pihak yang dapat melaksakan tanggung jawab terhadap anak maka pelaksanaan hak dan kewajiban itu menjadi tanggungjawab Negara.
Perkembangan Ushul Fiqh Di Dunia Kontemporer Muhammad Husni Abdulah Pakarti; Diana Farid; Iba Banaesa; Rahmat Nurdin; Yusup Abdurrohman; Ilyas Basuni
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v5i1.7065

Abstract

Since its introduction at the beginning of Islamic history, Ushul Fiqh has undergone significant developments, especially in facing the increasingly complex challenges of modern times. This study aims to analyze the changes and developments that have occurred in Ushul Fiqh so far, as well as the underlying factors. This research discusses the development of Ushul Fiqh in the contemporary world. Ushul Fiqh is a branch of knowledge in the study of Islamic law that aims to identify the methods and principles used in deriving laws from the sources of Islamic law. The method used is a literature review of various primary and secondary sources, such as classic books of Ushul Fiqh, contemporary literature, and scientific articles. A historical approach and conceptual development analysis were used to understand how Ushul Fiqh has changed over time. The research findings show that Ushul Fiqh underwent adjustments and transformations to address contemporary issues such as technology, human rights, bioethics, economics, and modern finance. One of the main factors influencing the development of Ushul Fiqh in the contemporary world is globalization, which has brought new challenges in interacting with different cultures and legal systems. In addition, social and political changes have also played an important role in shaping Ushul Fiqh's views towards more modern issues. This research provides an in-depth understanding of the development of Ushul Fiqh and its relevance in dealing with the complexities of modern times. It is hoped that this research can make a positive contribution to the development of the science of Ushul Fiqh, inspire further studies, and provide guidance for scholars and practitioners of Islamic law in responding to the challenges of contemporary times.
Dualisme Otoritas dalam Pelaksanaan Perkawinan: Studi terhadap Praktik Nikah Sirri di Desa Wonodadi, Plantungan, Kendal, Jawa Tengah Nuril Farida Maratus
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6130

Abstract

Hubungan antara hukum agama dan hukum negara masih menjadi topik yang aktual. Praktik perkawinan sirri masih ada meskipun ada syarat administratif dan keagamaan yang harus dipenuhi. Tujuan penelitian ini selain mendeskripiskan bagaimana praktik perkawinan Sirri di Wonodadi, juga ingin memberikan pemahaman hukum yang holistik untuk mendialogkan antara agama dan negara yang terkesan masih dipahami secara dualistik dalam memahami syarat perkawinan. Sumber primer penelitian berasal dari beberapa pasangan yang melakukan nikah dengan masing-masing motivasinya, juga dilengkapi dengan sumber skunder atau referensi tertulis lain untuk memperkuat analisis. Dualisme otoritas dalam pelaksanaan perkawinan terjadi karena kurangnya koordinasi antara PPN dan ulama setempat. Praktik nikah sirri dapat terjadi karena lemahnya kontrol lembaga negara dan keterbatasan KUA dalam menjalankan tugas fungsionalnya.
DINAMIKA PERTUMBUHAN KELUARGA SAKINAH DI KUA SUKOREJO Muhammad Yahya Putra
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 5, No 2 (2023): In Press
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v5i2.5969

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Dinamika pertumbuhan keluarga sakinah di kecamatan sukorejo yang diukur dari aspek sakinah yang terbagi menjadi Pra Sakinah, Sakinah 1 dan seterusnya menggunakan data dan pengukuran dari jumlah perceraian dan pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat non interaktif. Dengan mengumpulkan data dari sumber primer maupun sekunder dalam bentuk kitab/buku atau hasil riset terdulu yang berhubungan dengan dinamika keluarga sakinah. Penelitin ini menghasilkan temuan bahwa masyarakat Kecamatan Sukorejo termasuk kategori keluarga Sakinah 1, dan telah melewati fase pra sakinah. Hal ini dibuktikan dengan angka pernikahan di Kecamatan Sukorejo dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan dalam jumlah yang cukup banyak. Angka pernikahan menyentuh angka 300 an setiap tahunnya dibandingkan dengan perceraian yang hanya diangka 60-an setiap tahunnya.
KEPENTINGAN TERBAIK ANAK PEMOHON DISPENSASI PERNIKAHAN DALAM PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM Aliya Karima; Nabila Luthvia Rahma; Abdurrohman Kasdi; Labib Nubahai
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 5, No 2 (2023): In Press
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7082

