Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

STUDI MENGENAI PROSES ADAPTASI PRODUK UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEMASARAN EKSPOR (Studi Empirik Pada Perusahaan lndustri Kayu/Mebelair di Jawa Tengah) Ismariana, Ema
Jurnal Sains Pemasaran Indonesia (Indonesian Journal of Marketing Science) Vol 5, No 2 (2006): September
Publisher : Master of Management Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1630.289 KB) | DOI: 10.14710/jspi.v5i2.119-138

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk menguji pengaruh pengalaman unit bisnis, lingkungan pasar ekspor, dan organisasi pemasaran dan penerapan terhadap adaptasi produk dan dampaknya kepada peningkatan kinerja pemasaran ekspor. Penggunaan variabel-variabel tersebut dengan a/asan hasil penelitian terdahulu, yaitu: Cavusgil dan Naidu (1993). Cavusgi/ et al (2002); dan Calantone et al (2004) yang menemukan pengaruh langsung pengalaman unit bisnis, lingkungan pasar ekspor, dan organisasi pemasaran dan penerapan terhadap adaptasi produk dan pengaruhnya terhadap kinerja pemasaran ekspor. Penggunaan variabel-variabel tersebut dapat memecahkan permasalahan yang terjadi pada perusahaan industri kayu/mebelair. Sampel penelitian ini adalah perusahaan industri kayulmebelair, sejumlah 100 perusahaan. Structural Equation Modeling (SEM) yang dijalankan dengan perangkat lunak AMOS, digunakan untuk menganalisis data. Hasil analisis menunjukkan betiw« pengalaman unit bisnis berpengaruh positif dan signifikan terhadap adaptasi produk dan kinerja pemasaran ekspor, pasar ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap adaptasi produk, organisasi pemasaran dan penerapan berpengaruh positif signifikan terhadap adaptasi produk dan kinerja pemasaran ekspor, dan adaptasi produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran ekspor. Temuan empiris tersebut mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan kinerja pemasaran ekspor, perusahaan industri kayulmebelair perlu memperhatikan faktor-faktor seperti penga/aman unit bisnis, lingkungan pasar ekspor, dan organisasi pemasaran dan penerapan, dan adaptasi produk, karena faktor-faktor tersebut terbukti mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja pemasaran ekspor, lmplikasi teoritis dan saran-saran bagi penelitian mendatang juga diuraikan pada bagian akhir dalam penelitian ini.
Emergent Institutional Issues from New Tenure Reforms and Social-Forestry Initiatives in Indonesia: Notes from The Field Kusuma, Aprisep Ferdhana; Sahide, Muhammad Alif K.; Purwanto, Ris Hadi; Ismariana, Ema; Santoso, Widodo Budi; Wulandari , Eka; Maryudi, Ahmad
Forest and Society Vol. 7 No. 2 (2023): NOVEMBER
Publisher : Forestry Faculty, Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24259/fs.v7i2.28319

Abstract

In Indonesia, land tenure reform has been approached as a policy priority by the government to address rural poverty and achieve distributive economic equity. It is instituted around allocation and consolidation of land ownership and access. Tenure reform policy promises over 21.7 million hectares (including 16.8 million hectares of forestland) to be distributed through two modes, i.e., land subject to agrarian reform and social forestry. Specifically for Java, the country’s most populated island, the government has recently allocated 1.1 million hectares of state forests to be entrusted to local communities in a scheme called Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus/KHDPK (Forest Zones for Special Management Purposes). Approximately three-quarters of the KHDPK-reserved forestland is pledged for SF licensing/permits to be completed by 2024. Currently, there is heightened activity to hand over social forestry permits. However, the KHDPK-designated forest is not an unoccupied resource that can simply be transferred/granted to local communities. From only four sites, we discovered that the forests have been guided by contrasting (often conflicting) principles, norms, and values that have shaped the existing tenure arrangements, how it is used and managed, and by whom. Such issues must be navigated prior to introducing the new policy and implementation regime. We conclude that while the policy rationales look perfect as a framework, KHDPK implementation exhibits impediments and potential failures. There is risk of altering it into a mere industry of policy rhetoric, sustaining major flaws from design to execution.