LINA ANGGRAINI,S.Pd A.202131059, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

WAJIB LATIHAN KERJA SEBAGAI HUKUMAN ALTERNATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PONTIANAK) LINA ANGGRAINI,S.Pd A.202131059, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThis thesis addresses the issue mandatory job training as an alternative punishment in the juvenile justice system (a case study on child Correctional Lambaga class II B pontianak). The method used in this study is a research method by using sociological juridical approach ,. The results showed that: That the mandatory implementation of vocational training as a substitute for criminal fines for children at Children's Penitentiary Class II B Pontianak to do with the rights of children to education has not been effective because of weak oversight or program that is not right. That the purpose of compulsory job training in lieu of a criminal penalty so that children have the skills mantab to say a professional in their field has not been achieved for a given program is holistic, ketidaktersediaannya funds so it must surrender the child to be fostered private parties, and the absence of intensive supervision by the Department of Social West Kalimantan resulted in all child activities are strictly controlled by private parties. That the imposition of imprisonment and fines with the employment of the subsidiary shall exercise brat child should be consideration of the judge to specify where or which agency authorized to implement the mandatory vocational training. So that the Public Prosecutor had no trouble in carrying out the court's ruling. It is necessary for an understanding in applying Act No. 11 of 2011 in lieu of No. 3 of 1997 on Juvenile Justice, so that law enforcement officials, especially judges of children, can ensure legal certainty to a sense of justice for the child. Recommendation: The government provides the implementing legislation of a technical nature regarding the implementation of compulsory secondary vocational training along with the facilities and infrastructure required lengkap.Program job training in lieu of a criminal penalty diperleh advanced study skills for coaching children in prisons are tailored to the interests and talents anak.Mengadakan evaluation and facilitate children who carry out compulsory job training in lieu of criminal fine for kids to get a job.ABSTRAKTesis ini membahas masalah wajib latihan kerja sebagai hukuman alternatif dalam sistem peradilan pidana anak (studi kasus pada lambaga permasyarakatan anak kelas II B pontianak). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis,. Hasil penelitian menunjukkan2bahwa: Bahwa pelaksanaan wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B Pontianak hubungannya dengan hak anak untuk mendapatkan pendidikan belum efektif karena lemahnya pengawasan atau program yang belum tepat. Bahwa tujuan pelaksanaan wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda agar anak mempunyai keterampilan mantab untuk dikatakan seorang profesional dibidangnya belum dicapai karena program yang diberikan masih bersifat holistik, ketidaktersediaannya dana sehingga harus menyerahkan anak untuk dibina pihak swasta, dan tidak adanya pengawasan intensif oleh pihak Dinas Sosial Kalimantan Barat mengakibatkan semua aktivitas anak dikontrol secara ketat oleh pihak swasta.Bahwa Penjatuhan pidana penjara dan denda dengan subsidair wajib latihan kerja terhadap anak nakal seharusnya menjadi pertimbangan hakim anak untuk mencantumkan tempat atau lembaga mana yang berwenang melaksanakan wajib latihan kerja tersebut. Agar Jaksa Penuntut Umum tidak kesulitan dalam melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Untuk itu diperlukan pemahaman dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 sebagai penganti Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, sehingga aparat penegak hukum, khususnya hakim anak, dapat menjamin kepastian hukum guna terciptanya rasa keadilan bagi anak tersebut. Rekomendasi : Pemerintah menyediakan peraturan perundang-undangan pelaksana yang bersifat teknis mengenai pelaksanaan subsider wajib latihan kerja beserta sarana dan prasarana yang lengkap.Program wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda merupakan studi lanjutan keterampilan yang diperleh anak selama pembinaan di Lapas yang disesuaikan dengan minat dan bakat anak.Mengadakan evaluasi dan memfasilitasi anak yang melaksanakan wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda bagi anak untuk memperoleh pekerjaan.Kata Kunci: wajib latihan kerja, hukuman, Sistem Peradilan Pidana Anak.