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 dari kasus dispensasi nikah pada putusan no. 134/Pdt.P/2022/PA.Kds, serta untuk mengetahui pemaknaan kepentingan terbaik anak dalam putusan dispensasi pernikahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan cara mengungkap data peristiwa yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Kudus dalam bentuk data yang valid. Dalam memperoleh sumbernya, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa PERMA No. 5 Tahun 2019 dan nomor keputusan 134/Pdt.P/2022/PA.Kds, sedangkan bahan hukum sekunder dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber data pertama yaitu hasil wawancara lanjutan untuk selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan penafsiran hukum gramatikal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi pada putusan hakim nomor 134/Pdt.P/2022/PA.Kds menggunakan metode penemuan hukum dan dengan banyak pertimbangan. Dari semua pertimbangan tersebut, tujuan hakim adalah kelangsungan hidup anak dan kepentingan terbaik anak. Pemberian putusan dispensasi dalam hal ini sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 baik secara produral maupun substantif yang pada dasarnya demi melindungi hak-hak anak pemohon dispensasi pernikahan. Pertimbangan hakim dalam putusannya semata-mata atas dasar perlindungan, kelangsungan hidup anak, dan kepentingan terbaik anak serta pemberian dispensasi nikah juga didasarkan untuk melindungi anak dari sanksi sosial yang terjadi di masyarakat yang sering kali mengucilkan mereka karena sudah hamil dan melahirkan sebelum perkawinan terjadi.
ISLAM DAN NEGARA MENGUAK RELASI AGAMA DAN NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA Umarwan Sutopo; Achmad Hasan Basri
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6162

Abstract

Abstrak: Tulisan ini mengkaji tentang relasi agama dan Negara serta relevansi hubungan tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta kaitannya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif normative dengan pendekatan pendekatan konseptual dan pendekatan melalui Al Qur’an, Hadis, Ijma’ dan Kiyas serta perundang-undangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Islam dan negara keduanya merupakan hal berbeda, pertama adalah agama yang bersifat transendental dan suci sedang yang kedua adalah hasil peradaban manusia dalam pengaturan hubungan sesama manusia. Namun demikian, dalam perkembangannya terdapat semacam dialektika yang unik, dimana para ulama dan cendekiawan berpandangan bahwa keduanya memiliki relasi yang kuat tidak hanya berasal dari kesimpulan ulama kontemporer, melainkan memiliki sejarah panjang sejak zaman kenabian Muhammad SAW. Di Indonesia, relasi keduanya tampak dalam sejarah negara ini, pertentangan pemikiran tokoh agamawan dan nasionalis muslim di awal-awal kemerdekaan maupun kontak bersenjata mewarnai bukti relasi keduanya. Namun demikian, pada akhirnya, mayoritas muslim tidak memandang bahwa agama (islam) dan negara tidak perlu dipertentangkan. Keduanya justru perlu dielaborasikan dalam perpaduan yang cantik. Islam bisa dijadikan sebagai landasan spirit yang suci dalam penyelenggaraan kekuasaan atau pemerintahan. Lahirnya kementrian agama, Peradilan agama, UU Pernikahan, maupun perda-perda syariah adalah bentuk-bentuk relasi yang relevan antara agama dan negara di Indonesia. Abstract: This paper examines the relationship between religion and the state and the relevance of these relationships in the life of the nation and state, as well as their relation in Indonesia. This study uses a descriptive normative research method with a conceptual approach and an approach through the Qur'an, Hadith, Ijma' and Kiyas as well as legislation. The research findings show that Islam and the state are two different things, the first is a religion that is transcendental and sacred while the second is the result of human civilization in regulating human relations. However, in its development there is a unique kind of dialectic, where the scholars and scholars are of the view that the two have a strong relationship not only from the conclusions of contemporary scholars, but also having a long history since the time of the prophethood of Muhammad SAW. In Indonesia, the relationship between the two is evident in the history of this country, the conflicting thoughts of religious figures and Muslim nationalists in the early days of independence and armed contact coloring the evidence of their relationship. However, in the end, the majority of Muslims do not see that religion (Islam) and the state do not need to be contradicted. Both actually need to be elaborated in a beautiful combination. Islam can be used as the basis of a holy spirit in the administration of power or government. The birth of the Ministry of Religion, the Religious Courts, the Marriage Law, as well as Sharia Regional Regulations are forms of relevant relations between religion and the state in Indonesia. 

Page 10 of 10 | Total Record : 97

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 2 (2023): In Press Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019)