Articles
19 Documents
Search results for
, issue
"Vol 11, No 1 (2017)"
:
19 Documents
clear
<![CDATA[PEMIKIRAN AHMAD IBN ZAYNI DAHLAN DALAM ASNA AL-MATALIB FI NAJAH ABI TALIB MENGENAI KEIMANAN ABU TALIB ]]>
<![CDATA[Rofiq, Ahmad]]>
<![CDATA[ Kodifikasia Vol 11, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN PONOROGO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (328.238 KB)
|
DOI: 10.21154/kodifikasia.v11i1.1132
<![CDATA[Al-Sayyid Ah{mad ibn Zayni> Dah{la>n yang dilahirkan di Makkah pada 1232 H (1816 M) dan wafat di Madinah pada 1304 H (1886 M) menuangkan penjelasannya mengenai keimanan Abu> T{a>lib di dalam karyanya yang berjudul Asna> al-Mat}a>lib fi< Naja>h Abi> T{a>lib. Argumentasi-argumentasi yang menunjukkan kepada keimanan Abu> T{a>lib adalah bahwa [1] Abu> T{a>lib sengaja merahasiakan keimanannya kepada kenabian Nabi Muhammad saw semata-mata untuk melindungi Nabi Muhammad saw beserta perjuangan dakwahnya, [2] Abu> T{a>lib mendapatkan syafa?at yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad saw, dan [3] Abu> T{a>lib menyatakan dirinya sebagai pengikut agama yang dianut oleh ayahnya, ?Abd al-Mut}t}alib, yakni agama h}ani>f yang mengesakan Allah Swt. Dengan mempunyai pemahaman yang tepat mengenai keimanan Abu> T{a<lib, maka setiap orang yang beriman dapat menerapkan keyakinan teologisnya secara inklusif karena orang tersebut dalam berteologi tidak mudah melemparkan tudingan kafir kepada orang lain yang berbeda mazhab, keyakinan, maupun agama. Di sinilah terletak urgensi teologi inklusif dalam mengikis radikalisasi agama. Selain itu, orang tersebut dapat menciptakan suasana kehidupan beragama di lingkungan sekitarnya secara damai penuh dengan kerukunan sehingga terhindar dari konflik keagamaan. Pengajaran sejarah Islam hendaknya disampaikan dengan pendekatan yang tepat sehingga mampu menampilkan pencerahan yang mengantarkan pada sikap keberagamaan yang mendatangkan kedamaian bagi seluruh lapisan masyarakat yang terdiri dari berbagai latar belakang keyakinan dan mazhab keagamaan.]]>
<![CDATA[KITAB AL-RISÄLAH DALAM TILIKAN POSITIVISME HUKUM ]]>
<![CDATA[Munim, Abdul]]>;
<![CDATA[Santoso, Lukman]]>;
<![CDATA[Hidayati, Niswatul]]>
<![CDATA[ Kodifikasia Vol 11, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN PONOROGO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21154/kodifikasia.v11i1.1147
<![CDATA[Penelitian ini merupakan penelitian literatur dengan pendekatan kualitatif-filosofis. Dari hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa: Pertama, Menurut al-Shafiâi, hakikat hadirnya hukum adalah kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Hukum Islam dipahami al-Shafiâi sebagai institusi yang tidak berakar maupun dicangkokkan pada sosiologi sebagaimana positivisme hukum. Hukum Islam merupakan sarana mengabdi kepada Tuhan, dan bukan kepada masyarakat, meskipun pada aspek teknisnya sangat memahami kondisi masyarakat. Kedua, Al-Shafiâi membangun teori hirarkhi hukum Islam didasarkan pada empat sumber yaitu, al-Quran, sunnah Nabi, konsensus ulama (ijmaâ), dan metode analogi (qiyas). Jika ditilik secara konseptual dari perspektif positivisme hukum, maka teori sumber hukum Islam yang dibangun oleh al-Shafiâi kurang lebih sama dengan teori tingkatan norma Hans Kelsen. Ketiga, Dalam konteks eksistensi positivisme hukum ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia selaku anggota masyarakat agar tercipta kepastian hukum. Tentu eksistensi ini berbeda dalam sistem hukum Islam, hukum hadir dalam Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat agar dapat bertingkah laku yang sesuai dengan kehendak Sang pencipta. Keempat, Sumber positivisme hukum yang terbagi dalam hukum material dan formal juga memiliki aspek perbedaan dengan hukum Islam. Hukum Islam juga mempunyai sumber hukum material, namun memiliki substansi berbeda dengan positivisme, yaitu bahwa sumber hukum Islam berasal dari wahyu, sedangkan hukum positif bersumber kepada perilaku dan realitas dalam masyarakat.]]>
<![CDATA[Akar Teologis Etos Kerja Jamaah Tabligh Studi Kasus Komunitas Jamaah Tabligh Desa Temboro Kecamatan Karas Magetan ]]>
<![CDATA[Munir, Ahmad]]>
<![CDATA[ Kodifikasia Vol 11, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN PONOROGO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (187.389 KB)
|
DOI: 10.21154/kodifikasia.v11i1.1137
