Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL MITRA MANAJEMEN
Darwis, Nurlely
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JURNAL MITRA MANAJEMEN

 1 
PENYITAAN HARTA DALAM PERKARA KORUPSI Nurlely Darwis
JURNAL MITRA MANAJEMEN Vol 4, No 1 (2012): JURNAL MITRA MANAJEMEN
Publisher : JURNAL MITRA MANAJEMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jmm.v4i1.580

Abstract

Abstrak:Bicara tentang Korupsi akhir-akhir ini sudah membuat orang merasa frustasi, karenaada anggapan korupsi mustahil dihilangkan dari negara ini, sebab sangat sulit diberantas. Berbagai upaya telah dilakukan baik dengan menciptakan KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga yang fungsinya untukmemberantas korupsi maupun perangkat-perangkat hukum lainnya, namun hasilnyabelum seperti yang diharapkan masyarakat.Secara umum orang sudah menilai bahwa transaksi politik dan lemahnyapenegakkan hukum memberikan andil yang besar atas tidak tuntasnya masalahkorupsi dewasi ini, yang akhirnya masyarakat kelas bawah merasa telah menjadikorban perilaku tokoh, pejabat, dan bahkan mereka dari kalangan wakil rakyat yangseharusnya membela dan melindungi rakyatnya, tapi ternyata sebagian dari merekajuga menjadi bagian dari pelaku perbuatan korupsi tersebut.Korupsi pada dasarnya dapat dilihat sebagai suatu perbuatan yang merupakandorongan untuk melakukan penyelewengan utamanya dibidang keuangan gunakepentingan pribadi.
WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN Niru Anita Sinaga; Nurlely Darwis
JURNAL MITRA MANAJEMEN Vol 7, No 2 (2015): JURNAL MITRA MANAJEMEN
Publisher : JURNAL MITRA MANAJEMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jmm.v7i2.534

Abstract

Abstrak Perjanjian dibuat para pihak sebagai dasar hubungan hukum tentang kesepakatankesepakatanyangtelahdisetujui,yangmenimbulkanhakdankewajibanbagiparapihak.Denganadanya perjanjian diharapkan semua apa yang telah disepakati dapat berjalandengan normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidakselalu berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebutwanprestasi.Wanprestasi adalah: “Suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidakmemenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatuperjanjian”. Seseorang dinyatakan wanprestasi karena: Sama sekali tidak memenuhiprestasi; prestasi yang dilakukan tidak sempurna; terlambat memenuhi prestasi; danmelakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.Wanprestasi menimbulkan permasalahan, antara lain: Bilaman seorang debiturdinyatakan wanprestasi, apa akibat terjadinya wanprestasi dan bagaimana upaya agarpenyelesaian wanprestasi dapat memberi perlindungan bagi para pihak.Agar tercipta apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian, dibutuhkan solusiyang dapat memberikan perlindungan bagi para pihak terutama pihak yang dirugikan.Kata kunci: Perjanjian, Wanprestasi, Perlindungan.
DILEMA PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Nurlely Darwis
JURNAL MITRA MANAJEMEN Vol 7, No 2 (2015): JURNAL MITRA MANAJEMEN
Publisher : JURNAL MITRA MANAJEMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jmm.v7i2.536

Abstract

bstrak Menangani anak yang berhadapan dengan hukum, senantiasa harus memperhatikankondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yangmasih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak dimasyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untukmencari suatu solusi alternatif penempatan anak dalam kedudukan anak sebagai obyek hukum; Dalam kondisi kekosongan hukum dan masih adanya hambatanmengenai pelaksanaan proses diversi, tata cara, dan koordinasi, pelaksanaan diversitersebut, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan PidanaAnak (PERMA DIVERSI).
Co-Authors Niru Anita Sinaga Uyan Wiryadi