Quinn Djuang, Merry Edel
Universitas Atma Jaya Makassar

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYEWA BANGUNAN OBJEK HAK TANGGUNGAN DALAM EKSEKUSI HAK TANGGU Quinn Djuang, Merry Edel; Jonathan, Vanessa Virginia
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma Jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.593 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang tips atau trik yang akan digunakan dalam kasus sebagai perlindungan hukum bagi penyewa hak kewajiban objek dalam pelaksanaan hipotek, yang ada tindakan pelaksanaan hipotek, sudah menyusun dan didasarkan pada konstitusi tentang hipotek tanah yang mengatur tentang waktu pelaksanaan hipotek sebagai resolusiuntuk menyelesaikan masalah itu, tetapi untuk pertama kalinya harus mencari dan mengawasi situasi atau kenyataan yang merupakan objek yang telah tersirat dengan akta hipotek, sudah terikat dengan perjanjian sewa antara masingmasing pihak.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis karena kekuatan dari masing-masing pasal yang menyusun atau melakukan substansi tentang hak-hak pihak penyewa terhadap pasal yang menyusun atau melakukan substansi tentang pelaksanaan hipotek, juga trik yang dapat digunakan sebagai perlindungan hukum bagi pihak penyewaterhadap waktu pelaksanaan hipotek. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris, yaitu metode yang  mempelajari data sekunder berupa dokumen hukum, baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan penelitian ini, hasil atau output yang akan dicapai adalah untuk menciptakan penelitian ilmiah dalam bentuk tesis sarjana, jurnal penelitian, dan proses yang dapat digunakan oleh para peneliti yang akan datang di acara mendatang sebagai referensi
KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH SUSUN (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 236 K/Pdt.Sus/2010) Quinn Djuang, Merry Edel; Tanriawan, Florensia Octavia
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma Jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1222.117 KB)

Abstract

Studi ini membahas Kewenangan untuk Mengadili Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Perselisihan dalam Perjanjian tentang Jual Beli Sepatu Susun. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hakim tentang wewenang untuk mengadili pengadilan komersial dalam menyelesaikan perselisihan tentang perjanjian tentang penjualan dan pembelian flat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu studi tentang penerapan hukum di tingkat praktik, yaitu bagaimana norma-norma hukum dipraktikkan di masyarakat atau kelompok profesional dengan menggunakan data sekunder dalam bentuk dokumen hukum, baik primer, materi hukum sekunder dan terkait, Otoritas untuk mengadili Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Perselisihan dalam Perjanjian tentang Penjualan dan Pembelian Rumah Susun.    Hasil penelitian dan diskusi ini menunjukkan bahwa hakim pengadilan komersial tidak memiliki wewenang tetapi merupakan wewenang hakim pengadilan negeri dalam penyelesaian perjanjian sengketa penjualan dan pembelian apartemen karena perjanjian yang disengketakan adalah penjualan dan perjanjian pembelian di mana pengembang tidak memenuhi kewajibannya dalam bentuk pengajuan gedung apartemen bukan kewajiban untuk membayar sejumlah uang berdasarkan pinjaman dan perjanjian pinjaman sebagaimana diputuskan oleh hakim pengadilan komersial. Akibatnya pengembang dikatakan telah mengambil tindakan default.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PEMENANG TENDER DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERSEKONGKOLAN TENDER DI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (Analisis Putusan KPPU No.05/KPPU-L/2008) Quinn Djuang, Merry Edel; Hasan, Suharsi
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 6, No 1 (2016): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma Jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.075 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap pengusaha pemenang tender dalam penyelesaian sengketa persekongkolan tender di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis, menilai posisi pengusaha sebagai pemenang tender dalam penyelesaian sengketa persekongkolan tender dalam Putusan Komisi No. 05 / KPPU - L / 2008. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu studi dokumen hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi para pemenang tender dalam penyelesaian sengketa persekongkolan tender di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa persekongkolan tender dalam Putusan Komisi No. 05 / KPPU - L / 2008 tidak mempertimbangkan ajaran rule of reason karena dalam kasus tersebut tidak ada bukti adanya kecurangan tender antara Uniteknindo PT Sarana Inti dan PT. Tunggal Jaya Santika. Dalam hal ini tidak ada buktikerjasama dalam bentuk interaksi langsung di antara mereka dalam persiapan dokumen tender sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 tahun 2010 tentang Pedoman untuk Pasal 22 UU Anti Monopoli tentang Larangan Konspirasi di Tender. Akibatnya keputusan tersebut tidak memberikan perlindungan hukum terhadap penawar kedua perusahaan.