<![CDATA[Salah satu janji agama adalah kebahagiaan bagi pengikutnya. Janji tersebut diterjemahkan sesuai dengan mindstreem masing-masing. Salah satunya adalah Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh menyatakan dirinya sebagai komunitas yang netral dalam bermadzhab, ber-ormas, dan berpolitik, tetapi dalam bingkai ahl al-sunnah wa aljamâ?ah. Mereka lebih menonjolkan aktivitas keberagamaannya secara riil melalui praktik dakwah dengan mengedepankan akhlaq. Menurut Jamaah Tabligh tujuan hidup adalah untuk beribadah, sebagai khalifah, dan untuk berdakwah. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa Jamaah Tabligh memiliki etos kerja yang kuat dan ulet. Berdasarkan hal tersebut dirumuskan pertanyaan, bagaimana pandangan mereka terhadap kerja, ikhtiyar, dan tawakkal serta faktor-faktor yang melingkupinya. Pertanyaan tersebut dijawab dengan menggunakan logika induktif dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dan pemaknaan data lapangan yang telah diorganisir dengan sistematis untuk menemukan makna yang terdalam (deep-meaning) di balik realitas yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hidup Jamaah Tabligh didasarkan pada pemahaman konsep keagamaan yang dipegangi, yaitu enam sifat shahabat. Dari pemahaman tersebut, mereka berkeyakinan bahwa rizki dan keperluan hidup telah ditentukan Allah. Tetapi manusia wajib untuk mencari dan mengupayakan. Mereka memandang materi sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan, tetapi bukan menjadi tujuan hidup. Dari konsep pemahaman tersebut sekaligus menjadi dasar dalam berinteraksi dan berakulturasi dengan suasana yang baru. Akhirnya proses yang dilakukan dapat dimanfaatkan dan membentuk iklim kompetisi yang sehat dan berakhir dengan kemakmuran dan keharmonian kehidupan.]]>
<![CDATA[REPRESENTATION OF RELIGIOUS AND MORAL VALUES IN THE ENGLISH TEXTBOOK FOR INDONESIAN JUNIOR HIGH SCHOOL: A CDA INVESTIGATION ]]>
<![CDATA[Nadhif, Ahmad]]>
<![CDATA[ Kodifikasia Vol 11, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN PONOROGO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1095.501 KB)
|
DOI: 10.21154/kodifikasia.v11i1.1148
<![CDATA[This research aims to examine the construction of the discourse of religious and moral values within the official English textbook for Indonesian high school students and to expose the underlying ideology. The textbook analyzed is the official English textbook for junior high school grade VII, Bahasa Inggris: When English Rings the Bell. This study makes use of Fairclough?s three dimensional models, namely textual, processing, and socio-cultural analysis. In the level of textual analysis, the researcher addresses the issues of transitivity and modality. In the processing stage, the focus is on the issue of assumption. Meanwhile, the ideology investigation is done in the last level. The findings shows that the discourse of the religious and moral values are classified into four main categories: values toward one?s self (e.g being disicpline regarding the time), values toward others (e.g loving them and being attentive to their occupation and physical appearance), values toward animals (i.e. loving and being attentive to them), and values toward things around (i.e. being attentive to them). The Critical Discourse Analysis (CDA) investigation reveals that the discourse of religious and moral values within this book represents some dominating ideologies, such as the western-secular way of greeting people, the outschool activites of the mid-high social class, the rich?s-style house furniture, and the notion that beauty is identical with white skin and straight hair, the capitalism-driven economics system, as well as the idea of woman emancipation by the feminist movement.]]>
<![CDATA[PENDUDUK MUSLIM SEBAGAI POTENSI PASAR PERBANKAN SYARIAH (STUDI KOMPARASI KEKUATAN PASAR PERBANKAN DI INDONESIA) ]]>
<![CDATA[Masykuroh, Ely]]>
<![CDATA[ Kodifikasia Vol 11, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN PONOROGO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (385.075 KB)
|
DOI: 10.21154/kodifikasia.v11i1.1138
<![CDATA[Perkembangan perbankan syariah telah mengalami progres yang sangat berarti bukan hanya di negara-negara Islam saja, namun di negara-negara barat seperti Eropa, Australia dan Amerika, tak terkecuali Indonesia. Meskipun perkembangan perbankan syariah menggembirakan dan penelitian terkait perbankan syariah juga meningkat, namun hanya sedikit literatur akademik dan juga penelitian yang mencoba menjelaskan tentang implikasi ekonomi dari keberadan bank syariah yang dikatakan berbeda dengan bank konvensional. Jumlah populasi penduduk muslim yang besar di Indonesia seharusnya menjadi potensi kekuatan pasar bagi perbankan syariah, sehingga diasumsikan permintaan terhadap jasa perbankan syariah lebih tinggi dibanding pada bank konvensional ditambah lagi dengan adanya pelarangan riba dalam Islam, seharusnya berdampak pada pengambilan keputusan bertransaksi dengan pihak perbankan. