HAIRUL ANWAR, S.H NPM A.2021151045, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PENYELESAIAN PELUNASAN PINJAMAN ANGGOTA YANG BERSTATUS PDH/ PTDH/ DPO/ PENSIUN DINI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM KAITANNYA DENGAN UPAYA PENINGKATAN PENGHASILAN KOPERASI (Studi Kasus Pada primer Koperasi Polda Kalbar) HAIRUL ANWAR, S.H NPM A.2021151045, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This thesis research is conducted to find about a loan agreement at Primkop of Polda Kalbar and also conducted to find about efforts of Primkop’s member settlement which has been declared dismissed, death or early retired. The method used in this research is analysis descriptive by looking at how Primkop Polda Kalbar regulate and implement the loan to their member.  As for the results obtained from the research is that : 1) the loan agreement has been implemented as the terms and conditions applicable to all members of the Indonesian National Police (INP) and Civil Servants whose the membership rules are regulated in the law and government regulations; 2) A savings and loan unit is a business unit run by Primkop Polda Kalbar which is the largest contributor of Primkop income. So, the income of the Primkop will decrease if there is a lot of bad loans or unpaid loans due to dismissal (with respect or without), death and retired early ;  3) the Primkop has made several efforts to overcome the existence of bad loans include : a) apply the principle of 5C analisys to all loan application made to Primkop. 5c’s principles of analysis are character, capacity, capital, economic conditions and collateral of the prospective members/applicants; 4) the efforts that should be done by Primkop Polda Kalbar especially against members who has been dismissed (not with respect) is to give amnesty (as proposed in the RAT), if still possible to be seized collateral. Keywords : Loan agreement, Primkop, cooperation, 5C principles         Abstrak  Penelitian dalam tesis ini dilakukan untuk mengetahui perjanjian pinjaman pada Primkop Polda Kalbar dan juga dilakukan untuk mengetahui upaya penyelesaian terhadap pinjaman anggota Primkop yang telah dinyatakan diberhentikan (dengan hormat atau tidak), meninggal dunia atau pensiun dini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan melihat bagaimana Primkop Polda Kalbar mengatur dan menerapkan pinjaman kepada anggotanya.   Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa: 1) perjanjian pinjaman telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk semua anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Polri yang peraturan keanggotaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah; 2) Unit simpan pinjam adalah unit usaha yang dikelola oleh Primkop Polda Kalbar yang merupakan penyumbang terbesar pendapatan Primkop. Sehingga, pendapatan Primkop akan turun apabila terdapat banyak kredit macet atau pinjaman yang belum dibayar karena pemecatan (dengan hormat atau tidak), meninggal dunia dan pensiun dini;   3) Untuk mengatasi hal ini Primkop telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi adanya kredit macet antara lain: a) menerapkan prinsip analisis 5C terhadap semua permohonan pinjaman kepada Primkop. Prinsip analisis 5c memuat tentang  karakter (character), kapasitas (capacity), modal (capital), kondisi ekonomi (condition of economic) dan jaminan (collateral) calon anggota / pemohon; 4) Upaya yang seharusnya  dilakukan oleh Primkop Polda Kalbar terutama terhadap anggota yang telah diberhentikan (tidak dengan hormat) adalah dengan mengoptimalkan penerapan analisis 5C, menambah ketentuan dalam kepesertaan yang ditanggung Asuransi Jiwa, mengintensifkan  mediasi, melakukan penjadwalan kembali, mengubah persyaratan kredit, melakukan sita jaminan dan mempersyaratkan jaminan fidusia. .