Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JPSriwijaya Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan
Dedeng Zawawi
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analisis Vienna Convention 1969 Mengenai Ketentuan Pembatalan, Pengakhiran dan Penundaan Atas Suatu Perjanjian Internasional Fidelia, Fidelia; Koni, Syahmin Awaludin; Zawawi, Dedeng
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 6, No 2 (2019): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (837.237 KB) | DOI: 10.31289/jiph.v6i2.2749

Abstract

In the 1969 Vienna Convention on International Treaties, the provisions concerning the conditions for suspension, invalidity, termination of an international treaty turned out to contain provisions exceeding one third or 40 percent of the total number of the total Convention as many as 31 articles out of 85 articles starting from article 42 to article 72. where the provisions -these provisions have led to disputes and differences of opinion so that consensus is difficult to achieve at the time. This study aims to reveal the background or reasons why so many provisions regarding suspension, invalidity, and termination in the 1969 Vienna Convention are needed that can actually reduce the binding power of international treaties. This research is a normative juridical study, and is analytical descriptive. After careful research, it was found that the International Law Committee which formulated this convention had deliberately arranged it in such a way that it would cancel, terminate or suspend the implementation of an international treaty, no longer looking for reasons other than based on the reasons specified in The 1969 Vienna Convention.
EVALUASI PEMERINTAH PUSAT MELALUI PEMERINTAHAN PROVINSI TERHADAP HASIL PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA SELATAN BERDASARKAN ATURAN TENTANG PEMERINTAH DAERAH Helmanida Helmanida; Dedeng -
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 5 No 02 (2020): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v5i02.2074

Abstract

Sumatera Selatan sebagai suatu Provinsi yang telah melakukan pemekaran daerah kabupaten/kota. Terdapat beberapa daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang telah melakukan pemekaran daerah yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU selatan) berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor (No) 37 tahun 2003, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003, Kabupaten Ogan Ilir (OI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003, Kabupaten Banyuasin berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2002, Kabupaten Empat Lawang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2007, Kota Prabumulih berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2001, Kota Pagar Alam berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2001, Kota Lubuk Linggau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2001, Kabupaten PALI berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2013 dan Kabupaten Muratara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2013. Pemerintah Pusat melalui kementerian dalam negeri bersama dengan pemerintahan Provinsi Sumaatera Selatan bersama-sama melakukan evaluasi terhadap daerah pemekaran kabupaten/kota di Sumatera Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan sejarah pemekaran daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Untuk mengetahui evaluasi terhadap daerah kabupaten/kota hasil pemekaran tersebut. Dari jenis evaluasi kementerian dalam negeri beberapa daerah kabupaten/kota menjadi daerah otonom mandiri yaitu OKU Selatan, OKU Timur, Empat Lawang, Ogan Ilir, Banyuasin, Lubuk Linggau, Prabumulih dan Pagar Alam serta dua kabupaten dalam proses kontrol menuju daerah otonom mandiri yaitu PALI dan Muratara, yang ditinjau dari masa berlaku daerah pemekaran terhitung sejak disahkannya UU pemekaran untuk masing-masing kabupaten/kota tersebut.
PENDAMPINGAN BAGI PERANGKAT DESA DALAM MENYUSUN PERATURAN DESA (PERDES) DI DESA ULAK SEGELUNG, KECAMATAN INDERALAYA OGAN ILIR _ Dedeng
Jurnal Pengabdian Sriwijaya Vol 9, No 1 (2021)
Publisher : Lembaga Pengabdian pada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37061/jps.v9i1.17492

Abstract

Pembentukan Peraturan Desa (Perdes) sangat diperlukan sebagaimana ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor (No) 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa serta Pada Peraturan Bupati (Perbub) tentang Sosialisasi dan pendampingan dalam pembentukan Perdes perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman bagi para perangkat Desa, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Masyarakat Desa dalam proses pembuatan Perdes sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu aspek hukum yang bersifat filosofis, sosiologis dan yuridis serta pemahaman tentang teori-teori pembentukan peraturan sangatlah diperlukan dalam mekanisme pembentukan Perdes. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengabdian berupa pendampingan pembentukan Perdes bagi perangkat Desa yang dalam hal ini dilaksanakan di Desa Ulak Segelung, Inderalaya Ogan Ilir.Metode yang dilaksanakan berupa pemaparan materi perundang-undangan dalam membentuk peraturan, dasar-dasar pembentukan peraturan, hierarki tentang perundangan, teori-teori yang mendasari pembentukan peraturan, format pembentukan Perdes, contoh-contoh Perdes yang telah dihasilkan, ketentuan pembentukan Perdes, dan yang terpenting adalah Musyawarah Desa antara BPD dengan Kepala Desa.Hasil dari kegiatan ini berjalan dengan baik, hal ini ditandai yaitu pada akhir kegiatan para Perangkat Desa, anggota BPD dan Kepala Desa di Desa Ulak Segelung langsung mengadakan musyawarah Desa untuk membuat Perdes dengan hasil menyepakati pembentukan Perdes tentang Angkutan Jalan di Desa Ulak Segelung, Inderalaya Ogan Ilir.
Analisis Vienna Convention 1969 Mengenai Ketentuan Pembatalan, Pengakhiran dan Penundaan Atas Suatu Perjanjian Internasional Fidelia Fidelia; Syahmin Awaludin Koni; Dedeng Zawawi
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 6, No 2 (2019): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v6i2.2749

Abstract

In the 1969 Vienna Convention on International Treaties, the provisions concerning the conditions for suspension, invalidity, termination of an international treaty turned out to contain provisions exceeding one third or 40 percent of the total number of the total Convention as many as 31 articles out of 85 articles starting from article 42 to article 72. where the provisions -these provisions have led to disputes and differences of opinion so that consensus is difficult to achieve at the time. This study aims to reveal the background or reasons why so many provisions regarding suspension, invalidity, and termination in the 1969 Vienna Convention are needed that can actually reduce the binding power of international treaties. This research is a normative juridical study, and is analytical descriptive. After careful research, it was found that the International Law Committee which formulated this convention had deliberately arranged it in such a way that it would cancel, terminate or suspend the implementation of an international treaty, no longer looking for reasons other than based on the reasons specified in The 1969 Vienna Convention.
Co-Authors Fidelia Fidelia Helmanida Helmanida Koni, Syahmin Awaludin Syahmin Awaludin Koni