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka penelitian ini mencoba mengukur dan membandingkan kekuatan pasar perbankan syariah dan konvensional di Indonesia dengan menggunakan sampel penelitian meliputi 9 bank dimasing masing kelompok sejak tahun 2011-2015 dengan menggunakan Lerner Index untuk mengukur kekuatan pasarnya. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan terhadap kekuatan pasar pada kedua bentuk perbankan baik syariah maupun konvensional meskipun secara rata rata kekuatan pasar bank konvensional ternyata lebih tinggi.]]>
<![CDATA[IDENTITAS PENAMPILAN MASYARAKAT YOGYAKARTA 1950’an-1970’an ]]>
<![CDATA[Khasanah, Nurul]]>;
<![CDATA[Afiyanto, Hendra]]>
<![CDATA[ Kodifikasia Vol 11, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN PONOROGO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (170.158 KB)
|
DOI: 10.21154/kodifikasia.v11i1.1149
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontestasi ragam penampilan masyarakat Yogyakarta sebagai akibat dari westernisasi dan agamaisasi. Tahun 1950?an dipilih sebagai batasan awal penelitian sebab tahun tersebut adalah masifnya arus westernisasi yang masuk ke Yogyakarta. Westernisasi menjadi budaya populer di dalam masyarakat Yogyakarta yang membongkar kokohnya pondasi budaya keraton termasuk penampilan masyarakat. Kepintaran masyarakat Yogyakarta terlihat ketika mampu mengakomodasi westernisasi untuk eksistensi penampilannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis melalui penggunaan sumber tekstual, seperti arsip, buku-buku referensi, surat kabar, majalah, dan sumber non-tekstual seperti foto atau gambar.Melalui tulisan ini disimpulkan masuknya westernisasi menimbulkan pergeseran cara pandang masyarakat atas penampilannya. Bergesernya cara pandang memunculkan perubahan penampilan dan ragam penampilan masyarakat Yogyakarta. Adanya kontestasi ragam penampilan menimbulkan ketegangan di dalam masyarakat, karena pada fase ini terjadi penghakiman atas benar salah penampilan yang digunakan. Muaranya adalah pemaknaan ulang terkait penampilan yang digunakan di dalam masyarakat.]]>
<![CDATA[Formulasi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 ]]>
<![CDATA[Ngadimah, Mambaul]]>
<![CDATA[ Kodifikasia Vol 11, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN PONOROGO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21154/kodifikasia.v11i1.1139
<![CDATA[Perjanjian Perkawinan merupakansuatu persetujuan yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan. Namun, makna perjanjian perkawinan semakin longgar dengan adanya putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 pada tanggal 27 Oktober 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Formulasi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka dengan sifat penelitian deskriptif analitik dan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik dokumentasi dan teknik analisis data dari induktif ke deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)Konsep perjanjian perkawinan dalam Hukum Islam merupakan perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalidzan), sedangkan dalam UU di Indonesia, perjanjian perkawinan dapat berupa taklik talak dan perjanjian yang lainnya., (2)Eksistensi perjanjian perkawinan pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 merupakan langkah progresif, yaitu dalam rangka menjaga hak-hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional warga negara.(3) Adanya formulasi hukum dalam perjanjian perkawinan pasca putusan MK sejalan dengan teori mashlahah mursalah karena merupakan upaya hukum untuk mengikuti perkembangan zaman, dengan syarat dasar pembentukannya memenuhi tiga hal yaitu kemashlahatan bersifat umum, hakiki dan tidak bertentangan dengan nash syarâi ataupun perundang-undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[ATRIBUSI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN STRATEGI COPING ISTRI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN PONOROGO ]]>
<![CDATA[Rokhamah, Ridho]]>
<![CDATA[ Kodifikasia Vol 11, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN PONOROGO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (180.102 KB)
|
DOI: 10.21154/kodifikasia.v11i1.1150
