<![CDATA[ABSTRAKPenelitian tesis dengan judul: ?Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Kota Pontianak? bahwa dengan diselesaikannya persoalan tindak pidana ringan berdasarkan surat edaran tersebut menyebabkan munculnya persoalan yaitu dilakukannya perbuatan berulang oleh para pelaku, karena itu tujuan penulisan ini : Untuk mengetahui dampak dari penerapan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 terhadap penyelesaian perkara pencurian ringan diluar pengadilan sehingga terjadinya kejahatan pencurian ringan secara berulang di Kota Pontianak. Untuk mengetahui formulasi kebijakan terhadap penyelesaian perkara pencurian ringan diluar pengadilan (restorative Justisce) agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh pelaku.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis (Sosio Legal Approach). Pendekatan sosiologi digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang keberlakuan hukum di dalam masyarakat, termasuk keberlakuan restorative justisce dalam proses penyelesaian tindak pidana.. Pendekatan hukum yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan sosial (sosiological approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang penormaannya mengatur tentang proses penegakan hukum tindak pidana pencurian ringan. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa dampak dari penerapan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 terhadap penyelesaian perkara pencurian ringan diluar pengadilan di Kota Pontianak tidak membuat pelaku menjadi jera atau menyesal telah melakukan perbuatannya, tetapi penyelesaian perkara di luar pengadilan ternyata membuat pelaku mengulangi kembali perbuatan yang sama dan selama kurun waktu tahun 2018 terjadi pengulangan kasus sebanyak 3 kasus di wilayah Kepolisian Resort Kota Pontianak. Bahwa formulasi kebijakan terhadap penyelesaian perkara pencurian ringan diluar pengadilan (restorative Justisce) lebih ditinjau lebih jauh lagi untuk melihat secara lugas agar pemanfatannya benar-benar untuk pelaku yang berniat untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama. Oleh karena itu formulasi kebijakan yang mungkin bisa dijadikan pedoman adalah dalam pembuatan kebijakan harus benar-benar dilihat sisi dari tujuan hukum yaitu untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh pelaku.Kata Kunci : Surat Edaran, Kapolri, Penyidikan, Tindak Pidana Ringan2ABSTRACTThesis research with the title: "Juridical Analysis of the Circular of Police Chief Number 8 of 2018 concerning the Implementation of Restorative Justice in the Settlement of Mild Theft Crime Cases in the City of Pontianak" that by resolving the problem of minor criminal offenses based on the circular letter causes the issue of repeated acts by the perpetrators, therefore the purpose of this writing: To determine the impact of the application of the Chief of Police Circular Letter Number 8 of 2018 on the settlement of minor theft cases outside the court so that there are recurring minor theft crimes in Pontianak City. To find out the policy formulation for the completion of a restorative Just so that there is no repetition of minor theft committed by the perpetrator.This research was conducted using the Sociological Legal Approach method. The sociology approach is used to understand the concepts of legal enforceability in society, including the implementation of restorative justisce in the process of criminal offenses. The legal approach taken is a statute approach, and a sociological approach. The legislative approach is carried out to examine the rules that stipulate the process of law enforcement of minor theft. Based on the research, the following results were obtained: That the impact of the application of the Chief of Police Circular Letter Number 8 of 2018 on the settlement of minor theft cases outside the court in Pontianak City did not make the perpetrator deterrent or regret doing his actions, but the settlement of cases outside the court turned the perpetrator back the same act and during the period of 2018 there were repeated cases of 3 cases in the Pontianak City Police Resort area. Whereas the policy formulation towards the settlement of a theft case outside the court (restorative Justisce) is further reviewed to see in a straightforward manner so that its utilization is truly for the perpetrators who intend to improve themselves and not repeat the same actions again. Therefore the policy formulation that might be used as a guideline is that policy making must really be seen from the side of the legal objective, namely for justice, benefit and legal certainty so that there is no repetition of minor theft committed by perpetrators.Keywords: Circular, Chief of Police, Investigation, Mild Crime]]>