<![CDATA[Penyelesaian masalah setiap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sangat tergantung dari atribusi kekerasan perempuan. Usaha untuk menghadapi tekanan dan kondisi yang menyakitkan atau mengancam dikenal dengan istilah strategi coping. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana atribusi dan strategi copingkorban KDRT, serta bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi strategi copingkorban KDRT di Kabupaten Ponorogo. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Kesimpulan penelitian ini adalah (1) Atribusi kekerasan isteri korban KDRT dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Adapun dimensi atribusi kekerasan isteri adalah lokasi penyebab terjadinya kekerasan, stabilitas danaya kekerasan, dan pengendalian diri terhadap kekerasan. (2) Strategicoping yang dipergunakan isteri dalam menghadapi kekerasan suami bisa dibedakan menjadi dua yaituProblemFocused coping(PFC) dan Emotional Focused Coping(EFC). (3) Strategi PFC dipilih ini karena dipengaruhi oleh: faktor internal individu yaitu karakteristik pada kelima individu informan yang cenderung bersabar dan bertahan ketika mendapatkan tekanan, serta faktor eksternal individu yaitukemampuan dan pengalaman yang dilakukan, dan kemampuan secara finansial. Adapun strategi EFC dipilih karena adanya faktorinternal dari diri yang mempunyai karakter sabar, pasrah, dan menyerah sebelum permasalahan terjadi lebih lanjut, serta faktor eksternal yaitu keluarga yang memang terkesan pasif atas permasalahan yang dihadapi oleh korban.]]>
<![CDATA[PLURALITAS DAN RELASI ANTAR AGAMA Analisis Struktural Relasi Kelompok Agama Antara Islam Dan Katolik Di Desa Caluk Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo ]]>
<![CDATA[Musyafa, AB]]>
<![CDATA[ Kodifikasia Vol 11, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN PONOROGO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (178.644 KB)
|
DOI: 10.21154/kodifikasia.v11i1.1130
<![CDATA[Penelitian ini diawali dari kegelisahan akademik penulis adalah bagaimana bisa agama yang pada asalnya mempunyai klaim kebenaran yang sifatnya primordial menjadi kebenaran yang sifatya universal. Berangkat dari kegelisahan akademik tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan pada norma dan lembaga sosial yang mengikat mereka, dimana hal tersebut menjadikan harmonisasi kehidupan beragama. Dari fokus penelitian ini maka ada beberapa masalah yang dibahas; pertama, bentuk norma-norma yang ada yang menjadikan pemahaman agama masyarakat menjadi universal dan sekaligus juga primordial di desa Caluk tersebut. Kedua, bentuk lembaga sosial yang mewadahi norma-norma universalitas dan primordialitas agama masyarakat desa Caluk. Untuk membahas ini kami menggunakan pendekatan sosiologi dengan memanfaatkan teori fakta sosial Emile Durkheim. Tujuan dari masalah yang pertama adalah mendeskripsikan norma dan tujuan dari masalah yang kedua adalah mendeskripsikan lembaga sosial. Dari dua pembahasan tersebut disimpulkan bahwa norma yang mengubah sifat primordialitas agama ada tiga, yakni norma susila, kesopanan, dan agama. Sedangkan wadah norma tersebut adalah lembaga pemerintah dan agama.]]>
<![CDATA[LAW IS A TOOL OF SOCIAL ENGINEERING DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESI ]]>
<![CDATA[Safira, Martha]]>
<![CDATA[ Kodifikasia Vol 11, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN PONOROGO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (208.864 KB)
|
DOI: 10.21154/kodifikasia.v11i1.1140
<![CDATA[Tindak pidana korupsi merupakan suatu masalah sangat serius dan perlu diperhatikan, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi. Korupsi dalam Islam digolongkan sebagai suatu perbuatan yang tercela dan sangat merugikan orang lain maupun bangsa Indonesia serta pelakunya termasuk sebagai orang-orang yang munafik, dzalim, kafir, dan merupakan dosa yang besar karena mereka telah memakan atau mengambil sesuatu yang bukan haknya atau bukan miliknya dan ancaman hukumannya adalah neraka jahanam. Alloh SWT melarang umatnya untuk memakan atau mengambil harta maupun hak orang lain dengan cara yang tidak halal, baik melalui pencurian, copet, rampok, pemerasan, pemaksaan, ataupun bentuk-betuk lainnya. Pandangan Al Qur?an tentang korupsi sangatlah tegas yaitu haram, karena termasuk dalam memakan harta sesama dengan cara yang tidak halal.Penegakkan hukum terhadap Undang-Undang Korupsi masih sangat sulit diterapkan di Indonesia. Oleh sebab itu Undang-Undang No. 31Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi (disingkat UU Korupsi) harus bisa menjadi sarana rekayasa sosial bagi masyarakat. Serta bagaimana hukum Islam juga bisa menjadi kontrol sosial untuk membantu pemerintah dalam menerapkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. ]]>
